Muharawati
Unknown Affiliation

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Pertimbangan Penyidik dalam Penghentian Penyidikan dalam Delik Culpa Martono; Muharawati; Besse Astria Devi
Legal Journal of Law Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumen ataupun kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghentian penyidikan dalam kasus delik culpa memerlukan pertimbangan yang matang oleh penyidik. Faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan meliputi ketersediaan bukti yang cukup, karakteristik delik culpa yang melibatkan kecerobohan tanpa niat jahat, evaluasi kerugian yang diakibatkan, pertimbangan terhadap kepentingan umum, serta pendekatan hukum yang proporsional. Selain itu, penghentian penyidikan juga dapat dipengaruhi oleh keinginan para pihak yang terlibat (perdamaian). Sementara Penghentian penyidikan dalam kasus delik culpa memiliki akibat yuridis berupa hilangnya penuntutan pidana. Hal ini berarti bahwa pelaku tidak akan dihadapkan pada pengadilan atau dijatuhi hukuman pidana yang mungkin sesuai dengan tindakan kelalaiannya.
Tinjauan Kriminologi Tentang Peningkatan Pencurian Di Kabupaten Wajo Selama Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19 Martono; Dewi Wahyuni Mustafa; Makmur, Andi Dadi Mashuri; Muharawati
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara objektif tentang peningkatan pencurian di Kabupaten Wajo pada masa dan pasca pandemi covid-19 dan mengetahui bagaimana upaya kepolisian Polres Wajo dalam menanggulangi terjadinya pencurian pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Wajo. Serta faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan di Polres Wajo pada umumnya dan di Satuan Reskrim Polres Wajo pada khususnya, dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan pihak kepolisian demi mencari data terkait objek penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa angka pencurian di Kabupaten Wajo selama masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurung waktu 2019 sampai dengan 2021 dan mengalami penurunan yang lumayan drastis pada tahun 2022. Upaya yang dilakukan oleh aparat yang berkewajiban mencakup tiga hal yaitu pencegahan (preventif), penindakan (represif), dan pembinaan (rehabilitas). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian di Kabupaten Wajo pada masa pandemi covid-19 adalah faktor (1) banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh PHK sepihak oleh instansi atau perusahaan, (2) kurangnya lapangan pekerjaan, (3) Kebutuhan yang meningkat, serta (3) langkanya bahan-bahan pokok yang ada, dan faktor (4) penjatuhan sanksi pidana yang ringan tehadap pelaku kejahatan pencurian.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Sertifikat Tanah di Wilayah Pesisir Danau Tempe Sulaeman Sagoni; Muharawati; Andi Wira Saputra; Andi Wahyuddin Nur
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan cara pengajuan sertifikat tanah di wilayah pesisir Danau Tempe kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo di pesisir Danau Tempe. Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo dan masyarakat yang memiliki sertifikat di wilayah pesisir Danau Tempe dengan menggunakan metode pendekatan penelitian secara empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara serta studi kepustakaan sehingga data diperoleh dianalisis secara komparatif sehingga dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada umumnya, mekanisme pendaftaran tanah dapat dilalui melalui mekanisme proses pendaftaran secara umum, namun karena sifat unsur komponen tanah termasuk kepada bagian sempadan danau sebagaimana yang dimaksud sebagai sempadan danau menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, maka daripada itu si pendaftar harus memperoleh dokumen tambahan berupa Surat Rekomendasi dari dinas PUPR sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk menetapkan wilayah pesisir yang dapat disertifikatkan. Sedangkan kedudukan hukum terhadap sertifikat tanah di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo terhadap tanah di Wilayah Pesisir Danau Tempe adalah sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Hal ini didasari dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa: “Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Martono; Muharawati; Andi Bau Mallarangeng; Sulaeman Sagoni
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Perda Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah di daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dan peran pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengelolaan sampah sehingga mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di Kabupaten Wajo. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo dan daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dengan jenis dan sumber data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dengan cara melalui kajian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perda Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah di daerah pesisir sungai Kecamatan Sabbangparu dianggap masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang dengan sadar tidak membuang sampahnya ke TPS (tempat pembuangan sampah) malah membuang sampahnya ke sungai dan drainase. Adapun peran pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengelolaan sampah sehingga mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yaitu dengan mengadakan suatu program yaitu bosara (bola sampah sehat dan sejahtera), dan proklim (program kampung iklim) yang diharapkan dapat menjadi kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah.
Efektivitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terhadap Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Dalam Pengawasan Terhadap Toko Obat dan Kefarmasian Makmur, Andi Dadi Mashuri; Yustiana; Muharawati
Legal Journal of Law Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terhadap Toko Obat dan Kefarmasian, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terhadap Toko Obat dan Kefarmasian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.  Data dan informasi yang penulis dapatkan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya diurai dengan deskriptif agar diperoleh jawaban dari masalah yang penulis teliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap toko obat telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku namun pelaksanaan pengawasan tersebut belumlah efektif sebab adanya faktor yang menghambat efektivitas pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng. Adapun  faktor yang mempengaruhi tersebut, yakni adanya pelaku usaha yang tidak menaati ketentuan yang ditetapkan, pelaku usaha toko obat bukan tenaga kefarmasian, dan ketentuan terkait pengawasan rutin.
Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Tancung Martono; Muharawati; Muh. Arsal Akib; Jumasniyanti; Herlina; Asnidar Sri Nur Utami; Nur Hayati Masse; Rini Octaviani DM; Andi Muhammad Fadil Akbar; Andi Herawati; Mustaming
Compile Journal of Society Service Vol 1 No 2 (2024): Maret 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma khususnya bagi masyarakat kurang mampu dalam proses peradilan pidana dan perdata. Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Faktanya, ditemukan banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu perlu diketahui mengenai peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam proses peradilan pidana dan perdata, mengatasi hambatan yang dialami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan. Terbatasnya akses informasi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana dan perdata. Tujuan dari penyuluhan ini ialah untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang prosedur dan syarat-syarat masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Adapun metode yang digunakan dalam penyuluhan ini ialah pemaparan materi dan diskusi yang dihadiri 32 subyek mitra dari kalangan masyarakat Kelurahan Tancung.
Analisis Fenomena Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penipuan Online di Kabupaten Wajo dari Perspektif Kriminologis Muharawati; Hardian Kumala; Ramadhani, Wulan Suci; Nurfadillah; Yuswan, Muhammad; Sunarti; Alfarizy, Azhar
Legal Journal of Law Vol 3 No 2 (2024): Edisi: November 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the prevention efforts for children as perpetrators of online fraud, as well as to determine the factors that cause children to commit online fraud. This study was conducted at the Wajo Police and Class II B Sengkang Detention Center with data collection methods through documentation and interviews. The data and information obtained by the author were analyzed qualitatively, then analyzed descriptively in order to obtain answers to the problems studied by the author. Based on the results of the study, it can be concluded that the factors that cause children to commit online fraud in Wajo Regency are the fun or trial factor, the follower factor, economic factors, environmental factors, educational factors, and the minimal factor of being caught by the authorities. In addition, various prevention efforts carried out by the Wajo Police range from pre-emptive, preventive and repressive efforts.
Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan di Kelurahan Pammana Andi Dadi Mashuri Makmur; Muharawati; Adam Chandra Kirana; Andi Muhammad Dika; Andri Ardian Aris; Elvira; fitrah
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 1 (2024): September 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Early marriage represents a significant challenge in the village of Pammana, with elevated rates of early marriage frequently attributed to social and economic pressures, coupled with a dearth of comprehension regarding the adverse consequences of early marriage. This article examines the efficacy of an educational approach that emphasises the importance of reproductive health and understanding of related legislation in preventing early marriage. The socialisation activities conducted at MTS Satap Nurul Ulum Pammana employed discussion and question-and-answer methods that facilitated active student participation in understanding the risks associated with early marriage and the importance of pursuing continued education. The results of the socialisation demonstrated an enhanced awareness among the students regarding the consequences of early marriage, as well as a heightened motivation to pursue higher education. It is imperative that continued education and strict law enforcement be implemented in order to reduce the number of early marriages in the future.
Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Andi Dadi Mashuri Makmur; Martono; MUstafa, Dewi Wahyuni; Muharawati; Fiere Lapesa Kembara
Legal Journal of Law Vol 4 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the Effectiveness of Wajo Regency Regional Regulation Number 15 of 2018 Concerning Parking Implementation and the efforts made by the Wajo Regency Transportation Agency. The study was conducted at the Wajo Regency Transportation Agency. In this study, the author used a qualitative analysis method. From the results of this study, to deal with parking problems, there are several efforts made by the Wajo Regency Transportation Agency, namely coaching efforts and supervision efforts. Based on the data and facts that the author has obtained, it can be concluded that the factors that influence the effectiveness of Wajo Regency Regional Regulation Number 15 of 2018 Concerning Parking Implementation are organizational effectiveness factors consisting of 1) clear objectives, 2) organizational structure, 3) community support and participation, 4) adopted value system. Second, the parking attendant work effectiveness factor which includes 1) motivation, 2) work environment, 3) parking attendant characteristics.
Penerapan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Dalam Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Desa Bola Muharawati; Ismail Ali; Mustafa, Dewi Wahyuni; Mustari; Andi Herawati
Legal Journal of Law Vol 4 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of the study was to determine the implementation of the right to vote for people with disabilities in the 2024 general election based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The data collection method used was primary legal materials with interviews and secondary legal materials, namely other legal literature and official archives. The results of this study indicate that the factors that hinder the implementation of the right to vote for people with disabilities in Bola Village, Bola District, Wajo Regency are 1) there is still data that is not synchronized and concrete between the Wajo Regency KPU and the Wajo Regency Social Service regarding data on people with disabilities in Wajo Regency, 2) Socialization related to elections for people with disabilities is not evenly distributed, 3) PPS still does not understand the provision of assistance services to people with disabilities, so they are considered less friendly by voters with disabilities, 4) There are still people who are less able to accept differences and have not been able to act inclusively towards people with disabilities, 5) Rejection of families of people with disabilities who do not want to be registered