Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.291
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Business and Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi Legal: Journal of Law Compile: Journal of Society Service
Ismail Ali
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polsek Penrang Ismail Ali; Martono; Firman
Legal Journal of Law Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang serta untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang. Penelitian tersebut dilaksanakan di Kepolisian Sektor Penrang. Metode Pengumpulan yang digunakan dengan cara wawancara dan penelitian pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Data berupa hasil wawancara langsung dengan pihak terkait dan berupa produk hukum serta bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian guna mempertajam dan memperdalam analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan hukum terhadap peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang yaitu berupa melakukan upaya pencegahan yang terdiri dari tindakan preventif dan tindakan represif serta adapun kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang yaitu berupa faktor internal dan faktor eksternal yang terdiri dari faktor kelalaian masyarakat, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.
Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Menjalin Hubungan Dengan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Anak Sulaeman Sagoni; Ismail Ali; Makmur, Andi Dadi Mashuri
Legal Journal of Law Vol 3 No 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Luwu. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat melihat kondisi tindak pidana anak yang terjadi di Kabupaten Luwu. Hasil penelitian menemukan bahwa Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak telah menjalankan perannya dengan cara melakukan kegiatan “Polisi Momong Bocah”. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, anggaran, metode, dan beban kerja sedangkan faktor eksternal yaitu masyarakat, dan kerja sama dengan unit lain. Berdasarkan pembahasan dari hasil temuan tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa hal di antaranya pertama adalah meningkatkan kualitas anggota Sat Binmas dengan cara mengikuti sekolah pengembangan spesialis Binmas, menambah personel anggota Sat Binmas, dan dalam pelaksanaan kegiatan “Polisi Momong Bocah” tidak hanya dilakukan pada anak-anak setingkat TK-SD namun juga dilakukan pada anak yang sudah putus sekolah serta anak-anak setingkat SMP-SMA perlu diperhatikan namun dengan cara yang berbeda.
Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi’i Dengan Pasal 199 KUHPerdata terhadap Perkawinan Wanita yang Suaminya Mafqud Andi Bau Mallarangeng; Ismail Ali; Martono; Yustiana
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dengan kata lain studi dokumen adalah berbagai kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pendapat Mazhab Syafi’i, seorang istri yang suaminya dalam kondisi mafqud, boleh melangsungkan perkawinan dengan orang lain dengan ketentuan menunggu kedatangan suami dengan durasi waktu 4 tahun ditambah masa iddah. Demikian yang disampaikan dalam Qaul Qadim Imam Syafi’i. Sementara mafqud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah afwezigheid atau ketidakhadiran seseorang. Menurut hukum perdata, istri dari suami yang tidak hadir atau afwezigheid, dapat melangsungkan perkawinan dengan orang lain, setelah lewat masa 10 tahun dan 9 bulan (masa panggilan).
Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi Andi Bau Mallarangeng; Mustari; Firman; Ismail Ali
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan atau penuntut umum: (1) pembuktian unsur niat dalam tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan unsur mens rea. Dan (2) Untuk mengungkap bagaimanakah niat jahat (mens rea) dalam tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diselidiki. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendeketan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach), sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan memlalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan dan perundang-undangan dan buku kepustakaan serta dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian (1) Pembuktian mens rea dalam tindak pidana korupsi mens rea pada dasarnya dimiliki oleh “manusia” yang melakukan perbuatan. Sebab elemen umum mental (general mental element) yang melekat pada mens rea, antara lain: maksud (intention), sembrono (recklesness), motif jahat (malice), penuh sadar (willful), mengetahui (knowledge), dan lalai (negligence). Semua elemen itu, hanya melekat secara inheren pada diri manusia. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, “mens rea” diwujudkan dalam bentuk unsur subjektif berupa “dengan sengaja”. Dalam proses pembuktian, Penuntut Umum harus membuktikan unsur subyektif tersebut dalam proses pemeriksaan di depan persidangan. (2) Niat jahat (mens rea) berupa kesengajaan di dalam Pasal 2 UU PTPK di atas tidak buat secara jelas, namun dari kalimat “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka bentuk kesengajaannya adalah termasuk “dengan maksud atau dengan tujuan”. Hal ini secara tersirat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan maksud atau dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Digital Id Berbasis Aplikasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Ismail Ali; Besse Muqita Dewi; Andi Wahyuddin Nur; Andi Wira Saputra
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum penerapan sistem aplikasi digital ID dalam sistem kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui tinjauan sosiologis terhadap penerapan sistem digital ID berbasis aplikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dengan menggunakan metode pendekatan penelitian secara empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara serta studi kepustakaan sehingga data diperoleh dianalisis secara komparatif sehingga dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek hukum penerapan sistem aplikasi digital ID dalam sistem Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo adalah belum diterapkan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan belum ada aturan yang memerintahkan untuk menghilangkan KTP elektronik berbentuk fisik karena kebijakan terkait administrasi kependudukan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Begitupun secara sosiologis belum diterapkan secara maksimal karena masih mengalami beberapa kendala di lapangan.
Efektivitas Hukum Terhadap Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Wajo Firman; Mustari; Ismail Ali; Andi Wahyuddin Nur
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi preventif dan strategi represif yang dilakukan kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menjelaskan dan menggambarkan peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan selama penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini informan terdapat sebanyak 6 orang yang terdiri dari 5 anggota kepolisian Satlantas Polres Wajo dan 1 anggota masyarakat. Pengambilan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh kepolisian Polres Wajo yang terdiri dari dua macam yaitu: 1 (a) Strategi preventif yaitu Sosialisasi, kepada kalangan pelajar yang disertai dengan pelatihan (safety riding) dan sosialisasi kepada masayarakat yang disertai dengan pembagian brosur. (b) Strategi represif yaitu melakukan kegiatan operasi dengan menindaki pelanggar berupa tilang serta penyitaan. 2. faktor penghambat dan pendukung kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. (a) faktor penghambat, yaitu pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang serta kurangnya personel kepolisian Satlantas. (b) faktor pendukung, yaitu adanya kerjasama pihak kepolisian, dan buku tilang yang dimiliki setiap kopolisian untuk dapat menindaki pelanggar.
Implikasi Hukum Penyimpangan Seksual Terhadap Sesama Jenis Ismail Ali; Makmur, Andi Dadi Mashuri; Sulaeman Sagoni; Yustiana
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum perbuatan penyimpangan seksual terhadap sesama jenis dipandang dari Hukum Islam, serta untuk mengetahui implikasi hukum perbuatan penyimpangan seksual terhadap sesama jenis dipandang dari Hukum Pidana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dengan kata lain studi dokumen adalah berbagai kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam, implikasi hukum bagi pelaku homoseksual dan lesbian dapat beragam, tergantung pada interpretasi dan mazhab hukum yang diikuti. Beberapa ulama menganggap tindakan homoseksual sebagai dosa besar yang dapat dihukum dengan tegas, seperti hukuman mati. Sementara yang lain berpendapat untuk memberlakukan hukuman ta’zir yang lebih fleksibel, berupa hukuman penjara, cambuk, denda, atau hukuman lain yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Sementara menurut hukum pidana positif, hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian telah diatur secara spesifik dalam Pasal 292 KUHP. Pasal ini menetapkan hukuman pidana penjara selama lima tahun bagi orang dewasa yang melakukan hubungan seskual sesama jenis kelamin dengan orang yang belum dewasa. Artinya, jika hubungan sesama jenis yang dilakukan antara dua orang dewasa bersifat konsensual dan tanpa adanya unsur pemaksaan, maka hukuman pidana tidak diberlakukan berdasarkan Pasal 292 KUHP.
Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana Andi Bau Mallarangeng; Dewi Wahyuni Mustafa; Martono; Ismail Ali
Legal Journal of Law Vol 2 No 2 (2023): Edisi: November 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pammana terhadap pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legisatif di Kecamatan Pammana, dan untuk mengetahui Kendala-kendala Panwascam Kecamatan pammana Kabupaten Wajo. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran Panwaslu Kecamatan Pammana sudah berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Pammana diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. (2) Kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Pammana minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye, diketahui panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan Panwaslu Kecamatan dan kendala-kendala yang dihadapi Panwascam Pammana Kabupaten Wajo dalam melakukan pengawasan pemilu di Kabupaten Wajo di antaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya.
Penyuluhan Hukum Terpadu Cegah Narkoba Terhadap Generasi Muda di SMP Satap 5 Tanasitolo Ismail Ali; Wulan Suci Ramadhani; A. Tenri Gau; Putri Amalia Azhari; Muhammad Alvian; Mandala Putra; A. Muh. Afnan; Ahmad Suhariadi
Compile Journal of Society Service Vol 1 No 2 (2024): Maret 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkoba masa ini sangat mengkhawatirkan, Dikarenakan hampir semua kalangan masyarakat baik itu pelajar, mahasiswa, guru dan dosen, TNI, POLRI, DPR, bahkan pejabat negara banyak yang terjerumus dalam tindak pidana ini. Tak ayal jika Presiden RI Joko Widodo dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa situasi di negara ini sudah dalam status Darurat Narkoba. Hal ini tidak berlebihan jika kejahatan ini dikategorikan sebagai sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Terkhusus di kalangan pelajar dan mahasiswa Penyalahgunaan narkoba tentu sangat memprihatikan. Sebab mereka merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu perlu adanya partisipasi semua pihak untuk terus mensosialisasikan tentang bahaya pengunaan narkoba baik dari sisi agama, kesehatan maupun hukum. Pemerintah daerah Kabupaten Wajo juga turut berkomitmen dalam upaya memerangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya (narkoba) pada pencanangan Gerakan Sulsel Tangguh Bersinar (Bersih Narkoba). Tujuan dari penyuluhan ini ialah untuk memberikan edukasi kepada generasi muda dalam hal ini remaja yang ada di SMP Satap 5 Tanasitolo tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap generasi muda, Penyuluhan dilakukan dengan metode pemaparan meteri, diskusi dan tanya jawab.
Sosialisasi Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Desa Wecudai Sulaeman Sagoni; Ismail Ali; Muhammad Akbar; Baso Rahmat Fajar; Amirullah; Yunus; Edi Baco; Sunarti
Compile Journal of Society Service Vol 1 No 2 (2024): Maret 2024
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam direktori Putusan Mahkamah Agung RI ditemukan 107.229 data terkait masalah warisan dan 585 data terkait sengketa harta warisan. Pengadilan Agama Sengkang sendiri, pada tahun 2021 terdapat 13 putusan, tahun 2022 terdapat 13 putusan dan tahun 2023 sebanyak 9 putusan dalam klasifikasi waris Islam. Hal ini cukup menjadialasan untuk melakukan sosialisasi hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi masyarakat di Kabupaten Wajo. Metode pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan penyampaian materi hukum waris kepada masyarakat secara langsung yang diikuti dengan diskusi tanya-jawab. Sosialisasi melibatkan 2 (dua) pemateri hukum waris dari dosen, dan fasilitator terdiri 6 (mahasiswa). Tujuan dari penyuluhan ini ialah untuk memberikan edukasi dan pemahaman serta meningkatkan masyarakat Desa Wecudai tentang hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Co-Authors A. Muh. Afnan A. Tenri Gau Aditya Sani Ahmad Suhariadi Amirullah Andi AdeLiah Ramadani Andi Bau Mallarangeng Andi Bau Muddariah Andi Dadi Mashuri Andi Herawati Andi Nail Ijlal Zaki Andi Wahyuddin Nur Andi Wira Saputra Anugrah Dwi Saputra Arsy Muqtadir Baso Hamarullah Halim Baso Rahmat Fajar Besse Muqita Dewi Besse Nur Fatimah Chandra Anugerah Dewi Wahyuni Mustafa Douglas Nyeging Taong dwi cahyani Edi Baco Elvira Febri Wulansari Firman Fitrah Heriyanti Indra Purnama Ramadhan Irham Fahmi Irma Anggraini Kadek Ade Wahyudi Kadir, Rusdi Makmur, Andi Dadi Mashuri Mandala Putra Martono MOSLI TARSAT Muh. Dia Ikhsan Perdana Muh. Rizki Muhammad Akbar Muhammad Alvian Muharawati Mustafa, Dewi Wahyuni MUSTARI Nazaruddin Ali Basyah Putri Amalia Azhari Risnayanti Rusdi Kadir Rusman Sabariah Sri Maharani Sulaeman Sulaeman Sagoni Sunarti Surahman Tajuddin, Abdul Majid Wulan Suci Ramadhani YUNUS Yustiana Zahrah Salsabila