Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

KAJIAN ASAS PIERCING THE CORPORATE VEIL UNTUK MENARIK PERTANGGUNGJAWABAN HOLDING COMPANY ATAS KERUGIAN DISTRIBUTOR TUNGGAL James, Okky Arvian; Budiman, Anwar; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19226

Abstract

Fenomena dalam dunia bisnis masih banyak ditemukan suatu Tindakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan suatu turut serta secara aktif pemegang saham. Suatu pola yang dilakukan oleh Pemegang Saham dalam menggunakan Perusahaan dengan niat buruk (Bad Faith). Perusahaan Induk (Holding Company) sebagai pemegang saham mayoritas dapat dengan leluasa untuk mendominasi kegiatan dari Anak Perusahaan (Subsidiary). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asas Piercing the Corporate Veil untuk menarik pertanggungjawaban Perusahaan induk (Holding Company) karena keterlibatannya terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Perseroan. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) putusan Mahkamah agung dan hasil dari kedua penelitian ini saling mendukung dan menunjukan keberhasilannya menerapkan asas Piercing The corporate veil dan melakukan perlindungan terhadap Distributor Tunggal berdasarkan prinsip ”Clean Break” namun tetap memiliki rintangan. Penghalang yang merintangi pengenaan Piercing the Corporate veil adalah pemegang saham berlindung dibalik undang-undang itu sendiri pada prinsip “Limited liability” dan ”Separate Legal Entity” . Kesimpulannya, tingkat kesulitan dan intensitas kegiatan bisnis lintas negara serta perkembangan bisnis yang dinamis semakin berpotensi terjadinya niat buruk dari pemegang saham yang berlindung dibalik suatu Perusahaan sehingga pentingnya kajian ilmiah dalam sebuah penelitian agar tetap dapat menjadi acuan pondasi teoritis pengenaan asas Piercing The Corporate Veil demi terciptanya keadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM BENTUK GANTI RUGI DAN REHABILITASI Tamba Tua, Marthin Dongan; Hartanto; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19182

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan meneliti penerapan perlindungan hukum berupa ganti rugi secara fisik maupun secara psikologi kepada anak korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual dan untuk meneliti dan mengkaji bagaimana kewajiban negara memberikan jaminan kepastian hukum untuk rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual telah dilaksanakan melalui proses peradilan dengan regulasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pedoman penegakan hukumnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terutama bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga memberikan putusan yang berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menemukan bahwa negara sudah memberikan kepastian hukum kepada penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum dalam memutuskan di pengadilan dalam mengadili pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual walaupun dalam kedua putusan yang ada belum sepenuhnya berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM BENTUK GANTI RUGI DAN REHABILITASI Tamba Tua, Marthin Dongan; Hartanto; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19182

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan meneliti penerapan perlindungan hukum berupa ganti rugi secara fisik maupun secara psikologi kepada anak korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual dan untuk meneliti dan mengkaji bagaimana kewajiban negara memberikan jaminan kepastian hukum untuk rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual telah dilaksanakan melalui proses peradilan dengan regulasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pedoman penegakan hukumnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terutama bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga memberikan putusan yang berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menemukan bahwa negara sudah memberikan kepastian hukum kepada penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum dalam memutuskan di pengadilan dalam mengadili pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual walaupun dalam kedua putusan yang ada belum sepenuhnya berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual
Implementasi Restorative Justice Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Suheri; Hartanto; Saefullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1965

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan publik, stabilitas sosial, dan ketahanan ekonomi. Kondisi di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pengguna narkotika, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus narkotika dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pengumpulan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ di Indonesia masih bersifat parsial, bergantung pada kebijakan lembaga penegak hukum, dan lebih banyak difokuskan pada pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, pengedar berskala kecil belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan RJ, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif guna mendukung efektivitas RJ, mendorong pemulihan sosial, dan memperkuat upaya rehabilitasi bagi pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika
Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Gender Auditor Terhadap Kualitas Audit Saefullah; Rahim, Syamsuri; Rhamdani, Reza; Wahyuni, Nur
Center of Economic Students Journal Vol. 4 No. 2 (2021): April-June (2021)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.86 KB) | DOI: 10.56750/csej.v4i2.434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi, kompetensi dan gender auditor terhadapa kualitas audit. Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada 13 kantor akuntan publik dengan jumlah auditor sebanyak 44. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 37 responden yang bekerja di KAP. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif. Penentuan sampel menggunakan teknik non probability samplingyang dipilih yaitu sampling jenuh. Uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS versi 16. Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan skala likert hasil penelitian menunjukkan semua variabel independen memiliki efek positif terhadap kualitas audit. Pengaruh parsial (t test) menunjukkan bahwa variabel independensi, kompetensi dan gender mempengaruhi kualitas audit. Sedangkan pengaruh secara simultan ditunjukkan dengan nilai R252,4% . itu adalah independensi, kompetensi dan gender mempengaruhi perubahan kualitas audit dari 52,4% dan 48,1% yang tersisa dalam perubahan kualitas audit dipenagruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.