Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Journal of Mujaddid Nusantara Ameena Journal
Umar, Fazlon
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Exploring Discrepancies in the Utilization of Joint Marital Assets: A Normative-Sociological Analysis Umar, Fazlon; Kurniawan, Cecep Soleh
Journal of Mujaddid Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Mujaddid Nusantara June, 2024
Publisher : Institute of Education and Social Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62568/jomn.v1i2.131

Abstract

Joint assets in marriage encompass all assets acquired after marital status is established through a legal union and are jointly owned by both spouses or held in joint names acquired simultaneously during marriage. Indonesian Positive Law, including Law no. 16 of 2019 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law, and the Civil Code (KUHP), governs the utilization of joint property in marriage, ensuring equal rights for both parties. However, discrepancies exist between legal provisions and public understanding regarding the use of joint marital assets. This study, conducted in Trienggadeng Pidie Jaya, employs qualitative methods to explore the community's comprehension of joint property using Indonesian Positive Law as an analytical framework. It adopts a normative-sociological approach, treating Indonesian Positive Law as the basis for analyzing societal perceptions and behaviors related to collective property. The research reveals discrepancies between normative rules and public understanding of the regulations governing the use of joint marital assets.
Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Umar, Fazlon
Ameena Journal Vol. 2 No. 3 (2024): Ameena Journal
Publisher : Yayasan Madinah Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63732/aij.v2i3.69

Abstract

Dalam Islam, mencari nafkah adalah tanggung jawab utama seorang laki-laki untuk mendukung keluarganya, sementara perempuan umumnya dianjurkan untuk fokus mengurus rumah tangga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak perempuan yang ikut bekerja. Islam memberikan tempat istimewa bagi perempuan, memungkinkan mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan mengizinkan mereka terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap istri yang bekerja atau berkontribusi dalam pendapatan keluarga. Menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data lapangan. Penelitian ini bersifat empiris. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang mendorong istri untuk bekerja: (a) penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, (b) istri ditinggal oleh suami karena perceraian atau kematian, (c) suami enggan bekerja, (d) suami sakit dan tidak bisa bekerja, dan (e) istri memperoleh izin dari suami untuk bekerja. Dari perspektif hukum Islam, seorang istri diperbolehkan bekerja asalkan ia mendapat izin dari suaminya. Ketaatan kepada suami dipandang sebagai salah satu kebajikan tertinggi seorang perempuan. Kompilasi Hukum Islam juga menyarankan agar istri mengutamakan ketaatan kepada suami dan fokus mengurus rumah tangga. Jika seorang istri ingin bekerja, memperoleh izin dari suami akan menyelaraskan tindakannya dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
The Legal Status and Juridical Authority of the Hakam in the Islamic Law: An Analysis of Syiqaq Cases in the Exegesis of Fakhruddin al-Razi Ishak, Sufriadi; Nidal, Ahmad; umar, Fazlon; Abubakar, Alauddin; Nusir, Firman
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 8 No. 1 (2025): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/9dvdmw79

Abstract

Household conflict (syiqaq) is a recurrent phenomenon with the potential to culminate in divorce, producing adverse consequences for spouses, children, and the broader social environment. Addressing syiqaq with fairness and wisdom is therefore an urgent necessity, particularly by recognizing the role of the hakam (mediator) as prescribed in Islamic teachings. This study examines the concept, legal status, qualifications, authority, and procedural role of the hakam as outlined in Fakhruddin al-Razi’s exegesis (Tafsir al-Razi). Employing a textual and content analysis methodology within a thematic (maudhu‘i) interpretative framework, the research analyzes relevant Qur'anic verses and al-Razi’s commentary concerning hakam in the context of syiqaq. Al-Razi underscores the hakam as a just mediator, typically drawn from among pious individuals or members of the disputing families. Two primary perspectives on the hakam's authority are identified: (1) possessing full decisional authority, and (2) serving solely as a non-binding intermediary. The mediation process involves structured dialogue, mutual consultation, and efforts to arrive at an optimal resolution, whether through reconciliation or separation. The hakam model remains pertinent in contemporary settings, provided it is adapted in accordance with the principles of justice and equity. Collaboration between state institutions and community actors is essential to enhancing the effectiveness of mediation practices and mitigating the incidence of divorce. Accordingly, mediation via the hakam represents a balanced and equitable approach to resolving familial disputes, safeguarding the integrity of the family unit as a foundational element of society.
Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga Islam Umar, Fazlon
Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i2.830

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hak anak dalam situasi perceraian menurut hukum keluarga Islam. Perceraian sering kali menjadi masalah dalam kehidupan keluarga dan dapat berdampak negatif pada anak-anak. Oleh karena itu, memahami bagaimana hukum keluarga Islam melindungi hak-hak anak dalam konteks perceraian menjadi penting. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis studi kepustakaan. Data yang diteliti mencakup bahan hukum yang relevan seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama dan ahli hukum Islam mengenai perceraian dan perlindungan hak anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memberikan perhatian yang signifikan terhadap perlindungan hak anak dalam perceraian. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga integritas keluarga dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks perceraian, kedua orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak anak, termasuk hak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan. Hukum keluarga Islam juga memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur perceraian dan hak-hak anak setelah perceraian terjadi. Terkait penitipan anak, hukum Islam mendorong orang tua untuk mencapai kesepakatan yang adil demi kepentingan terbaik anak. Namun, jika tidak ada kesepakatan, hakim akan memutuskan berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak.
Co-Authors Abubakar, Alauddin Ishak, Sufriadi Kurniawan, Cecep Soleh Nidal, Ahmad Nusir, Firman