Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN PIDIE) Nidal, Ahmad; Faisal, Faisal; Herinawati, Herinawati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.774 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v9i2.4566

Abstract

Salah satu prinsip dalam kewarisan adalah ijbari, dimana peralihan harta waris kepada ahli warisnya dari harta seseorang yang telah meninggal berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat di Kabupaten Pidie yang belum melaksanakan kewarisan sesuai dengan yang disyari’atkan oleh Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum masyarakat terhadap pembagian warisan di Kabupaten Pidie, dan untuk menganalisis efektivitas pembagian warisan menurut hukum Islam di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum yang di praktekkan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie terhadap pembagian harta warisan adalah dengan cara membagikan harta pewaris secara hukum adat atau musyawarah. Pembagian harta warisan menurut hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie, karena banyak masyarakat yang masih membagikan harta warisan secara hukum adat tanpa mempedulikan hukum yang telah di atur dalam Islam.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN PIDIE) Ahmad Nidal; Faisal Faisal; Herinawati Herinawati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v9i2.4566

Abstract

Salah satu prinsip dalam kewarisan adalah ijbari, dimana peralihan harta waris kepada ahli warisnya dari harta seseorang yang telah meninggal berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat di Kabupaten Pidie yang belum melaksanakan kewarisan sesuai dengan yang disyari’atkan oleh Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum masyarakat terhadap pembagian warisan di Kabupaten Pidie, dan untuk menganalisis efektivitas pembagian warisan menurut hukum Islam di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum yang di praktekkan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie terhadap pembagian harta warisan adalah dengan cara membagikan harta pewaris secara hukum adat atau musyawarah. Pembagian harta warisan menurut hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie, karena banyak masyarakat yang masih membagikan harta warisan secara hukum adat tanpa mempedulikan hukum yang telah di atur dalam Islam.
Human Communication with God through Asmaul Husna (99 Names of Allah) (Study of Asmaul Husna's Understanding in Islamic Theology) Muntasir; Saiful Bahri; Yusfriadi; Muttaqien; Ahmad Nidal; Fadlon
Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal Vol 1 No 2 (2019): Britain International of Humanities and Social Sciences, October
Publisher : Britain International for Academic Research (BIAR) Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/biohs.v1i2.45

Abstract

One way to know God is by understanding the names of Allah (Asmaul Husna). Asmaul Husna is the mediator of communication used by Allah Almighty so that humans can confer to Him. This is what can be considered a channel through which humans can know God spontaneously. And it is precisely this which can move the way of discovery that is essential and opens up vast realms of spirituality to witness the light of Allah. The conclusions that can be drawn from the discussion of the understanding of Asmaul Husna in Islamic theology above are Asmaul Husna are the names of Allah that have been attributed by Allah to Himself, both those determined by Allah to Himself in Him in the Qur'an, and set by the Prophet without ta'wil (deviations), takyif (asking how), tamtsil (parable), and Tasybih (likeness). There is a difference of opinion among scholars in the determination of Asmaul Husna. The opinion of jumhur ulama that Asmaul Husna is limited by what has been determined by the Shariah. Ibn Qayyim's opinion that the determination of the attributes of perfection for Allah can be determined by what has been determined by the Shariah 'and with the five senses. Ibn Al-'Arabi views Asmaul Husna as an intermediary between God and nature, namely Asmaul Husna as the relationship between God and nature. Another view expressed by Ibn Qayyim in his book Madarijus Saalikin, that Asmaul Husna is a substance of God. This contradicts the opinion of some Mu'tazilah groups, that Asmaul Husna is a trait that is born. The opinion of the Jahmiyyah group that says Asmaul Husna is a being challenged by the Ahlus Sunnah group.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KABUPATEN PIDIE Ahmad Nidal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.8728

Abstract

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat bahkan diperdebatkan adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembagian harta waris atau kapan waktunya pembagian harta waris tersebut dapat dilaksanakan. Padahal di dalam hukum Islam dikenal dengan sebuah asas yang disebut dengana asas Ijbari.  Asas ini menggariskan sebuah panduan bahwa pembagian harta warisan dapat dibagi manakala si pewaris meninggal dunia. Dan dengan meninggalnya pewaris, maka harta warisan tersebut secara otomatis telah beralih kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum yang dijalankan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie adalah melakukan pembagian harta warisan dengan hukum adat atau musayawarah.
ANALISIS TERHADAP JUAL BELI TANAH BERSYARAT MENURUT FIQH MUAMALAH STUDI KASUS DI KECAMATAN DELIMA AHMAD NIDAL
AL-ILMU Vol 8, No 1 (2023): AL ILMU: JURNAL KEAGAMAAN DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Buying and selling is part of ta'awun (mutual help). For buyers to help sellers who need money (profit), while for sellers it also means helping buyers who are in need of goods. Therefore, buying and selling is a noble deed and the culprit gets the pleasure of Allah SWT. Along with the development of the times, there have been many fiqh problems in society which sometimes had never clearly occurred during the time of the Prophet or during the time of the Imams of the school of thought, but when it is related to the principles or basic rules they are actually the same, or even the society is not sufficient. As for what often occurs among the community, the problem of buying and selling conditional land is that those who own land may sell it but have the right to buy it back in Islamic teachings, it is permissible. From the problems mentioned above, the author is interested in conducting a study entitled Analysis of Conditional Sale and Purchase of Land According to Fiqh Muamalah Case Studies in Delima District. The type of research used is qualitative research, the research approach used is an empirical juridical approach. The analytical approach in this study is a qualitative approach, which is a way of analyzing research results that produce descriptive data. The practice of conditional sale and purchase of rice fields that occurs in Delima District, Pidie Regency is an agreement that occurs between two parties between the seller and the buyer, where the land can be bought over by the land owner when it is due in accordance with the agreement that has been agreed upon and Implementation of conditional land sale and purchase practices This is a ba'i al wafa', namely buying and selling that takes place on the condition that the goods being sold can be bought back by the seller if the agreed timeframe has arrived, then this sale and purchase is not allowed because it is not in accordance with the theory of buying and selling in Islamic law, especially if there is no time specified for redemption of the land. Keywords: Sale and Purchase, Conditional Land, Fiqh Muamalat.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia Ahmad Nidal
Jurnal Al-Nadhair Vol 3 No 01 (2024): Al-Nadhair
Publisher : Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61433/alnadhair.v3i01.51

Abstract

Menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Menurut ketentuan Pasal 874 KUH Perdata menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah. Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan ketentuan di mana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat akibatnya di dalam bidang kebendaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan warisan dalam sistem hukum positif di indonesia. Kesimpulannya adalah perbedaan utama terletak pada pembagian warisan didalam hukum Islam, aturan pembagian warisan telah diatur secara tegas dalam Al-Quran, sementara hukum positif cenderung memberikan lebih banyak kebebasan kepada individu dalam menentukan pembagian harta warisan melalui pembuatan wasiat. Kemudian konsep pajak warisan tidak ada dalam hukum Islam, sedangkan hukum positif sering menerapkan pajak warisan sebagai mekanisme pengaturan distribusi harta warisan.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI FAKTOR PERCERAIAN (Studi Putusan Mahkamah Syariyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi) Nidal, Ahmad
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.14865

Abstract

Pengadilan Agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Hal utama yang juga menjadi kewajiban hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Cerai talak hanya berlaku yaitu perceraian diajukan oleh pihak suami. Sedangkan cerai gugat yang mengajukan cerai dari pihak istri. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih membawa kepada kondisi yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat siksaan batin. Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sebagai berikut: Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian istri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, karena adanya ketidakharmonisan, perselisihan, dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami. Keputusan hakim didasarkan pada kemaslahatan dan sesuai dengan Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI TANAH WARISAN TANPA IZIN AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MAHKAMAH SYARIYAH SIGLI) Nidal, Ahmad
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.12667

Abstract

Permasalahan pada kebendaan dan kekayaan baru terjadi, ketika masing-masing pihak merasa berhak memiliki dan ingin menguasai atas kekayaan dan benda tersebut. Adanya saling merasa berhak atas kekayaan atau kebendaan inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa diantara para pihak. Salah satu sengketa atas kekayaan dan kebendaan yang sering terjadi adalah sengketa tentang harta warisan, karena warisan merupakan hukum yang menyangkut dengan harta benda. Jenis Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah warisan tanpa izin ahli waris menurut hukum Islam tidak dibolehkan, dan Putusan hakim Mahkamah Syariyah Sigli terhadap jual beli tanah warisan tanpa izin ahli waris adalah jual beli yang dilakukan oleh ahli waris tidak sah dan batal demi hukum, dan menetapkan bagian masing-masing kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum.
Peningkatan Kesadaran Dan Pengetahuan Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Bagi Santriwati Dayah Jamiah Al-Aziziyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Ahmad Nidal; Rijal, Fikri; Rizkina, Hanifa
Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jkdm.v3i1.773

Abstract

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan perkawinan di bawah tangan (sirri) telah lama diundangkan, namun tidak banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan pesantren yang menganggap praktik perkawinan di bawah tangan (sirri) itu sah karena tidak dilarang dalam syariat Islam. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan (sirri) tidak hanya berdampak negatif bagi istri, namun juga bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan (sirri). Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang dampak negatif bagi istri dan anak dari perkawinan di bawah tangan (sirri). Tujuan kegiatan ini adalah mengedukasi dan memberikan penyuluhan hukum bagi santriwati senior Pondok Pesantren Al-Mashduqiah yang terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo agar muncul kesadaran dan perubahan cara pandang yang selama ini salah karena menganggap perkawinan di bawah tangan (sirri) sebagai sesuatu yang sah di mata hukum. Secara umum, metode yang digunakan adalah penyuluhan dan diskusi interaktif, dengan menggunakan berbagai perlalatan dan bahan untuk memudahkan dalam penyampaian dan penerimaan materi penyuluhan dan sosialisasi. Kegiatan dari program ini adalah menjelaskan akibat hukum yang akan terjadi dari perkawinan di bawah tangan (sirri), sehingga bisa menambah pemahaman hukum para santriwati senior dan menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan perkawinan di kemudian hari.
STUDI KOMPARATIF FIQH SYAFIIYYAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG RUJUK DI LUAR KUA Nidal, Ahmad
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.16816

Abstract

Terdapat dua garis hukum perkawinan yang dipakai oleh masyarakat Islam di Indonesia, yaitu hukum perkawinan menurut Undang-Undang di Indonesia (hukum Positif) dan perceraian menurut hukum Islam yang mengacu pada pandangan fiqh. Hukum Positif memandang bahwa perceraian dan rujuk merupakan perbuatan hukum yang harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama Islam, pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA. Sedangkan menurut hukum Islam, antara perceraian dan rujuk dapat terjadi apabila telah memenuhi unsur syariat walaupun tanpa adanya pencatatan melalui institusi pemerintahan. Pendapatnya Imam SyafiŸi dalam hal ini berpendapat bahwa rujuk itu harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya dan tidak sah jika hanya perbuatan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4 yaitu setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dimana objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode komparatif, yaitu analisis terhadap letak persamaan dan perbedaannya untuk ditarik suatu alternatif yang komparatif. Penelitian ini membandingkan perbedaan dan penyelesaian rujuk menurut fiqh syafii dan hukum Positif di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tentang ketentuan rujuk berdasarkan fiqh Syafiiyyah dan hukum positif yang di lakukan di luar KUA.