Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam Ulmuftia, Nisa; Miftahurrahmah, Mulya; Sari, Maili; Munthe, Abdul Rahman Hidayat; Ramlan; Julian, Farhan
FATHIR: Jurna Studi Islam Vol 1 No 1 (2024): FATHIR: Jurnal Studi Islam
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/fathir.v1i1.30

Abstract

Penelitian ini mengadopsi pendekatan perbandingan untuk menganalisis sanksi terhadap tindak pidana pencurian dalam dua sistem hukum yang berbeda, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Pencurian sebagai tindak pidana memiliki dampak luas terhadap masyarakat, dan perbandingan sanksi antara kedua sistem hukum ini memberikan wawasan yang mendalam terhadap pendekatan dan nilai-nilai yang mendasarinya. Dalam konteks KUHP, sanksi terhadap pencurian melibatkan hukuman penjara dengan tingkat keparahan yang disesuaikan dengan kondisi tindak pidana. Denda dan kewajiban mengganti kerugian juga merupakan sanksi yang diterapkan. Sebaliknya, Hukum Pidana Islam memberlakukan sanksi berupa potong tangan sebagai bentuk pembalasan yang tegas, didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Analisis perbandingan ini membahas implikasi dan refleksi terhadap penegakan hukum di Indonesia, menyuarakan perlunya harmonisasi nilai-nilai hukum positif dan Hukum Pidana Islam. Dialog antara ahli hukum, ulama, dan pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapai kesepahaman tentang nilai-nilai yang mendasari sanksi pencurian dalam kedua sistem hukum. Reformasi hukum positif, penguatan sistem peradilan, dan kolaborasi antarlembaga dapat menjadi langkah-langkah menuju sistem hukum yang seimbang dan inklusif, mencerminkan pluralitas nilai masyarakat Indonesia.
Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adinda, Dwiana; Sari, Meily; Miftahurrahmah, Mulya; Simeulu, Alex; Julian, Farhan
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i3.136

Abstract

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai penyelesaian dan penyelesaian, namun dalam praktiknya masih terdapat ketentuan sanksi pidana penjara terhadap anak, serta di satu sisi, anak yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus menjalani masa pidananya sambil melakukan aktivitas lain, sehingga hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji, oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan konsep Restotarive justice dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan hambatan dalam penerapan konsep Restorative Justice terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Metodologi penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif analitis spesifis yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang ada, pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menerapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, dan analisis data kualitatif yaitu dengan menganalisis data tanpa menggunakan statistik dan angka-angka. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh simpulan, bahwa pelaksanaan konsep restotarive justice dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dijadikan sebagai tujuan pemidanaan dalam rangka upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan rasa tangung jawab semua pihak, konteks Restorative Justice, yaitu melalui mediasi korban dengan pelaku, yang melibatkan keluarga korban dan keluarga pelaku, serta pihak ketiga yaitu pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kesepakatan melalui proses musyawarah guna memulihkan segala kerugian dan luka yang disebabkan oleh peristiwa tindak pidana anak.
Implementasi Syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah di Aceh Barat: Tantangan dan Dinamika Sosial Putri, Nur Kemala; Ramlan, Ramlan; Trilia, Irda; Julian, Farhan; Erick, Benni
Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism Vol 5, No 2 (2025): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jseit.v5i2.29656

Abstract

Abstract: This study examines How the Wilayatul Hisbah in West Aceh regency implements the application of Islamic law, particularlyin terms of lack of socialization and lack of community participation in filling the open space for the implementation of Isvlamic law. The Qur’an is the basis for understanding Islamic law, and this teaching is based on the holy book. Islamic law applies to his servants who are sane, healthy, and have come of age. This study ises a qualitative descriptive approach. The problem studied is: How does the Wilayatul Hisbah implement the application of Islamic law in West Aceh? The results show that many Islamic law application programs still face challengs in the social order of the community. Although the law or Qanun has provided a strong legal basis, effective implementation requires careful preparation and good managemen. Islamic law is seen as a divine rule that encompasses all aspects of Muslim life. This study uses the theory of sociology of religion to see how the formalization of the application and implemention of Islamic law in West Aceh and How it affects the community. The method of sociology of religion enables a deeper understanding of the formalization process and its consequences for Acehnese society. Before Indonesia’s independence, Sultan Iskandar Muda had ruled Aceh. Then came the post-independence period, the New Order, reform, and now. Laws No.44 of 1999 and No.18 of 2001, along with other laws regulating Islamic law, serve as the basis for the implementation of Islamic law in Aceh.Abstrak: Studi ini melihat bagaimana Wilayatul Hisbah Kab. Aceh Barat melaksanakan penerapan syariat Islam, terutama dalam hal kurangnya sosialisasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengisi ruang terbuka untuk pelaksanaan syariat Islam. Al-Qur'an merupakan dasar dari segala pemahaman tentang syari'at Islam, dan ajaran ini didasarkan pada kitab suci. Syariat Islam ini berlaku bagi hamba-Nya yang berakal, sehat, dan telah dewasa. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Problem yang diteliti adalah: Bagaimanakah Wilayatul Hisbah melaksanakan penerapan syariat Islam di Aceh Barat? Hasil menunjukkan bahwa banyak program penerapan syariat islam masih menghadapi tantangan dalam tatanan sosial masyarakat. Meskipun undang-undang atau Qanun telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi yang efektif memerlukan persiapan yang matang dan manajemen yang baik. Syariat Islam dipandang sebagai aturan ilahiah yang mencakup semua aspek kehidupan umat Islam. Studi ini menggunakan teori sosiologi agama untuk melihat bagaimana formalisasi penerapan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh Barat dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat. Metode sosiologi agama memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses formalisasi dan konsekuensi yang ditimbulkannya bagi masyarakat Aceh. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Raja Iskandar Muda telah memerintah Aceh. Kemudian datang periode setelah kemerdekaan, Orde Baru, reformasi, dan sekarang. Hukum Nomor 44 tahun 1999 dan Nomor 18 tahun 2001, bersama dengan hukum lain yang mengatur tentang syariat Islam, berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh.