Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PESHUM
Sri Wahyu Handayani
Universitas Jenderal Soedirman
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Pemilik Tanah dalam Sengketa Sertifikat Ganda: Kedudukan Sertifikat dan Tanggung Jawab Administrasi Pertanahan Fahmi Nur Wicaksono; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6705

Abstract

Sengketa sertifikat ganda masih menjadi persoalan dalam hukum agraria karena sertifikat yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam sengketa sertifikat ganda, khususnya berkaitan dengan kedudukan sertifikat sebagai alat bukti dan tanggung jawab administrasi pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, serta literatur hukum agraria. Hasil penelitian menunjukan bahwa sertifikat tanah memiliki kedudukan sebagai alat pembuktian yang kuat, tetapi tidak bersifat mutlak apabila terdapat cacat administrasi, kesalahan data fisik atau yuridis, serta klaim hak dari pihak lain. Sengketa sertifikat ganda juga memperlihatkan lemahnya verifikasi data, pemetaan bidang tanah, dan kehati-hatian pejabat pertanahan. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah perlu diberikan secara preventif melalui perbaikan administrasi pertanahan dan secara represif melalui penyelesaian sengketa di BPN, peradilan, maupun mediasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan pemilik tanah tidak cukup hanya melalui sertifikat, tetapi harus didukung oleh validasi data, tanggung jawab lembaga pertanahan, dan pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan
Keadilan Ekologis dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam: Tinjauan Filsafat Hukum terhadap Kerangka Regulasi Pertambangan Nikel di Indonesia Aprilian Satriyo Widihatmono; Sri Wahyu Handayani; Abdul Aziz Nasihuddin
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16927

Abstract

Regulasi pertambangan nikel di Indonesia belum mengakomodasi prinsip keadilan ekologis secara substansial. Penelitian ini mengkaji kerangka regulasi pertambangan nikel melalui perspektif filsafat hukum dengan menggunakan konsep keadilan ekologis sebagai alat evaluasi. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, instrumen hukum internasional, dan doktrin filsafat hukum lingkungan. Penelitian menemukan tiga hal: pertama, UU Minerba 2020 mengandung antinomi dengan rezim perlindungan lingkungan yang belum diselesaikan melalui aturan konflik yang jelas; kedua, paradigma antroposentris dalam regulasi pertambangan bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis yang diakui hukum internasional; ketiga, mekanisme perizinan yang ada tidak memenuhi standar Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagaimana diatur dalam UNDRIP 2007 dan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Penelitian ini merumuskan model rekonstruksi normatif tiga lapis paradigmatik, substantif, dan kelembagaan sebagai jalan keluar dari pendekatan legalistik-formal yang selama ini dominan.
Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Lindung dari Praktik Alih Fungsi Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Banyumas Fajar Bahruddin Achmad; Sri Wahyu Handayani; Abdul Aziz Nasihuddin
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1439

Abstract

Hutan lindung menjadi kawasan yang dilindungi oleh pemerintah seperti dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Problematika yang terjadi saat ini, terjadi alih fungsi lahan oleh masyarakat. Hutan lindung yang sebelumnya pepohonan kemudian diubah menjadi pertanian, seperti kentang. Di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas seluas 5.000 hektare hutan lindung telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Dampak yang terjadi adalah terjadinya banjir saat hujan deras di daerah bawahnya. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui kewajiban Perhutani, pemerintah daerah, termasuk masyarakat atas kejadian tersebut. Metode yang digunakan dengan pendekatan normatif. Temuan dari tulisan ini terjadi pembiaran akan kerusakan hutan lindung dan belum ada ketegasan pemerintah serta kesadaran masyarakat.
Problematika Bank Tanah dalam Reforma Agraria: Antara Penyediaan Tanah dan Risiko Konsentrasi Penguasaan Lahan Haedar Ibnu Roif; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7450

Abstract

Artikel ini membahas problematika Bank Tanah dalam reforma agraria, khususnya dalam hubungan antara penyediaan tanah untuk kepentingan umum dan risiko konsentrasi penguasaan lahan. Kehadiran Bank Tanah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan, kepentingan sosial, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Akan tetapi, kewenangan Bank Tanah dalam memperoleh, mengelola, memanfaatkan, dan mendistribusikan tanah melalui skema Hak Pengelolaan menimbulkan persoalan hukum agraria. Tanah yang dihimpun negara dapat diberikan hak turunan kepada pihak lain, seperti HGU, HGB, atau Hak Pakai, sehingga membuka ruang bagi penguasaan lahan oleh aktor tertentu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Bank Tanah memiliki kedudukan sebagai instrumen pelaksanaan hak menguasai negara, sepanjang pengelolaannya diarahkan untuk kemakmuran rakyat dan keadilan agraria. Meski demikian, Bank Tanah berisiko bergeser menjadi mekanisme legal konsentrasi penguasaan lahan apabila orientasi pemanfaatannya lebih dominan pada investasi dan proyek ekonomi dibanding redistribusi tanah kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaan Bank Tanah harus dikendalikan melalui prinsip fungsi sosial tanah, transparansi, partisipasi masyarakat, serta keberpihakan kepada subjek reforma agraria.
Legal Policy and Environmental Justice in Indonesia’s Forest Area Enforcement Eka Padmahantara Antonius; Sri Wahyu Handayani; Rahadi Wasi Bintoro
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Forest governance remains a significant legal and environmental challenge in Indonesia due to the widespread occurrence of illegal logging, unauthorized oil palm plantations, and unlicensed mining activities within forest areas. These practices have caused environmental degradation, reduced state revenues, and generated conflicts involving indigenous peoples and local communities. In response, the Indonesian government enacted Presidential Regulation Number 5 of 2025 concerning Forest Area Enforcement as a legal instrument to restore state control over forest areas and strengthen forest governance. However, concerns remain regarding the extent to which the regulation reflects environmental justice principles. This research aims to analyze the legal policy underlying state re-control of forest areas through Presidential Regulation Number 5 of 2025 and to evaluate its conformity with the principles of environmental justice. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The study concludes that while Presidential Regulation Number 5 of 2025 strengthens state authority over forest governance and contributes to legal certainty, its implementation requires further legal reform to ensure the fulfillment of distributive, procedural, and social justice principles. Integrating environmental justice into forest area enforcement is essential for achieving sustainable and equitable forest governance in Indonesia.
Co-Authors Abdul Aziz Nasihuddin Aprilian Satriyo Widihatmono Eka Padmahantara Antonius Fahmi Nur Wicaksono Fajar Bahruddin Achmad Haedar Ibnu Roif Rahadi Wasi Bintoro