Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Dimensi Tangible Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik A. Ariyadi; Ishak Ismail, Andi Muhammad; Safaruddin, Safaruddin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 4 No. 3 (2024): Juli 2024, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v4i3.541

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor konkrit yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan pelayanan perkotaan di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru dan memberikan rekomendasi perbaikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas fisik seperti akses WiFi di sekitar kantor desa membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan jaringan seluler. Namun terdapat kekurangan seperti tidak adanya call center dan keterbatasan fasilitas lainnya antara lain tempat parkir, ruang tunggu yang nyaman dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Penampilan aparatur yang bersih dan tertib serta sikapnya yang ramah dan sopan terbukti meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kota. Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesional bagi karyawan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kinerjanya. Ciri-ciri lingkungan di lingkungan kantor desa yang tertata, mudah diakses, dan aman juga berkontribusi terhadap persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Berdasarkan temuan ini, kami merekomendasikan agar pemerintah daerah memperbaiki dan memperluas fasilitas fisik yang ada, menyediakan call center, melatih dan mengembangkan keterampilan staf, dan memastikan ketersediaan sumber daya pendukung yang memadai. Dengan memperhatikan hal-hal nyata tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat, memenuhi harapan masyarakat, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh masyarakat.
AI-Driven Governance and the Transformation of Central–Local Authority in Indonesia Safaruddin, Safaruddin; Andi Muhammad Ishak , Ismail; Ariyadi, A.
Government & Resilience Vol. 4 No. 1 (2026): Government & Resilience (April 2026)
Publisher : Dealings Foundation Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62503/gr.v4i1.46

Abstract

Digital transformation through the use of Artificial Intelligence (AI) in governance is growing in Indonesia, triggering significant changes in the dynamics of power relations between the central and regional governments. While AI has the potential to improve the efficiency of public services and strengthen state capacity, disparities in digital capacity across regions pose significant challenges in its implementation. This study aims to analyze the impact of AI use on the configuration of authority and central-regional relations in Indonesia. The research methodology is a qualitative analysis using secondary data sources from national policy documents, local government reports, academic articles, and credible media, processed and analyzed using NVivo 12. Data were obtained from four major cities, including Jakarta, Bandung, Makassar, and Jayapura, representing varying levels of digital readiness and local challenges. The findings indicate that AI reinforces centralization and reconfigures power relations with a pattern of recentralization, through centrally controlled algorithmic standards and data interoperability. Variations in implementation indicate that local capacity and infrastructure are determinants of the success and influence of AI in local governance. This study makes a theoretical contribution by developing a framework for authority transformation in the context of digitalization in developing countries and offering empirical insights into the dynamics of central-regional relations in the AI ​​era. In addition, this study recommends strategies for increasing institutional capacity and inclusive regulatory oversight to ensure sustainable and equitable AI implementation.