Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa IPSSJ J-CEKI
Iswanti Rachmanisa
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi dan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Parlemen Bikameral (Dua Kamar) Negara Republik Indonesia Fandy Gultom; Iswanti Rachmanisa; Vedita Akbar; Nada Prima Dirkareshza; Bayu Aji Adhyarsa; Handoyo Prasetyo; Atik Winanti
Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2025): Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/intellektika.v3i1.2037

Abstract

In the process of forming a law or legislation, the DPD does not have the power to decide or play a role in the decision-making process at all. Even though there are support requirements to become a member of the DPR. This means that the quality of the legitimacy of DPD members is not at all balanced by the quality of their authority as representatives of the regional people. The aim of this research is to analyze the function and authority of the Regional Representative Council in the Structural Institution of the Republic of Indonesia State Legislative Institution and how to optimize the function and legislative authority of the Regional Representative Council. The type of research we use is normative legal research, namely research carried out by examining the body of literature or secondary data. Strengthening the authority of the DPD by consistently incorporating the Constitutional Court's decisions into statutory regulations and other regulations under it. This is being done pending the issuance of the fifth amendment to the 1945 Constitution. The current revision of the MD3 Law has not yet adopted the authority of the DPD in accordance with the Constitutional Court's decision. The need for the fifth amendment is to reorganize the function of legislation firmly and clearly in the 1945 Constitution, because by reorganizing the function of legislation it will touch all institutions, including the DPR, DPD, President and other institutions.
TANTANGAN DAN SOLUSI PERLINDUNGAN HUKUM PATEN DALAM ERA INOVASI DIGITAL DI NEGARA BERKEMBANG Irwan Triadi; Iwan Erar Joesoef; Iswanti Rachmanisa; Vedita Akbar; Fandy Gultom; Rofi Ayyasy; Brian Mochamad F.
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 03 Juni (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah mengubah wajah inovasi global dan mendorong lahirnya berbagai invensi berbasis perangkat lunak, kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), blockchain, hingga big data. Di perkembangan teknologi digital ini, keberadaan sistem perlindungan hukum terhadap suatu invensi menjadi sangat penting untuk menjaga hak eksklusif para pencipta serta mendorong inovasi keberlanjutan. Namun, pada negara berkembang khususnya Indonesia, sistem hukum paten masih menghadapi berbagai tantangan dalam merespons karakteristik unik dari inovasi digital yang berisfat dinamis, nonkonvensional dan lintas batas. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan regulasi, kurangnya literasi hukum paten, biaya administrasi yang tinggi dan belum optimalnya kapasitas institusional yang berpotensi menghambat perkembangan inovasi local dan menurunkan daya saing global yang mana berpotensi untuk melemahkan daya saing nasional di pasar global seta mengurangi insentif bagi para innovator untuk melindungi dan mengkomersialkan hasil karya mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi negara berkembang dalam melindungi invensi digital melalui sistem paten dan menawarkan solusi untuk menjadikan sistem hukum paten kuat, inkulisif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, dengan solusi tersebut diharapkan negara berkembang dapat lebih maksimal dan memberdayakan potensi innovator local dan berperan aktif dalam ekositem dan inovasi global.
Hukum Kontrak Dagang Internasional Kedudukan Klausula Arbitrase Terhadap Keabsahan Kontrak Internasional Iswanti Rachmanisa; Rouli Anita Velentina
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13241

Abstract

Klausula arbitrase dalam kontrak dagang internasional memiliki kedudukan yang terpisah dari kontrak utamanya berdasarkan prinsip Separability Clause. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatalan kontrak utama tidak serta-merta membatalkan klausula arbitrase, selama klausula tersebut dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Melalui Putusan No. 631 K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya penghormatan terhadap forum arbitrase internasional dan memperkuat kepastian hukum bagi para pihak. Penerapan prinsip ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam menjunjung tinggi kebebasan berkontrak serta komitmennya terhadap Konvensi New York Tahun 1958.
Co-Authors Atik Winanti Bayu Aji Adhyarsa Brian Mochamad F. FANDY GULTOM Handoyo Prasetyo Irwan Triadi Iwan Erar Joesoef Nada Prima Dirkareshza Rofi Ayyasy Rouli Anita Velentina Vedita Akbar