Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Muamalah Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ANALISIS - SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Penamas Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah
Huda, M. Ikhwanul
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
The Review of 'Illat Riba in the Thought of Tafsir Scholars: A Comparative Study of the Thought of M. Quraish Shihab and Ahmad Mustofa Al-Maraghi Huda, M. Ikhwanul; El Hijri, Muhammad Faqihuddin; Rahmi, Lailatul
RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/rsd.v5i1.1661

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara 'illat yang digunakan oleh para ulama saat ini dengan para ulama sebelumnya dalam memahami riba dalam Surah Ali Imran [3]: 130 dan Surah Al-Baqarah [2]: 178-179. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pemikiran M. Qurais Shihab sebagai ulama saat ini dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi sebagai cendekiawan klasik untuk memahami arti riba. Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisisnya menggunakan analisis deskriptif dengan menganalisis sumber atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'illat yang digunakan oleh Muh. Quraish Syihab, tentang pengertian larangan riba dalam Al-Qur'an adalah sosio-historis tentang praktik riba di era pra-Islam, etika yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, substansi yang tidak hanya riba dimaknai sebagai jumlah 'tambahan' dan kontekstual sesuai perkembangan zaman. Sementara itu, pendekatan tafsir Al-Maraghi terhadap makna ad 'aafan mud}aa'afah (melipatgadakan) adalah bahwa sebagai syarat larangan riba, jika tidak ada penambahan yang berlipatganda dan tidak menimbulkan penganiayaan, maka tidak dikatakan bahwa riba tidak. Kata Kunci: Riba, ‘illat, Tafsir, Muh. Qurais, Syihab, Ahmad Mustofa Al-Maraghi  Abstract The purpose of this study is to find out the difference between the 'illat used by the current scholars and the previous scholars in understanding riba in Surah Ali Imran [3]: 130 and Surah Al-Baqarah [2]: 178-179. In this study, the researcher uses the thought of M. Qurais Shihab as a scholar today and Ahmad Mustofa Al-Maraghi as a classical scholar to understand the meaning of riba. This type of research is literature research using a qualitative approach, and the analysis uses descriptive analysis by analyzing sources or literature related to this research. The results of the study show that the 'illat used by Muh. Qurais, Syihab, about the meaning of the prohibition of riba in the Qur'an is socio-historical about the practice of riba in the pre-Islamic era, ethics that uphold the principles of justice, a substance that is not only riba is interpreted as an 'additional' amount and contextual according to the development of the times. Meanwhile, Al-Maraghi's interpretation approach to the meaning of ad 'aafan mud}aa'afah (multiplication) is that as a condition for the prohibition of usury, if there is no multiplication and does not cause persecution, then it is not said that riba is not. Keywords: Usury, ‘illat, Muh. Qaraish Shihab, Ahmad Mustofa al-Maraghi
Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Terhadap Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Good Corporate Governance Huda, M. Ikhwanul; Alviani, Fitri Maulina
Al-muamalah Vol 10 No 2 (2024): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muamalah.v10i2.26170

Abstract

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah. Hal itu tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia no 11/33/PBI/2008 dan undang-undang Nomor 21 tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Dewan pengawas syariah (DPS) dalam mewujudkan lembaga keuangan Syariah yang mempunyai tata Kelola yang baik (Good Corporate Governance) sesuai dengan prinsip syariah.  Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan statue approach. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder terkait Peran fungsional Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan tatakelola yang baik (Good Corporate Governance). Kemudian  dianalisis oleh teori konsep pengawasan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan tatakelola yang baik pada Lembaga keuangan syariah. Dari mulai mekanismenya yaitu dengan anggota-anggota DPS yang memiliki kompetensi yang mempuni sampai pada tahap akhir yaitu pelaporan hasil pengawasan kepada Dewan Syariah Nasional maupun Bank Indonesia. Dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan sabagai Supervisor, Advisor, Reviewer, dan Pemberi dukungan (supporter) dalam mewujudkan tatakelola yang baik pada Lembaga keuangan syariah.
The Leadership Concept of Amanah and Justice in Tafsir al-Manar: An Analysis of Surah an-Nisa 58 Al Kahfi, Al Kahfi; Mahmud, Hamidullah; Huda, M. Ikhwanul
HERMENEUTIK Vol 18, No 2 (2024): Hermeneutik: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Publisher : Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/hermeneutik.v18i2.29314

Abstract

This research investigates amanah and justice as leadership management based on Tafsir al-Manar, an analysis of an-Nisa 58.  This verse emphasises the importance of fulfilling amanah and upholding justice as two fundamental principles in effective leadership and responsibility,  Muhammad Abduh and Muhammad Rasyid Ridha, in his work al-Manar, said that the concept encompasses broad responsibilities of moral and political aspects. Leaders are expected to entrust responsibilities to the right individuals who possess competence and skills, however, justice in this verse is also understood as a leader's obligation without discrimination in law and social context. Al-Manar, as a work of tafsir, is particularly significant because it focuses on social and political themes, aiming to establish a Muslim community connected to the modern era, and it is different from other tafsir such as al-Misbah, which focuses more on spirituality and morality. Furthermore, al-Manar has been claimed as most relevant in social and political themes in facing any challenges in the modern leadership context. This research attempted to conclude that amanah and justice as a concept of Islamic Fundamental Principles, can't be separated in fostering harmony and prosperity within society. In the modern era, both of these values are more relevant, especially in addressing leadership crises.  Amanah (responsibility) and justice are significant keys to developing a sustainable social order. Penelitian ini menganalisis konsep amanat dan keadilan dalam manajemen kepemimpinan berdasarkan penafsiran Tafsir Al-Manar terhadap QS. An-Nisa ayat 58. Ayat ini menegaskan pentingnya menunaikan amanat dan menegakkan keadilan sebagai dua prinsip utama dalam kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab. Menurut Tafsir al-Manar yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, amanat mencakup tanggung jawab yang luas, mulai dari aspek moral hingga politik. Pemimpin diharapkan menyerahkan amanat kepada individu yang memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. Selain itu, keadilan dalam ayat ini dipahami sebagai kewajiban pemimpin untuk bersikap objektif dalam setiap pengambilan keputusan, tanpa diskriminasi, baik dalam konteks hukum maupun sosial. Keunggulan Tafsir al-Manar terletak pada fokusnya yang lebih luas terhadap pembaharuan sosial dan politik. Tafsir ini berusaha mengembalikan umat Islam kepada nilai-nilai dasar agama yang berpadu dengan kemajuan ilmiah dan sosial, berbeda dengan tafsir lain seperti Tafsir al-Misbah, yang lebih menekankan aspek spiritualitas dan moral individu. Dengan demikian, Al-Manar lebih relevan dalam konteks reformasi sosial dan politik untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang sering dihadapi dalam kepemimpinan modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep amanat dan keadilan menurut Al-Manar merupakan fondasi kepemimpinan Islami yang tak terpisahkan dalam menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Dalam konteks modern, kedua nilai ini sangat relevan, terutama dalam menghadapi krisis kepemimpinan, korupsi, dan ketidakadilan. Amanat yang dijalankan dengan adil, serta keadilan yang ditegakkan oleh pemegang amanat yang berintegritas, adalah kunci untuk membangun tatanan sosial yang berkelanjutan.
DIFERENSIASI KEPUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF: STUDI KASUS PADA ENAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA Marzuki, A. Sofi; Huda, M. Ikhwanul
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 8, No 1 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v8i1.14730

Abstract

Diferensiasi keputusan hakim dalam penyelesaian sengketa wakaf mencerminkan variasi interpretasi terhadap hukum positif dan hukum islam, yang sering kali menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan keputusan hakim dalam kasus sengketa wakaf. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis enam putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan sengketa wakaf. Selain itu, data pendukung berupa artikel akademik terkait, juga dikaji guna memperkaya diskusi dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan interpretasi data tentang putusan pengadilan terkait sengketa wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diferensiasi keputusan disebabkan oleh faktor interpretasi hukum, latar belakang pengalaman hakim, dan pertimbangan terhadap kemaslahatan umum. Kurangnya panduan teknis dan yurisprudensi yang seragam turut memperbesar variasi tersebut. Untuk meningkatkan kepastian hukum, diperlukan pedoman teknis yang konsisten, pelatihan hakim yang berfokus pada harmonisasi hukum islam dan hukum positif, serta penguatan yurisprudensi. Kesimpulannya, diferensiasi keputusan hakim dapat diminimalkan dengan langkah-langkah tersebut, guna memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf.                  The differentiation of judges' decisions in waqf dispute resolution reflects variations in the interpretation of positive and Islamic law, which often creates legal uncertainty. This study aims to identify the factors that cause differences in judges' decisions in waqf dispute cases. The method used is normative juridical with data collection techniques through analysis of six religious court decisions related to waqf disputes. In addition, supporting data in the form of related academic articles were also reviewed to enrich the discussion in this study. The data obtained were analyzed using data reduction techniques, data presentation, and interpretation of court decisions related to waqf disputes. The results showed that the differentiation of decisions was caused by factors of legal interpretation, judges' background experience, and consideration of the public interest. The lack of uniform technical guidelines and jurisprudence also increases the variation. To improve legal certainty, consistent technical guidelines, training of judges focusing on harmonization of Islamic and positive law, and strengthening of jurisprudence are required. In conclusion, the differentiation of judges' decisions can be minimized by such measures, ensuring justice and legal certainty in resolving waqf disputes.
DISPARITAS PEMBERIAN KREDIT BANK KONVENSIONAL DAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP UMKM: ANALISIS YURIDIS Devica, Fitria Sri; Huda, M. Ikhwanul; Marzuki, A. Sofi
ANALISIS Vol. 15 No. 01 (2025): ANALISIS VOLUME 15 NO. 01 TAHUN 2025
Publisher : FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37478/als.v15i01.5227

Abstract

The purpose of this study is to determine the disparity between Sharia and Conventional Banks in conducting financing and credit to MSMEs. This kind of study uses statutory methods and normative legal theory. The findings of this study show that conventional banks and Islamic banks are different from one another. The first difference is seen in the fundamental ideas that each bank embraces. Conventional banks usually emphasize creditworthiness based on collateral or customer-owned collateral and use fixed or variable interest rate schemes. On the other hand, Islamic banks operate according to sharia law, which prohibits riba, or interest. The contract or agreement used by conventional and Islamic banks is the second difference. Islamic banks use musyarakah and mudharabah as forms of funding. However, conventional banks use leasing, factoring and credit contracts. The two banks' approach to risk management is the third difference. Islamic banks bear the risk, especially when funding items such as musyarakah and mudharabah. In Conventional banks, the customer bears all the business risk. Conventional banks charge late fees in the form of cumulative interest. The fourth difference relates to the way funds are raised and allocated. The objectives and funding strategies used by Islamic banks and conventional banks are very different. Since funds are allocated exclusively to activities that comply with Shariah regulations and halal values, the objects of financing in Islamic banks are often restricted. Islamic banks usually adopt a more individualized and partnership-focused approach to their customers. On the other hand, conventional banks do not have any restrictions on the object of funding, hence funds can be used for both halal and non-halal activities.
Legal Compliance of Broiler Poultry Operators in Halal Certification: Regulation and Social Awareness: Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ayam Potong terhadap Sertifikasi Halal: Regulasi dan Kesadaran Sosial Marzuki, A. Sofi; Khoiriyah, Laily; Huda, M. Ikhwanul; Hijri, Muhammad Faqihuddin El
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 16 No. 2 (2024): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/az-zarqa.v16.i2.1608

Abstract

Abstract: Halal product assurance is an important issue in Muslim communities, as the concept of halal encompasses not only spiritual aspects but also reflects social and business responsibilities. However, the level of compliance among business operators in ensuring the halal status of their products remains varied, particularly in the broiler poultry farming sector, which is one of the main commodities consumed by the public. This study aims to analyze the legal compliance of broiler poultry farmers in Kampung Haji Pemanggilan, Anak Tuha Subdistrict, Central Lampung Regency, in meeting halal product assurance regulations. The study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, focusing on three main indicators of legal compliance: Compliance, Identification, and Internalization. The findings indicate that business operators partnered with the Berkat Usaha Bersama Poultry Farmers Group (KPA) are more likely to adhere to halal standards due to the support of facilities and direct benefits from the partnership. In contrast, individual business operators show lower compliance due to lack of supervision, insufficient socialization, and the perception that halal certification is irrelevant to their local market. Other barriers include the high cost of certification and the complex administrative process. This study concludes that stricter supervision, intensive socialization, and incentives for small-scale business operators are necessary to improve legal compliance.   Abstrak: Jaminan produk halal merupakan isu penting dalam masyarakat Muslim, mengingat kehalalan tidak hanya mencakup aspek spiritual tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan bisnis. Namun, tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memastikan kehalalan produk masih bervariasi, terutama di sektor usaha ternak ayam potong yang menjadi salah satu komoditas utama konsumsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan hukum pelaku usaha ternak ayam potong di Kampung Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, dalam memenuhi jaminan produk halal sesuai regulasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan fokus pada tiga indikator utama kepatuhan hukum, yaitu Compliance, Identification, dan Internalization. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang bermitra dengan Kelompok Peternak Ayam (KPA) Berkat Usaha Bersama lebih mematuhi standar halal karena adanya dukungan fasilitas dan manfaat langsung dari kemitraan tersebut. Sebaliknya, pelaku usaha individu menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah akibat kurangnya pengawasan, minimnya sosialisasi, serta persepsi bahwa sertifikasi halal tidak relevan bagi pasar lokal mereka. Hambatan lainnya termasuk biaya sertifikasi yang dianggap tinggi dan proses administrasi yang kompleks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang lebih ketat, sosialisasi yang intensif, dan insentif bagi pelaku usaha kecil diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan hukum.
COMMUNITY PARADIGM TOWARD THE NAPOSO NAULI BULUNG TRADITION AT WEDDINGS: A PARADOX BETWEEN PRESERVING TRADITION AND ECONOMIC CONSTRAINTS Huda, M. Ikhwanul; Pasaribu , Indri Lestari; Fitri , Anisa
Penamas Vol 38 No 1 (2025): Volume 38, Issue 1, January-June 2025
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/penamas.v38i1.892

Abstract

This study explores the tradition of Naposo Nauli Bulung (NNB) in the customary wedding practices of Kampung Hasobe, South Tapanuli, focusing on its social role and economic impact, particularly regarding the financial burden associated with components such as Uang Tunda, Uang Pataruhon, and Uang Golap. Unlike previous studies that primarily emphasize cultural aspects, this research offers an integrated analysis of both the social function and economic pressures embedded within the tradition. Employing a qualitative case study design, data were collected through in-depth interviews and participatory observation involving six informants, consisting of household heads and active NNB members. The findings reveal that NNB significantly contributes to strengthening social cohesion, fostering collective solidarity, and sustainably reproducing local cultural values. However, the tradition also imposes considerable financial strain, especially on lower-middle-income families, potentially leading to social exclusion. These findings are analyzed through the lens of structural functionalism theory, emphasizing the need to balance the preservation of traditional values with the community’s capacity to adapt to evolving socioeconomic conditions. The study highlights the urgency of reforming the implementation structure of NNB to make it more adaptive and inclusive. It recommends fostering intergenerational dialogue, developing transparent cost guidelines, and actively involving the younger generation in cultural preservation efforts as a strategy for social regeneration. Conducted throughout 2024, this research contributes to the discourse on local cultural practices by integrating economic considerations and community-based social development issues.
Penyelesaian Sengketa Mudharabah Perspektif Keadilan John Rawls Fitri, Anisa; Huda, M. Ikhwanul
Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal At-Tamwil Maret 2025
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/at-tamwil.v7i1.6881

Abstract

Purpose – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Yk yang berkaitan dengan sengketa mudharabah akibat konversi akad murabahah menjadi mudharabah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai kerangka analisis, dengan menitikberatkan pada prinsip perbedaan setara, prinsip perbedaan, serta aspek keadilan prosedural dan substantif dalam putusan tersebut.Methods/Approach – Metodologi yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan analisis kasus hukum. Data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai kerangka hukum.Findings – Bahwa putusan telah memenuhi keadilan prosedural, di mana kedua pihak diberi hak yang sama untuk menyampaikan argumen, dan keputusan diambil berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam aspek keadilan substantif, putusan lebih berpihak kepada pemodal (shahibul maal) yang dirugikan akibat wanprestasi pengelola (mudharib), sesuai dengan prinsip perbedaan Rawls. Namun, penerapan keadilan distributif masih kurang optimal karena minimnya solusi pemberdayaan terhadap pengelola, yang berpotensi mengurangi keberlanjutan hubungan kedua belah pihak. Research Implications/Limitations – Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi syariah dengan menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan pemodal dan pemberdayaan pengelola dalam sengketa mudharabah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan kasus yang terbatas pada Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Yk, sehingga generalisasi hasilnya perlu dikaji lebih lanjut dengan studi kasus lain.Originality/Value – Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang penyelesaian sengketa mudharabah, khususnya dalam aspek keadilan dan solusi restoratif, yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ekonomi syariah.Keywords: Teori Keadilan, Sengketa Mudharabah, John Rawls
EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERFORMANCE Huda, M. Ikhwanul; Mujib, Abdul
istinbath Vol. 24 No. 1 (2025): June
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v24i1.765

Abstract

There is little doubt that sound corporate governance is the foundation for the quick rise of Sharia banks. One of Indonesia's most well-known Islamic banks is Bank Muamalat, which has grown significantly in popularity. Bank Muamalat Indonesia needs the Sharia Supervisory Board (DPS) to monitor its activities and ensure they align with sound corporate governance standards. Law No. 21 Article 32 of 2008, which strengthens PBI regulations, and Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 are two further regulatory references that DPS uses for oversight. This study evaluates the efficacy of the DPS-implemented rules, namely Law No. 21 Article 32 of 2008 and Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009. This study uses normative legal research with a research approach using the statute approach and a conceptual approach. This study shows that due to the legal effectiveness carried out by DPS in its regulations, namely Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 and Law No. 21 Article 32 of 2008, DPS has been quite effective in carrying out its duties by laws and regulations. This is evidenced by the implementation and absence of violations committed by DPS while carrying out their duties as supervisors. DPS Education Background is very influential in becoming a member of DPS. Unfortunately, in the GCG report of Bank Muamalat Indonesia, there is no mention of the development made by the institution in improving the competence of the National Supervisory Board.
Sharia Fintech Business Analysis at PT. Indonesian Sharia Fund Huda, M. Ikhwanul
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.123

Abstract

The development of technology also has an impact on the development of financial technology, which is currently popular with the term Financial Technology sharia. Sharia fintech is not only owned by banks but there is also a sharia fintech that is independent and has a licence from OJK. One of the Islamic fintechs that is developing in Indonesia in the property sector is dansyariah.id. and this study aims to analyze the contract formula, opportunities and challenges of one of the Islamic Fintechs in Indonesia, namely danasyariah.id. The method used in this research is a literature study that refers to various sources of documents, data and information derived from books, scientific journals, and official websites related to Islamic fintech, especially danasyariah.id to find out the contract formula used in operations, as well as to find out the opportunities and challenges faced by sharia funds.id. the results of this study indicate that danasyariah.id uses murabahah and wakalah bil Ujrah contracts. The challenges faced by Indonesian sharia funds are the lack of public knowledge in sharia fintech, people think that sharia fintech is the same as conventional fintech, limited nominal financing and the amount of capital set by sharia fintech. And among the prospects for Indonesian Sharia Funds are the increasing demand for property, Indonesia's majority Muslim population, capital needs for corporations, entrepreneurs, and MSMEs activists, sharia schemes such as profit sharing are an advantage for Islamic funds, rapid technological developments among the public, and the existence of regulations and legal umbrellas for Islamic fintech from the government. [Abstrak: Semakin berkembangnya tehnologi maka juga berdampak pada perkembangan teknologi keuangan, yang saat ini popular dengan istilah Financial Technology syariah. Fintech syariah tidak hanya dimiliki oleh Perbankan tetapi fintech syariah juga ada yang bersifat independent dan mempunyai Izin dari OJK. Salah satu fintech syariah yang berkembang di Indonesia di bidang property adalah dansyariah.id. dan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formula akad, peluang dan tantangan salah satu Fintech Syariah di Indonesia yaitu danasyariah.id. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang memanfaatkan berbagai sumber dokumen, data, dan informasi dari buku, jurnal akademik, dan situs resmi fintech syariah, khususnya danasyariah.id. untuk mengetahui formula akad yang dipakai dalam operasional, serta mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi dana syariah.id. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa danasyariah.id menggunakan akad murabahah dan wakalah bil Ujrah. Tantangan yang dihadapi oleh dana syariah Indonesia adalah minimnya pengetahuan Masyarakat dalam fintech syariah, masyarakat menganggap bahwa fintech syariah sama dengan fintech konvensional, pembiayaan yang dibatasi Nominalnya dan besarnya modal yang ditetapkan oleh fintech syariah. Dan diantara prospek Dana Syariah Indonesia adalah permintaan dalam property terus meningkat, penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, kebutuhan modal bagi koorporasi, pengusaha, dan pegiat UMKM, skema syariah seperti bagi hasil menjadi keunggulan bagi dana syariah, perkembangan teknologi secara pesat dikalangan Masyarakat, dan adanya regulasi dan payung hukum untuk fintech syariah dari pemerintah.]
Co-Authors ABDUL MUJIB Al Kahfi, Al Kahfi Alviani, Fitri Maulina Devica, Fitria Sri El Hijri, Muhammad Faqihuddin Fitri , Anisa Fitri, Anisa Hijri, Muhammad Faqihuddin El Khoiriyah, Laily Lailatul Rahmi Mahmud, Hamidullah Marzuki, A. Sofi Pasaribu , Indri Lestari