Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.484
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Retnowati, Anis
Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Analisis Promosi oleh Dokter dalam Konteks Kepatuhan terhadap Hukum dan Etika Medis di Indonesia Azizah, Nuri; Sitanggang, Maura Linda; Retnowati, Anis
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3477

Abstract

Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang eksplisit dan komprehensif yang mengatur praktik promosi dokter di media sosial. Ketentuan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 hanya mengatur promosi secara umum, tanpa menjawab dinamika baru seperti endorsement, sponsorship, dan konten terselubung. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan nasional dan perbandingan dengan negara lain. Hasil kajian menunjukkan bahwa promosi oleh dokter harus berfungsi sebagai sarana edukatif, tidak bersifat komersial, serta tidak menyesatkan atau melanggar privasi pasien. Celah hukum muncul karena belum adanya pedoman etik digital resmi dari IDI atau KKI yang mengatur promosi di media sosial. Studi ini menegaskan pentingnya pembentukan norma hukum dan etik khusus (lex specialis) untuk promosi digital oleh dokter. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan etik dalam praktik kedokteran, serta menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan publik terkait promosi layanan medis di era digital.
Perkembangan Hukum Siber di Indonesia: Studi Literatur tentang Tantangan dan Solusi Keamanan Nasional Novita, Dyah; Mulyono, Mulyono; Retnowati, Anis
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16144

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan hukum siber di Indonesia dalam konteks tantangan yang dihadapi akibat kemajuan teknologi informasi, serta untuk mengeksplorasi solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yang menyajikan ringkasan penelitian terkait topik tertentu untuk menunjukkan pengetahuan yang sudah ada dan area yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Metode ini juga dapat menginspirasi ide penelitian baru. Sumber untuk studi literatur dapat berasal dari berbagai referensi, termasuk jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Penelitian ini menganalisis perkembangan hukum siber di Indonesia dan tantangan terkait keamanan nasional di era digital. Meskipun hukum siber di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, peraturan yang ada masih belum terintegrasi dengan baik, menyebabkan kerentanan terhadap kejahatan siber seperti peretasan dan penipuan online. Beberapa isu utama yang ditemukan antara lain ketidakjelasan definisi kejahatan siber, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko siber, dan kurangnya kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian menyarankan pembaruan regulasi yang responsif, peningkatan edukasi keamanan siber, serta kolaborasi antar sektor untuk menciptakan sistem hukum siber yang lebih efektif dan melindungi keamanan nasional.
Perlindungan Hukum Kepada Klinik dan Dokter Terhadap Informasi Data Pasien yang Tidak Lengkap Pomantow, Margaretha Peggy; Rokhmat, Rokhmat; Retnowati, Anis
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3667

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap klinik dan dokter terhadap informasi data pasien yang tidak lengkap. Fokus penelitian melibatkan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi kesehatan dan dampaknya terhadap manajemen data pasien. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan relevansi sanksi administratif serta pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan pasien. Hasil penelitian ini menunjukan perlindungan hukum kepada klinik dan dokter terhadap informasi data pasien yang tidak lengkap tercermin dalam regulasi kesehatan Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum untuk menjaga hak kerahasiaan dan privasi pasien. Komitmen terhadap standar profesi, regulasi kefarmasian, dan adaptasi telemedicine kunci implementasi. Sanksi administratif dan pidana mendorong kesadaran akan konsekuensi hukum. Dalam prakteknya, klinik dan dokter perlu memastikan sistem manajemen informasi mematuhi etika dan hukum. Kerangka hukum Indonesia menciptakan keseimbangan hak dokter dan pasien, menekankan pentingnya pencatatan untuk kesinambungan perawatan. Sanksi memberikan perlindungan tambahan, memastikan hubungan yang saling menghormati dalam pelayanan kesehatan yang etis sesuai norma hukum.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Dokter Gigi dan Perlindungan Hukum dalam Hal Terjadi Kelalaian Medis pada Tindakan Medis Pencabutan Gigi dengan Odontektomy Nurasi Nurasi; Fitry Taufik Sahary; Anis Retnowati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5294

Abstract

Perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik medis diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berfokus pada pengaturan berbagai aspek dalam dunia medis, termasuk hak dan kewajiban dokter, serta hubungan dokter dengan pasien. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menyoroti berbagai tantangan dan dilema yang dihadapi oleh para dokter dalam menjalankan profesinya, terutama dalam menghadapi masalah diskriminasi, potensi proses hukum, dan interaksi yang kompleks antara dokter dan pasien. Salah satu aspek yang sangat krusial adalah terhadap Pasal 189 Undang-Undang Kesehatan, yang mengatur pentingnya komunikasi yang efektif antara rumah sakit dan pasien. Pasal ini menekankan bahwa dokter dan institusi kesehatan memiliki kewajiban untuk membangun komunikasi yang transparan, jelas, dan berorientasi pada kepentingan pasien. Dalam konteks ini, komunikasi yang baik dan terbuka antara dokter dan pasien menjadi faktor kunci untuk mengurangi potensi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan masalah hukum. Ketidakjelasan dalam komunikasi sering kali menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan antara dokter dan pasien, yang pada akhirnya dapat mengarah pada tuntutan hukum. Selain itu, model layanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang ini juga mengedepankan tanggung jawab bersama antara penyedia layanan kesehatan (dokter dan rumah sakit) dan pasien. Pasal 310 menggarisbawahi bahwa pasien juga memiliki kewajiban untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengobatan mereka, yaitu dengan memberikan informasi yang diperlukan dan mengikuti instruksi medis dengan baik. Tanggung jawab bersama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan layanan kesehatan yang lebih optimal, di mana dokter dan pasien saling mendukung satu sama lain dalam mencapai hasil pengobatan yang terbaik. Peningkatan kualitas komunikasi antara dokter dan pasien sangat penting untuk membangun kepercayaan yang lebih baik, menghindari kesalahpahaman, dan mencegah potensi masalah hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.
Implikasi Hukum Terhadap Batasan Profesional Tindakan Dokter Gigi Untuk Kebutuhan Estetika Fitri Rochmawati; Vera Dumonda Silitonga; Anis Retnowati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5567

Abstract

Ilmu kedokteran gigi tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup layanan estetika yang semakin diminati oleh masyarakat. Prosedur seperti pemutihan gigi, pemasangan veneer, implan gigi, dan perawatan ortodontik bertujuan untuk meningkatkan estetika senyum pasien. Namun, perlu adanya batasan profesional bagi dokter gigi dalam menjalankan tindakan estetika agar tetap sesuai dengan regulasi dan standar kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap batasan profesional dokter gigi dalam melakukan tindakan estetika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan dari Konsil Kedokteran Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji kasus terkait pelanggaran batasan profesional dokter gigi dalam tindakan estetika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran batasan profesional dalam praktik estetika dapat menimbulkan implikasi hukum, baik dalam bentuk sanksi administratif, gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maupun tuntutan pidana dalam kasus malpraktik berat. Selain itu, ketidakjelasan regulasi mengenai batasan tindakan estetika dalam praktik kedokteran gigi di Indonesia berpotensi menyebabkan sengketa hukum dan kesalahpahaman antara dokter gigi dan pasien. Penelitian ini merekomendasikan adanya standarisasi kompetensi bagi dokter gigi yang ingin menjalankan layanan estetika, serta penguatan regulasi agar batasan profesional dokter gigi lebih jelas. Adanya regulasi yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, diharapkan praktik kedokteran gigi estetika dapat berjalan sesuai dengan standar profesi dan mengurangi potensi permasalahan hukum di masa depan.
Analisis Hukum dan Etika Terhadap Hak dan Kewajiban Dokter dalam Situasi Darurat Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Elya Blandina Ginting; Muhammad ` Nasser; Anis Retnowati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5694

Abstract

Mengidentifikasi dan menganalisis aturan hukum serta prinsip etika yang berlaku bagi dokter dalam situasi darurat. Dengan memahami hak dan kewajiban dokter secara komprehensif, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dokter dalam menjalankan tugasnya secara profesional, serta memastikan dokter memberikan juga memberikan pertolongan semua pihak yang terlibat  dengan tidak membeda-bedakan. Kewajiban tenaga medis berdasarkan Undang-uadang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan berkewajiban memberikan pertolongan darurat tanpa diskriminasi. Dalam situasi tertentu, tenaga medis diwajibkan melaporkan kasus tertentu (misalnya, penyakit menular) kepada otoritas kesehatan. Beberapa negara memiliki undang-undang yang melindungi tenaga medis dari tuntutan hukum jika mereka bertindak dalam kapasitas profesional selama darurat. Hukum juga menjamin akses tenaga medis terhadap APD (Alat Perlindungan diri)  dan kondisi kerja yang aman.
Reformulasi Perlindungan Hukum Berbasis HAM terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia di Indonesia Immanuel Yulius S Soeiono; Tiarsen Buaton; Anis Retnowati; Ahmad Jaeni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5716

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), serta menawarkan arah reformulasi regulasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan mengadopsi berbagai regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan PP No. 44 Tahun 2008, pendekatan hukum yang dominan masih bersifat represif dan belum menempatkan pemulihan korban sebagai pusat kebijakan. Penelitian ini mengungkap bahwa ketidaksinkronan antarregulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, minimnya pelatihan sumber daya manusia, serta ketiadaan sistem informasi terpadu menjadi faktor utama kegagalan sistem perlindungan. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasilnya menunjukkan urgensi reformulasi hukum yang mencakup revisi pasal-pasal kunci dalam UU PTPPO, penetapan standar intervensi terapeutik nasional, pengaturan pendampingan anak korban secara teknis-yuridis, dan penyusunan peraturan pelaksana di tingkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa sistem hukum yang memulihkan dan melindungi secara utuh, negara belum memenuhi amanat konstitusional dalam menjamin hak anak sebagai bagian dari kelompok rentan.
Analisis Yuridis Hak Pasien Bayi Prematur dalam Mendapatkan Pemeriksaan Uji Tapis Wajib Agung Zentyo Wibowo; Efrila Efrila; Anis Retnowati
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3825

Abstract

This study analyzes the legal rights of premature infants to access mandatory screening examinations from a juridical perspective. Premature infants are a highly vulnerable group at risk of permanent complications, making early screening a fundamental medical necessity. However, findings indicate a significant legal gap within Indonesia’s national regulations, as Law Number 17 of 2023 on Health only provides general provisions on newborn screening without specific technical guidelines for premature infants. Regulatory fragmentation, inconsistent implementation across healthcare facilities, and limited integration with the National Health Insurance (BPJS Kesehatan) scheme have led to disparities in service delivery. The juridical analysis reveals that failure to conduct mandatory screening may result in criminal, civil, and administrative liability, as well as violations of children’s rights to optimal health. Therefore, this study recommends legal reform through comprehensive implementing regulations, evidence-based clinical guidelines, intersectoral regulatory harmonization, and capacity-building for healthcare professionals. Public education and national epidemiological research are also essential to inform policy development. Ultimately, regulatory reform is expected to ensure the fulfillment of premature infants’ rights to equitable and sustainable access to optimal healthcare services.
Co-Authors Agung Zentyo Wibowo Agustinus Agustinus Ahmad Jaeni Ahmad Jaeni Azizah, Nuri Budiman Edy Kurniawan Efrila Efrila Elya Blandina Ginting Fitri Rochmawati Fitry Taufik Sahary Ginting, Elya Blandina Handayani, Fany Dwi HASAN MADANI Heru Cahyono Immanuel Yulius S Soeiono Muhammad ` Nasser Mulyono Mulyono Nasser, Muhammad ` Novita, Dyah Nurasi Nurasi Nurasi, Nurasi P. Windraji Pomantow, Margaretha Peggy Rochmawati, Fitri Rokhmat, Rokhmat Sagay, Jequline Meiren Sahary, Fitry Taufik Silitonga, Vera Dumonda Sitanggang, Maura Linda Taubah, Wadhit Tetty Melina Lubi Tugas Ratmono, Tugas Vera Dumonda Silitonga Yulius S Soeiono, Immanuel