Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Journal Evidence Of Law Limbago: Journal of Constitutional Law Journal of Law and Legal Reform Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Journal of Rural Community Development (JRCD) International Law Discourse in Southeast Asia Decisio: Journal of Judicial Law and Procedure
Nova Bela Dhyta
Faculty Of Law, Universitas Jambi, Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisis Disharmoni Kriteria Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perspektif Perundang-Undangan Dhyta, Nova Bela; Prasna, Adeb Davega
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.43748

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakharmonisan dalam kriteria pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia masih sangat sektoral dan tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, yang mengatur perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat. Selanjutnya, dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, konsep masyarakat hukum adat sebagai satuan pemerintahan digantikan dengan konsep yang menempatkan camat sebagai pimpinan satuan pemerintahan yang terendah. Pergantian ini berdampak pada degradasi eksistensi masyarakat hukum adat sebagai daerah istimewa sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-haknya harus memenuhi dua syarat utama: pertama, keberadaannya harus masih eksis, dan kedua, pengakuan tersebut harus selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiadaan kepastian hukum terkait pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat, dan hak-hak tradisionalnya menjadi akar permasalahan yang memicu konflik.
Dinamika Keadilan dalam UU Cipta Kerja: Analisis Putusan Mk Dari Perspektif Pekerja dan Pengusaha Yarni, Meri; Amir, Latifah; Prasna, Adeb Davega; Ramadhona, Ana; Dhyta, Nova Bela
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1810

Abstract

The notion of justice has long captivated the minds of philosophers, religious scholars, politicians, and legal experts alike. One of the challenges in this realm is that there is no absolute benchmark for determining fairness; what seems equitable to one party may not resonate with another. As a result, perceptions of fairness tend to be subjective, often leaving certain stakeholders dissatisfied. This complexity fuels ongoing debates within various cases that emerge in both national and state contexts. In this article, we explore the intricacies of these debates through the lens of the recent Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 concerning the Job Creation Law, which many view as favoring employers over workers. The Court's ruling deemed the law conditionally unconstitutional, igniting discussions about its implications for justice. To analyze the impact of this decision on both workers and employers, we apply the frameworks of procedural, substantive, and distributive justice theories. Our research employs a normative juridical approach, examining the Constitutional Court’s ruling alongside relevant laws and legal doctrines.
Penyuluhan Hukum Urgensi Digitalisasi di Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Legal Outreach on the Urgency of Digitalization in Delima Village, Tebing Tinggi District, Tanjung Jabung Barat Regency) davega, adeb; Meri Yarni; Nova Bela Dhyta; Ana Ramadhona
Journal Of Rural Community Development Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1. No. 2 (2024) : Oktober 2024
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jrcd.v1i2.14

Abstract

Artikel ini membahas kegiatan pengabdian mengenai Urgensi Digitalisisasi bagi Pemerintah Desa. Target sasaran pada pengabdian ini adalah Pemerintah Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa, serta mencari solusi dalam permasalahan yang mungkin muncul. Harapannya, penyuluhan hukum ini mampu memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki dengan lebih efisien, efektif dan transparan. Sehingga tiga komponen utama yaitu wilayah desa, masyarakat desa, dan pemerintahan desa dalam menjalankan fungsinya guna mencapai tujuan pemerintahan desa. Dengan pemahaman akan pentingnya digitalisasi oleh pemerintah desa, maka kompetensi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pun akan meningkat.
Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan, Muaro Jambi Prasna, Adeb Davega; Dhyta, Nova Bela; Ramadhona, Ana; Yarni, Meri; Hsb, Nurul Laylan; Erwin, Erwin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 2 No. 3 (2025): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v2i3.163

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi” dilaksanakan sebagai upaya menjawab tantangan rendahnya kesadaran serta keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan peraturan desa secara sistematis. Selama ini, produk hukum desa seperti Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, maupun hasil musyawarah desa lebih banyak disimpan dalam bentuk cetak sederhana, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan berupa keterbatasan akses, rendahnya transparansi, serta kesulitan dalam penelusuran administrasi hukum desa. Melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta pelatihan teknis penggunaan aplikasi digital sederhana, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan manfaat digitalisasi peraturan desa, teknik dasar pengelolaan dokumen, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses dan mengawasi produk hukum desa. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa perangkat desa mulai memahami pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan keteraturan administrasi, transparansi pemerintahan, serta akuntabilitas kepada masyarakat. Kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk memperoleh akses informasi hukum desa secara mudah dan terbuka. Dengan demikian, program ini diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, transparan, dan partisipatif.
Procedural Environmental Justice and Climate Litigation in Emerging Democracies Nova Bela Dhyta; Sulhani; Faris bin Mukhtar
Decisio: Journal of Judicial Law and Procedure Vol. 1 No. 2 (2026): July 2026
Publisher : Gemini Littera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66882/decisio.v1i2.49

Abstract

The development of climate litigation has significantly strengthened the role of courts in environmental protection and constitutional adjudication within emerging democracies. As climate change increasingly leads to ecological degradation, social vulnerability, and environmental conflicts, courts are becoming central actors in enforcing environmental rights and holding governments accountable. Despite the growing constitutional recognition of environmental rights, procedural inequality continues to limit effective access to environmental justice. This article examines the relationship between climate litigation, environmental constitutionalism, and procedural environmental justice, focusing on judicial approaches, procedural barriers, and constitutional protection in emerging democratic legal systems. The study employs a normative-comparative legal method supported by a socio-legal approach through an analysis of climate adjudication practices in Indonesia, Colombia, India, and Brazil. The findings reveal that the principal obstacles in climate litigation include limited legal standing, evidentiary asymmetry, inadequate public participation, procedural formalism, and unequal access to judicial remedies. The study also identifies divergent judicial approaches ranging from progressive judicial activism and rights-based environmental constitutionalism to procedural restraint and pragmatic constitutional balancing. This article proposes a reconstructed framework of procedural environmental justice emphasizing broader access to justice, evidentiary equality, participatory safeguards, and judicial transparency to strengthen the legitimacy of environmental adjudication and sustainable constitutional governance in emerging democracies
Protecting Critical National Infrastructure Against Cyber Operations Under International Humanitarian Law: Lessons for Southeast Asia Andi Agus Salim; Maulidina Sari; Nova Bela Dhyta; Ahmad Sholihin Muttaqin; Try Hardyanthi
International Law Discourse in Southeast Asia Vol. 5 No. 1 (2026): January-June 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ildisea.v5i1.42796

Abstract

The rapid evolution of digital technology has significantly reshaped the dynamics of modern armed conflict, most notably through the escalating threat of cyberattacks against critical infrastructure. Essential facilities such as power grids, medical centers, water sanitation systems, and communication networks play an indispensable role in ensuring the safety and well-being of the civilian population. When such infrastructure is targeted during armed conflict, whether by State or non-State actors, the resulting humanitarian consequences can be catastrophic and far-reaching. International Humanitarian Law (IHL), which traditionally governs the protection of civilian objects, has yet to explicitly address the unique challenges posed by the digital frontier, particularly regarding the protection of critical infrastructure from cyber warfare. This research aims to critically examine the extent to which IHL principles can provide adequate protection for critical infrastructure within the context of cyber operations, while identifying the normative gaps that emerge in their implementation. Employing a doctrinal legal research methodology complemented by an interdisciplinary analytical approach integrating international legal analysis with cybersecurity contemporary military studies, and supported by selected contemporary cyber incidents, this study proposes a strengthened normative framework that is more responsive to the exigencies of the digital age. The novelty of this research lies in its specific focus on the protection of vital civilian infrastructure in modern warfare from an IHL perspective, offering legal solutions grounded in state practice and fundamental humanitarian principles. It further highlights the relevance of these normative developments for Southeast Asia by identifying legal and policy lessons that can strengthen regional preparedness for protecting critical infrastructure against cyber operations during armed conflict.
Legal Aspects of State Asset Management: International Perspectives on Implementing State-Owned Property Law Syamsir Syamsir; Eko Nuriyatman; Nova Bela Dhyta; Rofi Aulia Rahman; Meline Gerarita Sitompul
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 2 (2025): April, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i2.19296

Abstract

State asset management is a fundamental component of public financial governance, aimed at ensuring transparency, accountability, and efficiency. In Indonesia, the legal foundation for state asset administration is established under Law Number 1 of 2004 on State Treasury. In the context of globalization, aligning domestic regulations with international legal standards, such as the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), has become imperative. Discrepancies between national and international regulatory frameworks may result in legal inconsistencies, inefficiencies, and challenges in securing state assets abroad. This scholarly article employs a doctrinal legal research approach to evaluate the conformity of Indonesia’s legal framework with international standards. It identifies key challenges, including the inadequate implementation of IPSAS, deficiencies in technological infrastructure, and limited institutional capacity. Additionally, protecting state assets in foreign jurisdictions remains complex due to disparities in legal systems, bureaucratic constraints, and insufficient international legal cooperation. To address these challenges, Indonesia must reinforce its legal framework, integrate advanced technological solutions, and enhance cross-border legal collaboration. The adoption of internationally recognized best practices in state asset management will strengthen legal certainty, mitigate financial risks, and ensure compliance with global governance principles. This article contributes to the legal discourse by analyzing the complexities of state asset management in an increasingly interconnected world and proposing regulatory and institutional reforms to enhance its effectiveness.
Dilema Perlindungan Anak dan Penegakan Hukum dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak di Kota Jambi Hamdani Padli; Ardian Kurniawan; Syamsu Hadi; Zulqarnain; Nova Bela Dhyta
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2687

Abstract

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong keterlibatan anak, mengidentifikasi hambatan dalam penerapan diversi, serta merumuskan alternatif kebijakan yang seimbang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pelaku anak, dan pihak terkait lainnya, serta didukung oleh dokumen hukum, putusan pengadilan, dan laporan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana begal di Kota Jambi didominasi oleh anak yang berasal dari keluarga rentan, mengalami putus sekolah, dan terpengaruh oleh kelompok sebaya yang menormalisasi kekerasan sebagai bagian dari identitas sosial perkotaan. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian besar aksi begal dilakukan secara berkelompok melalui jaringan pertemanan yang terbentuk di lingkungan dengan pengawasan keluarga yang lemah. Kendala penerapan diversi tidak hanya berasal dari pembatasan normatif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga dari kuatnya tuntutan masyarakat Kota Jambi terhadap penindakan represif terhadap pelaku begal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan restorative justice yang dimodifikasi dengan melibatkan keluarga, komunitas lokal, dan lembaga sosial guna mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih seimbang, humanis, dan kontekstual.
Co-Authors Ahmad Sholihin Muttaqin Ana Ramadhona Andi Agus Salim Ardian Kurniawan Davega, Adeb Eko Nuriyatman Erwin Erwin Faris bin Mukhtar Hamdani Padli Hsb, Nurul Laylan Latifah Amir Maulidina Sari Meline Gerarita Sitompul Meri Yarni Meri Yarni Prasna, Adeb Davega Rofi Aulia Rahman Sulhani Syamsir Syamsir Syamsu Hadi Try Hardyanthi Zulqarnain