Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM WAJAH HUKUM Ensiklopedia of Journal Ensiklopedia Social Review Ensiklopedia Education Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari
Ana Ramadhona
Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBORONGAN SECARA NON LITIGASI PADA PENINGKATAN JALAN Ramadhona, Ana; Khair, Umul
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 1 Januari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i2.2099

Abstract

Pembangunan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Berkaitan dengan hal itu, pembangunan ini harus didukung oleh pembangunan infrastruktur khususnya prasarana transportasi yaitu jalan raya. Agar apa yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian (tidak wan prestasi) perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai dan kelayakan alat yang dipakai sehingga tidak terjadi kerusakan yang dapat menghambat pekerjaan. Tapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Payakumbuh-Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota ada terdapat wan prestasi yaitu penyelesaian proyek tersebut terlambat dari waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sebagai kesimpulannya: pelaksanaan Perjanjian Pemborongan pada Peningkatan Jalan Payakumbuh-Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai dasarnya adalah surat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak PU Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Hj.Yunire Yunirman ST MSi dan pihak kontraktor dari PT. Pebana Adi Sarana oleh Adi Sesono ST yang isinya mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, yang tertuang dalam perjanjian secara tertulis tapi dalam pelaksanaannya terlambat dari waktu yang terdapat dapam perjanjian tertulis tersebut, Dan dalam hal wan prestasi ini maka oleh para pihak diselesaikan secara non litigasi yaitu dengan jalan negosiasi dan musyawarah.Kata Kunci:  Pelaksanaan, Perjanjian Pemborongan, Peningkatan Jalan
PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PENGELOLA DENGAN PENYEWA RUSUNAWA DI KOTA PADANG SUMATERA BARAT Khair, Umul; Ramadhona, Ana; Irhamni, Irhamni
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i4.2599

Abstract

Flats that have been inhabited by the community are also experiencing various problems even though management has been established, but there are still many who are not guaranteed to maintain the flats optimally. The implementation of the flat rental agreement between the manager and the tenant of the Simple Rental Flats (RUSUNAWA) in Padang City, West Sumatrera is carried out in written form and is required to complete the specified requirements, then the parties sign the agreement. Obstacles in implementing rental agreements for flats between managers and tenants of Rental Flats (RUSUNAWA) in Padang City, West Sumatrera are: some renters (the public) do not understand the contents of the agreement, the tenants. disorganized administration and the arrogance of some tenants when conveyed. The solution to the obstacles faced in implementing the agreement between the manager and the tenant of a simple rental flat (RUSUNAWA) in Padang City, West Sumatrera is: the management explains the contents of the draft agreement before it is signed by the tenant, and provides information and explanations needed by the tenant, namely the community, because the education level of the tenants is not the same.Keywords: Agreement, rental, tenant, management, RUSUNAWA
HUKUM ADAT DAN NILAI RESTORATIF: KONTEKSTUALISASI PENYELESAIAN KONFLIK SUMBANG ADAT DI JAMBI Kurniawan, Ardian; Triana, Neni; Sari, Maulidina; Hasibuan, Nurul Laylan; Ramadhona, Ana
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.111-122

Abstract

Penelitian ini menganalisis mekanisme penyelesaian konflik sumbang adat di Jambi melalui hukum adat berbasis nilai restoratif. Menggunakan metode non doktrinal melalui pendekatan kasus, penelitian ini menelaah norma dan nilai hukum adat dalam penyelesaian konflik dan menghubungkannya dengan teori keadilan restoratif. Dengan memfokuskan pada dua contoh kasus dari Desa Babeko dan Desa Olak, hasil penelitian menunjukkan bagaimana penyelesaian konflik adat di masing-masing desa menekankan rekonsiliasi dan pemulihan harmoni sosial, bukan hanya pemberian sanksi. Pengembangan model hukum adat berbasis nilai restoratif seperti ini dapat menjadi referensi untuk diterapkan di wilayah lain, serta memberikan panduan untuk integrasi nilai tersebut dalam pembangunan hukum positif nasional berbasis kearifan lokal.
Dinamika Keadilan dalam UU Cipta Kerja: Analisis Putusan Mk Dari Perspektif Pekerja dan Pengusaha Yarni, Meri; Amir, Latifah; Prasna, Adeb Davega; Ramadhona, Ana; Dhyta, Nova Bela
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1810

Abstract

The notion of justice has long captivated the minds of philosophers, religious scholars, politicians, and legal experts alike. One of the challenges in this realm is that there is no absolute benchmark for determining fairness; what seems equitable to one party may not resonate with another. As a result, perceptions of fairness tend to be subjective, often leaving certain stakeholders dissatisfied. This complexity fuels ongoing debates within various cases that emerge in both national and state contexts. In this article, we explore the intricacies of these debates through the lens of the recent Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 concerning the Job Creation Law, which many view as favoring employers over workers. The Court's ruling deemed the law conditionally unconstitutional, igniting discussions about its implications for justice. To analyze the impact of this decision on both workers and employers, we apply the frameworks of procedural, substantive, and distributive justice theories. Our research employs a normative juridical approach, examining the Constitutional Court’s ruling alongside relevant laws and legal doctrines.
Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan, Muaro Jambi Prasna, Adeb Davega; Dhyta, Nova Bela; Ramadhona, Ana; Yarni, Meri; Hsb, Nurul Laylan; Erwin, Erwin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 2 No. 3 (2025): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v2i3.163

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi” dilaksanakan sebagai upaya menjawab tantangan rendahnya kesadaran serta keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan peraturan desa secara sistematis. Selama ini, produk hukum desa seperti Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, maupun hasil musyawarah desa lebih banyak disimpan dalam bentuk cetak sederhana, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan berupa keterbatasan akses, rendahnya transparansi, serta kesulitan dalam penelusuran administrasi hukum desa. Melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta pelatihan teknis penggunaan aplikasi digital sederhana, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan manfaat digitalisasi peraturan desa, teknik dasar pengelolaan dokumen, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses dan mengawasi produk hukum desa. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa perangkat desa mulai memahami pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan keteraturan administrasi, transparansi pemerintahan, serta akuntabilitas kepada masyarakat. Kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk memperoleh akses informasi hukum desa secara mudah dan terbuka. Dengan demikian, program ini diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, transparan, dan partisipatif.
Co-Authors Dhyta, Nova Bela Edi Rosman Erwin Erwin Failin Alin Hasibuan, Nurul Laylan Hsb, Nurul Laylan Irhamni Irhamni Khair, Umul Kurniawan, Ardian Latifah Amir Meri Yarni Neni Triana, Neni Prasna, Adeb Davega Sari, Maulidina Umul Khair