Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM WAJAH HUKUM Ensiklopedia of Journal Ensiklopedia Social Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ensiklopedia Education Review al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Journal of Rural Community Development (JRCD) Jurnal Sipakatau
Ana Ramadhona
Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Social Sciences Veterinary Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBORONGAN SECARA NON LITIGASI PADA PENINGKATAN JALAN Ramadhona, Ana; Khair, Umul
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 1 Januari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i2.2099

Abstract

Pembangunan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Berkaitan dengan hal itu, pembangunan ini harus didukung oleh pembangunan infrastruktur khususnya prasarana transportasi yaitu jalan raya. Agar apa yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian (tidak wan prestasi) perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai dan kelayakan alat yang dipakai sehingga tidak terjadi kerusakan yang dapat menghambat pekerjaan. Tapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Payakumbuh-Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota ada terdapat wan prestasi yaitu penyelesaian proyek tersebut terlambat dari waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sebagai kesimpulannya: pelaksanaan Perjanjian Pemborongan pada Peningkatan Jalan Payakumbuh-Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai dasarnya adalah surat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak PU Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Hj.Yunire Yunirman ST MSi dan pihak kontraktor dari PT. Pebana Adi Sarana oleh Adi Sesono ST yang isinya mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, yang tertuang dalam perjanjian secara tertulis tapi dalam pelaksanaannya terlambat dari waktu yang terdapat dapam perjanjian tertulis tersebut, Dan dalam hal wan prestasi ini maka oleh para pihak diselesaikan secara non litigasi yaitu dengan jalan negosiasi dan musyawarah.Kata Kunci:  Pelaksanaan, Perjanjian Pemborongan, Peningkatan Jalan
PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PENGELOLA DENGAN PENYEWA RUSUNAWA DI KOTA PADANG SUMATERA BARAT Khair, Umul; Ramadhona, Ana; Irhamni, Irhamni
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i4.2599

Abstract

Flats that have been inhabited by the community are also experiencing various problems even though management has been established, but there are still many who are not guaranteed to maintain the flats optimally. The implementation of the flat rental agreement between the manager and the tenant of the Simple Rental Flats (RUSUNAWA) in Padang City, West Sumatrera is carried out in written form and is required to complete the specified requirements, then the parties sign the agreement. Obstacles in implementing rental agreements for flats between managers and tenants of Rental Flats (RUSUNAWA) in Padang City, West Sumatrera are: some renters (the public) do not understand the contents of the agreement, the tenants. disorganized administration and the arrogance of some tenants when conveyed. The solution to the obstacles faced in implementing the agreement between the manager and the tenant of a simple rental flat (RUSUNAWA) in Padang City, West Sumatrera is: the management explains the contents of the draft agreement before it is signed by the tenant, and provides information and explanations needed by the tenant, namely the community, because the education level of the tenants is not the same.Keywords: Agreement, rental, tenant, management, RUSUNAWA
HUKUM ADAT DAN NILAI RESTORATIF: KONTEKSTUALISASI PENYELESAIAN KONFLIK SUMBANG ADAT DI JAMBI Kurniawan, Ardian; Triana, Neni; Sari, Maulidina; Hasibuan, Nurul Laylan; Ramadhona, Ana
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.111-122

Abstract

Penelitian ini menganalisis mekanisme penyelesaian konflik sumbang adat di Jambi melalui hukum adat berbasis nilai restoratif. Menggunakan metode non doktrinal melalui pendekatan kasus, penelitian ini menelaah norma dan nilai hukum adat dalam penyelesaian konflik dan menghubungkannya dengan teori keadilan restoratif. Dengan memfokuskan pada dua contoh kasus dari Desa Babeko dan Desa Olak, hasil penelitian menunjukkan bagaimana penyelesaian konflik adat di masing-masing desa menekankan rekonsiliasi dan pemulihan harmoni sosial, bukan hanya pemberian sanksi. Pengembangan model hukum adat berbasis nilai restoratif seperti ini dapat menjadi referensi untuk diterapkan di wilayah lain, serta memberikan panduan untuk integrasi nilai tersebut dalam pembangunan hukum positif nasional berbasis kearifan lokal.
Dinamika Keadilan dalam UU Cipta Kerja: Analisis Putusan Mk Dari Perspektif Pekerja dan Pengusaha Yarni, Meri; Amir, Latifah; Prasna, Adeb Davega; Ramadhona, Ana; Dhyta, Nova Bela
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1810

Abstract

The notion of justice has long captivated the minds of philosophers, religious scholars, politicians, and legal experts alike. One of the challenges in this realm is that there is no absolute benchmark for determining fairness; what seems equitable to one party may not resonate with another. As a result, perceptions of fairness tend to be subjective, often leaving certain stakeholders dissatisfied. This complexity fuels ongoing debates within various cases that emerge in both national and state contexts. In this article, we explore the intricacies of these debates through the lens of the recent Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 concerning the Job Creation Law, which many view as favoring employers over workers. The Court's ruling deemed the law conditionally unconstitutional, igniting discussions about its implications for justice. To analyze the impact of this decision on both workers and employers, we apply the frameworks of procedural, substantive, and distributive justice theories. Our research employs a normative juridical approach, examining the Constitutional Court’s ruling alongside relevant laws and legal doctrines.
Penyuluhan Hukum Urgensi Digitalisasi di Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Legal Outreach on the Urgency of Digitalization in Delima Village, Tebing Tinggi District, Tanjung Jabung Barat Regency) davega, adeb; Meri Yarni; Nova Bela Dhyta; Ana Ramadhona
Journal Of Rural Community Development Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1. No. 2 (2024) : Oktober 2024
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jrcd.v1i2.14

Abstract

Artikel ini membahas kegiatan pengabdian mengenai Urgensi Digitalisisasi bagi Pemerintah Desa. Target sasaran pada pengabdian ini adalah Pemerintah Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa, serta mencari solusi dalam permasalahan yang mungkin muncul. Harapannya, penyuluhan hukum ini mampu memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki dengan lebih efisien, efektif dan transparan. Sehingga tiga komponen utama yaitu wilayah desa, masyarakat desa, dan pemerintahan desa dalam menjalankan fungsinya guna mencapai tujuan pemerintahan desa. Dengan pemahaman akan pentingnya digitalisasi oleh pemerintah desa, maka kompetensi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pun akan meningkat.
JUDICIAL DISPARITIES IN LEGAL INTERPRETATION: THE APPLICATION OF PROGRESSIVE LAW IN MARRIAGE DISPENSATION RULINGS Kurniawan, Ardian; Dedi Sumanto; Ana Ramadhona; Hendri. K
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 7 No. 2 (2025): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol7.iss2.art1

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the disparity in judicial interpretations and the application of legal progressivism in marriage dispensation decisions at the Muara Bulian Religious Court. This study seeks to explore how judges construct legal reasoning when faced with applications for underage marriage dispensation and whether their decisions reflect consistency or divergence in applying child protection principles. Methods - This study employs a socio-legal approach with qualitative methods. Data were obtained from case decisions, field observations, and interviews with judges at the Muara Bulian Religious Court. The data were analyzed thematically to identify patterns of judicial interpretation and the extent of progressivism in the rulings’ content. Findings - The results reveal a disparity in judges’ interpretations, particularly regarding the use of progressive legal reasoning. Some judges strictly adhere to statutory provisions, while others accommodate sociocultural considerations and parental requests, resulting in inconsistent outcomes. Although progressive legal theory provides opportunities for child protection, in practice, dispensations are often granted, thereby reinforcing early marriage practices instead of preventing them. Contribution/Limitation of Research: This study contributes to the discourse on judicial discretion and progressive legal thought in the context of family law adjudication. However, it is limited to the Muara Bulian Religious Court; thus, its findings cannot be generalized to all religious courts in Indonesia. Originality/Value - This study highlights the tension between statutory child protection norms and judicial discretion in marriage dispensation cases. It offers a critical socio-legal perspective on how progressivism is interpreted and practiced at the local courts.
Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan, Muaro Jambi Prasna, Adeb Davega; Dhyta, Nova Bela; Ramadhona, Ana; Yarni, Meri; Hsb, Nurul Laylan; Erwin, Erwin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 2 No. 3 (2025): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v2i3.163

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi” dilaksanakan sebagai upaya menjawab tantangan rendahnya kesadaran serta keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan peraturan desa secara sistematis. Selama ini, produk hukum desa seperti Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, maupun hasil musyawarah desa lebih banyak disimpan dalam bentuk cetak sederhana, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan berupa keterbatasan akses, rendahnya transparansi, serta kesulitan dalam penelusuran administrasi hukum desa. Melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta pelatihan teknis penggunaan aplikasi digital sederhana, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan manfaat digitalisasi peraturan desa, teknik dasar pengelolaan dokumen, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses dan mengawasi produk hukum desa. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa perangkat desa mulai memahami pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan keteraturan administrasi, transparansi pemerintahan, serta akuntabilitas kepada masyarakat. Kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk memperoleh akses informasi hukum desa secara mudah dan terbuka. Dengan demikian, program ini diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, transparan, dan partisipatif.
Legitimacy of Zakat Distribution Across Countries: Maqasid Al-Syariah Al-Shatibi Approach Muhammad Amin Qodri; M. Kamal Fathoni; Sulhi M. Daud; Ana Ramadhona; Afi Parnawi
Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 5 (2026): August
Publisher : PT. Global Research Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66314/sipakatau.v3i5.1048

Abstract

This study examines the legal and normative foundations of cross-border zakat distribution through the perspective of classical Islamic jurisprudence, contemporary positive law, and maqāṣid al-sharī‘ah. Using a normative legal research design with a doctrinal-conceptual orientation, the study integrates normative-juridical, conceptual, and comparative-juridical approaches. The analysis focuses on classical fiqh literature concerning naql al-zakāh, the maqāṣid framework of al-Shāṭibī, and zakat regulations in Indonesia and Malaysia. The findings reveal that the principle of locality (al-tawzī‘ al-maḥallī) constitutes the dominant position in classical fiqh but does not represent an absolute prohibition against cross-border zakat distribution. Rather, locality functions as a means (wasīlah) to achieve social welfare and may be set aside when greater public benefit (maṣlaḥah) and urgent humanitarian needs are present. The study further identifies a significant regulatory gap in both Indonesia and Malaysia, where existing zakat laws remain primarily domestically oriented and provide no explicit legal framework for transnational zakat distribution. Based on the operationalization of maqāṣid al-sharī‘ah, the research formulates a model of transnational zakat governance founded upon four core principles: subsidiarity, proportionality of public benefit, institutional accountability, and regulatory harmonization. This framework reconciles the tension between classical fiqh, maqāṣid-oriented reasoning, and state-based legal systems, while providing a theoretical foundation for a more adaptive and globally responsive zakat distribution mechanism capable of addressing contemporary humanitarian challenges.
Evaluasi Kebijakan dan Hambatan Implementasi Mediator Independen dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Aditiarman; Fauzi Syam; Ana Ramadhona; Ratna Dewi; Syurpana Nofanda
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5521

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan hukum dan hambatan implementasi mediator independen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Hubungan Industrial, hasil penelitian, serta literatur terkait hukum ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mediasi hubungan industrial masih didominasi oleh mediator Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Dinas Tenaga Kerja, sementara peran mediator independen belum diakui secara eksplisit dalam hukum nasional. Ketiadaan dasar hukum, mekanisme akreditasi, dan pengakuan kekuatan eksekutorial hasil mediasi independen menyebabkan efektivitasnya rendah. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan utama terletak pada aspek normatif, kelembagaan, profesionalitas mediator, serta budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi litigasi. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan melalui revisi UU No. 2 Tahun 2004 atau pembentukan regulasi turunan yang mengatur akreditasi dan legalitas mediator independen untuk menciptakan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih netral, efisien, dan berkeadilan sosial.
Living Law In The Antaran Wedding Tradition: A Study Of Customary Marriage Practices In Tanah Kampung, Sungai Penuh City, Jambi Province Pidayan Sasnifa; M. Kamal Fathoni; Ana Ramadhona; Mutia Dwi Arita Deli; Ahmad Sholihin Muttaqin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 25 No. 1 (2026): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v25i1.7885

Abstract

This article examines the dynamics of customary marriage practices within the framework of legal pluralism, highlighting the antaran tradition as practiced by a local community in Jambi. This tradition demonstrates a marked divergence from prevailing practices in Jambi society, as antaran is conducted after the wedding reception and applies only to couples originating from the same village, while grooms from outside the community are not subject to this obligation. The study employs perspectives of customary law and the concept of living law to understand how these local norms are formed, maintained, and institutionalized as social standards within the community. The analysis also situates the antaran custom within the framework of Islamic law through the concept of 'urf, to assess whether this practice meets the criteria of a tradition that can be recognized by Islamic jurisprudence. Furthermore, the research compares this phenomenon with cross-cultural and cross-community marriage practices found in other societies to identify broader patterns in the formation of social boundaries. The findings indicate that the antaran tradition functions not merely as part of the wedding ritual but also as an instrument of social cohesion, a means of preserving local identity, and a mechanism of social control that strengthens communal bonds. This study contributes to a deeper understanding of the relationships among customary law, Islamic law, and national law in contemporary Indonesian society.
Co-Authors Aditiarman Afi Parnawi Ahmad Sholihin Muttaqin Davega, Adeb Dedi Sumanto Edi Rosman Erwin Erwin Failin Alin Fauzi Syam Hasibuan, Nurul Laylan Hendri. K Hsb, Nurul Laylan Irhamni Irhamni Khair, Umul Kurniawan, Ardian Latifah Amir M. Kamal Fathoni M. Kamal Fathoni Maulidina Sari Meri Yarni Meri Yarni Muhammad Amin Qodri Mutia Dwi Arita Deli Neni Triana, Neni Nova Bela Dhyta Pidayan Sasnifa Prasna, Adeb Davega Ratna Dewi Sulhi M. Daud Syurpana Nofanda Umul Khair