Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.733
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Jurnal Media Hukum JUSTITIA JURNAL HUKUM Unes Law Review Syntax Idea JUSTISI UNTAG Law Review JHR (Jurnal Hukum Replik) JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Journal De Facto Jurnal Sosial dan Teknologi Ahmad Dahlan Legal Perspective Muadalah : Jurnal Hukum Jurnal Indonesia Sosial Teknologi JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Law Justice ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial Abdurrauf Law and Sharia Journal of Dual Legal Systems
Tuasikal, Hadi
Universitas Muhammadiyah Sorong
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : JUSTISI

 1 
Membedah Konsep Pelayanan Publik Dan Good Governance Dalam Perspektif Hukum Administrasi Tuasikal, Hadi
JUSTISI Vol 5, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v5i1.542

Abstract

Pembaruan pelayanan publik dapat mendorong pengembangan terwujudnya good governance di indonesia adalah pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh semua stakeholders, yaitu pemerintah, warga masyarakat, dan para pelaku pasar. Pemerintah kepentingan dengan upaya perbaikan pelayanan publik, karena jika berhasil memperbaiki pelayanan publik, akan dapat memperbaiki legitimasi. Membaiknya pelayanan publik juga akan dapat memperkecil biaya birokrasi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan warga masyarakat dan efisiensi mekanisme pasar.
Peran Strategis Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al Syakhsyiyah) Dalam Penguatan Sistem Peradilan Agama Di Indonesia Tuasikal, Hadi
JUSTISI Vol 4, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v4i1.530

Abstract

Dalam sudut pandang ini, sulit memisahkan antara hukum keluarga dengan penguatan sistem peradilan agama di indonesia. Antara keduanya terdapat hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Di mana perkembangan lembaga peradilan Agama yang tumbuh pesat membutuhkan sistem hukum dan peradilan yang efektif guna menjamin terwujudnya kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan kewenangannya terutama dalam bidang hukum keluarga. Selain substansi hukum keluarga (al-Ahwal al-Syakhsyiyah)  tersebut maka tentu fakultas Syariah/hukum jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah memiliki peran yang sama dalam membidani lahirnya sumber daya manusia yang andal dan profesional sebagai aparatur hukum di lingkungan peradilan Agama, baik sebagai hakim, panitera, jurusan instansi lainnya.
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tuasikal, Hadi
JUSTISI Vol 6, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i1.777

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.Sebagaimana terjadi dalam praktik, penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Polri, Kejaksaan atau Komisi PemberantasanKkorupsi. Untuk Polri dan KPK dasar hukum kewenangan Penyidikan tindak Pidana korupsi sudah jelas, yaitu Polri berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan KPK berdasarkan Pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Namun untuk Jaksa, ada terdapat banyak Undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat dan telah menimbulkan kebingungan dimasyarakat. Atas dasar inilah, penulis akan memfokuskan untuk membahas penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan.
KARAKTERISTIK PERIKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Tuasikal, Hadi
JUSTISI Vol 6, No 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i2.973

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai karakteristik perikatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini bersifat analitis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi syariah yang dipraktikkan di lembaga keuangan syariah adalah berkaitan dengan terpenuhnya syarat dan rukun akad (transaksi) menurut syariat islam, mengenai kualitas isi perjanjian (akad), dan konsistensi dalm menjalankan isi perjanjian (akad) yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, sebab sumber hukum utama dalam masalah ekonomi syariah adalah diseputar akad (transaksi), sedangkan yang lain hanyalah pelengkap saja.
Peran Strategis Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al Syakhsyiyah) Dalam Penguatan Sistem Peradilan Agama Di Indonesia Hadi Tuasikal
JUSTISI Vol. 4 No. 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v4i1.530

Abstract

Dalam sudut pandang ini, sulit memisahkan antara hukum keluarga dengan penguatan sistem peradilan agama di indonesia. Antara keduanya terdapat hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Di mana perkembangan lembaga peradilan Agama yang tumbuh pesat membutuhkan sistem hukum dan peradilan yang efektif guna menjamin terwujudnya kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan kewenangannya terutama dalam bidang hukum keluarga. Selain substansi hukum keluarga (al-Ahwal al-Syakhsyiyah)  tersebut maka tentu fakultas Syariah/hukum jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah memiliki peran yang sama dalam membidani lahirnya sumber daya manusia yang andal dan profesional sebagai aparatur hukum di lingkungan peradilan Agama, baik sebagai hakim, panitera, jurusan instansi lainnya.
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Hadi Tuasikal
JUSTISI Vol. 6 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i1.777

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.Sebagaimana terjadi dalam praktik, penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Polri, Kejaksaan atau Komisi PemberantasanKkorupsi. Untuk Polri dan KPK dasar hukum kewenangan Penyidikan tindak Pidana korupsi sudah jelas, yaitu Polri berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan KPK berdasarkan Pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Namun untuk Jaksa, ada terdapat banyak Undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat dan telah menimbulkan kebingungan dimasyarakat. Atas dasar inilah, penulis akan memfokuskan untuk membahas penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan.
KARAKTERISTIK PERIKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Hadi Tuasikal
JUSTISI Vol. 6 No. 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i2.973

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai karakteristik perikatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini bersifat analitis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi syariah yang dipraktikkan di lembaga keuangan syariah adalah berkaitan dengan terpenuhnya syarat dan rukun akad (transaksi) menurut syariat islam, mengenai kualitas isi perjanjian (akad), dan konsistensi dalm menjalankan isi perjanjian (akad) yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, sebab sumber hukum utama dalam masalah ekonomi syariah adalah diseputar akad (transaksi), sedangkan yang lain hanyalah pelengkap saja.
Membedah Konsep Pelayanan Publik Dan Good Governance Dalam Perspektif Hukum Administrasi Purnama, Bayu; Tuasikal, Hadi
JUSTISI Vol. 5 No. 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v5i1.542

Abstract

Pembaruan pelayanan publik dapat mendorong pengembangan terwujudnya good governance di indonesia adalah pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh semua stakeholders, yaitu pemerintah, warga masyarakat, dan para pelaku pasar. Pemerintah kepentingan dengan upaya perbaikan pelayanan publik, karena jika berhasil memperbaiki pelayanan publik, akan dapat memperbaiki legitimasi. Membaiknya pelayanan publik juga akan dapat memperkecil biaya birokrasi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan warga masyarakat dan efisiensi mekanisme pasar.
The Investigation Process of Sexual Abuse Crimes Against Victims with Disabilities Hoke, Yosua Yulio; Tuasikal, Hadi
JUSTISI Vol. 12 No. 1 (2026): JUSTISI Inpress
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i1.4073

Abstract

This study aims to analyze the investigation process of sexual abuse crimes against persons with disabilities at the Sorong City Police Station and identify the factors that cause children with disabilities to be vulnerable to becoming victims. The research method used an empirical juridical approach with qualitative methods. Data were collected through in-depth interviews with investigators from the Sorong City Police Station's PPA Unit, analysis of legal documents such as the Criminal Procedure Code, Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities, and Law No. 12/2022 on Sexual Violence Crimes, as well as field observations and literature studies. The novelty of this research lies in the development of an integrative investigation model based on trauma-informed care, specifically designed for the context of Sorong City, taking into account the unique characteristics of Eastern Indonesia. Unlike previous studies, which tended to be partial and theoretical, this study presents a holistic approach that integrates various important dimensions into a single operational framework that is ready for implementation. The results of the study show that the investigation process faces obstacles in the form of difficulties in communicating with victims with disabilities, limited evidence, and a lack of supporting facilities. Effective solutions include adaptive communication approaches and multisectoral collaboration. Factors contributing to the vulnerability of victims include the exploitation of their powerlessness by perpetrators,  the lack of inclusive sex education, social stigma, and the victims' dependence on perpetrators, who are often people close to them. These findings indicate the need for a specialized investigation approach and holistic prevention strategies. In conclusion, the investigation process for sexual abuse cases against persons with disabilities requires a specific approach that considers the needs of victims, including investigator training, adaptive communication protocols, and strengthening of supporting infrastructure. Prevention efforts should focus on eliminating vulnerability factors through strengthening inclusive sex education and public awareness campaigns.
Co-Authors Akhdharisa, Muhammad Andilolo, Jhordyan Pakiding Batkormbawa, Meylisa Patricia Boho, Emanuel Dahliani Dahliani Dwi Pratiwi Markus, Dwi Fachrul Razi Fausia, Sitti Gaman, Nonce Kristin Hoke, Yosua Yulio Homer, Yan Piet idris, ishak Iim Abdul Hosim Karana, Hafidz Adhi Kartikojati, Yulius Kora, Paulinus Lobo, David Markus, Dwi Mecca, Anggil Syahra Putri MUHAMMAD ALI Ningsih, Riska Kurnia Prayoga, Hendra Purnama, Bayu R.S. Rakia, A. Sakti Sagisolo, Thonce Senewe, Viomeisa Fakrindini Setiawan, Ekha Agung Setiyawan, Deni Sri Yati Sriyati Sriyati, Sriyati Tarwiyah, Sintia Temongmere, Dominggus Triantoro, Aji Tutuarima, Gabriella P.M Viomeisa Fakrindini Senewe Wahab Aznul Hidaya waleulu, sapia