Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime dalam KUHAP dan UU ITE Sunariyo, Sunariyo; Elviandri, Elviandri; Rahayuningsih, Uut; Prasetyo, Bayu
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/s6yw8h91

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mahasiswa mengenai sistem pembuktian tindak pidana siber di Indonesia. Permasalahan utama mitra adalah rendahnya pemahaman terkait validitas alat bukti elektronik dan disharmoni antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berakibat pada lemahnya tindak lanjut hukum terhadap laporan kejahatan siber. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kelurahan Sidodadi, Samarinda, diikuti oleh 30 orang mahasiswa dan 20 orang dari mayarakat umum dengan metode ceramah normatif-yuridis, diskusi interaktif, dan studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman tentang validitas alat bukti digital dari sisi formil dan materiil, serta pentingnya dokumentasi forensik dalam proses penyidikan. Diskusi juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi dan pendampingan hukum bagi korban kejahatan siber agar proses pelaporan tidak terhambat karena kekurangan alat bukti. Kesimpulannya, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi cybercrime, dan mendorong reformasi hukum acara pidana yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.
An Independent and Dignified Criminal Justice System: The Path Toward Substantive Justice Rahayuningsih, Uut; Sunariyo, Sunariyo; Hamid, Muhammad Qodri; Fajar, Ira Fadia
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2307

Abstract

The enforcement of criminal law in Indonesia plays a vital role in realizing a state based on law, as mandated by the 1945 Constitution. However, the criminal justice system, which should operate independently and with authority, still faces various serious challenges—ranging from political power intervention, unequal access to justice, to the weak integrity of law enforcement officials. This study aims to analyze the structure and dynamics of Indonesia’s criminal justice system within the framework of national legal politics, using a socio-legal approach that combines normative analysis and empirical field data. The main focus is directed at the integration of three aspects of the legal system: substance (legislation), structure (law enforcement institutions), and legal culture (awareness and behavior of both society and legal officials).The findings reveal that synchronization among the sub-systems of the criminal justice system—namely the police, prosecution, courts, and correctional institutions—is still suboptimal. This is exacerbated by low public trust in law enforcement, the criminalization of vulnerable groups, and the dominance of a formalistic approach that neglects substantive justice. In this context, progressive legal theory becomes highly relevant as a foundation for reforming the criminal justice system toward one that is more humane, just, and people-centered. Improving the quality of human resources in law enforcement is needed through legal education that is not only oriented toward legal certainty but also instills the values of justice and social utility. Therefore, an independent and dignified criminal justice system can only be realized if all legal elements work in an integrated manner and place substantive justice as the main orientation in every law enforcement process.
Budget Abuse as a Form of Corruption Kawuryan, Angelica Ari Pramesti; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Rahayuningsih, Uut
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 7, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i7.3298

Abstract

Introduction: This study examines the form of criminal liability of public officials involved in corruption crimes, particularly in the misuse of state budgets. The case analyzed is Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.MNK involving Ahmad Afit Rumagesan, Chairman of the Fakfak District Parliament for the 2009–2014 period.Purposes of the Research: This study underscores the importance of strengthening oversight in public financial management to prevent future budget misuse.Methods of the Research: This research applies a normative juridical method with a case study approach.Findings of the Research: The findings indicate that the defendant was proven to have misused the treasurer's cash funds for personal purposes without a legitimate legal basis, resulting in a state loss of IDR 432,425,000. In passing the verdict, the judge considered the state's financial loss, the defendant's role, and the absence of good faith to return the funds.
Corruption Crimes Committed by the Former Regent of Hulu Sungai Tengah Saqinah, Nabilla Salsa; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Rahayuningsih, Uut
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 8, October 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i8.3302

Abstract

Introduction: This study examines the case of the former Regent of Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif, who has been proven guilty of corruption and money laundering in Decision Number 12/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM.Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze whether the criminal elements contained in Decision Number 12/PID.SUS-TPK/2023/PT BJM have been proven in their entirety and what kind of punishment was imposed by the panel of judges.Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with a case study approach and legislative analysis.Findings of the Research: This investigation found that all elements of the crime had been proven legally guilty based on evidence, witness testimony, and trial facts. However, the prison sentence and obligation to pay compensation imposed were still not proportional to the amount of state losses, which amounted to IDR.41,553,554,006.00.
Perbandingan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan International Criminal Court (ICC): Tinjauan atas Yurisdiksi, Kewenangan, dan Efektivitas Penegakan HAM Oktiva, Syahira; Mauldina, Mauldina; Liwinardi, Muhammad; Astikah, Nurul; Rahayuningsih, Uut
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3898

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan antara Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan International Criminal Court (ICC) dengan menitikberatkan pada aspek yurisdiksi, kewenangan, serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan menelaah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta Rome Statute of the International Criminal Court 1998 sebagai dasar hukum utama. Melalui analisis kedua instrumen hukum tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan perbedaan mendasar antara kedua lembaga peradilan dalam struktur, mandat, dan mekanisme penanganan kejahatan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan HAM Indonesia sebenarnya memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai lembaga peradilan ad hoc maupun permanen dalam menangani pelanggaran HAM berat. Namun, efektivitasnya masih dinilai rendah karena beberapa faktor, antara lain tingginya intervensi politik, terbatasnya independensi peradilan, serta kendala dalam proses penyidikan dan penuntutan oleh institusi terkait. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM berat tetap tidak terselesaikan atau tidak mencapai putusan yang memuaskan bagi korban dan masyarakat. Sebaliknya, ICC dinilai lebih efektif melalui penerapan prinsip complementarity, yang memungkinkan ICC bertindak ketika negara tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku kejahatan. Meski demikian, ICC juga menghadapi tantangan, seperti yurisdiksi yang terbatas hanya pada negara-negara pihak Statuta Roma serta kritik terhadap selektivitas dalam menentukan kasus. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan komitmen politik, reformasi sistem hukum nasional, serta harmonisasi dengan standar internasional agar penegakan HAM berat di Indonesia menjadi lebih efektif, kredibel, dan berkeadilan.
Perbandingan Penegakan Hukum Humaniter (Perbandingan Indonesia VS Bosnia/ICTY) Athallah, Alghifari Aqil; Padli, Rahmad; Ramadhani, Muhammad Imam; Dzakir, Muhammad; Ramadhan, Fitrah; Rahayuningsih, Uut
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4921

Abstract

Penegakan hukum humaniter internasional merupakan pilar fundamental dalam menjamin keadilan bagi korban konflik bersenjata serta mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional. Efektivitas penegakan hukum tersebut sangat bergantung pada ketersediaan mekanisme hukum yang independen, kredibel, dan berorientasi pada akuntabilitas. Studi ini bertujuan untuk membandingkan mekanisme penegakan hukum humaniter internasional di Indonesia dan Bosnia-Herzegovina, dengan penekanan khusus pada peran tribunal internasional, terutama International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), dalam konteks Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina menjadi contoh konkret bagaimana mekanisme peradilan internasional dapat berfungsi secara efektif dalam menindak pelanggaran serius hukum humaniter internasional yang terjadi selama konflik bersenjata. Keberadaan ICTY tidak hanya berperan dalam mengadili pelaku kejahatan perang, tetapi juga mendorong reformasi hukum domestik dan penguatan akuntabilitas institusi nasional. Sebaliknya, Indonesia meskipun telah meratifikasi berbagai instrumen hukum humaniter internasional, masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi dan penegakan hukum tersebut di tingkat nasional. Hal ini terutama terlihat dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti peristiwa di Timor Timur, yang cenderung diselesaikan melalui mekanisme nasional dengan keterbatasan independensi dan kuatnya pengaruh politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif, melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, serta kajian kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme internasional yang kuat, seperti ICTY, memiliki peran strategis dalam memperkuat penegakan hukum humaniter, sementara ketergantungan pada mekanisme nasional tanpa dukungan internasional berpotensi melemahkan akuntabilitas. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas peradilan nasional Indonesia serta peningkatan keterbukaan terhadap mekanisme internasional sebagai wujud komitmen terhadap penegakan hukum humaniter internasional.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Studi di Polresta Samarinda Azizah, Arum; Sunariyo, Sunariyo; Rahayuningsih, Uut
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6876

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polresta Samarinda terhadap tindak pidana perjudian online, serta dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Maraknya praktik perjudian online di era digital menjadi tantangan serius bagi apparat penegak hukum, karena para pelaku memanfaatkan kemajuan teknologi yang mempersulit proses pembuktian dan penindakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melaloui wawancara dengan appart kepolisisan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa polresta samarinda telah melaksanakan upaya preventif dan represif dalam menanganui perjudian online, meskipun terkendala dengan syarat tertangkap tangan dalam proses penindakan. Dari sudut pandang hukum sosial, perjudian memberikan dampak negative terhadap moralitas, perekonomian, sehingga masyarakat menjadi lebih rentan terhadap penyimpangan sosial. Oleh sebab itu, diperlukan startaegi penegakan hukum yang adaptif serta sinergi antara apparat penegak hukum dan masyarakat guna menekan angka perjudian online di wilayah samarinda.
Penerapan Hukum Perilaku Cyberbullying pada Sosial Media di Kota Samarinda Salmadan, Erika Khairunnisa; Sunariyo, Sunariyo; Rahayuningsih, Uut
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6877

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap perilaku cyberbullying pada media sosial di Kota Samarinda. Fenomena cyberbullying semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan tingginya penggunaan media sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), telah menjadi dasar hukum utama dalam menindak pelaku cyberbullying di media sosial, namun masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama meliputi sulitnya identifikasi pelaku yang sering menggunakan akun anonim dan teknologi penyamaran, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital, serta multitafsir pasal yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat turut memperburuk penanganan kasus cyberbullying. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi dan revisi regulasi agar lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan teknis, serta edukasi hukum dan literasi digital yang berkelanjutan kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum terhadap cyberbullying di media sosial di Kota Samarinda dapat berjalan lebih efektif, memberikan perlindungan maksimal bagi korban, dan menciptakan efek jera bagi pelaku.
Non-Penal Efforts in Achieving Restorative Justice For The Prevention of Violent Crimes For Children Who Are in Conflict With The Law As Victims of Domestic Violence Rahayuningsih, Uut
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5294

Abstract

Domestic violence often results in children being victims. Home is supposed to be the safest and most comfortable place for a person, but it is the opposite where children often get violence from the family. In the city of Samarindah, cases of domestic violence have increased every year, namely in 2020 there were 154 cases with a total of 161 victims with details of 65 men and 96 women, in 2021 there were 133 cases with a total of 146 victims with 35 men and 111 women, in 2022 there were 182 cases with a total of 188 victims with 63 men and 125 women,  And in 2023 there will be 189 cases with a total of 230 victims with details of 93 men and 137 women. The research that has been carried out is legal normative research that focuses on norms and also legal objects as the main data. The formulation in this study is what are the non-penal efforts in achieving restorative justice for the prevention of violent crimes for children facing the law as victims of domestic violence, factors that affect the occurrence of violent crimes against children, and how the implementation of non-penal efforts in achieving restorative justice for the prevention of violent crimes against children facing the law as victims of domestic violence.The results of this research are non-penal efforts in achieving restorative justice for the handling of violent crimes for children as victims of domestic violence in such as prioritizing restorative justice, factors that affect the occurrence of violence usually due to economic factors, and the implementation of this non-penal effort can be carried out preemptively and preventively.