Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Walisongo Law Review (Walrev) Jurnal Kolaboratif Sains JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Marlinah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Peran Penyidik Dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Bengkulu Anisa Tri Agustina; Marlinah; M. Rochman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5605

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam proses penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Bengkulu serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polda Bengkulu, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik dalam penanganan perkara TPPO sangat penting dan strategis, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan korban, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyidik tidak hanya berperan secara yuridis formal, tetapi juga dituntut memiliki pendekatan humanis dalam menangani korban. Adapun kendala yang dihadapi meliputi kesulitan dalam pembuktian unsur tindak pidana, khususnya unsur eksploitasi, sikap korban yang tidak kooperatif, kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, keterbatasan alat bukti, serta perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku untuk menyamarkan identitas. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pendekatan yang komprehensif agar penanganan perkara TPPO dapat berjalan lebih efektif dan optimal.
Perlindungan Hak Terhadap Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Pendahuluan Di Polres Bengkulu Selatan Wilpriandi Pandiangan; Marlinah; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5874

Abstract

Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan hak tersangka menjadi isu yang semakin penting, terutama dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Proses ini merupakan tahap awal yang krusial dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan hak tersangka tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan yang setara di hadapan hukum. Proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya di Polres Bengkulu Selatan, menjadi titik awal yang krusial dalam menentukan arah penyelidikan dan perlakuan terhadap tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hak-hak tersangka diterapkan selama proses pemeriksaan pendahuluan, serta tantangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan Jenis penelitian Social-legal atau Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa perlindungan hak terhadap tersangka pada proses pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik di Polres Bengkulu Selatan, yaitu  melakukan pendekatan yang humanis sebelum dimintai keterangan dengan menanyakan terlebih dahulu keadaan tersangka termasuk juga menanyakan kepada tersangka apakah didampingi oleh penasihat hukum apa tidak. Apabila tersangka tidak memiliki Penasihat Hukum, maka penyidik menawarkan terlebih dahulu penasihat hukum dari kepolisian. Hasil kesimpulan yang didapat bahwa Kehadiran UU No. 20 Tahun 2025 menandai transformasi besar dalam perlindungan hak tersangka di tingkat Polres. Dengan adanya standar pembuktian yang lebih ketat, alasan penahanan yang objektif, penguatan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan, serta mekanisme plea bargain dan keadilan restoratif, diharapkan praktik-praktik penyidikan yang represif dapat diminimalisir.
Klausul Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja: Kajian Yuridis Berdasarkan KUHPerdata dan Prinsip Perlindungan Hukum FarianAbrar, Dafa; Uswatun Hasanah; Marlinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5944

Abstract

Perjanjian kredit modal kerja dalam dunia perbankan umumnya disusun dalam format baku yang menempatkan debitur pada posisi tidak memiliki ruang negosiasi. Penelitian ini mengkaji rumusan klausul wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja yang berlaku di Bank Bengkulu serta mengukur kesesuaiannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan prinsip perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, doktrin, dan perbandingan hukum, dengan pengumpulan data melalui kajian pustaka dan telaah dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua perjanjian kredit memuat klausul wanprestasi yang secara substansial identik tanpa mengintegrasikan mekanisme somasi secara tersurat sebagaimana dikehendaki Pasal 1238 KUHPerdata. Di samping itu, pemberlakuan akibat hukum secara langsung bertentangan dengan persyaratan prosedural Pasal 1243 KUHPerdata. Ditinjau dari asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan asas keseimbangan, klausul yang ada mencerminkan ketimpangan yang memihak bank. Sementara perlindungan bagi debitur memerlukan reformulasi melalui klausul wanprestasi yang lebih transparan, berjenjang, dan selaras dengan ketentuan KUHPerdata.    
Co-Authors Abdillah Aflah Addy Candra Andri Zulpan Anisa Tri Agustina Aprizal, Joni Ashibly Dwikari Nuristiningsih Dwikari Nusristiningsih FarianAbrar, Dafa Fransiska, Septi Ilham Jurisq Klasdayati, Futri Roza M. Rochman Nirmala, Citra Ayu Pedi Sandiki Sari, Sagifa Astrea Conteza Purnama USWATUN HASANAH Wilpriandi Pandiangan Yanto Sufriadi Zaqi Aulia Dwinando