p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Batavia J-CEKI
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : J-CEKI

Pelindungan Terhadap Para Pihak dalam Kontrak Dagang Internasional: Perbandingan Antara UNCITRAL Model Law dan Hukum Nasional Indonesia Nafis, Abdul Haris; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13855

Abstract

Penelitian ini membahas Perlindungan terhadap para pihak dalam kontrak dagang internasional dengan membandingkan ketentuan UNCITRAL Model Law dan hukum nasional Indonesia. Dalam konteks perdagangan lintas batas, isu Perlindungan hukum menjadi krusial karena melibatkan perbedaan sistem hukum, budaya bisnis, serta mekanise penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan perbandingan (Comparative Approach) serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pembahasan difokuskan pada prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, good faith, kesetaraan para pihak, pilihan hukum forum, serta peran arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCITRAL Model Law memberikan kerangka hukum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan perdagangan internasional, sementara hukum nasional Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam kontrak lintas batas, terutama terkait penerapan asas good faith dan pilihan hukum asing. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional untuk memperkuat kepastuan hukum dan keadilan bagi para pihak dalam kontrak dagang internasional.
State Responsibility dalam Pemerataan Akses Energi Terbarukan di Wilayah 3T Fattah, Akhmad Kautsar; Nafis, Abdul Haris; Prihantono, Pradipta; Sadiawati, Diani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.14568

Abstract

Tulisan ini membahas kewajiban negara Indonesia dalam menjamin pemerataan akses energi terbarukan di wilayah 3T sebagai bagian integral dari pemenuhan hak atas pembangunan, hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak-hak dasar lainnya. Latar belakang penelitian didasarkan pada meningkatnya urgensi transisi energi dan ketimpangan struktural yang menyebabkan masyarakat 3T tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan energi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa energi terbarukan memiliki karakter sebagai enabling right yang memungkinkan terpenuhinya hak-hak fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sehingga negara berkewajiban untuk menghindari diskriminasi akses energi melalui kebijakan afirmatif dan kerangka regulasi yang kuat. Selain itu, penelitian menemukan bahwa model pertanggungjawaban negara idealnya mencakup prinsip obligation to respect, protect, and fulfil, standar due diligence, mekanisme pengawasan dan pengaduan yang efektif, serta partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan energi. Kesimpulannya, pemerataan energi terbarukan di wilayah 3T merupakan mandat konstitusional dan kewajiban HAM yang hanya dapat dipenuhi melalui model pertanggungjawaban negara yang komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan energi.