Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Ar-Risalah

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Ansar, Lukman; Hasmiyati, Hasmiyati
Jurnal Ar-Risalah Vol. 4 No. 2 (2024): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v4i2.5689

Abstract

ABSTRAKPemilu merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memastikan kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu menjadi hal yang krusial untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif. Meskipun sudah ada undang-undang yang menjamin hak politik penyandang disabilitas, implementasinya masih menghadapi banyak kendala, seperti masalah aksesibilitas fisik dan informasi yang menghambat partisipasi mereka. Penelitian ini mengkaji hak penyandang disabilitas dalam pemilu, serta tanggung jawab negara untuk menyediakan akses yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak tantangan yang perlu diatasi agar pemilu benar-benar inklusif bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
PENGARUH PEMIKIRAN BRIAN Z. TAMANAHA TENTANG SOCIO LEGAL POSITIVISM TERHADAP PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN HAKIM Ansar, Lukman; Hasmiyati, Hasmiyati; Satriadi; Tarmizi; Budi Firamulia, Muhammad Tryas
Jurnal Ar-Risalah Vol. 3 No. 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v3i2.5872

Abstract

Hukum dalam masyarakat modern tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai seperangkat norma formal, melainkan sebagai produk interaksi kompleks antara nilai sosial, moral, dan kekuasaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemikiran Brian Z. Tamanaha mengenai Socio Legal Positivism terhadap proses pengambilan putusan hakim di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode studi pustaka serta analisis kasus, penelitian ini mengeksplorasi cara Tamanaha mensintesis pendekatan formalisme dan realisme hukum ke dalam kerangka yang responsif terhadap realitas sosial.Hasil kajian menunjukkan bahwa Socio Legal Positivism memberikan dasar epistemologis bagi hakim untuk tidak hanya berpegang pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Melalui studi kasus penghentian proses hukum terhadap pimpinan penyidik KPK oleh Jaksa Agung pada 2016, terlihat bahwa pendekatan ini mencerminkan praktik hukum yang mengintegrasikan pertimbangan normatif, empiris, dan pragmatis. Meskipun penerapannya di ruang peradilan Indonesia masih terbatas, pendekatan Tamanaha memiliki potensi signifikan untuk mendorong praktik peradilan yang lebih adil, adaptif, dan kontekstual.
THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMARY LAW AND ISLAMIC LAW IN PAPUAN MARRIAGE PRACTICES ansar, lukman; Sylviah; Zulfadli; Podu, Sabar; Tarmizi
Jurnal Ar-Risalah Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v5i2.6015

Abstract

This article examines the customary marriage practices of the Papuan people from the perspective of Islamic law within the framework of legal pluralism. Marriage in Papuan society is not only understood as an individual bond between a man and a woman, but also as a social event involving extended families, clans, and customary structures. In practice, the fulfillment of customary requirements often becomes the main basis for the legitimacy of marriage, while the marriage contract according to Islamic law is carried out simply or even neglected. This condition reflects the dominance of customary law as a living law that is deeply rooted in the social structure of society. Through a juridical-empirical approach with normative and socio-anthropological analysis, this study shows that the relationship between customary law and Islamic law is negotiable and contextual. Islamic law is recognized theologically, but its application is often adjusted to the interests of customary social harmony. The findings of the study also reveal the serious implications of customary marriage practices for the protection of women and children, especially when the marriage is not accompanied by a marriage contract that is valid according to Islamic law. This article emphasizes that customary marriage practices in Papua cannot be viewed solely as an expression of culture, but also as a matter of justice and legal protection. Therefore, a model for strengthening Islamic law that is sensitive to the customary context is needed, without neglecting the basic principles of justice and public interest.