Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Management Studies and Business Journal
Fahlevi, Anugrah Ryandra
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
FACTORS INFLUENCING THE SUCCESS OF MSMES IN KENDARI: A QUALITATIVE PERSPECTIVE Fahlevi, Anugrah Ryandra; Mokodompit, Eliyanti Agus
Management Studies and Business Journal (PRODUCTIVITY) Vol. 1 No. 11 (2024): Management Studies and Business Journal (PRODUCTIVITY)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/fbhf4131

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia play a significant role in the national economy; however, their success remains limited, especially in Kendari. Despite their large potential for growth, challenges such as limited access to financing, low financial management understanding, and underutilization of digital technology hinder their competitiveness. This study aims to identify factors affecting the success of MSMEs in Kendari and address the knowledge gap related to the challenges faced by business owners in the region. The study employed a qualitative approach, conducting in-depth interviews with five informants directly involved in the MSME ecosystem in Kendari, including business owners, government representatives, microfinance institution staff, academics, and MSME association leaders. The findings show that product quality, technology utilization, access to capital, and the role of social networks and government support are key factors in supporting the success of MSMEs in Kendari. The implications of this research emphasize the need to strengthen MSMEs' capacities in financial management and digital marketing and to improve coordination between the government, financial institutions, and associations to address the challenges faced by MSME owners.
Transformasi Digital Administrasi Pemerintahan dalam Kerangka Negara Hukum: Analisis Konstitusional terhadap Implementasi SPBE di Indonesia Safa, Muhammad Saddam; Jumanudin, Jumanudin; Fahlevi, Anugrah Ryandra
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6893

Abstract

Transformasi digital administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian integral dari agenda reformasi birokrasi nasional yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif hukum tata negara, digitalisasi administrasi tidak semata-mata dipahami sebagai inovasi teknologi atau modernisasi sistem kerja birokrasi, melainkan sebagai proses konstitusional yang harus tetap tunduk pada prinsip negara hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode literature review sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan 45 sumber literatur utama yang dipublikasikan pada periode 2013–2025. Analisis dilakukan melalui klasifikasi tematik terhadap isu negara hukum, AUPB, perlindungan data pribadi, dan akuntabilitas digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SPBE berkontribusi signifikan terhadap penguatan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya dalam aspek keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas berbasis sistem elektronik. Namun demikian, digitalisasi administrasi juga memunculkan tantangan konstitusional, antara lain risiko pelanggaran perlindungan data pribadi, ketimpangan akses akibat kesenjangan digital, serta persoalan akuntabilitas algoritmik dalam pengambilan keputusan administratif berbasis otomatisasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan tata kelola dan keamanan data, serta mekanisme pengawasan konstitusional yang efektif agar transformasi digital administrasi pemerintahan tetap selaras dengan prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam kerangka negara hukum Indonesia.
Transformasi Digital Pemilu dan Implikasinya terhadap Prinsip Konstitusional: Suatu Tinjauan Hukum Tata Negara Saniati, La; Jumanudin, Jumanudin; Fahlevi, Anugrah Ryandra
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6895

Abstract

Transformasi digital dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bagian dari perkembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia, digitalisasi pemilu tercermin melalui penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), serta berbagai sistem administrasi berbasis daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan transformasi digital pemilu dalam perspektif hukum tata negara serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi tidak membatasi metode teknis penyelenggaraan pemilu, sehingga digitalisasi dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun demikian, digitalisasi juga menimbulkan tantangan konstitusional, khususnya terkait keamanan siber, perlindungan data pribadi, transparansi sistem, dan kesenjangan akses teknologi. Selain itu, belum adanya standar audit teknologi yang terintegrasi dan mekanisme pengawasan independen terhadap sistem digital berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital pemilu harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional, dengan menekankan pentingnya regulasi yang adaptif, penguatan infrastruktur keamanan informasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, teknologi dapat berfungsi sebagai instrumen penguatan demokrasi, bukan sebagai faktor yang mengurangi substansi kedaulatan rakyat dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Sari, Dwi Puspita; Safa, Muhammad Saddam; Fahlevi, Anugrah Ryandra
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6942

Abstract

Transformasi digital telah mendorong pergeseran pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju transaksi berbasis platform elektronik (e-commerce). Perkembangan ini tidak hanya mengubah mekanisme perdagangan, tetapi juga melahirkan persoalan hukum baru, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam hubungan hukum yang bersumber dari kontrak elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam perspektif hukum perdata, mengkaji bentuk perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban marketplace terhadap kerugian konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap KUHPerdata, UUPK, serta regulasi terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Namun demikian, penggunaan klausula baku dalam marketplace berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen serta berisiko bertentangan dengan prinsip itikad baik dan asas keseimbangan. UUPK telah menyediakan perlindungan hukum preventif dan represif, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik hubungan hukum tripartit dalam ekosistem e-commerce. Marketplace sebagai penyedia dan pengendali sistem elektronik tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai perantara pasif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi tanggung jawab perdata platform guna menjamin kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan konsumen yang lebih efektif dalam perdagangan digital di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Berbasis Artificial Intelligence Aldin, Aldin; Jumanudin, Jumanudin; Fahlevi, Anugrah Ryandra
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6943

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan tantangan mendasar terhadap konstruksi klasik pertanggungjawaban pidana yang berlandaskan pada asas kesalahan (geen straf zonder schuld). Sistem AI yang mampu beroperasi secara otonom melalui mekanisme machine learning dan deep learning berpotensi menghasilkan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti penipuan digital, manipulasi data, penyebaran deepfake, maupun serangan siber yang kompleks. Namun demikian, AI tidak memiliki kesadaran moral, kehendak bebas, maupun kemampuan bertanggung jawab sebagaimana disyaratkan dalam doktrin hukum pidana. Kondisi ini menimbulkan persoalan atribusi tanggung jawab ketika akibat pidana timbul dari sistem yang bekerja secara semi-otonom atau otonom, sehingga memunculkan apa yang dikenal sebagai responsibility gap dalam diskursus hukum dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan AI dalam perspektif subjek hukum pidana, mengkaji model atribusi pertanggungjawaban dalam tindak pidana berbasis AI, serta merumuskan arah kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi otonom. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana karena tidak memenuhi unsur kesalahan (schuld) dan tidak memiliki kapasitas sebagai moral agent. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tetap harus dibebankan kepada manusia atau korporasi melalui model direct liability, vicarious liability, dan corporate criminal liability. Pada sektor berisiko tinggi, penerapan strict liability dapat dipertimbangkan untuk menjamin perlindungan kepentingan publik. Reformulasi kebijakan hukum pidana yang berbasis prinsip kehati-hatian dan pengawasan teknologi menjadi urgensi guna mencegah kekosongan hukum serta memastikan akuntabilitas dalam era digital.
Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Fahlevi, Anugrah Ryandra; Jumanudin, Jumanudin; Safa, Muhammad Saddam
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6947

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk mempercepat pendaftaran tanah secara menyeluruh guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia. Program ini dilaksanakan secara sistematis dalam satu wilayah desa atau kelurahan untuk memastikan seluruh bidang tanah terdata dan terdaftar secara lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PTSL dalam pendaftaran hak milik atas tanah serta mengkaji pengaruhnya terhadap kepastian hukum bagi pemegang hak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang agraria, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta doktrin para ahli yang relevan dengan teori kepastian hukum dan sistem pendaftaran tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PTSL telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Program ini terbukti mampu mempercepat proses sertifikasi tanah, meningkatkan tertib administrasi pertanahan, serta mengurangi potensi sengketa akibat ketidakjelasan status hukum tanah. Penerbitan sertipikat hak milik melalui PTSL memberikan alat bukti yang kuat bagi pemegang hak serta memperkuat perlindungan hukum. Namun demikian, kepastian hukum yang diberikan bersifat relatif karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas verifikasi data fisik dan yuridis menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas PTSL secara berkelanjutan.
Penerapan Konsep Strict liability dalam Hukum Pidana Kontemporer Riala, Zum Noversa; Jumanudin; Fahlevi, Anugrah Ryandra; Rianse, Muhammad Suriyadarman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4306

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep strict liability dalam hukum pidana kontemporer serta relevansinya terhadap asas fundamental geen straf zonder schuld yang menegaskan bahwa tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan. Perkembangan kejahatan modern yang bersifat teknis, kompleks, dan berisiko tinggi menyebabkan pembuktian unsur mens rea sering kali sulit dilakukan sehingga mendorong hadirnya model pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan sebagai alternatif mekanisme perlindungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah dasar normatif, karakter delik, serta batasan penerapan strict liability dalam berbagai regulasi sektoral di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strict liability tidak bertentangan secara prinsipil dengan asas geen straf zonder schuld, sepanjang diterapkan secara selektif pada delik yang berorientasi pada keselamatan publik dan disertai mekanisme pengawasan serta ruang pembelaan seperti due diligence defense. Dengan demikian, strict liability berfungsi sebagai pengecualian yang dibenarkan secara normatif untuk mencapai penegakan hukum yang lebih efektif tanpa menghapus kedudukan asas kesalahan sebagai prinsip utama sistem pemidanaan.
Co-Authors Aldin, Aldin Dwi Puspita Sari, Dwi Puspita Jumanudin Jumanudin, Jumanudin Mokodompit, Eliyanti Agus Riala, Zum Noversa Rianse, Muhammad Suriyadarman Safa, Muhammad Saddam Saniati, La