Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Majalah Ilmiah UPI YPTK Constitutionale Sriwijaya Journal of Private Law
Rasyid, Muhamad
Unknown Affiliation
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SOFTWARE KOMPUTER MILIK WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Nugraha, Muslim; Rasyid, Muhamad; Handayani, Sri; Turatmiyah, Sri
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.2752

Abstract

Permasalahan mengenai pembajakan software komputer sampai saat ini masih merupakan sorotan bagi banyak pihak. Mudahnya mendapatkan software komputer bajakan merupakan salah satu faktor terbesar yang memicu naiknya jumlah pembajakan software di Indonesia.  Kesulitan memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software komputer terutama milik warga negara asing saat ini bukanlah merupakan hal yang baru di era globalisasi dimasa kini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing berwujud software komputer dari pembajakan di Indonesia, serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing berwujud software komputer dari pembajakan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak cipta atas software komputer milik warga negara asing di Indonesia bertujuan agar dapat memberikan penghargaan dan melindungi para pencipta atau pemegang hak cipta atas software komputer dari risiko atas pembajakan software komputer tersebut. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software komputer berasal dari faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 
Towards A Juristocratic State: A Critical Analysis Of The Constitutional Court Decision No 90/Puu-Xxi/2023 Concerning The Age Limits Of Vice Presidential Candidates Dian Pratama, Alip; Flambonita, Suci; Rumesten RS, Iza; Rasyid, Muhamad; Yunithia Putri, Taufani
Constitutionale Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/constitutionale.v5i2.3515

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Concerning the Age Limit for Vice Presidential Candidates in the 2024 Presidential Election has caused much controversy, both politically and legally. This decision has profound implications for Indonesia’ political configuration, as it grants constitutional legitimacy to Gibran Rakabuming Raka, enabling him to run as a candidate for vice president of the Republic of Indonesia in the 2024 General Election. In the context of the legal debate, several problems have emerged, including the impact of this decision on the quality of democracy in Indonesia. One key concern is whether this decision is the initial gateway for Indonesia to enter a system called 'juristocracy'. This term refers to a situation where the Constitutional Court Decision justifies the practice of 'negative legislation', where the legislative function is constitutionally only given to the President and the DPR, but the Constitutional Court, through its 'final and binding' decision power, makes this a loophole that potentially damage democracy. This research is focused on examining the decision based on the two fundamental problems outlined above, using a library research method based on normative research, with a conceptual approach as its foundation. The analysis employs the theory of the rule of law to critically assess whether the decision has significant positive or negative implications for the sustainability of democracy and the existence of the rule of law in Indonesia in the future.
TINDAKAN TRACING MELALUI APLIKASI LINE WEBTOON DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL Permana, Winona Silmy Kaffah; Handayani, Sri; Rasyid, Muhamad; Nurfitrah, Mesya Assauma
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.4134

Abstract

Sejalan dengan perkembangan zaman modern saat ini teknologi semakin berkembang dan canggih, hal tersebut membuat banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi sebagai penyalur hobi hingga mata pencaharian. Pentingnya hak cipta bagi ekonomi suatu negara, terutama dalam perdagangan, menjadikan perlindungan hak cipta menjadi hal yang sangat krusial. Baik di tingkat nasional maupun internasional, pada bulan September 1990 di Jenewa, disepakati mengenai masalah ini melalui Intellectual Property in Business Briefing yang dikenal sebagai TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Banyak remaja saat ini menggunakan teknologi untuk menciptakan komik dalam format digital. Akan tetapi, sisi lain dari perkembangan ini adalah bahwa komik digital menjadi lebih rentan untuk disalin oleh orang lain tanpa izin. Hal ini berdampak pada pencipta komik digital yang mengalami kerugian baik dari segi ekonomi maupun moral. Maraknya penjiplakan atau tindakan tracing yang dilakukan dikalangan ilustrator atau pencipta itu sendiri, yang mana seharusnya pencipta harus menciptakan karya atau ciptaan berdasarkan pemikirannya sendiri dan bukan menjiplak karya milih orang lain. Perlindungan hukum kepada illustrator terhadap tindakan tracing melalui aplikasi Line Webtoon dijamin oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta karena gambar digital sendiri termasuk kedalam objek yang dilindungi hak cipta. Serta apabila terdapat sengketa mengenai tindakan tracing tersebut dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi, namun khusus sengketa atau konflik di dalam Line Webtoon, maka akan menggunakan cara mediasi. Kata Kunci : Hak Cipta; Ilustrator; Line Webtoon; Perlindungan hukum; Tracing
Legal Counceling on Early Marriage Prevention in the Context of Reproductive Health Protection for Junior High School Students Putri, Rizha Claudilla; Handayani, Sri; Rasyid, Muhamad; Azani, Adila
Majalah Ilmiah UPI YPTK Vol. 32 (2025) No. 2
Publisher : Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35134/jmi.v32i2.185

Abstract

The high national prevalence of early marriage in Indonesia, affecting 5.90% of women aged 20-24 who were married before 18, and particularly 8.45% in South Sumatra, poses a significant risk to adolescent physical and mental well-being. Early marriage often leads to severe health consequences like high maternal and infant mortality rates, preeclampsia, and anemia due to an immature reproductive system. The current minimum marriage age is 19 years for both genders as regulated by Law Number 16/2019. This community service aimed to address the lack of knowledge among adolescents on this critical issue. The activity at Junior High School 23 Palembang utilized the Participatory Action Research (PAR) approach, focusing on legal counseling and interactive discussions for ninth-grade students. The core material covered legal provisions, social, mental, and reproductive health impacts, and the roles of parents and schools. A key finding was the significant improvement in student understanding, as evidenced by the evaluation: the average score increased from 56.25 on the pre-test to 90.82 on the post-test, an increase of 34.58 points. This result confirms the effectiveness of the legal counseling in enhancing students' legal knowledge and fostering a positive attitude to reject early marriage and act as agents of change.
Co-Authors Azani, Adila Dian Pratama, Alip Flambonita, Suci Handayani, Sri Iza Rumesten RS, Iza Mesya Assauma Nurfitrah Nugraha, Muslim Permana, Winona Silmy Kaffah Putri, Rizha Claudilla Sri Turatmiyah Yunithia Putri, Taufani