Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal hukum IUS PUBLICUM Journal of Law, Education and Business
Gea, Benediktus Josua
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Membangun Kompetensi Kewarganegaraan (Civic Competence) Siswa Berfokus Pada Pengembangan Civic Disposition : Analisis Faktor dan Implikasinya di Masyarakat Gea, Benediktus Josua; Manik, Frita Rohani; Bago, Rhyfka Arlina; Herlinda, Herlinda; Yunita, Sri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.25976

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan kompetensi kewarganegaraan (Civic competence) siswa berfokus pada pengembangan Civic disposition. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni membaca literatur dan sumber sumber tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan kompetensi kewarganegaraan siswa meliputi pendidikan formal, lingkungan keluarga, dan pengalaman sosial. Pengembangan Karakter kewarganegaraan juga ditemukan sebagai faktor penting dalam membangun kompetensi kewarganegaraan siswa. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya membangun kompetensi kewarganegaraan siswa melalui pendidikan formal dan non-formal, serta memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam membangun Civic disposition siswa.
Analisis Perbandingan Sistem Harta Warisan Perkawinan Dalam Kuhperdata dan Hukum Adat: Studi Kasus Masyarakat Multikultural Manik, Alvin Putra Hariando; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Gea, Benediktus Josua; Aqilah, Zahra Nur; Zega, Sarah Theresia; Damanik, Agnes Elsonya; Manurung, Thessa D Triputri
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6428

Abstract

This study aims to analyze the comparison of the marital property system in the Civil Code and customary law in a multicultural society. This study uses a qualitative research method with observation, interview and documentation studies. The results of the study indicate that there are significant differences between the marital property system in the Civil Code and customary law, especially in terms of the distribution of inheritance. The Civil Code regulates marital property as joint property owned by husband and wife, while customary law has various variations in regulating marital property. This study also shows that multicultural societies have different cultural and customary law diversity, thus creating challenges in implementing a fair marital property system that is in accordance with the needs of the community.
Peran Lembaga Adat Melayu dalam Demokrasi Lokal di Jalan Brigjend Katamso, Kecamatan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara Gea, Benediktus Josua; Nurhasanah, Cindy; Nasution, Dinda Amalia; Sinaga, Mery Fernandes; Aqilah, Zahra Nur; Ivanna, Julia
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kearifan lokal, serta berpartisipasi dalam demokrasi lokal. Penelitian ini menyoroti peran Lembaga Adat Melayu, khususnya MABMI (Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia) di Medan, Sumatera Utara, dalam pengambilan keputusan politik lokal dan demokrasi, seperti Pilkada. Namun peran lembaga adat di Daerah Jalan Brigjend Katamso, Medan, mulai memudar karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberadaan lembaga adat sebagai penjaga tradisi dan mediator sosial. MABMI sebagai lembaga adat independen tidak terafiliasi dengan partai politik dan memberikan kebebasan anggotanya dalam proses demokrasi, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pengambilan keputusan publik. Melalui musyawarah dan pendekatan budaya, MABMI turut berperan dalam memberikan saran kepada pemerintah dan masyarakat terkait pembangunan daerah dan budaya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi yang lebih inklusif. Meskipun menghadapi tantangan, MABMI tetap memainkan peran penting dalam menjaga kearifan lokal, mendorong kesadaran politik, dan menolak politik uang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga adat sangat penting untuk mengembalikan peran vital lembaga adat dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat demokrasi lokal.
ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI Gea, Benediktus Josua; Manalu, Agnes Elisabeth; Simorangkir, Ayub Desrika; Sinaga, Iwidya Risti; Silaban, Jessi Aprilia; Maharani, Silvia; Ulandari; Amry, Taufiq Ramadhan
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v7i1.718

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena maladministrasi dalam konsep Rechsstaat yang menghambat terwujudnya Good Governance dan pelayanan publik yang akuntabel. Meskipun standar universal telah ditetapkan, terdapat kesenjangan antara norma ideal dengan praktik birokrasi yang mencederai hak konstitusional masyarakat. Penelitian difokuskan pada analisis bentuk maladministrasi dan efektivitas pengawasan Ombudsman, dengan menyoroti anomali di Kota Medan di mana predikat administratif tinggi tidak selaras dengan realitas keluhan infrastruktur dan kesehatan di lapangan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, data dihimpun melalui studi pustaka dokumen hukum dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi merupakan pengkhianatan etika publik yang dipicu oleh resistensi birokrasi serta lemahnya penegakan sanksi atas rekomendasi pengawas. Disfungsi birokrasi ini menegaskan urgensi reformasi komprehensif, terutama transformasi kultural untuk mengubah mentalitas aparatur dari "penguasa" menjadi "pelayan". Penelitian menyimpulkan bahwa kunci kepastian hukum substantif terletak pada sinkronisasi pengawasan internal dan eksternal serta penegakan prinsip keadilan tanpa diskriminasi. Diperlukan evaluasi mendalam terhadap pola maladministrasi lokal agar cita-cita pemerintahan bersih tidak sekadar menjadi retorika, melainkan memberikan perlindungan hukum nyata bagi masyarakat.
Co-Authors Amry, Taufiq Ramadhan Aqilah, Zahra Nur Bago, Rhyfka Arlina Damanik, Agnes Elsonya Herlinda Herlinda, Herlinda Ivanna, Julia Maharani, Silvia Manalu, Agnes Elisabeth Manik, Alvin Putra Hariando Manik, Frita Rohani Manurung, Thessa D Triputri Nasution, Dinda Amalia Nurhasanah, Cindy Siahaan, Parlaungan Gabriel Silaban, Jessi Aprilia Simorangkir, Ayub Desrika Sinaga, Iwidya Risti Sinaga, Mery Fernandes Sri Yunita Ulandari Zega, Sarah Theresia