Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Sosial Journal of Law and Legal Reform Jurnal Wacana Sosial Nusantara Open Access DRIVERset
Reumy, Ludia Jemima I.R.
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak MilikUntuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura Palenewen, James Yoseph; Reumy, Ludia Jemima I.R.; Hamonangan, Sobardo; Samosir, Hotlan; Bauw, Lily; M. Polontoh, Herry; Reba, Yusak; Pelupessy, Eddy; Rongalaha, Johan; Solossa, Marthinus; Reumi, Frans; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Samosir, Rendra Christian
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 6 (2025): April
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/7kn95061

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai prosedur pembuatan sertifikat hak milik atas tanah sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar mitra dapat mengetahui status kepemilikan tanah mereka dan cara pengurusan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk menjamin kepastian hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 22 februari 2025 yang dilaksanakan di Kelurahan Hedam. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang status kepemilikan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, prosedur pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan juga memberikan pendampingan hukum pra ajudikasi dalam proses pengurusan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura.
Legal Certainty on the Implementation of Post Mining Land Reclamation of Unlicensed Coal Mining as an Effort to Preserve the Environment in Indonesia Sonda, Suarni; Alqadri, Dinar; Reumy, Ludia Jemima I.R.; Bym, Ernita Rahmadhani; Fahd, Abo
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 2 (2025): April, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i2.19112

Abstract

Indonesia, as a country with potential natural resources such as coal, faces major challenges in tackling the negative impacts of unlicensed coal mining, including weak post-mining land reclamation. This research aims to examine government policies to overcome the problem of reclamation of unlicensed coal mines in Indonesia. The research method used qualitative research with a focus on analyzing regulations and cases of unlicensed coal mining. The results show that various government policies related to mine reclamation are regulated in laws and regulations. Still, the reclamation of unlicensed mines or illegal mines is not clearly regulated. However, it can be prosecuted as corruption crimes because it is considered detrimental to the state or becomes the responsibility of the government if the perpetrator is unknown; this adds to the problem of carrying out reclamation considering the large number of coal mining pits so that the government is difficult to carry out reclamation. Not only that, law enforcement against the implementation of unlicensed mining is still not optimal; existing regulations emphasize criminal sanctions and fines more than reclamation responsibilities. These findings indicate the need for government policies in the coal mining sector that emphasize legal certainty regarding the responsibility of coal mining actors who do not have permits or the government’s responsibility in carrying out reclamation needs to be strengthened by adding policies for reclamation of unlicensed mining land and more effective supervision and application of sanctions that emphasize reclamation responsibilities in order to achieve the goal of environmental sustainability.
Implementasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kota  Jayapura Dalam Pembangunan Infrastruktur Tantangan dan Solusi Reumy, Ludia Jemima I.R.; Kambuaya, Ruth
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 1 No. 4 (2025): Jurnal Wacana Sosial Nusantara - Desember 2025
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18333818

Abstract

Penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana hukum nasional dan hukum adat mengatur kepemilikan Hak ulayat, serta mencari model harmonisasi yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menghormati nilai-nilai adat di wilayah masyarakat adat Kota Jayapura. Penelitian ini penting dilakukan karena banyak Hak Ulayat  yang secarah tidalk langsung menjadi bagian dari Pembangunan Infraksturtur di Kota Jayapura belum sepenuhnya diakui berjalan dengan baik sesuai dengan  hukum negara, meskipun sah menurut hukum adat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Kota Jayapura menjadi hal yang penting . Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang meneliti dan mengkaji undang-undang,bahan kepustakaan peraturan-peraturan tertulis lainya serta bahan-bahan hukum sekunder sebagai alat untuk mengidentifikasihkan kenyataan sosial dalam masyarakat.Adapun judul yang di ambil dikarenakan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan infrastruktur di Kota Jayapura ini merupakan salah satu faktor yang menentukan  peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional secara signifikan, baik itu pada sektor besar maupun kecil, selain itu pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu sarana yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kota Jayapura ketahui bahwa pembangunan infrastruktur menggunakan  Hak Ulayat sebagai salah satu kepentingan umum di mana pemilik Hak Ulayat bersepakat dengan bersama-sama masyarakat Hukum adat dalam penyerahan tanah adat yang di gunakan untuk pembangunan infrastruktur tampa meninggalakan hukum adat dan hukum positif.
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Serta Peran Pendampingan Hukum dalam Penataan Aset Desa di Kampung Skouw Mabo (Studi Wilayah Perbatasan Negara RI–PNG) Reumy, Ludia Jemima I.R.
Dedikasi Mandiri Nusantara Vol. 1 No. 1 (2025): Dedikasi Mandiri Nusantara - Desember 2025
Publisher : Dedikasi Mandiri Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18334433

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam pengelolaan dan penataan aset desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Penataan aset desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatan aset desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan Undang-Undang Desa dalam penataan aset desa masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya di wilayah perbatasan negara. Kondisi tersebut juga terjadi di Kampung Skouw Mabo yang merupakan wilayah perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Papua Nugini (RI–PNG). Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo serta mengkaji peran pendampingan hukum dalam mendukung tertib pengelolaan aset desa di wilayah perbatasan negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur kampung, pendamping desa, serta pihak terkait lainnya, dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa dan pengelolaan aset desa. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Desa dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur kampung, rendahnya pemahaman hukum mengenai aset desa, serta kompleksitas permasalahan yang timbul akibat kondisi wilayah perbatasan negara. Pendampingan hukum memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman, asistensi, dan penguatan kapasitas aparatur kampung agar penataan aset desa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pendampingan hukum serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah guna mewujudkan penataan aset desa yang tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum di wilayah perbatasan negara.
Co-Authors Daniel Tanati Dinar Alqadri Eddy - Pelupessy Fahd, Abo Frans Reumi, Frans Hotlan Samosir James Yoseph Palenewen Lily Bauw M. Polontoh, Herry pondayar, yustus Rongalaha, Johan Ruth Kambuaya Samosir, Rendra Christian Sobardo Hamonangan Solossa, Marthinus Suarni. S Yusak Elisa Reba