Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.052
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Legal Dialetics
adminjfh, adminjfh
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search
Journal : Journal Legal Dialetics

 1   2   3 
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO.18 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN JABATAN STRUKTURAL DAN TATA KERJA KESBANGPOL (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) adminjfh, adminjfh; sitta
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.331 KB)

Abstract

Kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten Kendal merupakan badan yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 peraturan daerah kabupaten Kendal nomor 18 tahun 2011 tentang organisasi dan tatakerja badan perencanaan pembangunan daerah, inspektorat, dan lembaga teknis daerah kabupatenkendal, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan penjabaran tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan structural dan tata kerja pada kantor kesatuan bangsadan politikka bupaten kendal. Setiap daerah pasti mempunyai masalah kesadaran kesatuan bangsa dan politik di kabupaten Kendal dalam hal ini bupati kabupaten Kendal tidak akan bias untuk menanganinya sendiri, makafungsi dari kantor kesatuan bangsadan politik kabupaten Kendal tidak hanya membantu bupati Kendal dalam hal kesatuan bangsadan politik melainkan juga ikut merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik serta untuk pembinaan di bidang ideologi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Sumber data meliputi; data primer, yang diperoleh melalui wawancara online pada nara sumber yang sudah ditunjuk, serta data sekunder, yang berupa peraturan bupati kendal, buku, internet, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor kesbangpol kabupaten Kendal memiliki struktur, tata cara dan tugas yang berkaitan dengan masalah teknis daerah di wilayah kabupaten kendal yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan bupati Kendal nomor 18 tahun 2011. Kendala yang dihadapi adalah sosialisasi peraturan bupati Kendal nomor 18 tahun 2011 yang kurang dipahami warga kabupaten kendal. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut yaitu mengubah strategi untuk memperluas cakupan wilayah serta mengoptimalkan setiap kegiatan guna dapat tercapainya tujuan dari diadakannya kegiatan yang dilakukan kesbangpol kabupaten kendal.
KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ROHINGNYA DI MYANMAR adminjfh, adminjfh
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.632 KB)

Abstract

The International Criminal Court (ICC) is a permanent tribune and authorized to prosecute individual perpetrators for international crimes that include genocide crimes, war crimes, aggression crimes and even crimes against humanity including ethnic crimes in Rohingnya. Where on the one hand also the Security Council (UNSC) also has the authority in taking action against crimes and reporting crimes in Rohingnya which include countries that are parties or countries that are not parties to the Rome Statute. Where the forms of crimes experienced by Rohingnya people in Myanmar are crimes that are handled by the Rome Statute in which the ICC does not have the authority to handle the case because Myanmar is not an ICC party country, but because Bangladesh is a country that is affected by the Rohingans porting, then Bangladesh has the right to report the case of Rohingnya in Myanmar to the UN Security Council. Where the UN Security Council is obliged to make and issue a letter of recommendation addressed to the ICC to conduct an investigation, prosecution of the case. This research was compiled using the method of library (library research) which was conducted by examining various secondary data sources in the form of books, journals, and other legal writings relating to the research topic. Also used normative methods that are descriptive in nature, the approach used is the legal approach, conceptual approach and legal principles approach. who reviewed and explained the issue of the International Criminal Court (ICC) Authority on the Resolution of Rohing Disputes in Myanmar.
CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA adminjfh, adminjfh
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.405 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kewenangan constitutional complaint pada Mahkamah Konstitusi sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan constitutional complaint atas Mahkamah Konstitusi sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal tersebut dikarenakan sepanjang sejarah penyelenggaraan negara Indonesia, terdapat beberapa kasus kesewenang-wenangan negara yang mencederai hak konstitusional warga negara, namun belum menemukan jawabannya Judicial review yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk melindungi hak konstitusionalnya hanya terbatas pada pengujian atas konstitusionalitas undang-undang. Jalur ini tidak dapat digunakan untuk menguji segala keputusan atau tindakan aparatur negara yang berpotensi mencederai hak asasi manusia, yang mungkin saja berlandaskan pada produk hukum yang lebih rendah dari pada undang-undang. Oleh karena itu instrumen constitutional complaint menjadi sangat penting adanya.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU SERENTAK 2024 BERBASIS NILAI KEADILAN adminjfh, adminjfh; Suparno; Kusroh Lailiyah
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah Negara Demokrasi, adil dan berlandaskan dengan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam penyelenggaraan sistem tata pemerintahan yang baik ( Good Gorvernance) diperlukan peran Pemerintah di segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial kemasyarakatan, penegakan hukum. Salah satu aspek yang berpengaruh diantaranya penegakan hukum dalam sengketa pemilu. Pemerintah dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang terjadi. Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sengketa dalam proses pemilu ( khususnya yang terjadi antar peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu dan sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Hal ini diatur didalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu serentak 2024 di Indonesia berbasis nilai keadilan.
AKUISISI PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS adminjfh, adminjfh; Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korelasi antara hukum dan pasar modal adalah pada cara suatu stuktur bangunan hukum dapat menjadi dasar atau pedoman untuk kegiatan perdagangan yang efektif, efisien, transparan dan wajar. Keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip yang penting dalam terciptanya sistem pranata hukum pasar modal. Prinsip pasar modal juga memegang peran besar dan penting karena pada pengaturannya yang terkait erat dengan transparansi dan keterbukaan informasi. Fungsi utama hukum dalam pasar modal adalah sebagai penentu yang berkewajiban menjamin tidak adanya kerugian publik atas adanya informasi material yang disembunyikan oleh pihak yang terlibat langsung. Tata kelola perusahaan yang baik diperlukan untuk mengelola investasi secara baik, tata kelola yang baik tersebut dalam pemerintaha dikenal dengan konsep GG, GIG dan GCG. Kata kunci dalam pelaksanaannya adalah itikad baik yang bertujuan menuju pembaruan sikap, perubahan pola birokrasi, dan tata kelola yang baik untuk pelayanan kepentingan umum. Perseroan yang melakukan akusisi seringkali adala perseroan yang memiliki modal besar dan kuat secara finansial, manajemen yang teratur, memiliki operasi bisnis yang luas, hingga masuk dalam kelompok konglomerasi. Kelebihan dana oleh Perseroan yang kuat secara finansial akan membuat perusahaan tersebut mencari dana untuk menyalurkan atau mengembangkan perseroan. Di sisi sebaliknya, perseroan yang mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya akan mencari pendaan untuk dapat bergabung atau berkembang secara finansial
WHISTLEBLOWING SYSTEM SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TANTANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM WHISTLEBLOWER adminjfh, adminjfh; Suparno
Journal Legal Dialectics Vol 3 No 1 (2024): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan m eng etahui tantangan yang d ihadapi oleh seorangserta perlind ung an hukum terhadap terseb ut. Penelitian inim engg unakan pendekatan kualitatif. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaanm elalui m etod e analisis deskriptif berdasarkan stud i literatur yang didapat kem ud iandijadikan seb agai bahan analisa. Teknik pengum pulan d ata d alam penelitian inim enggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data m engg unakan analisis kualitatif.Hasil d ari p enelitian ini m enunjukkan bahwa pertam a, m em iliki d am pak yangberag am . Dam pak terseb ut d apat berup a d am pak positif d an d amp ak negatif. Dam p akpositif yang d ap at terjadi sep erti peng hargaan, peng hindaran potensi kewajiban legal,kenaikan pangkat. Sedangkan dam pak negatif yang dapat terjad i seperti kehilanganpekerjaan (kem udian diikuti dengan sulitnya m end apat pekerjaan), ancam an dan intim idasi.Perlind ung an hukum terhadap p ada dasarnya sudah d iatur dalam beberap aperaturan p erundang-undangan d iantaranya pada pasal 281 ayat (4 ) UUD 19 45, p asal 10UU No. 3 1 tahun 2 014 tentang perlindung an saksi d an korban, Surat Ed aran M ahkam ahAgung (SEM A) Nom or 04 tahun 201 1 tentang p erlakuan bagi p elap or tindak pidana( ) d an saksi pelaku yang bekerja sam a ( ) dan pasal 15Undang-Undang N om or 3 0 tahun 2 002 tentang kom isi pemb erantasan tindak pidanakorupsi. N am un im plem entasinya m asih sangat rendah. Hal tersebut dap at d ilihat daribeberap a kasus yang akhir-akhir ini terjadi d i Indonesia dimana seorang yangseharusnya m end apatkan perlindungan justru d ijadikan tersangka.
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA POLITIK HUKUM DI INDONESIA adminjfh, adminjfh; Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 3 No 1 (2024): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Politik hukum merupakan politik dari hukum, yaitu suatu kajian hukum yang mencoba untuk mmberikan gambaran yang lebih luas eksistensi sistem hukum. Melalui pendekatan hukum diharapkan secara langsung agar dapat dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai paradigma hukum karena sebagai sumber hukum dan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka menerapkan hukum sebagai hasil norma-norma yang telah disepakati, berdasarkan prinsip rule of law, yang dapat dipastikan dan diterapkan oleh pihak siapa saja yang tidak memandang dan tidak peduli kelas sosialnya.Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum dijadikan arahan untuk membuatdan melaksanakan hukum yang telah diatur mencapai tujuan bangsa dan Negara. Politik hukum menjadi tujuan negarayang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihian isi dan cara tertentu.Faktor yang menjadi dasar mahasiswa fakultas hukum yaitu diantaranya paradigma dan politik hukum sesuatu yang bersifat dasar perdebatan dan lain-lain sebagainya, kedua substansi pasal yang lahir dari paradigm dan juga bias lahir dari konsistensi yang membuat aturan atau konsep hukum yang di sesuaikan baik vertikal maupun horizontal dan ketiga adalah bersifat lebih teknis dalam artian teknis arah menyusun kalimatisasi dan lain-lain.Dengan demikian, pemahaman pancasila sebagai paradigma politik hukum di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk berpikir, berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, yang telah meyakini keberadaan nilai-nilai Pancasila dan menjadikan sebagai acuan kehidupan sehari-hari. Untuk menghadapi segala permasalahan hukum dalam kehidupan pan bermasyarakat, berbangsa danbernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri
PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL adminjfh, adminjfh
Journal Legal Dialectics Vol 3 No 1 (2024): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan genosida merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, di mana kejahatantersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kejahatan genosidamencakup tindakan yang luas, tidak hanya pembunuhan tetapi juga mencegah adanyaketurunan dan juga sarana yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan. Dalam Konvensi Genosida 1948, genosida diartikan sebagai suatu tindakan denganm etnis atau agama. Pasal 1 Konvensi Genosida 1948 menyatakan, genosidadilarang untuk dilakukan baik dalam waktu perang maupun dalam masa damaikarena merupakan tindakan kriminal dalam hukum internasional.Penelitian inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan jenis pendekatanperundang-undangan, dan pendekatan frasa. Sumber bahan hukum yang digunakandiantaranya bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkaitPerlindungan Hukum Terkait Kejahatan Genosida dalam Konteks HukumInternasional. Teknik analisis bahan hukum interpretasi digunakan dalam penelitianini khususnya dalam melakukan penafsiran gramatikal (arti kata/ bahasa), penafsirankontektual (konteks/ pemaknaan kalimat), asas-asas hukum, teori-teori hukum, sertapenafsiran peraturan
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DALAM MEMINIMALISIR PROSTUTISI DI WILAYAH KOTA TANGERANG adminjfh, adminjfh; Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 3 No 1 (2024): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelngatulran melngelnai prostitulsi ini julga telrmulat dalam pelratulran yang di bulat olelh Pelrda Nomor 8 Tahuln 2005 Telntang Pellarangan Prostitulsi yang belrlakul di wilayah Kota Tangelrang. Keltelntulan yang telrkait delngan prostitulsi antara lain diselbultkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Pelrda Nomor 8 Tahuln 2005 Telntang Pellarangan Prostitulsi melnyatakan, bahwa “siapapuln di daelrah dilarang baik selcara selndiri ataulpuln belrsama-sama ulntulk mellakulkan pelrbulatan pellaculran”. Pellaksanaan Pelrda Nomor 8 Tahuln 2005 Telntang Pellarangan Pellaculran di Wilayah Kota Tangelrang selpelrti kulrangnya julmlah pelrsonil Satpol PP dan tidak jelranya pellakul prostitulsi di karelnakan haruls melmelnulhi kelbultulhan hidulp kellularganya,selhingga dalam hal ini belrdampak tidak elfelktifnya pelnelrapan Pelrda Nomor 8 Tahuln 2005 Telntang Pellarangan Pellaculran di Wilayah Kota Tangelrang.
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF adminjfh, adminjfh; Endah Eka Safitri.2
Journal Legal Dialectics Vol 3 No 1 (2024): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar secara tersiratditegaskan dalam Pasal 25A UUD 1945, Apabila dikaitkan dengan jaminanperlindungan konstitusional terhadap pengelolaan sumber daya alam hayati diZEE Indonesia Sumber daya alam perikanan di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif(ZEE). Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan SDA Hayati di ZEEIndonesia, maka sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut negara laindapat ikut serta memenfaatkan sumber daya alam hayati, sepanjang Indonesiabelum sepenuhnya memanfaatkan sumber daya alam hayati tersebut. Olehkarena itu penulis merumuskan masalah, yaitu : Bagaimana aspek hukum(yurisdiksi) negara pantai memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusifnya. Metodepenelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum (legal research) inidilakukan dengan metode sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum(jurisprudence) yang berbeda dengan ilmu sosial (social science). Adapunmetode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah denganmenggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) danpendekatan konseptual (conceptual
Co-Authors Dr. Sitta Saraya, S.H., M.H. Endah Eka Safitri.2 Fikri Ariyad Kusroh Lailiyah Mila, Saiful Amar Mila, Sitta Saraya Mila, Yusrina Handayani S.H. sitta SITTA SARAYA Suparno