Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
AGAM SULAKSONO
Universitas Maarif Hasyim Latif
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERANAN KETERANGAN SAKSI YANG MEMBERATKAN (A CHARGE) DALAM DELIK SUSILA SEBAGAI SALAH SATU BUKTI DALAM PERKARA PIDANA MUHAMMAD NOFAN NOFRIZAL; AGAM SULAKSONO; AGUNG SUPANGKAT
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v2i1.882

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penyelesaian suatu tindak pidana Penyelesaian suatu tindak pidana sebagai perkara pidana merupakan rangkaian proses, akan tetapi selesai tidaknya suatu kasus pidana, sangat bergantung pada hasil Pemeriksaan Hakim di persidangan Pengadilan Negeri, Dalam acara pidana, sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Tujuan dari penelitian ini adalah agar supaya bisa mengerti dan memahami kenapa menghadirkan saksi yang yang bersifat memberatkan di dalam persidangan atau agar supaya bisa mengerti seberapa kuat kekuatan dari pembuktian keterangan seorang saksi di dalam persidangan dalam perkara Tindak Pidana Perbuatan Susila Nomor 353/PidB/2011/PN.Bangil serta Putusan Mahkamah Agung No. 355K/PidSus/2012. Sebagaimana bunyi pasal 184 KUHP diatas, ada lima (5) terkait penggunaan bukti-bukti dalam persidangan yang digunakan untuk menyelesaikan tindak Pidana. Dalam hal keterangan dari saksi ialah bagian dari alat bukti dan memiliki kekuatan untuk membuktikan bersifat kuat, terlebih utamanya dialami usaha untuk membuktikan perbuatan materiil pelaku tindak pidana. Kapasitas dari pembuktian oleh keterangan saksi yang memberatkan atau A Charge dalam ranah Tindak Pidana Perbuatan Susila adalah sebuah bukti sah serta dalam pemeriksaan yang dilakukan hakim bersifat bebas dalam membuat pertimbangkan lebih dalam substansi daripada penjelasan dari pihak saksi yang memberatkan dengan memberikannya di persidangan agar landasan dari suatu pertimbangan yuridis yang dibuat hakim tentang melabuhkan suatu penyelesaian perkara pidana melalui hukuman penjara selama 3 tahun kepada pelakunya.
PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH LAYANAN OJEK ONLINE MUCH. AGUS SETIAWAN; AGAM SULAKSONO; BAMBANG PANJI GUNAWAN
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v2i2.884

Abstract

Makna transportasi adalah suatu alat yang digunakan untuk membawa manusia/barang, dimaan bentuk dari alat tersebut selalu berkembang sesuai perkembangan IPTEK. Alat pengangkut tersebut juga penting bagi masyarakat yang dinilai cukup efisiensi melakukan sebuah kegiatan sehari-hari dan terutamanya terhadap transportasi umum, dengan harga yang cukup murah masyarakat Indonesia memanfaatkan alternatif dalam menjalankan sebuah aktivitas bagi yang tidak memiliki sebuah kendaraan pribadi. Adanya kemajuan teknologi terciptalah transportasi umum dengan berbasis online salah satunya ojek online (GO-JEK) yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Penulis telah merumuskan sebuah masalah yaitu, pertama; bagaimana perlindungan terhadap pengguna jasa yang di rugikan oleh layanan transportasi online?, kedua; adalah bagaimana hukum perlindungan terhadap konsumen yang di rugikan oleh transportasi online? Metode yang dipergunakan dalam melakukan penelaah yuridis terkait bahan sekunder diantaranya menggunakan hukum untuk dasar system aturan, termasuk dalam moral, agama, etika, dan norma hukum. Menentukan referensi dengan menggunakan kepustakaan serta menanyai secara langsung terhadap orang yang terlibat serta bersangkutan di dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian berupa badan usaha dalam bidang transportasi online, harus bertanggung jawab dengan kelalaian yang telah dilakukan sehingga menyebabkann konsumen menjadi rugi, dan konsumen berhak melakukan permohonan gugatan terhadap suatu kerugian yang dialami  badan usaha transportasi online dengan 3 aturan yang melandasi diantaranya hukum administratif, pidana, dan  perdata.
PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN MELALUI MEDIASI BENI SAPUTRA; AGAM SULAKSONO; SUYATNO SUYATNO
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v5i1.1919

Abstract

Dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan dan konflik tanah pekarangan terkurung yang tidak memiliki akses jalan yang terjadi dalam masyarakat. Semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam penelitian Ilmu Hukum ini. Tanah sangat penting dalam kehidupan manusia, pemegang hak milik atas tanah salah satu kewajibaannya ialah memberi akses jalan sebidang tanah pekarangan yang tertutup atau terkurung. Tanah memiliki fungsi sosial hak atas tanah yang tertuang dalam pasal 6 UUPA. Tetapi dalam masyarakat sering terjadi konflik permasalahan yang berhubungan dengan sebidang tanah pekarangan yang terkurung tidak memiliki akses jalan, terjadi didesa jeruk legi kecamatan balong bendo kabupaten sidoarjo. Penelitian ini mengunakan studi kasus empiris yaitu dengan cara pengumpulkan data dari peninjauan lapangan, selanjutnta wawancara langsung dari pihak yang terkait yang memiliki sebidang tanah terkurung yang tidak memiliki akses jalan. Dalam penyelesaian permasalahan hal tersebut dapat melalui Mediasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase ialah sebuah proses kesepakatan dari kedua pihak yang berselisih, dalam kesepakatan dari para pihak yang bersangkutan tersebut, sehingga sertifikat hak milik kedua belah pihak yang terkait untuk direvisi perubahan data dan perubahan peta gambar sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional setempat. BPN memiliki wewenang dalam meyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan yang telah tercantum dalam pasal 24 ayat (3) Permen ATR/BPN  Nomor 11 Tahun 2016 meyatakan bahwa keputusan Perubahan Data pada sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya.
PENERAPAN PERATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK KEPADA ANAK Aris N. Takalapeta; Agam Sulaksono; Agung Supangkat; Djasim Siswoyo
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v3i2.14274

Abstract

Semakin berkembangnya suatu peradaban objek dari tindakan kejahatanpun mulai berkembang tanpa memandang batasan usia, status sosial dan lain-nya. Jenis dari kejahatanpun mulai berfariasi sampai pada kesehatan seksual yang mana melanggar norma kesusilaan dan hal ini tentunya melanggar Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode analisis kepustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sumber-sumber relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Di Indonesia sendiri salah salah satu kejahatan yang juga marak terjadi adalah penyerangan terhadap seksualitas. kekerasan seksual pada anak terus menglami pelonjakan dan telah menjadi virus globalitas di berbagai belahan benua. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membela hak asasi manusia sebagai negara hukum yang demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang didalamnya memuat penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan, dan anak wajib diberikan perlindungan hukum sebagai korban.
TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI KENDARAAN KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Moh. Fadilah Sabul M.; Agam Sulaksono; Nur Qoilun
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v3i2.14277

Abstract

Dalam praktiknya, jaminan fidusia antara debitor dan kreditor digunakan untuk melaksanakan jaminan fidusia. Meskipun beberapa hal dianggap kurang memiliki kepastian hukum, agunan jenis ini banyak digunakan dalam transaksi pinjaman karena prosedur penagihannya terbilang sederhana, cepat, dan mudah. Apa yang harus dilakukan kreditor penerima fidusia mengenai jaminan ini. Jika penerima fidusia untuk debitor lalai memenuhi tanggung jawabnya atau wanprestasi karena lalai. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan memberikan hak eksekutorial kepada akta tersebut sesuai kekuatan akta tersebut hampirsama dengan putusan pengadilan. Sehingga debitur tidak mempunyai upaya hukum dalam hal ia wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksekusi dalam kredit macet dan Untuk mengetahui bagaimanakah status hukum sertifikat jaminan fidusia yang baru didaftarkan ketika ada masalah. Dalam Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan perkreditan dilakukan dengan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penulisan ini menggunakan pendekatan perundangan secara normatif dan bersifat perspektif. Data sekunder digunakan dalam penulisan ini dihimpun dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang mengumpulkan data dengan mempelajari data sekunder. Metode analisis data penulisan ini secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Peraturan perundangan yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dan perundangan perdata. 
HUBUNGAN HUKUM JUAL BELI HEWAN INVESTASI AYAM HIAS PEMENANG LOMBA Ishom Zerich; Agam Sulaksono; Hariadi Sasongko
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 4 No. 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v4i1.14281

Abstract

Investasi dalam konteks hukum memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan perlindungan hewan pemenang lomba. Lomba hewan sering kali melibatkan perlombaan yang melibatkan hewan berharga, seperti pacuan kuda, balap anjing, adu ayam dan kontes hewan lainnya. Dalam beberapa kasus, hewan-hewan ini memiliki nilai investasi yang signifikan, baik sebagai pemenang saat ini maupun sebagai calon induk masa depan. Investor harus memiliki tanggung jawab hukum terkait asuransi kesehatan dan perlindungan hewan. Keberlanjutan investasi dan jaminan kesejahteraan hewan dapat diperkuat dengan penegakan hukum yang efektif dan sanksi yang tegas terhadap praktik yang merugikan hewan. Kontrak yang jelas, regulasi perlindungan hewan, pemantauan kesehatan dan kesejahteraan yang ketat, serta tanggung jawab hukum terhadap cedera dan kecelakaan adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Dengan memastikan adanya kerangka hukum yang baik, investasi pada hewan pemenang lomba dapat berjalan dengan adil, aman, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA Moh. Badar; Agam Sulaksono; Hariadi Sasongko
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 4 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v4i2.14285

Abstract

Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian terhadap penjual keliling merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelolaan dalam  menjaga ketertiban  keaman di wilayah perkotaan. Dalam kontek ini, satuan polisi pamong peraja berperan penting dalam melaksanakan penindakan hukum terhadap pedagang liar yang melanggar tata tertib beroperasi secara illegal atau melanggar peraturan yang sudah di tetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk  menganalisis implementasi penindakan hukum oleh Satpol PP dalam penataan penjual keliling di sidoarjo. Metode penelitian ini bersifat yuridisi normatif. Karena penelitian ini yang menekankan pada study perpustakaan Peneliti ini tidak hanya mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, tetapi juga mengkaji hukum dari aspek terapan. Penegakan hukum terhadap penertiban pedagang kaki lima di sidoarjo masih menghadapi beberapa kendala. Faktor faktor seperti keterbatasan sumberdaya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi, dan perlawanan dari pedagang kaki lima yang tidak patuh menjadi penghambat dalam pelaksanaan hukum yang efektif. Dalam rangka meningkatkan evektivitas penegakan hukum terhadap penertiban pedagang kaki lima, perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran masarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, peningkatan jumlah personal satpol pp, dan perbaikan alternatif atau solusi yang lebih baik bagi pedagang kaki lima yang terkena dampak penertiban.
PELAKSANAAN TANAH YANG DIDAFTARKAN ADAT DALAM SERTIFIKASI MASAL MELALUI PROYEK OPERASIONAL NASIONAL AGRARIA (PRONA) Mochamad Ramadhan Kintawan; Agam Sulaksono; Suyatno Suyatno
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 4 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v4i2.14286

Abstract

Program Agraria Nasional adalah kebijakan nasional di bidang pertanahan yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan land reform serta penyelesaian sengketa secara efisien dan ekonomis. Kekhawatiran utama yang diangkat adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas pertanahan melalui Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona) yang sesuai dengan tertib administrasi perpertanahanan; 2) Apa Akibat Hukum terhadap Pertanahan Hak Milik Adat yang diproses melalui  Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona). Tipe penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan sekunder dan primer. Penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Hasil penelitian ini ialah bahwa pengukuran, pemeataan, pembukuan pertanahan, pendaftaran hak atas pertanahan, dan pengalihan hak tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pendaftaran pertanahan. Sertifikat hak milik yang sah berfungsi sebagai bukti kuat. Untuk memberikan hukum yang pasti bagi masyarakat pemilik pertanahan yang bersangkutan, maka diharapkan penyelenggaraan pendaftaran pertanahan melalui program apapun melalui Prona harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tertib administrasi pertanahan.
Co-Authors AGUNG SUPANGKAT Aris N. Takalapeta Bambang Panji Gunawan BENI SAPUTRA Djasim Siswoyo Hariadi Sasongko Ishom Zerich Mochamad Ramadhan Kintawan Moh. Badar Moh. Fadilah Sabul M. MUCH. AGUS SETIAWAN MUHAMMAD NOFAN NOFRIZAL Nur Qoilun Suyatno Suyatno