Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi
Sri Ayu Septinawati
Universitas Panca Bhakti
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Urgensi Pendidikan Pengawasan Pemilu Demi Mewujudkan Pemilu Jujur, Adil Serta Berintergritas di Kota Pontianak: The Urgency of Election Supervision Education to Realize Honest, Fair and Integrated Elections in Pontianak City Adhytia Nugraha; Setyo Utomo; Aleksander Sebayang; Sri Ayu Septinawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i1.4479

Abstract

Pemilu menjadi keniscayaan di negara dengan Sistem Demokrasi. Penyelenggaraan Pemilihan umum sendiri didasarkan pada pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, sangat jelas bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab mutlak untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu yang demokratis. Pemilu demokratis juga membutuhkan peran aktif dari kalangan Masyarakat. Pemilu yang berkualitas, transparan, dan adil merupakan landasan utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat sangatlah berperan penting dalam memastikan proses pemilu yang berintegritas dan mengedepankan asas luber jurdil dan berintegritas. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan pengawasan pemilu dan implikasinya dalam mewujudkan asas luber jurdil serta integritas pemilu. Abstract: Elections are a necessity in countries with a democratic system. The implementation of general elections itself is based on article 22E of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 concerning the holding of general elections, it is very clear that the Central Election Supervisory Board (Bawaslu) and the Regional Election Supervisory Agency are not the only parties who are absolutely responsible for carrying out the function of democratic election supervision. Democratic elections also require an active role from among the community. Quality, transparent, and fair elections are the main foundation for the survival of a healthy democracy. To achieve this, election supervision education for the public plays an important role in ensuring an election process with integrity and prioritizing the principles of luber jurdil and integrity. This article discusses the importance of election supervision education and its implications in realizing the principle of luber jurdil and election integrity.
Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak : Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022: Criminal Penalties for Child Sexual Crimes: Analysis of Law Number 12 of 2022 Setyo Utomo; Sri Ayu Septinawati; Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie; Weni Sentia Marsalena
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6458

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak panjang pada korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai kelompok rentan. Artikel ini menganalisis penerapan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan UU TPKS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan sanksi berat bagi pelaku, termasuk pidana tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Kesimpulan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk menciptakan efek jera sekaligus melindungi hak anak sebagai generasi penerus bangsa.
Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Sungai Raya Terhadap Ketentuan Pemberian Nama Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 Sri Ayu Septinawati; Purwanto Purwanto; Rini Setiawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3279

Abstract

Pemberian nama pada anak bagian penting dari pemenuhan hak identitas anak yang memiliki konsekuensi hukum dalam sistem administrasi kependudukan. Permendagri Nomor 73 tahun 2022 yang mengatur pencatatan nama pada dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran. Masalah utama dalam penelitian ini adalah pada tingkat masyarakat desa, msih dijumpai rendahnya pemahaman terhadap ketentuan pemberian nama tersebut yang kemudian berdampak pada terhambatnya proses pencatatan kelahiran serta potensi permasalahan hukum administratif di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi pengurusan akta kelahiran. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Desa Sungai Raya terhadap ketentuan pemberian nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 serta mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi pemahaman tersebut dalam praktik administrasi kependudukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesionar dan wawancara kepada masyarakat Desa Sungai Raya, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen administrasi kependudukan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif.
Penguatan Posbankumdes Berbasis SDGs Desa melalui Penyuluhan Hukum: Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat di Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Yenny Aman Serah; Sri Ayu Septinawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait; Amelinda Tia Mareta; Rival Sebastian Pranata; Angger Emdhika Pratama; Muhammad Zulfian Ardiansyah; Urfi Ibnu Prasetyo; Carmenita Septiany
Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi Vol. 9 No. 2 (2026): Juli: Jurnal Abdimas KESOSI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesetiakawanan Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57213/abdimas.v9i2.585

Abstract

Access to legal information and improved community legal knowledge are essential for creating safe, peaceful, and just villages. Village Legal Aid Posts (POSBANKUMDES) have a strategic role in bringing legal information and services closer to rural communities while supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 16 on peace, justice, and strong institutions. This community service program aimed to improve community knowledge regarding Village SDGs and the role of POSBANKUMDES, drug abuse prevention, and crime prevention, particularly theft. The program was conducted in Amboyo Utara Village, Ngabang District, Landak Regency, using a participatory legal education approach consisting of material presentation, interactive discussion, and evaluation through pre-tests and post-tests. Sixteen participants representing strategic village stakeholders participated in the activity, including nine hamlet heads, Family Welfare Empowerment representatives, Village Consultative Body members, village officials, and community leaders. The evaluation results showed that the participants' average knowledge score increased from 85.98% in the pre-test to 94.21% in the post-test, representing an increase of 8.24 percentage points. The highest increase occurred in drug abuse prevention material at 13.28 percentage points, followed by Village SDGs and POSBANKUMDES at 10.00 percentage points, and crime/theft prevention at 1.43 percentage points. The activity indicates that legal education through strengthening the educational function of POSBANKUMDES can contribute to improving community legal knowledge. Program sustainability is supported through the development of presentation materials and educational pamphlets that can be reused in future village-level legal education activities.
Co-Authors Adhytia Nugraha Aleksander Sebayang Amelinda Tia Mareta Angger Emdhika Pratama Carmenita Septiany Muhammad Zulfian Ardiansyah Purwanto Resmaya Agnesia Mutiara Sirait Rini Setiawati Rival Sebastian Pranata Setyo Utomo Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie Urfi Ibnu Prasetyo Weni Sentia Marsalena Yenny Aman Serah