Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Strengthening Model Based on Responsibility to the Election Supervisory Body's Authority in Handling Money Politics to Realize Elections with Integrity Isharyanto, Isharyanto; Madalina, Maria
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 4 (2018): L. Research Rev. Q. (November 2018) "Law and Democracy in General Election: Betwe
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27108

Abstract

This research formulates a reinforcement model based on responsibility towards the authority of the Election Supervisory Board (Bawaslu) in handling money politics. The formulation of this model is important for realizing elections with integrity. Based on the strengthening of Bawaslu through legislative reforms, there is hope for the prevention of money politics in legislative elections, because the body carries out prevention and enforcement with the authority to decide upon disputes in the electoral process and administrative violations, as well as institutionally to exercise such authority, to be strengthened by the strengthening of Election Supervisors at the level of the Election Regency / City becomes Regency / City Bawaslu. By using an understanding of organizational behavior, the reinforcement model based on responsibility will rely on interpersonal relationships, information transfer, and decision making.
Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Desa Maladi, Rossi Filia; Firdausy, Adriana Grahani; Madalina, Maria
Bacarita Law Journal Vol 4 No 2 (2024): April 2024 BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v4i2.12957

Abstract

Village development is an important aspect in the development of the Indonesian Nation. One sector that can be utilized for village development is tourism. Village has the authority to develop its tourism as a form of managing the potential of the village. Village tourism in the process of its development is inseparable from obstacles such as low human resources, conflicts between villagers in the development of village tourism, etc. This research discusses how the authority of Kemuning Village in tourism management to support the enhancement of Kemuning Village's original income and what obstacles the Kemuning village government experiences in managing the village's tourism potential to support village income. This research is a type of empirical legal research with a descriptive research style and a qualitative approach. The data collection techniques used are field research and literature study. Based on this research, Kemuning Village has already executed some of its authorities in tourism management to support the increase of village income, but there are also some authorities that have not been executed by the Kemuning Village government. The obstacles experienced by the Kemuning Village government in managing tourism potential to support village income are the lack of people who understand and can utilize the potential of the tourism sector, the lack of coordination between the Kemuning Village Government and the Karanganyar Regency Government, the implementation of BUM Desa that is not yet optimal, and the absence of village regulations related to tourism management and levies on tourist business services.
Peningkatan Literasi Digital Prajurit TNI untuk Mewujudkan Masyarakat Cakap Digital Menuju SDGs 2030 Surya Nagara, Airlangga; Riwanto, Agus; Grahani Firdausy, Adriana; Anom Husodo, Jadmiko; Isharyanto, Isharyanto; Ummul Firdaus, Sunny; Madalina, Maria; Maharani, Andina Elok Puri; Achmad, Achmad; Wahyuni, Sri
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 3 (2025): Edisi Juli - September
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i3.6445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital prajurit TNI AD di lingkungan Denjasa Ang IV/B SMG Bekangdam IV Diponegoro sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (FGD), simulasi penggunaan teknologi digital, serta evaluasi berbasis Kirkpatrick’s Four-Level Training Evaluation Model. Sasaran kegiatan adalah prajurit aktif yang telah menggunakan media sosial dan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran kritis peserta terhadap ancaman siber seperti hoaks, phishing, dan perjudian daring, serta pemahaman baru mengenai peran strategis prajurit sebagai agen perubahan literasi digital. Wawancara informal dengan beberapa peserta menunjukkan perubahan sikap dan refleksi mendalam atas pentingnya etika digital dan tanggung jawab sosial dalam bermedia. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kecakapan teknis, melainkan bagian integral dari pembinaan karakter dan profesionalisme militer di era digital. Kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan militer terbukti mampu menghasilkan model penguatan literasi digital yang kontekstual dan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs 2030).
Sosialisasi Literasi Digital Masyarakat Guna Optimalisasi E-Government di Kelurahan Hargobinangun, Sleman Elok Puri Maharani, Andina; Anom Husodo, Jadmiko; Ummul Firdaus, Sunny; Isharyanto, Isharyanto; Riwanto, Agus; Grahani Firdausy, Adriana; Madalina, Maria; Surya Nagara, Airlangga; Achmad, Achmad; Wahyuni, Sri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 4 (2024): JPMI - Agustus 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.2542

Abstract

Pelayanan Publik yang berbasis E-government mempermudah akses agar terwujudnya pelayanan publik yang baik secara merata dan menyeluruh. Namun, pemerintah menghadapi kendala yakni kurangnya pengetahuan masyarakat akan teknologi yang masih dibawah rata-rat karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Pemerintahan Desa atau Kelurahan menjadi dasar awal dalam menjalankan E-government untuk membangun kesejahteraan dan kualitas masyarakat desa. Pemerintah harus mempersiapkan diri untuk mengimbangi ekosistem digital yang berkembang, karena sumber daya manusia terdiri dari pegawai pemerintah dan masyarakat. E-government pada tingkat kelurahan didukung pula dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar masyarakat memiliki informasi yang luas dan sebagai upaya pengembangan desa. Untuk optimalisasi e-government dengan meningkatkan literasi digital, maka dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dalam bentuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Kelurahan Hargobinangun, Sleman, terdiri atas tahap meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh tokoh masyarakat, pemuda karang taruna, dan pemerintah Kelurahan Hargobinangun, Sleman. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak peningkatan pemahaman masyarakat Kelurahan Hargobinangun tentang literasi digital masyarakat guna optimalisasi e-government.