Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Legal Status Of Underage Children With Dual Citizenship Related To Inheritance Permata Kumala, Cheryl; Anom Husodo, Jadmiko; Grahani Firdausy, Adriana
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 3 (2024): June 2024 ( Indonesia - Ethiорiа - Nigeria )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v5i3.833

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal status of an immature child with dual citizenship. This type of research that is used is normative law research that investigates the systematics of law. This systematic research of law is carried out against the regulations of laws or laws written according to the topic that has been raised. The results of the research show that the legal status of a minor child with dual citizenship in connection with inheritance is to remain entitled to inherit the property of land in Indonesia without interference from others even though the status of the child still has 2 (two) citizenships and still has not been able to choose one of the nationalities between Indonesia or another country. Therefore, basically any citizen of the child/s descendants cannot prevent or remove the child's inheritance.
Corporate Social Responsibility Shouldn't Do Infrastructure? Spending and Overcoming Poverty with Graduation Model Theory Karjoko, Lego; I Gusti , Ayu Ketut Rachmi Handayani; Anom Husodo, Jadmiko; Fandra Mahira, Dararida
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i1.1580

Abstract

Until now there is still a lot of poverty around plantation companies such as what happened in East Kalimantan which amounted to 80,000 and in West Java almost half of the heads of families live in poverty around PT Perkebunan Nusantara VIII which is a state-owned plantation. This Study examines efforts to overcome poverty around plantation companies through corporate social responsibility using graduation model theory based on community participation. Using a socio-legal framework, empirical legal research is the study methodology used. In an attempt to combat poverty, the plantation firms' perspectives on CSR are included in the kind of primary data. Secondary data from research on CSR and Graduation Model are then added to the main data. Methods of data collecting included literature reviews and interviews. Qualitative analytic approaches were employed in the study. A definitive description of CSR, which makes it hard for many businesses to know what it really means, according to the findings. This leads to less than ideal corporate social responsibility implementation. The community believes that they are not benefiting from the presence of plantation corporations because of this. In order to combat poverty in the area of plantation firms, it is necessary to have a clear grasp of what corporate social responsibility is and to use Graduation Model Theory to empower the community. With this research, it is hoped that it can be a solution for plantation companies to carry out CSR that is more effective for the community and can erase the bad view in the eyes of the community regarding plantation companies.
Peningkatan Literasi Digital Prajurit TNI untuk Mewujudkan Masyarakat Cakap Digital Menuju SDGs 2030 Surya Nagara, Airlangga; Riwanto, Agus; Grahani Firdausy, Adriana; Anom Husodo, Jadmiko; Isharyanto, Isharyanto; Ummul Firdaus, Sunny; Madalina, Maria; Maharani, Andina Elok Puri; Achmad, Achmad; Wahyuni, Sri
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 3 (2025): Edisi Juli - September
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i3.6445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital prajurit TNI AD di lingkungan Denjasa Ang IV/B SMG Bekangdam IV Diponegoro sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (FGD), simulasi penggunaan teknologi digital, serta evaluasi berbasis Kirkpatrick’s Four-Level Training Evaluation Model. Sasaran kegiatan adalah prajurit aktif yang telah menggunakan media sosial dan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran kritis peserta terhadap ancaman siber seperti hoaks, phishing, dan perjudian daring, serta pemahaman baru mengenai peran strategis prajurit sebagai agen perubahan literasi digital. Wawancara informal dengan beberapa peserta menunjukkan perubahan sikap dan refleksi mendalam atas pentingnya etika digital dan tanggung jawab sosial dalam bermedia. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kecakapan teknis, melainkan bagian integral dari pembinaan karakter dan profesionalisme militer di era digital. Kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan militer terbukti mampu menghasilkan model penguatan literasi digital yang kontekstual dan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs 2030).
Peran Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam Penerbitan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Elindia Munarwan, Alexandra Winona; Anom Husodo, Jadmiko; Subekti, Rahayu
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.485

Abstract

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam penerbitan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan melakukan penafsiran hukum dan konstruksi hukum melalui norma hukum yang berlaku. Pengumpulan data menggunakan studi hukum kepustakaan dengan data sekunder berupa bahan pustaka seperti buku, literatur dan jurnal hukum yang terkait. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Perda No. 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di mana dalam Pasal 1 No. 53 menyebutkan bahwa Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.
Sosialisasi Literasi Digital Masyarakat Guna Optimalisasi E-Government di Kelurahan Hargobinangun, Sleman Elok Puri Maharani, Andina; Anom Husodo, Jadmiko; Ummul Firdaus, Sunny; Isharyanto, Isharyanto; Riwanto, Agus; Grahani Firdausy, Adriana; Madalina, Maria; Surya Nagara, Airlangga; Achmad, Achmad; Wahyuni, Sri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 4 (2024): JPMI - Agustus 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.2542

Abstract

Pelayanan Publik yang berbasis E-government mempermudah akses agar terwujudnya pelayanan publik yang baik secara merata dan menyeluruh. Namun, pemerintah menghadapi kendala yakni kurangnya pengetahuan masyarakat akan teknologi yang masih dibawah rata-rat karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Pemerintahan Desa atau Kelurahan menjadi dasar awal dalam menjalankan E-government untuk membangun kesejahteraan dan kualitas masyarakat desa. Pemerintah harus mempersiapkan diri untuk mengimbangi ekosistem digital yang berkembang, karena sumber daya manusia terdiri dari pegawai pemerintah dan masyarakat. E-government pada tingkat kelurahan didukung pula dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar masyarakat memiliki informasi yang luas dan sebagai upaya pengembangan desa. Untuk optimalisasi e-government dengan meningkatkan literasi digital, maka dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dalam bentuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Kelurahan Hargobinangun, Sleman, terdiri atas tahap meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh tokoh masyarakat, pemuda karang taruna, dan pemerintah Kelurahan Hargobinangun, Sleman. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak peningkatan pemahaman masyarakat Kelurahan Hargobinangun tentang literasi digital masyarakat guna optimalisasi e-government.