Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

The effectiveness of Assistance for Child Protection Institutions Against Priority Program Achievements Child Protection in North Lombok Aswadi, Khairul; Rauzi, Fathur; Kamil, M. Ikhsan
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 4 (2023): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v12i4.867

Abstract

The issue of children's rights recently has been phenomenal, ranging from kidnapping, trafficking, to economic and sexual exploitation of children. This research uses a qualitative approach. In this case, qualitative methodology is used by researchers as a research tool to design studies, collect and analyze data. This approach is used to answer questions and describe the effectiveness of support from NTB Child Protection Institutions on the Achievements of Priority Child Protection Programs in North Lombok Regency. The object of research in this research is the Regional Government of North Lombok Regency, the departments in charge of children's problems, or the departments that have the authority to make policies related to children's problems. The results of this study and research show that in general Gawe Gubuk has very good work effectiveness and efficiency, because the complexity of the problems experienced by one child with high vulnerability can be resolved in a short time, cheaply and cuts down the long bureaucracy between one OPD service and other. Obstacles faced by the NTB Child Protection Agency in efforts to implement child protection through the "Gawe Gubuk" program include the gap or gap in community capacity to respond to the complexity of children's vulnerability issues, the service integration mindset has not been institutionalized, the limited number and quality of professional service human resources
Implementasi Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya Adnan, Lalu Ahmad Jannatul; Aswadi, Khairul; Rauzi, Fathur
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i1.50

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia sesuai dengan amanat dalam pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum yang dengan ciri dari negara hukum itulah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, serta mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung terhadap penegakan hukum khususnya dalam pelanggaran hak asasi manusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang berbasis pada Ilmu Hukum Normatif (Perundang-undangan), data dan sumber datanya terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian pustaka dalam bentuk bahan hukum. Tekhnik penentuan sampel penelitian dilakukan dengan purposive sampling, dan Snowball Sampling, Tekhnik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dengan studi pustaka. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil Penelitian dari jurnal ini adalah (1) bentuk Implementasi Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya pada rentang Tahun 2019 sd. 2021. (2) Faktor penghambat dan pendukung dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB. Faktor penghambat dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB. Jenis Penelitian Dalam Skripsi ini adalah jenis penelitian empiris berbasis pada ilmu hukum normatif (Perundang-undangan), data dan sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian pustaka dalam bentuk bahan hukum. Tekhnik penentuan sampel penelitian dilakukan dengan purposive sampling, dan Snowball Sampling, Tekhnik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dengan studi pustaka. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Berdasarkan Hasil Penelitian Implementasi Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya pada rentang Tahun 2019 sd. 2021 terdapat 28 pelanggar yang melakukan pelanggaran tata tertib dengan keterangan  27 orang melakukan jenis pelanggaran berat yang dimana terdiri dari 12 pelanggar menggunakan narkotika di dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya, 7 pelanggar menggunakan alat komunikasi di dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya, 4 Orang pelanggar melakukan penyuntikan kepada alat vital, 3 Orang pelanggar melakukan percobaan pelarian dan 1 Pelanggar melakukan dengan sengaja melarikan diri dengan mendapatkan hukuman berupa Tutupan Sunyi selama 6 Hari di perpanjang 2 x 6 Hari  dan Tidak mendapatkan CMK, CB, CMB, PB, REMISI di Tahun 2021 dan dicatat dalam register F. Terdapat 1 pelanggaran yang dilakukan jenis pelanggaran ringan yang dimana melakukan spionase dan diamankan oleh petugas. Faktor penghambat dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB adalah sebagai berikut: a) Anggaran. b) Kurangnya jumlah personil petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya. c) Warga Binaan Pemasyarakatan . d) Sarana dan Prasarana. e) Kualitas program pembinaan yang masih kurang kreatif dan murah sehingga sulit untuk dilakukan. f) Kesejahteraan petugas pemasyarakatan di Indonesia yang disebabkan karena keterbatasan dana dan kemampuan sedangkan faktor pendukung dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB adalah sebagai berikut: (1) Aturan atau Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas keamanan dan Ketertiban (2) Sarana dan Fasilitas pendukung (3)Masyarakat dan Budaya dan (4) Aparat Penegak Hukum.
Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor.41/PDT.G/2020.PN.SEL.) Hapdi, Lalu Arian; Aswadi, Khairul; Zain, Irma Istihara
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i2.58

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum jual beli tanah berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria dan bentuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi didalam suatu putusan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan - bahan hukum yang didapat melalui studi kepustakaan dan studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif berupa interpretasi mendalam bagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Beradasarkan hasil penelitian 1) pengaturan hukum jual beli tanah berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria 2) bentuk perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah berdasarkan putusan Nomor.41/Pdt.G/2020.Pn.Sel. Tindakan perbuatan melawan hukum bukan hanya berbentuk materil akan tetapi kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdata mencangkup materil dan imateril dan wanprstasi sebagaimana pada pasal 1238 KUHPerdata disebutkan beberapa ciri – ciri perbuatan wanprestasi yang salah satunya adalah tidak menjalankan kesepaktan yang sudah dijanjikan.
Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Sebagai Ahli Waris Pengganti Orang Tua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata Irwansyah, Yuhani; Haerani; Aswadi, Khairul
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait kejelasan dan jaminan kepastian dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdata serta perbandingan dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach),pendekatan konpseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan dan kepastian dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti disebabkan meninggalnya orang tua terlebih berdasarkan Pasal 841-848 KUHPerdata lebih terjamin. Sedangkan di dalam Pasal 185 KHI ketentuan mengenai penerapan Ahli Waris Pengganti sampai dengan saat ini masih bersifat kasuistik dan/atau tentatif. Adapun persamaannya bahwa Ahli Waris Pengganti (pengganti tempat) hanya dapat terjadi setelah adanya kematian. Perbedaannya, yakni ketentuan dalam Pasal 185 KHI pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Sedangkan, di dalam KUHPerdata yang berhak menggantikan tersebut ada dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Sebagaimana yang terkandung pada Pasal 842 KUHPerdata. Kemudian, pada sistem kewarisan KHI, besarnya bagian yang harus diterima ahli waris yang digantikan, dan membedakan ahli waris pengganti perempuan. Ahli waris pengganti laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris pengganti perempuan. Sedangkan, dalam hukum kewarisan KUHPerdata, besarnya bagian ahli waris pengganti yang harus diterimanya adalah sama dengan besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang digantikan, dan dalam kewarisan KUHPerdata tidak membedakan ahli waris pengganti perempuan semua berhak dengan kedudukan yang sama besar.