Relit Nur Edi
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Alat Pertanian Dengan Pembayaran Tunda Studi Di Desa Damarpura Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Oku Selatan Rita Zahara; Relit Nur Edi; Helma Maraliza
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/5wne9j94

Abstract

Praktik jual beli di pedesaan kerap berjalan sederhana dan berdasarkan kepercayaan, namun di balik kesederhanaan tersebut sering muncul persoalan kejelasan harga yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penentuan harga dalam jual beli alat pertanian di Desa Damarpura, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten OKU Selatan, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui observasi langsung dan wawancara terhadap satu orang penjual serta sebelas orang pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua sistem pembayaran, yaitu tunai dan tunda. Harga tunai disepakati di awal akad, sedangkan harga tunda baru diinformasikan saat pelunasan dengan selisih harga yang signifikan tanpa adanya pencatatan tertulis. Praktik ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang bertentangan dengan prinsip kejelasan harga (jahl bi al-tsaman), keadilan (‘adl), dan kerelaan (tarādhī) dalam fiqh muamalah, karena menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penetapan harga secara jelas di awal akad, pencatatan transaksi, serta edukasi fiqh muamalah agar transaksi berjalan transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah. Kata Kunci: Jual Beli, Harga Tunda, Fiqh Muamalah, Gharar, Keadilan Ekonomi Islam.
Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa: Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pemenuhan Hak Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Persepektif Siyasah Tandfidziyyah Dheswita Septia Anggraini; Relit Nur Edi; Ahmad Fauzi Furqon
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16511

Abstract

Hak Asasi Manusia menjamin bahwa ODGJ berhak memperoleh perlindungan, layanan, dan pemenuhan hak tanpa diskriminasi. Namun, pelanggaran seperti penelantaran masih terjadi di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak ODGJ oleh Dinas Sosial berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian menemukan bahwa Dinas Sosial berperan dalam penjangkauan, asesmen kesehatan, rujukan medis, serta rehabilitasi melalui yayasan mitra pemerintah. ODGJ tanpa identitas menjadi tanggung jawab penuh pemerintah dengan dukungan anggaran. Hambatan utama terdapat pada sosialisasi, koordinasi antarlembaga, dan pendekatan terhadap masyarakat yang keluarga pasien.