Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EVALUASI DAMPAK KEKURANGAN GURU MATA PELAJARAN PANCASILA DI SMP NEGERI 5 PERCUT SEI TUAN Chahyani, Ayu Tri; Ambarita, Hanaya Manuela; Hummaira, Nabila Devia; Sinaga, Iwidya Risti; Tambunan, Mikha Valdo; Jamaludin, Jamaludin; Yunita, Sri
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.44444

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi dampak kekurangan guru mata pelajaran Pancasila di SMP Negeri 5 Percut Sei Tuan. Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan nilai kebangsaan sekaligus karakter siswa. Namun, kekurangan tenaga pendidik yang kompeten dalam bidang ini berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran dan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan bahwa kurannya guru dapat berdampak pada efektivitas pembelajaran, di mana guru dari mata pelajaran lain harus menggantikan peran guru PPKn, meskipun dengan pemahaman yang terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan siswa. Oleh karena itu, diperlukan solusi kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mengatasi kekurangan guru serta meningkatkan kualitas pendidikan Pancasila agar dapat mencetak generasi muda yang nasionalis dan berkarakter.
ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI Gea, Benediktus Josua; Manalu, Agnes Elisabeth; Simorangkir, Ayub Desrika; Sinaga, Iwidya Risti; Silaban, Jessi Aprilia; Maharani, Silvia; Ulandari; Amry, Taufiq Ramadhan
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v7i1.718

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena maladministrasi dalam konsep Rechsstaat yang menghambat terwujudnya Good Governance dan pelayanan publik yang akuntabel. Meskipun standar universal telah ditetapkan, terdapat kesenjangan antara norma ideal dengan praktik birokrasi yang mencederai hak konstitusional masyarakat. Penelitian difokuskan pada analisis bentuk maladministrasi dan efektivitas pengawasan Ombudsman, dengan menyoroti anomali di Kota Medan di mana predikat administratif tinggi tidak selaras dengan realitas keluhan infrastruktur dan kesehatan di lapangan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, data dihimpun melalui studi pustaka dokumen hukum dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi merupakan pengkhianatan etika publik yang dipicu oleh resistensi birokrasi serta lemahnya penegakan sanksi atas rekomendasi pengawas. Disfungsi birokrasi ini menegaskan urgensi reformasi komprehensif, terutama transformasi kultural untuk mengubah mentalitas aparatur dari "penguasa" menjadi "pelayan". Penelitian menyimpulkan bahwa kunci kepastian hukum substantif terletak pada sinkronisasi pengawasan internal dan eksternal serta penegakan prinsip keadilan tanpa diskriminasi. Diperlukan evaluasi mendalam terhadap pola maladministrasi lokal agar cita-cita pemerintahan bersih tidak sekadar menjadi retorika, melainkan memberikan perlindungan hukum nyata bagi masyarakat.