Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion Yustisia Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Amsir Law Jurnal (ALJ) International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia
Adfiyanti Fadjar
Faculty Of Law, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia.
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS GAMBAR ARTWORK Faturrahman, Mohammad; Datupalinge, Suarlan; Fadjar, Adfiyanti
Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artwork  merupakan  salah  satu  karya  cipta  yang  dilindungi  oleh Undang-Undang,  yaitu  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun   dalam   perakteknya   sering  kali   terjadi   pelanggran- pelanggaran terhadap karya cipta artwork  yang merupakan hak milik dari seorang  pencipta,  yang  disebut  arworker/ilustrator. Yang dimana  kebanyakan artworker sendiri  tidak  mengetahui dan kurang memahami tentang  Hak Cipta serta Undang-Undang yang mengaturnya. Umumnya, para artworker  tidak  mengetahui  bahwa  karyanya dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta dan dari itu tidak pernah mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permasalahan  yang timbul sekarang adalah bagaimana perlindungan hukum atas karya cipta artwork. Perlindungan yang diberikan  kepada karya cipta artwork dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: pertama, secara preventif   yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dan yang kedua, secara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hokum tertulis yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Maka  dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  seluruh  ciptaan karya artwork yang dihasilkan  oleh  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sepanjang pihak yang besangkutan dapat membuktikan bahwa hasil karyanya adalah ciptaannya, yang dapat dibuktikan dengan cara mendaftarkan ciptaannya atau dengan cara apapun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Dan dalam penyelesaian pelanggaran  atas  karya  cipta artwork  dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan seperti tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga  dan dalam pelaksanaan aturan hokum pidana dapat dilakukan oleh para penyidik yang   berwenang, namun kebanyakan para artworker menyelesaikan masalah pelanggaran atas karyanya dengan  jalur non litigasi (diluar   pengadilan) atau secara kekeluargaan.
SEWA-MENYEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA Sutradi, I Wayan; Sahrul, Sahrul; Fadjar, Adfiyanti
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang timbulnya sewa rahim (surrogate mother) adalah karena adanya program bayi tabung ( fertilisasi in vitro). Salah satu jenis fertilisasi in vitro ini menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian zygote yang dihasilkan dipindahkan ke rahim ibu pengganti. Kontrak surogasi merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pemesan dengan ibu surogat, di mana Ibu surogat akan mengandung, melahirkan dan menyerahkan anak tersebut kepada orang tua pemesan, sedangkan orang tua pemesan berkewajiban untuk menanggung biaya yang timbul pada masa mengandung dan melahirkan, serta haknya menerima bayi yang dilahirkan Ibu surogat, sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati antara keduanya.Para ahli tidak ada kesamaan pandang tentang legalitas dari kontrak surogasi ini. Ada yang berpendapat bahwa kontrak surogasi tidak sah karena tidak terpenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang  berkaitan dengan syarat yang keempat, yaitu adanya causa yang halal. Kontrak ini bertentangan dengan undang-undang, dan kesusilaan yang baik. Sedangkan ada pendapat yang mengatakan bahwa kontrak surogasi ini adalah sah karena dibuat secara bebas oleh para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ATAS KEBERADAAN MASYARAKAT SEKITAR (STUDI PADA PT. PIPIT MUTIARA JAYA DI KABUPATEN NUNUKAN) Johari, Johari; Palinge, Suarlan Datu; Fadjar, Adfiyanti
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya melalui perusahaan-perusahaan dengan tujuan melakukan pengelolaan terhadap SDA, untuk maksud tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya dan membuat berbagai aturan dan kemampuan perusahaan dapat memberikan pendapatan terhadap Negara dan memajukan masyarakat. Peraturan tersebut tertulis jelas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial  dan lingkungan Perseroan Terbatas yang didalamnya mengatur salah satu pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang sering disebut dengan CSR (Corporate social Responsibility). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi CSR PT Pipit Mutiara Jaya terhadap masyarakat sekitar pertambangan batu bara. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kabupaten nunukan kecamatan sebuku desa pembeliangan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa implementasi CSR PT. Pipit mutiara jaya terfokus pada 5 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, agama, dan budaya. 
Penggunaan Nama yang Sama pada Usaha Sejenis Menurut Perspektif Hukum Merek (Kasus Warung Kopi Harapan Di Kota Palu) Adfiyanti Fadjar
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1913.905 KB) | DOI: 10.46839/lljih.v2i2.67

Abstract

Mereka merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memegang peranan penting dalam sebuah usaha, karena merupakan petunjuk bagi konsumen untuk membedakannya dengan usaha lain yang sejenis yang menjadi pesaingnya. mereknya juga berfungsi untuk menjaga loyalitas konsumen terhadap sebuah produk. Penelitian ini mengkaji konsekuensi hukum pengguna merek usaha Warung Kopi di Kota palu oleh pihak lain, yang merupakan milik pihak pengguna pertama yang belum terdaftar. Penelitian ini nienyimpulkan status sebagai pencipta merk pemakai pertama tidak otomatis memberikan status sebagai pemilik merek secara hukum, sebagaimana di praktekkan dinegara-negara dengan sistcm hukum Common Law. Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Merek, Warung Kopi Abstract: Trademark is one of the Intellectual Property subjects that plays an important role in business since it can help consumers to distinguish the quality of o product from other similar competitors' products. Furthermore, trademark also serves to maintain customer loyalty to a certain product. Thisresearch examined the consequence of the use unregistered trademark of Coffee Shop in Paluby another party without the owner concern as the first user. The research shows that the status as the creator and the first user of the trademark do not automatically give an exclusive right and status as a trademark owner as it is practiced in Common Lawcountries. Daftar Pustaka Buku : Buku Panduan HKI Ditjen HKI Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia, Jakarta, Graha Ilmu 2009 Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,1997 Utomo,Tomi Suryo Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah Kajian Komtemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009 Elgar, Edward, Tradmari Law and Theory, Northampton, Edward Elgar Publishing Limited, 2008 Evelina, Lily Sitorus, Sekali Lagi Tentang First To File Dalam Merek, Media HKI vol X/ No, 1/ Januari 2013 Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1993 Gautama, Sudargo Hak Merek Dagang Menurut perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI, Bandung: Citra Aditya Bakti 1994 Undang-Undang Intan, Wan Salindri, Perlindungan Seni Logo Dalam Hak Cipta dan Hak Atas Merek, Media HKI Vol. XI/No.4/Juli/2014 Jened,Rahmi Hukum Merek Trademark law dalam Era Globalisasi dan Integrasi ekonomi.Jakarta, Prenadamedia group, 2001 Maulana, Insan Budi, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan hak Cipta, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997 Muhammad,Abdul Kadir Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004 Reynolds, Rocque and Stoianoff, Natalia, Intellectual Property Text and Essential Cases. The Federation Press 2005 Usman, Rachmadi Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektua, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia, Bandung, PT. Alumni, 2003 Perundang-Undangan: Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 2001 Wawancara: Alex Pemilik warung Kopi Harapan Alex (Anak AngkatTan A Kui) Aweng Jl. Raja Moili (Keponakan Tan A Kui) Karya Ilmiah : Putri Ayu Priamsari. RR. Pencrapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat peninjauan Kembali Roisah, Kholis Implementasi Perjanjian TRiPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia, Semarang, Tesis Hukum (UNDIP),2001 Irwansyah Ockap Halomoan, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia, Skripsi, Meden: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Websites : Bhayu,Merek,Nama Usaha & Nama Tempat Usaha (4), https://lifeschool.wordpress.com/2011/ 06/13/merek-nama-usaha-nama-tempat-usaha-4/ Neni Muhidin, Cerita Kopi dari Dua Dinastihttp://www.minumkopi.com/persona/12/04/2013/cerita- kopi-dari-dua-dinasti/#.VV8Y20ZBunM http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article 0068.html http://www.inta.org/trademarkbasics/documents/intacollectivecertificationmarkspresentation.pptx Trade Related Aspect of Intellectual property Rights. http://www.wto.org/english/docs_e/ http://www.hki.co.id/merek.html
TheValidity of Marriage Agreement Regarding Properties in Unregistered Marriages Nurul Miqat; Muhammad Ikbal; Adfiyanti Fadjar; Ratu Ratna Korompol; Handar Subhandi Bakhtiar; Adiesty S.P. Syamsuddin
Yustisia Vol 10, No 2: August 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v10i2.48751

Abstract

The purpose of this study is to analyze the married couples engaged in an unregistered marriage and the position of the marriage agreement regarding the property as well as the concept of equal treatment of couples before and after isbat based on the theory of equality. This is important due to the legal gap observed in the norms, especially in relation to the unregistered legal marriages, despite the recognition of religious and registered marriages in Indonesian laws. This is legal research conducted using a conceptual and regulatory approach and the results defined an unregistered marriage as a legal marriage which fulfills the requirements determined by religion. Therefore, the failure to register a marriage does not invalidate its legality but there is a need for the record to be available with the state charged with such responsibility. Moreover, the agreements made concerning properties in unregistered marriages are valid as long as the parties conducted the process voluntarily and fulfill all the elements required. These agreements can also be recognized through the submission of isbat (marriage authorization) which recognizes and stipulates all activities conducted in the marriage before the isbat
Pendataan Masyarakat Miskin Ekstrim Melalui Program Padat Karya di Wilayah Irigasi Kecamatan Toili Barat dan Moilong Kabupaten Banggai Rosdian Rosdian; Sitti Fatimah Maddusila; Nursiah Moh. Yunus; Adfiyanti Adfiyanti
Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Media Publikasi Cendekia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56303/jppmi.v3i1.253

Abstract

Kemiskinan ekstrim adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan,tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi dan layanan sosial. Program padat karya untuk masyarakat miskin ekstrim melibatkan mayarakat langung diawali dengan menyiapan data masyarakat miskin ekstrim, identifikasi pekerjaan, penyusunan rencana kegiatan, perhitungan komponen tenaga kerja. Pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan meliputi Pengenalan Aplikasi PADUNGKU untuk mendata warga meliputi: Pendataan data diri Masyarakat miskin ekstrim pada kegiatan Padat Karya, Pendataan Masyarakat tentang Jenis Pekerjaan, Pendataan Masyarakat tentang Jenis Pendidikan, Pendataan Masyarakat tentang Jenis Rumah dan Pendataan Masyarakat tentang Jenis Bantuan. Salah satu tujuan dari pendataan ini diharapkan dapat membantu menegetahui warga miskin ekstrim agar nantinya dilibatkan dalam program padat karya agar dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah irigasi Kec. Toili Barat dan daerah irigasi Kec. Moilong Melalui kegiatan pengabdian ini, tim berhasil menyelesaikan pendataan dengan baik dengan prosentase 100%. Harapannya kegiatan pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Aliran Irigasi Kec. Toili Barat dan masyarakat Aliran Irigasi Kec.Moilong Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yakni dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim
Warning: Increasing Child Marriage in Palu, Sigi, Donggala! Susilawati, Susi; Maddusila, Sitti Fatimah; Fadjar, Adfiyanti; Nokoe, Nurhayati Sutan; Abdurrahim, Abdurrahim
Amsir Law Journal Vol 5 No 2 (2024): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v5i2.428

Abstract

The increase in the number of marriage dispensation cases in the Religious Courts after the amendment of the Marriage Law requires the government to be vigilant. The large number of divorces from young marriages filed with the court is an impact of the increase in the number of marriage dispensation applications. The purpose of this study is to analyze the factors that influence the prevalence of child marriage in Palu, Sigi and Donggala. The method used is socio-legal research method with primary data sources obtained from Penghulu in Palu, Sigi, and Donggala. The results of the study found a strong influence of religious factors, customs, economics, education, pregnancy outside marriage, and narcotics which caused the prevalence of child marriage in Palu, Sigi, and Donggala. All of these influencing factors all lead to the solution of marriage dispensation. A better strategy is needed that is tailored to current conditions. It is also suggested that Penghulu conduct seminars so that they can have the same perception of the Marriage Registration Policy and knowledge of the latest Marriage Law. Cooperation with the courts is needed to facilitate community affairs related to marriage. The police need to increase the eradication of narcotics in areas that are indicated to be places of circulation and abuse. ___ References Books with an author: Kadir, A. (2020). Perspektif Baru Hukum Perkawinan Islam Nikah, Talak, Rujuk. Semarang: Fatawa. Journal articles: Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 354-384. Miqat, N., Patila, M., Kunu, B. D., Mardin, N., & Purwanda, S. (2023). Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia. Media Iuris, 6(2),193-204. Putri, J. E., & Taufik, T. (2017). Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 2(2), 1-10. Susilawati, S. (2019, November). Dampak Bencana terhadap Tingkat Perkawinan Anak di Sigi Biromaru. In Unpublished Paper, Delivered at National Symposium (Vol. 30). Susilawati, S., Maddusila, S. F., & Ayyub, M. R. Bersama APRI Memberantas Perkawinan Dini. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 9(2), 87-94. Susilawati, S., Ridwan, A., & Madusila, S. F. (2021). Criminal Liability against Perpetrators of Fraudulent Criminal Act by Hynosis. Tadulako Law Review 6(1), 40-49. Purwanda, S., Bakhtiar, H. S., Miqat, N., Nur, R., & Patila, M. (2022). Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases In East Luwu. Jurnal Hukum Volkgeist, 6(2), 116-122. Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. Al-'Adl, 16(2), 152-163.
Child Custody Due to Divorce in Indonesia Post the Constitutional Court Decision Number 140/PUU-XXI/2023 from a Human Rights Perspective Miqat, Nurul; Susilawati, Susi; Nokoe, Nurhayati Sutan; Fadjar, Adfiyanti; Datupalinge, Suarlan; Patila, Manga
International Journal of Science and Society Vol 7 No 2 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i2.1394

Abstract

Article 1 of Marriage Law Number 16 of 2019 amending the Marriage Law 1 of 1974, states that marriage is a marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on God Almighty, a marriage that is built based on physical and mental bonds, with the aim of being eternal, and getting offspring that can continue generations. However, not all existing marriages run smoothly as expected, the many obstacles and trials in every household sometimes trigger a divorce, which consequently has an impact on one of the children born. As a result, many divorced couples feel entitled to child custody. This paper takes the formulation of the problem of how child custody due to divorce, after the decision of the Constitutional Court Number 140/PUU-XXI/2023 from the perspective of Human Rights. This paper uses a normative juridical writing method with a statutory approach.
Co-Authors Abdurrahim, Abdurrahim Adiesty S.P. Syamsuddin Datupalinge, Suarlan DATUPALINGE, SUARLAN Faturrahman, Mohammad Handar Subhandi Bakhtiar Johari Johari Manga Patila Muhammad Ikbal Nurhayati Sutan Nokoe Nursiah Moh. Yunus Nurul Miqat Palinge, Suarlan Datu Ratu Ratna Korompot Rosdian Rosdian SAHRUL, SAHRUL Sitti Fatimah Maddusila SUSILAWATI, SUSI Sutradi, I Wayan Syamsuddin, Adiesty Septhiany Prihatiningsih