Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL YANG BELUM TERDAFTAR PADA PENGADILAN NEGERI Arga Febrian; Lanini, Agus; Fadjar, Adfiyanti
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 8 No 3 (2024): OKTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This writing aims to analyze the legal implications of filing an annulment of a decision by a national arbitration body that has not been registered with the District Court where the respondent lives (case study of Tolitoli District Court decision number 23/Pdt.G/2021/PN.Tli). This writing uses normative juridical research methods in analyzing the problems that arise in this research. That the nature of the arbitration body's decision is final and binding so that there is no legal remedy if the losing party is not satisfied with the arbitration decision. However, in Law Number 30 of 1999 concerning arbitration and alternative settlement solutions, if the arbitration award in the process turns out to contain evidence that was hidden but not presented at trial, there is a misunderstanding about the agreement being entered into, and there is deception, then the arbitration award can still be annulled at District Court where the arbitration respondent is domiciled. However, in practice there are still arbitration awards that are registered that do not comply with the provisions of the Arbitration Law, so that the legal status of arbitration awards that are requested to be annulled is unclear. In this article, we will discuss the legal meaning of an arbitration award that is requested to be annulled but has not been registered in the District Court, as well as finding a solution if an arbitration award has not been registered in the District Court but has been requested to be annulled by the District Court. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pengajuan pembatalan putusan badan arbitrase nasional yang belum didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat tinggal termohon (studi kasus putusan Pengadilan Negeri tolitoli nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Tli). Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam menganalisis permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Bahwa sifat putusan badan arbitrase bersifat final and binding sehingga tidak terdapat upaya hukum apabila pihak yang kalah tidak merasa puas terhadap putusan arbitrase. Namun didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, jika putusan arbitrase dalam prosesnya ternyata terdapat bukti yang disembunyikan namun tidak dihadirkan dipersidangan, terdapat kesalahpahaman tentang perjanjian yang diperjanjikan, dan terdapat tipu muslihat , maka putusan arbitrase masih dapat dibatalkan pada Pengadilan Negeri tempat termohon arbitrase berdomisili. Namun dalam prakteknya masih terdapat putusan arbitrase didaftarkan tidak sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase, sehingga putusan arbitrase yang hendak dimohonkan untuk dibatalkan tidak jelas status hukumnya. Olehnya dalam penulisan ini akan dibahas implikasi hukum atas putusan arbitrase yang dimohonkan dibatalkan namun belum terdaftar diPengadilan Negeri, serta untuk mencari solusi bilamana putusan arbitrase belum terdaftar pada Pengadilan Negeri namun telah dimohonkan untuk dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.
Penggunaan Nama yang Sama pada Usaha Sejenis Menurut Perspektif Hukum Merek (Kasus Warung Kopi Harapan Di Kota Palu) Fadjar, Adfiyanti
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v2i2.67

Abstract

Mereka merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memegang peranan penting dalam sebuah usaha, karena merupakan petunjuk bagi konsumen untuk membedakannya dengan usaha lain yang sejenis yang menjadi pesaingnya. mereknya juga berfungsi untuk menjaga loyalitas konsumen terhadap sebuah produk. Penelitian ini mengkaji konsekuensi hukum pengguna merek usaha Warung Kopi di Kota palu oleh pihak lain, yang merupakan milik pihak pengguna pertama yang belum terdaftar. Penelitian ini nienyimpulkan status sebagai pencipta merk pemakai pertama tidak otomatis memberikan status sebagai pemilik merek secara hukum, sebagaimana di praktekkan dinegara-negara dengan sistcm hukum Common Law. Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Merek, Warung Kopi Abstract: Trademark is one of the Intellectual Property subjects that plays an important role in business since it can help consumers to distinguish the quality of o product from other similar competitors' products. Furthermore, trademark also serves to maintain customer loyalty to a certain product. Thisresearch examined the consequence of the use unregistered trademark of Coffee Shop in Paluby another party without the owner concern as the first user. The research shows that the status as the creator and the first user of the trademark do not automatically give an exclusive right and status as a trademark owner as it is practiced in Common Lawcountries. Daftar Pustaka Buku : Buku Panduan HKI Ditjen HKI Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia, Jakarta, Graha Ilmu 2009 Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,1997 Utomo,Tomi Suryo Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah Kajian Komtemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009 Elgar, Edward, Tradmari Law and Theory, Northampton, Edward Elgar Publishing Limited, 2008 Evelina, Lily Sitorus, Sekali Lagi Tentang First To File Dalam Merek, Media HKI vol X/ No, 1/ Januari 2013 Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1993 Gautama, Sudargo Hak Merek Dagang Menurut perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI, Bandung: Citra Aditya Bakti 1994 Undang-Undang Intan, Wan Salindri, Perlindungan Seni Logo Dalam Hak Cipta dan Hak Atas Merek, Media HKI Vol. XI/No.4/Juli/2014 Jened,Rahmi Hukum Merek Trademark law dalam Era Globalisasi dan Integrasi ekonomi.Jakarta, Prenadamedia group, 2001 Maulana, Insan Budi, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan hak Cipta, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997 Muhammad,Abdul Kadir Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004 Reynolds, Rocque and Stoianoff, Natalia, Intellectual Property Text and Essential Cases. The Federation Press 2005 Usman, Rachmadi Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektua, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia, Bandung, PT. Alumni, 2003 Perundang-Undangan: Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 2001 Wawancara: Alex Pemilik warung Kopi Harapan Alex (Anak AngkatTan A Kui) Aweng Jl. Raja Moili (Keponakan Tan A Kui) Karya Ilmiah : Putri Ayu Priamsari. RR. Pencrapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat peninjauan Kembali Roisah, Kholis Implementasi Perjanjian TRiPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia, Semarang, Tesis Hukum (UNDIP),2001 Irwansyah Ockap Halomoan, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia, Skripsi, Meden: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Websites : Bhayu,Merek,Nama Usaha & Nama Tempat Usaha (4), https://lifeschool.wordpress.com/2011/ 06/13/merek-nama-usaha-nama-tempat-usaha-4/ Neni Muhidin, Cerita Kopi dari Dua Dinastihttp://www.minumkopi.com/persona/12/04/2013/cerita- kopi-dari-dua-dinasti/#.VV8Y20ZBunM http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article 0068.html http://www.inta.org/trademarkbasics/documents/intacollectivecertificationmarkspresentation.pptx Trade Related Aspect of Intellectual property Rights. http://www.wto.org/english/docs_e/ http://www.hki.co.id/merek.html