Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Penggunaan Nama yang Sama pada Usaha Sejenis Menurut Perspektif Hukum Merek (Kasus Warung Kopi Harapan Di Kota Palu) Fadjar, Adfiyanti
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v2i2.67

Abstract

Mereka merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memegang peranan penting dalam sebuah usaha, karena merupakan petunjuk bagi konsumen untuk membedakannya dengan usaha lain yang sejenis yang menjadi pesaingnya. mereknya juga berfungsi untuk menjaga loyalitas konsumen terhadap sebuah produk. Penelitian ini mengkaji konsekuensi hukum pengguna merek usaha Warung Kopi di Kota palu oleh pihak lain, yang merupakan milik pihak pengguna pertama yang belum terdaftar. Penelitian ini nienyimpulkan status sebagai pencipta merk pemakai pertama tidak otomatis memberikan status sebagai pemilik merek secara hukum, sebagaimana di praktekkan dinegara-negara dengan sistcm hukum Common Law. Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Merek, Warung Kopi Abstract: Trademark is one of the Intellectual Property subjects that plays an important role in business since it can help consumers to distinguish the quality of o product from other similar competitors' products. Furthermore, trademark also serves to maintain customer loyalty to a certain product. Thisresearch examined the consequence of the use unregistered trademark of Coffee Shop in Paluby another party without the owner concern as the first user. The research shows that the status as the creator and the first user of the trademark do not automatically give an exclusive right and status as a trademark owner as it is practiced in Common Lawcountries. Daftar Pustaka Buku : Buku Panduan HKI Ditjen HKI Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia, Jakarta, Graha Ilmu 2009 Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,1997 Utomo,Tomi Suryo Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah Kajian Komtemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009 Elgar, Edward, Tradmari Law and Theory, Northampton, Edward Elgar Publishing Limited, 2008 Evelina, Lily Sitorus, Sekali Lagi Tentang First To File Dalam Merek, Media HKI vol X/ No, 1/ Januari 2013 Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1993 Gautama, Sudargo Hak Merek Dagang Menurut perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI, Bandung: Citra Aditya Bakti 1994 Undang-Undang Intan, Wan Salindri, Perlindungan Seni Logo Dalam Hak Cipta dan Hak Atas Merek, Media HKI Vol. XI/No.4/Juli/2014 Jened,Rahmi Hukum Merek Trademark law dalam Era Globalisasi dan Integrasi ekonomi.Jakarta, Prenadamedia group, 2001 Maulana, Insan Budi, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan hak Cipta, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997 Muhammad,Abdul Kadir Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004 Reynolds, Rocque and Stoianoff, Natalia, Intellectual Property Text and Essential Cases. The Federation Press 2005 Usman, Rachmadi Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektua, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia, Bandung, PT. Alumni, 2003 Perundang-Undangan: Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 2001 Wawancara: Alex Pemilik warung Kopi Harapan Alex (Anak AngkatTan A Kui) Aweng Jl. Raja Moili (Keponakan Tan A Kui) Karya Ilmiah : Putri Ayu Priamsari. RR. Pencrapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat peninjauan Kembali Roisah, Kholis Implementasi Perjanjian TRiPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia, Semarang, Tesis Hukum (UNDIP),2001 Irwansyah Ockap Halomoan, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia, Skripsi, Meden: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Websites : Bhayu,Merek,Nama Usaha & Nama Tempat Usaha (4), https://lifeschool.wordpress.com/2011/ 06/13/merek-nama-usaha-nama-tempat-usaha-4/ Neni Muhidin, Cerita Kopi dari Dua Dinastihttp://www.minumkopi.com/persona/12/04/2013/cerita- kopi-dari-dua-dinasti/#.VV8Y20ZBunM http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article 0068.html http://www.inta.org/trademarkbasics/documents/intacollectivecertificationmarkspresentation.pptx Trade Related Aspect of Intellectual property Rights. http://www.wto.org/english/docs_e/ http://www.hki.co.id/merek.html
E-Government dalam Perspektif Hukum: Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Tangerang dan Shanghai Salam, Safrin; Suhartono, Rizki Mustika; Miqat, Nurul; Fadjar, Adfiyanti; Mutiara, Upik
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 22nd University Research Colloquium 2026: Bidang Sosial, Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berfokus pada penerapan e-government di Kabupaten Tangerang, yang menghadapi tantangan signifikan dalam hal infrastruktur digital, literasi digital, dan perlindungan data pribadi. Sementara itu, Shanghai, Tiongkok, telah berhasil menerapkan e-government dengan efisiensi tinggi, yang menciptakan aksesibilitas layanan publik yang sangat baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan e-government di Kabupaten Tangerang dari perspektif hukum dan membandingkannya dengan keberhasilan Shanghai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan perbandingan kebijakan e-government antara kedua daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Tangerang telah membuat kemajuan dengan aplikasi "Tangerang Gemilang," namun terdapat gap dalam pemanfaatan teknologi dan akses yang terbatas. Sebaliknya, Shanghai berhasil mengimplementasikan sistem e-government dengan infrastruktur yang baik dan tingkat kepuasan pengguna yang sangat tinggi. Kesimpulannya, penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, dan perlindungan data pribadi yang lebih baik sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas e-government di Kabupaten Tangerang. Peneliti menyarankan agar Kabupaten Tangerang belajar dari praktik Shanghai, seperti penguatan kolaborasi publik-swasta dan penerapan teknologi canggih.
TheValidity of Marriage Agreement Regarding Properties in Unregistered Marriages Miqat, Nurul; Ikbal, Muhammad; Fadjar, Adfiyanti; Korompol, Ratu Ratna; Bakhtiar, Handar Subhandi; Syamsuddin, Adiesty S.P.
Yustisia Vol 10, No 2: August 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v10i2.48751

Abstract

The purpose of this study is to analyze the married couples engaged in an unregistered marriage and the position of the marriage agreement regarding the property as well as the concept of equal treatment of couples before and after isbat based on the theory of equality. This is important due to the legal gap observed in the norms, especially in relation to the unregistered legal marriages, despite the recognition of religious and registered marriages in Indonesian laws. This is legal research conducted using a conceptual and regulatory approach and the results defined an unregistered marriage as a legal marriage which fulfills the requirements determined by religion. Therefore, the failure to register a marriage does not invalidate its legality but there is a need for the record to be available with the state charged with such responsibility. Moreover, the agreements made concerning properties in unregistered marriages are valid as long as the parties conducted the process voluntarily and fulfill all the elements required. These agreements can also be recognized through the submission of isbat (marriage authorization) which recognizes and stipulates all activities conducted in the marriage before the isbat