Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.257
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues (MARGINAL) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Priviet Social Sciences Journal Jurnal Ekonomi Kreatif dan Manajemen Bisnis Digital (JEKOMBITAL) Journal Science and Theory of law
Mbunai, La Ode
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

 1 
MASALAH EKSISTENSI BANK TANAH DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DITINJAU DARI UUPA 1960 Mbunai, La Ode; Bahari, Syaiful; Albab, S.H.S Ulil
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4603

Abstract

Abstract: Indonesia is one of country that is currently facing challenges in economic development. The main cause is the increasing of population, while that, the land supply is limited. The facts it was caused land conflict in various aspects and in some areas fighting over rare economics good, it is mean land. The government itself has difficulty obtaining land if it wants to build infrastructure or invite investment. Meanwhile, the available land regulations and land institutions are not sufficient to resolve the issue of land acquisition for economic development purposes. Therefore, Government Regulation Number 64 of 2021 concerning Land Bank Agency was issued. This study aims to analyze to the existence of the Land Bank when examined from the perspective of the UUPA. The method used in this study is doctrinal law with a statute approach. The conclusion of this study is that the existence of the Land Bank causes of conflict of legal norms in the national land law system and has not been able to create an effective solution in land acquisition for development public interest. Keyword: Land Scarcity, Land Acquisition, Land Bank, Conflict of Legal Norms, UUPA Abstrak: Indonesia termasuk negara yang kini menghadapi tantangan dalam pembangunan ekonomi. Penyebab utamanya adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat namun persediaan tanah tidak bertambah. Akibatnya, di berbagai daerah seringkali terjadi konflik pertanahan karena memperebutkan “barang ekonomi” yang semakin langka dan berharga. Pemerintah sendiri mengalami kesulitan memperoleh tanah jika ingin membangun infrastruktur atau mengundang investasi. Sementara itu, regulasi dan lembaga pertanahan yang tersedia tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Oleh kerena itu, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Bank Tanah jika dikaji dari perspektif UUPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberadaan Bank Tanah menimbulkan konflik norma hukum dalam sistem hukum pertanahan nasional dan belum dapat menciptakan solusi efektif dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kata kunci: Kelangkaan Tanah, Pengadaan Tanah, Bank Tanah, Konflik Norma Hukum, UUPA
URGENSI PAYUNG HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAKARTA DALAM MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN Mbunai, La Ode; Albab, S.H.S Ulil; Bahari, Syaiful
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4602

Abstract

Abstract: The Special Capital Region of Jakarta is one of the most densely populated provinces in Indonesia. This condition presents a major challenge in meeting the population’s food needs, as Jakarta is not a food-producing region and relies heavily on supplies from outside areas. Such dependence makes Jakarta highly vulnerable to food crises, especially since the local government’s food reserves, particularly rice, remain insufficient compared to the city’s monthly and annual consumption needs. Furthermore, the Jakarta Provincial Government has yet to establish a formal policy in the form of a Regional Regulation (Perda) concerning food reserves and emergency food mitigation. The absence of such a regulation places Jakarta at high risk in the event of food supply disruptions. This study aims to analyze the urgency of establishing a legal framework for regional food security using a doctrinal research method through statutory and conceptual approaches to strengthen Jakarta’s food sovereignty. Keyword: Food Security, Jakarta, Regional Regulation, Food Sovereignty, Public Policy Abstrak: Daerah Khusus Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan kepadatan tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan, mengingat Jakarta bukan daerah produsen pangan dan sangat bergantung pada pasokan dari luar wilayah. Ketergantungan tersebut menjadikan Jakarta rentan terhadap krisis pangan, terutama karena penguasaan cadangan pangan daerah, seperti beras, masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hingga kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kebijakan formal berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang cadangan dan mitigasi darurat pangan. Ketiadaan regulasi tersebut menempatkan Jakarta pada posisi risiko tinggi dalam menghadapi potensi gangguan pasokan pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan payung hukum ketahanan pangan daerah dengan menggunakan metode penelitian doktrinal melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk memperkuat kedaulatan pangan di Jakarta. Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Jakarta, Peraturan Daerah, Kedaulatan Pangan, Kebijakan Publik
Co-Authors Ade Nurhayati Kusumadewi Albab, S.H.S Ulil Albar, Fauzan Manafi Bahari, Syaiful Elawati, Tuti Galih Raspati Pramesti, Hasti Priyana, Indarta Putri, Zahra Putri, Zahra Malinda Rahmadani, Fitrah Sinaga, Mhd Panca Prana Mustaqim Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim Suparman, Yusup Umban Adi Jaya