Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan/ Atau Musik Yang Berkaitan Dengan Kover Lagu (Song’s Cover) Dalam Situs Youtube Berdasarkan Hukum Positif Terkait Putri Kaliandra Hermawan; Miranda Risang Ayu; Muhammad Amirulloh
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.21221

Abstract

Revolusi dunia moderen yang serba digital membuat masyarakat dapat merasakan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan sangat pesat. Kemajuan teknologi telah memberikan peringatan bagi kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual seharusnya dapat mengikuti perkembangan teknologi dan melindungi pencipta sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 TRIPs Agreement. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu dan/atau Musik Karya lagu dan/atau musik sebagaimana Pasal 40 huruf (d) UUHC. Salah satu bentuk apresiasi yang sering dilakukan adalah membawakan/menyanyikan ulang lagu (selanjutnya dapat disebut Cover Song) dari lagu-lagu yang sedang booming serta dari penyanyi idola. Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu diperlukan agar dapat menciptakan iklim dan suasana yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan industri musik di Indonesia. Contohnya adalah Cover song yang dalam beberapa waktu belakangan memang sedang digemari oleh netizen, khususnya di YouTube. Banyaknya angka permasalahaan tentang cover song di YouTube, menjadikan diperlukannya aturan yang secara spesifik mampu menjawab persoalan mengenai pelanggaran hak cipta melalui situs pihak ketiga pengunduhan secara ilegal. Dengan demikian, perlu diciptakan suatu mekanisme praktis agar penyanyi cover bisa membawakan lagu secara legal tanpa menghilangkan hak ekonomi penciptanya.
HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN LOGO MENURUT HUKUM MEREK DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN THAILAND Ika Citra Dewi; Miranda Risang Ayu Palar; Muhammad Amirulloh Amirulloh
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.8257

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang harmonisasi hukum terkait perlindungan logo sebagai suatu karya intelektual menurut hukum merek dan hak cipta dalam perspektif perbandingan dengan hukum di thailand. Banyaknya kesalahpahaman terhadap tumpang tindih terkait pengaturan logo dalam perspektif rezim hukum merek dan hak cipta di Indonesia dan Thailand sehingga diperlukan penelitian mendalam yang mengkaji bagaimana pengaturan logo dalam perspektif hukum merek dan hak cipta di negara Indonesia dan Thailand serta bagaimana pengaturan kasus logo “MIFFY” di Thailand dalam perspektif hukum di Indonesia sebagai salah satu representasi dari kasus logo/lukisan hak cipta yang dicatatkan atas dasar tiruan/jiplakan dari lukisan yang dilindungi dalam merek dagang. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data yang akan diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif-kualitatif. Dari contoh kasus-kasus merek dalam penelitian ini, benang merah atas pengaturan perlindungan logo ditinjau dari hukum merek dan hak cipta di Indonesia dan Thailand adalah,  dapat dilindungi oleh hukum hak merek dan hak cipta di masing-masing negara. Namun, masih memerlukan adanya harmonisasi pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan makna logo dalam kedua rezim hukum tersebut.
Penggunaan Kata Umum Dalam Pendaftaran Merek Pada Sengketa Merek STRONG Antara Hardwood Private Limited Dengan PT. Unilever Indonesia, Tbk. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Fetrya Salsabilla Hanjani; Miranda Risang Ayu Palar; Helitha Novianty Muchtar
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2024): April : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i2.98

Abstract

There are provisions regarding trademarks that cannot be registered in Law No. 20 Year 2016, one of which is in Article 20 letter f which states that "Trademarks cannot be registered if they are common names and/or symbols of public property." However, even though there is already a regulation regarding the invalidity of registration of the use of common words in trademarks, there are still many uses of common words as trademarks in Indonesia. This shows that there is still a lack of clarity regarding the parameters of acceptable use of generic words in trademark registration. One of the famous trademark infringement cases using a common word in Indonesia is the case between PT Unilever Indonesia, Tbk. against Hardwood Private Limited with the alleged use of the "STRONG" Trademark with the Supreme Court Decision Number 332 K/Pdt.Sus- IPR/2021. This research aims to discuss the legal action in the settlement of infringement of well-known trademarks that use the word general and the judge's consideration of infringement of well-known trademarks that use the word general based on Indonesian positive law. Based on the research results, the word "STRONG" is an English word that has a strong meaning. Then the word STRONG is a general or generic word that when referring to the explanation in Article 20 of Law No. 20 Year 2016, the word "STRONG" should not be registered as a trademark because it is a common word
Pelindungan Hukum Atas Monetisasi Koreografi pada Program Tantangan Menari yang Diunggah Dalam Platform Tiktok Feliany Kowanda; Miranda Risang Ayu Palar; Laina Rafianti
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 3 (2024): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i3.1880

Abstract

The understanding of TikTok users tends to be less concerned about someone's creative work. This has led to the widespread practice of TikTok users using choreography creations for monetization on the TikTok platform without the creator's permission. This study aims to determine the legal protection for creators of Dance Challenge choreography regarding monetization on the TikTok platform based on Law Number 28 of 2014 on Copyrights and to determine dispute resolution for choreography owners regarding monetization of Dance Challenge choreography by others without permission on the TikTok platform based on applicable laws and regulations. This research was conducted using the normative juridical and socio-legal approach methods. The research was conducted by conducting both library and field research as the primary research materials. Based on the conducted research, the results show that TikTok users who create and upload choreography works on the TikTok platform automatically receive copyright protection for those choreography works. If a creator feels that their choreographic work has been monetized by others without their permission, the creator can report it through TikTok administration, alternative dispute resolution, arbitration, or legal proceedings.
VALUATION OF INTELLECTUAL PROPERTY ON NFT TRANSACTION FOR NFT PLATFORM IN INDONESIAN PERSPECTIVES Novianty Muchtar, Helitha; Risang Ayu, Miranda; Amirulloh, Muhamad
Transnational Business Law Journal Vol. 3 No. 2 (2022): TRANSNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL Volume 3, Number 2, August 2022
Publisher : Department of Transnational Business Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/transbuslj.v3i2.1395

Abstract

Recently, NFT enable its owner to sell and buy intellectual properties. The research result shows that an NFT transaction process – such as in the sale and purchase of intellectual property-requires a determined price valuation. The authors consider that it is necessary to determine a clear valuation to predict the exact price of the intellectual property digitally transacted on NFT. The price database on NFT can be used to determine the price by first collecting the NFT and the price database can also calculate the value of the NFT in the future.
REVIEW OF REVERSIONARY RIGHTS IN THE SOLD-FLAT AGREEMENT OF SONG CREATION ASSOCIATED WITH LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT Utama, Atika Nur Rahmah; Ayu Palar, Miranda Risang; Muchtar, Helitha Novianty
Transnational Business Law Journal Vol. 5 No. 1 (2024): TRANSNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL Volume 5, Number 1, February 2024
Publisher : Department of Transnational Business Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/transbuslj.v5i1.1608

Abstract

The copyright reversion provision or known as reversionary right contained in Article 18, 30, and 122 Law of the Republic Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright is a legal substance that has been regulated by various countries in the world. This provision is intended to provide justice for creators whose rights are often violated in the implementation of copyright transfer agreements with a sold-flat mechanism. Indonesia Copyright Law is not specifically determined an implementing rules or guidelines to exercise this rights of reversions provisions. In its application, there have been rejections from record producer company such as in the case of Constitutional Court Decision Number 63/PUU-XIX/2021. This article is placed to review the implementation of reversionary rights provisions in Indonesia by analyzing national dan international provisions and court decisions with normative juridical methods and comparative law, as well as analytical and exploratory descriptive approaches. The implementation of reversionary rights provisions in Indonesia will raise challenges of weak legal understanding and disruption of rejection by record producers, which will weaken aspects of the implementation process. The provisions of the stages of the submission notifications process and documentation of reversionary rights in writing applied by the United States and the Netherlands can be something that Indonesia develops in strengthening the implementation process of reversionary rights provisions. To exercise and enforce their reversion rights, songwriters can renegotiate the agreement with the record producer, file for compensation with the commercial court, or also join the Collective Management Organization.
Sosialisasi dan Praktik Senam Hamil di Posyandu Desa Batursari Kecamatan Sirampog Sebagai Upaya Persiapan Persalinan Himatul Khoeroh; Miranda Risang Ayu; Melisa Melisa; Novita Rifatul Fahra; Soviana Nur Isnaini
Jurnal Pengabdian Bidang Kesehatan Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Pengabdian Bidang Kesehatan
Publisher : PPNI UNIMMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57214/jpbidkes.v1i4.17

Abstract

It is very important to carry out community service in the from of socialization or education, one of which is exercise during pregnency. This activity was carried out at posyandu desa batursari kecamatan sirampog Sub-dristrict in order to increase the knowledge of pregnant women, reduce discomfrom, and pregnency exercess can facilitate the birth process. The is in line with the government’s efforts to make the Maternal Health Program a success in the from of reducing maternal mortality. The aim of this activity is to increase knowledge for pregnant women as an effort to reduce the occurrence of complication during pregnancy, childbirth and the postpartum period thereby reducing maternal mortality. The results obtained in this activity were that there were 21 pregnant women who took part in the socialization about pregnancy exercise at < 22 weeks and > 22 weeks of gestation and were very enthusiastic about listening to the explanation about pregnancy exercise, while pregnant women demonstrated pregnancy exercise as a only 5 probands were aged > 22 weeks. Pregnant women practiced pregnancy exercise movemonts step by step and during the interview the mother felt directly the positive impact of pregnancy exercise movements. Based on the sicialization activities and practice of pregnancy exercise, it was well received by all pregnant women, proven to be very enthusiastic during the socialization unti the question and aanswer discussion took place and showed an enthusiastic attitude during practice.
Nature Resources Contestation Between Native Papuans: Establishing a Collaborative Management of the Cyclops Mountain Nature Reserve Area in Papua, Indonesia Marthen, Fadli; Gunawan, Budhi; Soemarwoto, Rini; Palar, Miranda Risang Ayu
Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. 30 No. 3 (2024)
Publisher : Institut Pertanian Bogor (IPB University)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.7226/jtfm.30.3.359

Abstract

Natural resource management and biodiversity protection in conservation areas require the involvement of local communities. However, these efforts are often hampered by conflicts in the use of resources among the population, including among the indigenous people. In this regard, this study examines the contestation of the management and utilization of natural resources between local indigenous Papuans and indigenous Papuan migrants in the Cyclops Mount Nature Reserve (CMNR). The study explored a wide range of information related to this issue qualitatively by using a mini-ethnography method. The study conducted in-depth interviews with informants from local and migrant communities and participant and non-participant observations. The study shows that the local indigenous Papuan utilized the area on a relatively sustainable basis. However, they were not able to prevent the use of natural resources in the CMNR by the indigenous Papuan migrants, resulting in environmental damage. To avoid further environmental damage to the CMNR, this study recommends the need for collaborative management of the CMNR area by involving both local indigenous Papuans and indigenous Papuan migrants with support from the government.
Pelindungan Songkok Recca To Bone Sebagai Upaya Mendorong Perekonomian Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mahmud, Muh. Thorieq Erzulsyah; Palar, Miranda Risang Ayu; Rafianti, Laina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14536309

Abstract

This study discusses the importance of the protection of the Indication of Source for the Songkok Recca To Bone product from Bone Regency, South Sulawesi, which serves as both a local cultural identity and an economic asset for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Referring to Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Indications of Source, this research examines the relationship between legal protection and local economic development to prevent violations and misuse of local products. Using normative legal and sociological methods, data was gathered through literature review and interviews. The findings indicate that protection of the Indication of Source positively impacts the MSMEs economy by marking products with origin labels. However, its implementation remains suboptimal due to the lack of support from the local government in monitoring and product registration. Recommendations include enhancing the local government's role in supporting MSMEs through data collection and formal protection to improve the competitiveness of products in the market.
PENGENALAN KAWASAN CAGAR BUDAYA BANGUNAN KUNO DI KALIURANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN FILM DOKUMENTER Satria, Dhimas; Achimah Sidauruk; Miranda Risang Ayu; Yanuar iqbal Pahlevi; Nawaf Syarif Fawaz
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Komputer Vol. 2 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jpmik.v2i1.1523

Abstract

Bangunan kuno merupakan salah satu peninggalan yang bisa dijadikan sebagai bukti sejarah. Bangunan kuno bisa meliputi sebuah candi, rumah, gedung, dan peninggalan lain. Minimnya pengetahuan dan informasi mengenai sejarah bangunan, membuat banyak masyarakat yang menganggap bangunan tersebut hanya sebuah rumah tua yang tidak layak akan nilai sejarah. Permasalahan ini timbul karena kurangnya pengetahuan dan informasi yang jelas mengenai sejarah bangunan tersebut. Kawasan Cagar Budaya Kaliurang merupakan salah satu salah satu kawasan yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 dengan luas 35,1 hektar yang terdiri dari beberapa bangunan kuno, hotel, dan wisma bersejarah yang sudah ada sejak tahun 1900an. Namun pada saat ini, banyak masyarakat yang belum tahu mengenai sejarah berbagai bangunan yang ada disana bahkan masyarakat yang tinggal di kawasan Kaliurang itu sendiri. Film dokumenter merupakan salah satu sarana yang paling sering digunakan dalam menceritakan sejarah dan perkembangan dari zaman ke zaman. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan masyakarat akan lebih mengenai mengenai bangunan cagar budaya serta dapat melestarikan, menjaga, serta mempromosikan kepada media luar