Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Eksekusi : Journal Of Law Journal Of Human And Education (JAHE) PATTIMURA Legal Journal
Lobo, Ferdinandus Ngau
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI KUHP BARU UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA WANGA KECAMATAN UMALULU SUMBA TIMUR Arman, Yohanes; Rabawati, Dwityas Witarti; Ngompat, Yohanes Leonradus; Samara, Finsensius; Lobo, Ferdinandus Ngau; Do Carmo, Jacinta Da Reissureicao
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 9 No 2 (2025): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v9i2.6572

Abstract

Pembaharuan hukum pidana telah lama menjadi agenda dalam program legislasi nasional. Setelah melalui berbagai penundaan, pada tahun 2023 disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Kehadiran undang-undang ini mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menandakan telah dihilangkannya sifat kolonialis dalam sistem hukum pidana nasional. Salah satu cirinya adalah pengakuan terhadap eksistensi hukum adat serta dimuatnya berbagai ketentuan yang bercorak keindonesiaan. Karena tergolong baru dan belum dikenal luas oleh masyarakat, diperlukan upaya sosialisasi untuk memperkenalkan substansi KUHP Baru. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia. Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berjalan dengan baik, mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, dan berhasil meningkatkan pemahaman mereka terhadap berbagai isu yang dibahas selama kegiatan berlangsung.
The Legal Status of Paid Parking in Churches in the Perspective of Regional Taxes and Levies Lobo, Ferdinandus Ngau; Hallan, Markus; Djono, Martinus Julianto Dae; Kelen, Rosalia Martha Jawa
PATTIMURA Legal Journal Vol 4 No 2 (2025): August 2025 PATTIMURA Legal Journal
Publisher : Postgraduate Program Doctoral in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pela.v4i2.20983

Abstract

Introduction: Churches, as religious institutions, are generally exempt from taxation. However, the emergence of paid parking practices within church premises has not received public criticism. The public tends to view it as a form of voluntary participation rather than a commercial activity. This raises legal questions from the perspective of tax law and regional levies. Purposes of the Research: To examine the legal standing of paid parking practices at churches from the perspective of tax and regional levies. Methods of the Research: This study uses normative legal research with a statute approach, focusing on the analysis of legal materials through a literature review of laws and regulations as well as relevant legal literature. Results Main Findings of the Research: Paid parking within church premises is juridically categorized as a parking tax object, not a regional levy. However, referring to Article 77 paragraph (3) letter b of Law Number 28 of 2009, places of worship are exempt from tax if used solely for public services and not for commercial purposes. Since the parking proceeds are used to support church services, such practices should be excluded from the parking tax object. This indicates the need to expand the scope of tax exemption provisions to accommodate the essential function of places of worship.
Penyuluhan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Manulai II Kota Kupang Maran, Mary Grace Megumi; Lay, Benediktus Peter; Rade, Stefanus Don; Faot, Petrus; Carmo, Jacinta Da Reissureicao do; Ngompat, Yohanes Leonardus; Geme, Maria Theresia; Pedo, Yustinus; Rabawati, Dwityas Witarti; Samara, Finsensius; Lobo, Ferdinandus Ngau; Wohon, Ernesta Uba; Arman, Yohanes; Santo, Maria Fransiska Owa da
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1818

Abstract

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan kegiatan yang penting bagi masyarakat untuk memperoleh sertifikat ha katas tanah dengan cara yang terjangkau. Namun dalam kenyataannya masih ada masyarakat di Kelurahan Manulai II yang belum sadar dan belum mendaftarkan tanahnya. Oleh karena itu Permasalahan yang ditangani dalam kegiatan ini terkait permasalahan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Berdasarkan permasalahan tersebut maka diselenggarakan kegiatan penyuluhan hukum tentang PTSL di Kelurahan Manulai II. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait PTSL. Dalam kegiatan tersebut tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan informasi-informasi terkait PTSL yakni pengertian yuridis mengenai pendaftaran tanah dan PTSL, dasar hukum PTSL, objek PTSL, manfaat masyarakat mengikuti PTSL, pembiayaan dalam PTSL, dan tahapan pelaksanaan PTSL yang terdiri dari 12 tahapan. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat Kelurahan Manulai II dengan turut hadir dan berpartisipasi dalam diskusi.
LEGAL AND SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF WASTE MANAGEMENT IN ALOR REGENCY FROM THE PERSPECTIVE OF FORMING REGIONAL REGULATIONS Lobo, Ferdinandus Ngau; Go'o Laki, Maria Imaculata; De Yesus, Eugenia Soares; Vicky Seran, Gabriel Faustin; S Wadan, Alessandro Nandito
EKSEKUSI Vol 8, No 1 (2026): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v8i1.38787

Abstract

ABSTRACT Waste management is a pivotal issue in regional environmental policy, particularly in archipelagic regions such as Alor Regency, which faces limitations in waste management facilities and infrastructure. This study aims to analyze the juridical and sociological aspects of waste management in Alor Regency to serve as the basis for the formation of a Regional Regulation concerning Waste Management. The research method employed is normative juridical with a socio-legal approach, conducted through the analysis of statutory regulations and empirical data obtained from regional agency reports, scientific literature, and observations of waste management conditions. The results indicate that despite a strong legal foundation provided by Law No. 18 of 2008, Government Regulation No. 81 of 2012, Law No. 32 of 2009, and regional autonomy authority under Law No. 23 of 2014, implementation in Alor Regency remains ineffective due to low community participation, inadequate infrastructure, and a weak legal culture. Sociologically, the increasing volume of waste and changes in community consumption behavior are not commensurate with the available waste management capacity. Therefore, the enactment of a Regional Regulation is an urgent necessity to provide legal certainty, strengthen institutional frameworks, and promote a sustainable waste management model based on community participation and the 3R principles.Keywords: Waste management, juridical analysis, sociological analysis, Regional Regulation, Alor Regency. ABSTRAK Pengelolaan sampah merupakan isu sentral dalam kebijakan lingkungan hidup daerah, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Alor yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana persampahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis dan sosiologis pengelolaan sampah di Kabupaten Alor sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiolegal, melalui analisis peraturan perundang-undangan dan data empiris yang diperoleh dari laporan instansi daerah, literatur ilmiah, dan observasi terhadap kondisi pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang kuat melalui UU No. 18 Tahun 2008, PP No. 81 Tahun 2012, UU No. 32 Tahun 2009, serta kewenangan otonomi daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014, implementasi di Kabupaten Alor masih tidak efektif karena rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya infrastruktur, dan lemahnya budaya hukum. Secara sosiologis, meningkatnya volume sampah dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan sampah yang tersedia. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat kelembagaan, serta mendorong model pengelolaan sampah yang berkelanjutan berbasis masyarakat dan prinsip 3RKata.Kunci: Pengelolaan sampah, analisis yuridis, analisis sosiologis, Peraturan Daerah, Kabupaten Alor.
Co-Authors Carmo, Jacinta Da Reissureicao do D.W. Rabawati De Yesus, Eugenia Soares Djono, Martinus Julianto Dae Do Carmo, Jacinta Da Reissureicao Ernestha Uba Wohon Faot, Petrus Go'o Laki, Maria Imaculata Hallan, Markus Kelen, Rosalia Martha Jawa Lay, Benediktus Peter Maran, Mary Grace Megumi Maria T.Geme Ngompat, Yohanes Leonradus Nurwijayanti Rade, Stefanus Don S Wadan, Alessandro Nandito Samara, Finsensius Santo, Maria Fransiska Owa da Vicky Seran, Gabriel Faustin Yohanes Leonardus Ngompat