Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Era Desentralisasi di Kuningan Jawa Barat Suparman, Nanang; Sakti, Fadjar Tri; Engkus, Engkus
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (921.935 KB) | DOI: 10.31289/jppuma.v6i2.1781

Abstract

The Family Planning Program (KB) run by the Kuningan district government is an important part of the implementation of good governance so it is feasible to be evaluated to find out the achievement of the program to establish a prosperous small family through caring and community participation in the maturity aspects of marriage, birth control, and fostering family resilience, which has a positive effect on the Human Development Index (HDI). This study analyzes four aspects of evaluation according to the CIPP evaluation model (Context Input Process Poduct), which includes aspects i) context evaluation; ii) evaluation of inputs; iii) process evaluation; and iv) product evaluation. This study uses a descriptive-qualitative method with primary data in the form of interviews and secondary data in the form of relevant documents. The results showed the active role of the community / volunteer groups in family planning services, the availability of human resources, funding, time of implementation, but in the absence of indicators of success, the absence of SOPs on process evaluation and product evaluation could not be a clear input. in the cycle of the overall family planning program.
Responsiveness of Local Governance Anticipating Industrialization Impact on The Environment in Subang Regency Juana, Tedi; Suparman, Nanang; Sakti, Fadjar Tri
Jurnal Magister Administrasi Publik Vol 1 No 2 (2021): September
Publisher : Program Studi Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jmap.v1i2.3668

Abstract

Subang Regency is one of the strategic places in West Java, Indonesia was projected as an industrial area around 11.250 Ha, which will potentially cause environmental damage. Assuredly Subang Regency’s Government as the leading sector that closes to the industrial estate project should respond to the environmental damage issue properly and responsively. This study analyzes the characteristic of stakeholders' behavior to facing and preventing industrial impact in the period 2020-2021 based on several regulations. Therefore, this research aims to describe the responsiveness of the stakeholders to facing environmental issues caused by the construction of the industrial estate, which was analyzed using the responsiveness theory by (Ansoff et al., 2019). This research used a descriptive method with a qualitative approach. The data were collected for 4 months using purposive sampling with observation, interview, and literature and analyzed by (Milles et al., 2014) technic including data reduction, display data, and drawing conclusions or verification during collecting data and after collecting data. The study showed that Subang Regency’s Government as the leading sector has a good competence in the human resources but needs to develop in the organizational climate and capacity to collaborate and innovate so that the environmental damage issue can be maintained and resolved properly
Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Era Desentralisasi di Kuningan Jawa Barat Nanang Suparman; Fadjar Tri Sakti; Engkus Engkus
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 6, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i2.1781

Abstract

The Family Planning Program (KB) run by the Kuningan district government is an important part of the implementation of good governance so it is feasible to be evaluated to find out the achievement of the program to establish a prosperous small family through caring and community participation in the maturity aspects of marriage, birth control, and fostering family resilience, which has a positive effect on the Human Development Index (HDI). This study analyzes four aspects of evaluation according to the CIPP evaluation model (Context Input Process Poduct), which includes aspects i) context evaluation; ii) evaluation of inputs; iii) process evaluation; and iv) product evaluation. This study uses a descriptive-qualitative method with primary data in the form of interviews and secondary data in the form of relevant documents. The results showed the active role of the community / volunteer groups in family planning services, the availability of human resources, funding, time of implementation, but in the absence of indicators of success, the absence of SOPs on process evaluation and product evaluation could not be a clear input. in the cycle of the overall family planning program.
Implikasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya Engkus Engkus; Nanang Suparman; Fadjar Trisakti; Firda Lestari
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i1.5363

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah partrisipasi pemilih pada pemilhan kepada daerah di kabupatyen Tasikmalaya menurun. Hal ini dimungkinkan karena ketiadaan calon yang memiliki potensi kekuatan yang besar untuk menyaingi calon tunggal tersebut, adanya kekosongan hukum (Rechtvacum) dengan lemahnya regulasi tentang pilkada yang diikuti oleh calon tunggal yang berimplikasi pada rencana penundaan pelaksanaan pilkada, partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah di daerah tertentu tidak dapat terlaksana dan ditunda ke pemilihan serentak selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Asosiatif. Hasil perhitungan yang diperoleh terhitung dimensi ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakter agen pelaksana, disposisi, komunikasi, dan lingkungan Kebijakan Penetapan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya memperoleh secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan demikian disimpulkan bahwa masih belum optimalnya beberapa indikator dari dimensi implementasi kebijakan seperti karakter agen pelaksana penyelenggara yang secara langsung mempengaruhi partisipasi masyarakat partisipasi, lalu dalam komunikasi dan cara pelaksana memberikan sikap dalam menerima hasil dari penyelenggaraan yang belum sesuai dengan apa yang masyarakat rasakan.
MODEL TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA LUMBUNGSARI KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS Engkus Engkus; Nanang Suparman; Fadjar Tri Sakti
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2020): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v3i3.28062

Abstract

Pemerintah Desa Lumbungsari membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Jaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta melakukan pemberdayaan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah seperti pengaruhnya belum begitu terasa oleh masyarakat studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes di Desa desa secara keseluruhan, dan kurangnya modal.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menerapkan teori A Model of the Policy Implementation oleh Donald van Metter dan Carl van Horn. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis secara umum bisa dikatakan sudah cukup baik. Karena dari awal pembentukkan hingga saat ini, BUMDes Harapan Jaya sedikit demi sedikit mengalami perkembangan, salah satunya bisa dilihat dari adanya pembangunan sebuah gedung kios desa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyewa untuk membuka usaha. Namun, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh, dan luasnya wilayah Desa Lumbungsari yang terlalu besar tidak disertai dengan agen pelaksana yang memadai bahkan bisa dikatakan personelnya masih sedikit.Kata kunci: Model Tata Kelola , kebijakan, BUMDes.
TATA KELOLA ASET TETAP PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Engkus Engkus; Fadjar Tri sakti; Dea Fitri Aulia
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2021): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v8i2.5760

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata kelola aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masalah utama penelitian ini adalah tata kelola aset tetap belum berjalan baik, belum sepenuhnya berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini disebabkan pengguna barang milik daerah belum memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pengguna barang milik daerah. Artinya kompetensi Sumber Daya Manusia, angaran dan koordinasi masih menjadi masalahnya.  Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif, dengan Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumen-dokumen, Materi audio dan Visual juga Internet Searching. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tata kelola  Aset Tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pemda Kabupaten Bandung Barat menggunakan sistem aplikasi berbasis website online yaitu aplikasi Antisisbada (Aplikasi Teknologi Informasi Sistem Pengelolan Barang Daerah), yang dalam Teknik operasionalnya menghadapi kendala,sehingga belum optimal.
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG Engkus Engkus; Nanang Suparman; Fadjar Trisakti; Mohammad Robby Rodhiya
Jurnal Governansi Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Governansi Vol. 5 No. 1 April 2019
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.781 KB) | DOI: 10.30997/jgs.v5i1.1703

Abstract

The implementation of public information disclosure in State Islamic University (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung has not been optimal. At the time of initial observation, the researcher found some problems such as lack of UIN community participation and the public to request information, lack of some received informations, lack of supports from UIN officers and the government. The situation is also facilitated by lack of public information disclosure socialization conducted by UIN officers to UIN community and the public. The aim of the research is to describe the implementation of public information disclosure in UIN. The method of the research is a qualitative research. The informants of the research are 4 people who consist of the policy executives and the community who gets the impact of the policy. The data are collected from the field and library by interview, observation and documentation. The data are analyzed by Miles and Huberman’s analysis model including three lines of activity, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Viewed from aspects of sizes and standards of policy, resources, interorganizational communication and implementer activities, characteristics of implementer agents, implementer disposition/attitudes, and economic, social and political environments, the implementation of public information disclosure in UIN still finds many obstacles and lacks, so it has not been optimized. In order to be optimized, the research recommends to improve the public information disclosure socialization to UIN community and the public and the fulfillment of digital infrastructures in order to easily deliver information.Keywords: Policy Implementation, Public Information Disclosure, Public Policy.
IMPLEMENTATION OF THE BANDUNG MASAGI POLICY IN THE MUNICIPALITY OF BANDUNG INDONESIA Engkus; Fadjar Tri Sakti; Andika Muhamad Rafi Annaafi; Soni Gunawan Somali
International Journal of Social Science Vol. 1 No. 1: Juni 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/ijss.v1i1.28

Abstract

The implementation of this policy is motivated by the still occurrence of problems in the educational environment such as in the school environment where cases of bullying or hazing still often occur to students, especially those who have just entered school so that seniority actions can have a negative impact on students. Therefore, a character education policy based on local wisdom of Sundanese culture was created, named Bandung Masagi with the aim of growing the perfect character of students. The purpose of this study was to identify and describe the implementation of the Bandung Masagi policy. The research method used by the researcher is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used: observation, interviews and literature study. The results of the study reveal that the implementation of Bandung Masagi's policy has been running, but not yet optimal, dimensionally there are still obstacles. In terms of Policy Content, Policy Executors & Target Groups and Environment The novelty of this research is a policy of character education based on Sundanese local wisdom.
STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA Jusman Iskandar; Engkus; Fadjar Tri Sakti; Nabilah Azzahra; Novianti Nabila
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.488 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i2.1

Abstract

Beragam potensi desa sebagai daya tarik sumber pembangunan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para stakeholder (yang berkepentingan) dalam upaya kemajuan pembangunan yang merata. Untuk mengembangkan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan melalui berbagai program. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena angka kemiskinan masih mendominasi di desa dibandingkan di perkotaan. Kesenjangan antara desa dan kota ini disebabkan salah satunya oleh ketidakmerataannya pembangunan lebih dirasakan oleh kelompok lapisan atas, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi semakin terasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, yakni dengan pemberdayaan potensi yang ada masyarakat bisa meningkatkan produk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi dan budaya masyarakat.
PRILAKU KORUPTIF PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA Fadjar Tri Sakti; Woerly Deti Lianawati; Diwanie Aulia Az Zahra; Izna Azzahra Nur Saputri; Jamsuni
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.227 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i2.5

Abstract

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering terjadi di Indonesia. Korupsi menjadi salah satu masalah karena mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian negara. Dalam masa pandemi seperti ini tidak menyurutkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara. Artikel ini bertujuan untuk membahas jenis/bentuk korupsi, ciri-ciri korupsi, korupsi yang terjadi saat pandemi di Indonesia termasuk skor CPI Indonesia tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengolahan data studi literatur dari berbagai artikel ilmiah yang sesuai dengan pembahasan. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah terdapat 7 jenis korupsi yaitu korupsi yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dan gratifikasi. Ciri-ciri korupsi yaitu dilakukan lebih dari satu orang, dilakukan secara rahasia, mengandung penipuan, mengkhianati kejujuran. Dalam keadaan pandemi seperti ini pun tindakan korupsi marak terjadi. Berdasarkan laporan Transparancy International, IPK Indonesia tahun 2020 mendapat skor 37 poin mengalami penurunan dari tahun 2019. Ada beberapa area dalam CPI yang harus diperhatikan serius 1) sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha 2) sektor penegakan hukum dan perbaikan birokrasi 3) integritas politik.