Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.194
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Arena Hukum International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) MLJ Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Widya Yuridika Jurnal Hukum Respublica YUSTISI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Progressive Law Review Jurnal Supremasi jurnal hukum das sollen Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Keadilan MAQASIDI Case Law JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pro Justitia (JPJ) Influence: International Journal of Science Review Activa Yuris: Jurnal Hukum Keadilan ENDLESS : International Journal of Future Studies Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)
Melisa Safitri
Universitas Bandar Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM TEKNOLOGI IDENTITAS DIGITAL MELALUI SISTEM VERIFIKASI IDENTITAS BERBASIS BIOMETRIK Zahra, Nabilla; Hapsari, Recca Ayu; Safitri, Melisa
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.51062

Abstract

Identitas digital merupakan sebuah refleksi dari diri seseorang yang dibuat dalam bentuk dan sistem digital. Di era digitalisasi yang saat ini berkembang pesat, sistem verifikasi identitas digital di dalam dunia teknologi juga ikut berkembang. Salah satunya adalah verifikasi identitas digital menggunakan sistem biometrik. Biometrik merupakan pengenalan individu yang berdasarkan karakteristik anatomi dan perilaku seperti sidik jari, wajah, iris, dan suara. Biometrik juga sangat relevan dengan teknologi karena biometrik digunakan untuk menganalisa fisik dan kelakuan manusia. Sistem verifikasi mempunyai tujuan untuk menerima atau menolak identitas yang diklaim sesorang. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jadi, Sistem verifikasi identitas digital berbasis biometrik ini merupakan salah satu solusi untuk keamanan verifikasi data pribadi seseorang karena cara penggunaanya hanya dapat terverifikasi oleh karakteristik anatomi seseorang sehingga sangat sulit untuk dipalsukan.KATA KUNCI: Teknologi, Sistem Verifikasi, Identitas Digital, Biometrik Digital identity is a reflection of one's self made in digital forms and systems. In the era of digitalization which is currently developing rapidly, digital identity verification systems in the world of technology are also developing. One of them is digital identity verification using a biometric system. Biometrics is the recognition of individuals based on anatomical and behavioral characteristics such as fingerprints, faces, irises, and voices. Biometrics is also very relevant to technology because biometrics is used to analyze human physique and behavior. The verification system aims to accept or reject the identity claimed by someone. The problem approach that will be used in this study is the normative juridical approach. So, this biometric-based digital identity verification system is one of the solutions for the security of verifying someone's personal data because the way it is used can only be verified by a person's anatomical characteristics so it is very difficult to fake.KEYWORDS: Technology, Verification Systems, Digital Identity, Biometrics
Urgent Implementation of Regulatory Technology and Supervisory Technology in the Financial Technology Industry Hapsari , Recca Ayu; Resmi, Mahkota Djati Sinto; Safitri, Melisa
Arena Hukum Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2024.01701.4

Abstract

Financial technology represents a significant innovation in Indonesia’s financial sector, encompassing regulation, practice, and oversight. While fintech has expanded rapidly, the surge in users has led to more complex products. This complexity increases the susceptibility of fintech to abuses, heightening risks of fraud, money laundering, and predatory lending. To mitigate these risks, the implementation of financial technology must be rigorously regulated and supervised, supported by advancements in regulatory and supervisory technology. This study aims to conduct a juridical analysis of regulatory and supervisory technology in the financial technology industry, exploring how these technologies are applied to enhance compliance and oversight. This study uses empirical methods with a qualitative-descriptive analysis approach and a socio-legal approach. The study results found that regulatory technology and supervisory technology are regulated in Articles 19 and 22 of the Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. Financial technology operators carry out regulatory technology implementation with five basic regulatory technology implementation programs, namely e-KYC, e-reporting, fraud detection, regulatory compliance, and risk management, as well as the application of supervisory technology carried out by regulators with five basic programs for implementing supervisory technology, namely in the form of data analytics, e-reporting, tax reporting mining, customer support technology, and e-licensing.
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN (EKSPOR) BENIH BENING LOBSTER (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2021) Putri Rahma Ramadhani; Recca Ayu Hapsari; Melisa Safitri
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14334

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Jasa Pengurusan Angkutan Pengiriman (Ekspor) Benih Lobster yang dilakukan keluar oleh dilaporkan. Majelis Komisi menyatakan terlapor terbukti secara sah melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 Jasa Pengurusan Transportasi (Pelayaran) Untuk Ekspor Barang Bening Benih Lobster. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tentang Tempat Pelepasan Khusus Benih Lobster Bening (Puerulus) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, ditetapkan 5 (lima) bandar udara untuk pelepasan khusus benih lobster bening. Namun dalam pelaksanaannya, pengiriman benih lobster bening hanya dilakukan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena keterbatasan penerbangan terkait kondisi pandemi COVID-19. Kata kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Praktik Monopoli, dan Benih Benih Lobster
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN (EKSPOR) BENIH BENING LOBSTER (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2021) Putri Rahma Ramadhani; Recca Ayu Hapsari; Melisa Safitri
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14334

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Jasa Pengurusan Angkutan Pengiriman (Ekspor) Benih Lobster yang dilakukan keluar oleh dilaporkan. Majelis Komisi menyatakan terlapor terbukti secara sah melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 Jasa Pengurusan Transportasi (Pelayaran) Untuk Ekspor Barang Bening Benih Lobster. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tentang Tempat Pelepasan Khusus Benih Lobster Bening (Puerulus) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, ditetapkan 5 (lima) bandar udara untuk pelepasan khusus benih lobster bening. Namun dalam pelaksanaannya, pengiriman benih lobster bening hanya dilakukan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena keterbatasan penerbangan terkait kondisi pandemi COVID-19. Kata kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Praktik Monopoli, dan Benih Benih Lobster
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Dalam Sesuatu Perjanjian Jual Beli Tanah Di Desa Sukarame (Studi Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/Pn Tjk) Zaini, Zulfi Diane; Safitri, Melisa; Setiawan, Ifal
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4608

Abstract

Forgery of letters is a criminal act containing factors of untruth or falsification of something (object), somethingthat appearsauthentic from the outsidewhilst in realityit's faropposite to the usage of the reality. The problemon thishave a look at is the decide's attention in passing a decisionat the perpetrators of the crime of forging letters and the crookobligation of the perpetrators of the crime of forging the Letter of evaluationselectionNo:1099/Pid.B/2021/PN.Tjk. The studiestechnique used is normative juridical in addition to empirical, due toexamining the choose's considerations in passing a choiceon theculprit of the crime of forging letters through Sujir Bin Karam, the selectionbecomeaccurateconsistent withsufficientproof and factdata. Method and criminalresponsibility from the meeting of the perpetrators of the crime of forgery of letters, where the perpetrators were legally and convincingly verified, the panel of judges sentenced the perpetrators to imprisonment for 2 years and 3 months
Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik Saputri, Agil; Anna Marpaung, Lintje; Safitri, Melisa
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 02 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i02.186

Abstract

Teknologi saat ini sudah sangat berubah pesat yang dapat menggunakan dengan baik atau bahkan menyalahgunakan dengan hal-hal yang tidak patut dan bahkan dapat merusak regenerasi seperti contohnya banyak orang menyebar luaskan video yang tidak seronok. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik. Apa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian jurnal ini ialah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disimpulkan bahwa, Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik dilakukan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A sesuai dengan isi putusan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik belum sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
TINDAK TUTUR DIREKTIF DALAM FILM TELEPON YANG TAK PERNAH BERDERING Halinda; Triana, Nabila; Safitri, Melisa; Haliq, Abdul
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 02 (2025): Volume 10 No. 02 Juni 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i02.25071

Abstract

This study aims to describe the forms of directive speech acts and their strategies found in the film The Phone That Never Rang. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. The data, consisting of characters' utterances in the film that contain directive speech acts, were collected using observation and note-taking techniques. Data analysis was conducted by identifying, classifying, and describing the forms and strategies of speech acts based on pragmatic theory. The results of the study show that the film contains various forms of directive speech acts such as requests, commands, and invitations. The strategies used include direct and indirect strategies, adapted to the context of the utterances and the relationships between characters. These findings indicate that directive speech acts play an important role in developing the storyline and character depiction in the film.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI TAMBAK UDANG Ais Wahyunita; Melisa Safitri
Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Jember: Sharia Faculty State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/ijl.v3i1.116

Abstract

Criminal fraud is a form of crime against human wealth, such as criminal fraud in the sale and purchase of shrimp farming conducted by Wagiono and it had been decided by the Judicial Panel of District Court of Menggala Number 449/Pid.B/2019/PN.Mgl. The result of the study reveals that criminal liability against perpetrators of criminal fraud in the sale and purchase of shrimp farming based on The Decision No. 449/ Pid.B/2019 / PN.Mgl was found guilty or violates the provisions of Article 378 of the Criminal Code and sentenced to imprisonment for 1 (one) year while the judge's consideration in deciding the perpetrators was based on Decision Number 449/Pid.B/2019/PN.Mgl and the evidence, witness testimony, expert testimony, indictments and demands of the Public Prosecutor, the elements fulfilled in the Prosecutor's Indictment, as well as aggravating and mitigating factors for the accused.
Economics Analysis of Legal Approach In the Progression of West Lampung Traditional Cultural Expression Jainah, Zainab Ompu; B, Erlina; Safitri, Melisa; Seftiniara, Intan Nurina; Rusli, Tami
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4748

Abstract

The value of West Lampung's traditional cultural expressions has not been maximized for the local inhabitants. This article will explain how to implement the local government-requested preservation of West Lampung traditional expressions and their use in accordance with the Economic Analysis of Law framework. The results of the discussion indicate that the Protection and Utilization of Traditional Cultural Expressions has only reached the inventory stage, based on Law No. 28 of 2014 regarding Copyright, Law No. 5 of 2017 regarding Promotion of Culture, Law No. 11 of 2010 regarding Cultural Conservation and Regulations Government No. 6 of 2015 regarding Museums, and Regulation of the Minister of Culture No. 106 regarding Intangible Cultural Heritage of Indonesia. The Economic Analysis of Law demonstrates that West Lampung's traditional cultural expressions must be optimized in order to boost the region's income. This can be maximized through the collaboration of the local government with academics in the arts, artists, Youtubers, artists, and other parties who are already aware of what the global community desires as connoisseurs, so that professional processing can affect the welfare of the people of West Lampung
Co-Authors Abdul Haliq, Abdul Adinda Salsabila Agil Saputri Ais Wahyunita Akbar Sigratama Andhika Rizky Javier Anggalana Anna Marpaung, Lintje Atika Atika Bambang Hartono Erlina Erlina B Erlina Erlina Fajriah Febriani, Nurul Fayola Fayola Ferdi Irawan Halinda Hapsari , Recca Ayu Hendri Dunan I Ketut Seregig Intan Nurina Seftiniara Irawan, Ferdi Irsyadul Ikhsan Kornelius Sarmono Lintje Anna Marpaung Mega Anisa Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Ridho Akbar Nurul Ulfa Putri Rahma Ramadhani Recca Ayu Hapsari Recca Ayu Hapsari Resmi, Mahkota Djati Sinto Rosella Setya Cipta Phourtuna Salsabila, Adinda Sanjaya, Frengki Saputri, Agil Savitri Gautama Setiawan, Ifal Sija Putra Rulanda suci permata Tami Rusli Triana, Nabila Zahra, Nabilla Zainab Zainab Ompu Jainah Zulfi Diane Zaini