Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Arena Hukum International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) MLJ Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Widya Yuridika Jurnal Hukum Respublica YUSTISI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Progressive Law Review Jurnal Supremasi jurnal hukum das sollen Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Keadilan MAQASIDI Case Law JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Pro Justitia (JPJ) Influence: International Journal of Science Review Activa Yuris: Jurnal Hukum Keadilan ENDLESS : International Journal of Future Studies Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika
Melisa Safitri
Universitas Bandar Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pertimbangan Hakim dalam Perkara PMH oleh Prumnas Way Halim Akibat Kelalaian Pembuatan Sertifikat Tanah Ferdi Irawan; Erlina B; Melisa Safitri
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.979 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3657

Abstract

AbstrakSertifikat merupakan surat tanda bukti hak milik atas suatu benda, seperti misalnya tanah, bangunan, dan lain-lain. Permasalahan dalam penelitian ini faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum oleh prumnas way halim akibat kelalaian pembuatan sertifikat hak atas tanah dan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum oleh prumnas way halim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perbuatan melawan hukum oleh prumnas way halim dikabulkan sebagian dan yang menjadi dasar pertimbangan tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Penggugat disebabkan tindakan Tergugat yang tidak memiliki arsip dokumen atas tanah objek sengketa yang diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti-bukti surat dalam persidangan maka tuntutan kerugian adalah patut dan wajar, dan beralasan hukum untuk dikabulkan. Perumnas Way Halim, Developer perumahan dan Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan perumahan untuk senantiasa mentaati segala undang-undang maupun peraturan yang berlaku di Indonesia serta harus beritikad baik dalam menjalankan aktivitas usahanya.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, PMH, Sertifikat Tanah. AbstractA certificate is a letter of proof of property rights to an object, such as land, buildings, and others. The problem in this study is the factor causing the occurrence of unlawful acts by prumnas way halim due to negligence in making land rights certificates and what is considered by the judge in cases of unlawful acts by prumnas way halim. The research methods used in this thesis research are normative juridical approaches and empirical approaches. Data collection is based on literature studies and field studies. The resource person in this study was a Judge at the Tanjung Karang District Court. The basis for the judge's consideration in passing the judgment of the case of unlawful acts by prumnas way halim is partially granted and which is the basis for consideration of the actions of the Defendant who has committed an unlawful act which results in the occurrence of losses against the Plaintiff due to the actions of the Defendant who does not have a document archive on the land of the object of dispute which is strengthened by the testimony of witnesses and evidence of letters in the trial, the claim for loss is appropriate and it is reasonable, and it is reasonable for the law to be granted. Perumnas Way Halim, a housing developer and company engaged in housing procurement to always comply with all applicable laws and regulations in Indonesia and must have good faith in carrying out their business activities.Keywords: Judge Considerations, PMH, Land Certificates.
Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaptar (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns) Erlina B; Melisa Safitri; Adinda Salsabila
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.316 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3734

Abstract

AbstrakBeredarnya pupuk dengan label palsu ini sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu ada konsumen yang harus dilindungi hak-haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai atau mengkomsumsi barang/jasa. Salah satu bentuk tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar adalah pada Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns. Pada penelitian ini penulis mengunakan Penelitian yuridis normative dengan mengumpulankan berupa data-data dengan melakukan membaca buku hukum, mempelajari buku yang terkait akan kasus tersebut yang tersedia di kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, selain itu penulis juga mengunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara konkrit dan akurat dan penulis juga mengunakan Pendekatan secara empiris yaitu dilakukan dengan melihat pada objek yang diteiti dan melakukan wawancara. Faktor penyebab pelaku tindak pidana. adalah faktor untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang minimal, selain itu faktor lainnya adalah sifat tamak pelaku sehingga melakukan tindakan di luar ketentuan hukum serta kurangnya pengawasan terhadap peredaran di pasaran oleh pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pupuk kompos merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pupuk Kompos, Tidak Terdaftar. AbstractThe circulation of fertilizers with fake labels is closely related to the legal protection of consumers Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which is in accordance with article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely there are consumers who must be protected by their rights, namely the right to comfort, security, and safety in wearing or consuming goods/services. One of the forms of criminal acts of fertilizer circulation that is not registered is in Decision Number: 64 / Pid.Sus / 2021 / PN Gns. In this study, the author uses normative juridical research by collecting data by reading legal books, studying books related to the case that are available in literature that has something to do with this research, besides that the author also uses a website that has a relationship with the problem that the author took, so that the data is collected concretely and accurately and the author also uses an empirical approach, which is carried out by looking at the objects being determined and conducting interviews. Factors causing the perpetrator of the criminal act. is a factor to seek the greatest profit with minimal capital, besides that another factor is the covetous nature of the perpetrator so that he takes actions outside the provisions of the law and the lack of supervision of circulation in the market by fertilizers that are not registered with the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. The application of criminal sanctions against criminals producing compost under the Aneka Mitra Sejahtera (AMS) brand that is not registered based on Decision Number: 64 / Pid.Sus / 2021 / PN Gns is with imprisonment for 1 (one) year and a fine of RP700,000.00 (seven hundred thousand rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months.Keywords: Criminal Act, Compost, Unregistered.
TINJAUAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk) Muhammad Arif Fadli Syahputra; Erlina B; Melisa Safitri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2135

Abstract

Kejaksaan melaksanakan program penyelesaian perkara korupsi agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan perkara korupsi yang telah berkekuatan tetap (in kracht van gewijsde). Permasalahan dalam penelitian bentuk Penuntutan dalam Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk dan bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk. Metode penelitian secara yuridis normatif. Bentuk penuntutan dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk adalah dengan membuat surat dakwaan yang memenuhi syarat formil yang memuat identitas terdakwa secara jelas dan lengkap dan syarat materil yang memuat uraian secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana korupsi itu dilakukan. Dengan surat dakwaan penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk adalah dengan melalui proses peradilan pidana di pengadilan dimulai dari adanya pemeriksaan barang bukti yang, kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum dipergunakan untuk dijadikan tuntutan dalam bentuk dakwaan kepada terdakwa dengan melihat unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS BOTH WITHIN AND BEYOND THE CONTEXT OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN INDONESIA Melisa Safitri
Progressive Law Review Vol. 4 No. 02 (2022): November
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/plr.v4i02.81

Abstract

Can TCEs crumble under the protection of intellectual property? This question is prompted by the disparity between the characteristics of TCEs and the intellectual property protection criteria. This article emphasize the necessity and significance of establishing a system outside the Intellectual Property system or special protection (sui generis) to protect TCEs because intellectual property law cannot be modified to accommodate TCEs. The law of intellectual property only protects the moral and economic rights of individuals, not cultural or communal rights. Other opinions contend that the existing intellectual property law, particularly copyright law, does not require a new system because the creation of another system is a waste of resources and the state may not be able to fund it. In reality, what must be taken into account is the extent to which ethnic communities control their TCEs.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI TAMBAK UDANG Ais Wahyunita; Melisa Safitri
Indonesian Journal of Law and Islamic Law Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Jember: Sharia Faculty State Islamic Institute of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/ijl.v3i1.116

Abstract

Criminal fraud is a form of crime against human wealth, such as criminal fraud in the sale and purchase of shrimp farming conducted by Wagiono and it had been decided by the Judicial Panel of District Court of Menggala Number 449/Pid.B/2019/PN.Mgl. The result of the study reveals that criminal liability against perpetrators of criminal fraud in the sale and purchase of shrimp farming based on The Decision No. 449/ Pid.B/2019 / PN.Mgl was found guilty or violates the provisions of Article 378 of the Criminal Code and sentenced to imprisonment for 1 (one) year while the judge's consideration in deciding the perpetrators was based on Decision Number 449/Pid.B/2019/PN.Mgl and the evidence, witness testimony, expert testimony, indictments and demands of the Public Prosecutor, the elements fulfilled in the Prosecutor's Indictment, as well as aggravating and mitigating factors for the accused.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBATALAN HAK GUNA USAHA (HGU) Fayola Fayola; Erlina B; Melisa Safitri
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.196 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v6i1.45-55

Abstract

AbstrakHak Guna Usaha merupakan salah satu jenis hak yang memberikan kewenangan bagi pemegang hak memakai tanah untuk diusahakannya. Tujuan penelitian ini guna untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pembatalan Hak Guna Usaha serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN.GNS) Pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kaidah, norma, aturan yang berkaitan dengan permasalah yang akan diteliti. Pendekatan Empiris pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara eksklusif terhadap objek penelitian menggunakan cara observasi & wawancara. Faktor penyebab hapusnya Hak Guna Usaha yaitu: Jangka Waktunya berakhir;  Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir; Dicabut untuk kepentingan umum, sama seperti hapusnya hak milik; Ditelantarkan, sama seperti ketentuan hapusnya hak milik; Tanahnya musnah; Subjeknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia tunggal dan atau badan hukum Indonesia (badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia).  
Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik Agil Saputri; Lintje Anna Marpaung; Melisa Safitri
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 02 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.133 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i02.186

Abstract

Teknologi saat ini sudah sangat berubah pesat yang dapat menggunakan dengan baik atau bahkan menyalahgunakan dengan hal-hal yang tidak patut dan bahkan dapat merusak regenerasi seperti contohnya banyak orang menyebar luaskan video yang tidak seronok. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik. Apa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian jurnal ini ialah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disimpulkan bahwa, Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik dilakukan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A sesuai dengan isi putusan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik belum sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENDIRIAN BANGUNAN TANPA IZIN DI ATAS TANAH TANPA ALAS HAK PADA LOKASI WISATA KAMPUNG VIETNAM Andhika Rizky Javier; Erlina Erlina; Melisa Safitri Safitri
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i1.2688

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa hak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa hak. Baik. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, kemudian dilakukan analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian, bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana mendirikan bangunan gedung tanpa izin di atas tanah tanpa hak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 dan divonis oleh Majelis Hakim dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan untuk suatu tindak pidana dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana mendirikan bangunan gedung tanpa izin atas tanah tanpa hak dasar meliputi alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan penyidik ​​atas kuasa penuntut umum, unsur-unsur yang memenuhi dakwaan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi Muhammad Ridho Akbar; Zainab Ompu Jainah; Melisa Safitri
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i1.23456

Abstract

A crime is an act that is not permissible to do because it is a crime. Someone must be punished for committing a crime. The research method used is normative research. Criminal acts as a result of a behavior that violates the law committed by someone. Criminal liability is simply a response mechanism created by criminal law to address breaches of promises not to commit certain acts. So that it can be said that criminal responsibility is intended to assess the condition of an offender in relation to whether or not he can be sentenced to a crime for the crime he has committed. One of the criminal acts that can be charged against someone is a crime.   Abstrak   Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan karena merupakan suatu kejahatan. Seseorang harus dihukum karena melakukan kejahatan. Tindak pidana sebagai akibat dari suatu perilaku yang melanggar hukum  yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana hanyalah sebuah mekanisme respons yang diciptakan oleh hukum pidana untuk mengatasi pelanggaran janji untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menilai keadaan seorang pelaku sehubungan dengan dapat atau tidaknya dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukannya. Salah satu tindak pidana yang dapat didakwakan kepada seseorang adalah tindak pidana.
Strengthening Institutions Recipient of Compulsory Reporting Against the Prevalence of Drug Abusers in Lampung Province Zainab Ompu Jainah; Erlina B.; Intan Nurina Seftiniara; Melisa Safitri; Hendri Dunan
INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW Vol. 4 No. 2 (2022): INFLUENCE: International Journal of Science Review
Publisher : Global Writing Academica Researching and Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/influencejournal.v4i2.71

Abstract

The Recipient Institution of Compulsory Reporting opens the way for the government to eradicate drugs and cure the victims of drug abusers. Even so, socialization is felt to be lacking in society. People still view that victims of drug abuse are criminals and those who use drugs have a very big disgrace if they are known by their families and the surrounding community. The problems in this study are: How to strengthen the institution receiving the obligation to report on the prevalence of drug abusers in the province of Lampung? and What are the obstacles faced by recipient institutions that are required to report the prevalence of drug abusers? The research method used is a normative and empirical juridical approach. The results of the discussion in this study are the strengthening of reporting institutions on the prevalence of drug abusers in Lampung Province, including reporting drug abusers to mandatory reporting recipient institutions. After receiving mandatory reporting, a team of doctors consisting of doctors and psychologists conducts an assessment of narcotics abusers. The second process is the mechanism for implementing the rehabilitation through the Reporting Recipient Institution. Furthermore, addicts are tested urine (urinalysis) to detect the presence/absence of narcotics in the body of narcotics abusers. Provision of basic counseling is intended to increase patient motivation. The next stage is a re-evaluation which is intended to ensure that narcotics abusers are indeed using drugs or not. Narcotics addicts who have undergone mandatory reporting (shown by having an IPWL card) will not be legally processed. Constraints faced by recipient institutions are required to report on the prevalence of drug abusers in Lampung Province, including those related to regulatory policy constraints, socialization policies, coordination policies, human and institutional resources and management.
Co-Authors Abdul Haliq, Abdul Adinda Salsabila Agil Saputri Ais Wahyunita Akbar Sigratama Andhika Rizky Javier Anggalana Anna Marpaung, Lintje Atika Atika Bambang Hartono Erlina Erlina B Erlina Erlina Fajriah Febriani, Nurul Fayola Fayola Ferdi Irawan Halinda Hapsari , Recca Ayu Hendri Dunan I Ketut Seregig Intan Nurina Seftiniara Irawan, Ferdi Irsyadul Ikhsan Kornelius Sarmono Lintje Anna Marpaung Mega Anisa Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Arif Fadli Syahputra Muhammad Ridho Akbar Nurul Ulfa Putri Rahma Ramadhani Recca Ayu Hapsari Recca Ayu Hapsari Resmi, Mahkota Djati Sinto Rosella Setya Cipta Phourtuna Salsabila, Adinda Sanjaya, Frengki Saputri, Agil Savitri Gautama Setiawan, Ifal Sija Putra Rulanda suci permata Tami Rusli Triana, Nabila Zahra, Nabilla Zainab Zainab Ompu Jainah Zulfi Diane Zaini