Articles
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Kornelius Sarmono]]>;
<![CDATA[Zainab Ompu Jainah]]>;
<![CDATA[Melisa Safitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v4i2.1126
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terhadap pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN.Tjk danmengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap kasus pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN.Tjk. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini, 1. Penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN.Tjk yaitu didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 374 Jo. Pasal 64 A yat (1) tentang penggelapan dengan pemberatan dan Undang- undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN.Tjk terdiri dari beberapa aspek yuridis dan non yuridis. Aspek yuridis antara lain alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, sedangkan aspek non yuridis terdiri dari keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan pada diri terdakwa.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANGGOTA TNI (Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Zainab Ompu Jainah]]>;
<![CDATA[Melisa Safitri]]>;
<![CDATA[Savitri Gautama]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v5i2.4470
<![CDATA[Hukum menjadi aturan tata kehidupan masyarakat tertujukan untuk menciptakan keamanan serta ketertiban yang konsekuensinya merupakan segala tindakan serta perilaku komponen masyarakat harus sesuai dengan nilai hukum berlaku. Penelitian tertujukan untuk Mempertanggungjawabkan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk). Penelitian memakai pendekatan hukum normatif serta pendekatan hukum empiris. Sumber data dipergunakan merupakan data sekunder serta jenis data dipergunakan meliputi data sekunder serta data utama. Proses analisis data dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif, serta hasil analisisnya diinterpretasikan pada bentuk kesimpulan deduktif, yaitu jawaban atas permasalahan sesuai hasil penelitian. Sesuai hasil penelitian serta pembahasan yang diuraikan, disimpulkan bahwa majelis hakim akhirnya serta secara meyakinkan menetapkan terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata bersalah atas tindak pidana “penganiayaan”. Dengan hukuman penjara satu tahun delapan bulan, terdakwa tetap pada penahanan prapersidangan serta penahanan serta masa tahanan terdakwa sudah dikurangi seluruhnya dari pidana dijatuhkan serta terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000. Pertimbangan Hakim pada Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Anggota TNI Kajian Putusan No: 359/Pid.B/2022/PN Tjk. sempurna sebab hakim menilai bahwa perbuatan dilakukan oleh terdakwa sangat bertentangan menggunakan aturan hukum positif ada serta bahkan perbuatan dilakukan oleh terdakwa membuat korban pusing serta memaksa korban buat beristirahat selama beberapa hari sebagai akibatnya beliau bisa melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu bekerja menjadi anggota TNI.]]>
<![CDATA[Judicial Overview On Criminal Liability Against A Person Who Deliberately Use, Sell Or Export An Industrial Design Without Getting Approval From The Exclusive Rightholders Of Industrial Design Based On Industrial Design Law ]]>
<![CDATA[Akbar Sigratama]]>;
<![CDATA[Erlina B]]>;
<![CDATA[Melisa Safitri]]>
<![CDATA[ Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas PGRI Madiun ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25273/ay.v1i1.10244
<![CDATA[Industrial design is a part of the intellectual property created by tasteful and corrosive thought and imagination. Protection against industrial design was indispensable to the certainty of laws to designers. This research issue to find out how the protection of industrial design that has conforms to industry design is listed in the general list under the 31st year 2000 act. This method of research USES the yuridis normatif and empirical approaches. The type of data used is secondary and primary data. The study concluded that a designer who lists industrial design products in the registry, has the exclusive rights granted to him by the republic of Indonesia. It can forbid anyone without his consent to use, sell, manufacture, export, import. When using bad faith, as holders of exclusive rights may file a civil suit and/or criminal charges. The conclusion is that the industrial design that industrial design could provide with the design of science-based on the design of science-based, should fill with novelty of that industry's design and yet no public announcement was made]]>
<![CDATA[Pertangungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menjual Atau Menyediakan Rokok Kena Cukai Yang Tidak Terdaftar ]]>
<![CDATA[Irsyadul Ikhsan]]>;
<![CDATA[Zainab Ompu Jainah]]>;
<![CDATA[Melisa Safitri]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v8i2.2458
<![CDATA[Cigarettes without excise duty or cigarettes with a hammer excise stamp on them can also be said to be illegal cigarettes with the characteristics of the original excise stamps including that the original excise stamps can be detected by naked eye, the hologram paper is usually green with the Indonesian symbol but the color can change every year, and Original excise tape paper has worm-like fibers and watermarks. Cigarettes that are mandatory for distribution in Indonesia can be achieved with business legality, production legality, and promotion legality as the bureaucracy of cigarette distribution in Indonesia. And as explained above, that smoking is a product of processed tobacco, in accordance with Law Number 39 of 2007 concerning Excise, cigarette packages must be affixed with and attached with excise tape as proof of excise payment so that cigarettes can be said to be legal to offer, hand over, provided for sale. Law Number 39 of 2007 concerning Excise also regulates that cigarettes that circulate without excise bands and do not comply with the applicable laws are said to be illegal cigarettes, anyone who distributes them can be said to be against the law and can be subject to imprisonment and fines.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU TERHADAP PELAKU USAHA HIBURAN KARAOKE (Studi Kasus Orange family Karaoke) ]]>
<![CDATA[suci permata]]>;
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Melisa Safitri]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v19i2.314
<![CDATA[Abstract Karaoke places are in great demand from various circles. All karaoke places have the same goal, which is to provide entertainment for the family or take a moment to unwind from the daily routine. Karaoke places always serve songs with various choices from all the creations of Indonesian singers. But of course the songs that are served have been licensed first. Regarding this license, basically it must be agreed by both parties without coercion. Copyright protection, especially for music or song creations, is a serious problem. This situation shows that there is still a need for stricter legal protection regarding the protection of royalties on a song or music copyrighted work and the protection of the rights contained therein. The purpose of the study was to determine the implementation of copyright royalty payments on songs between the creator and karaoke entertainment business actors and the inhibiting factors for the payment of copyright royalties on songs between the creator and performer in karaoke entertainment at Orange Family Karaoke. The method used in this research is empirical juridical. The data that has been systematically arranged were analyzed qualitatively. The results showed that the distribution of royalties is managed by the Collective Management Institute (LMK). The institution is authorized by the creator to exercise the economic rights of the creator. The barrier to royalty payments is due to the lack of socialization and understanding of royalty payments and the high cost of royalty payments. Â Keywords: Royalty, Copyright, Karaoke]]>
<![CDATA[Implementation of the Utilization of West Lampung Traditional Cultural Expression in the Legal System Perspective of Intellectual Property ]]>
<![CDATA[Erlina B.]]>;
<![CDATA[Zainab Ompu Jainah]]>;
<![CDATA[Melisa Safitri]]>;
<![CDATA[Intan Nurina Seftiniara]]>
<![CDATA[ ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES Vol. 5 No. 3 (2022): ENDLESS : International Journal of Future Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Global Writing Academica Researching & Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/endlessjournal.v5i3.99
<![CDATA[The embodiment of West Lampung Traditional Cultural Expressions has not been optimal both in terms of intellectual property protection and in terms of its usefulness for the local community of West Lampung. In this article, we will discuss how intellectual property legal protection is implemented if it is implemented in the protection of traditional cultural expressions and how far has the West Lampung Regency Government tried to protect and utilize the potential of traditional cultural expressions. This article aims to identify a model of protection against traditional cultural expressions in West Lampung by using normative and empirical legal research methodologies. The results of the discussion show that the Protection of Traditional Cultural Expressions is carried out based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Conservation and Government Regulation Number 6 of 2017. 2015 concerning Museums, and Regulation of the Minister of Culture Number 106 concerning Indonesian Intangible Cultural Heritage in addition to the autonomy of the Regional Government of West Lampung Regency has also made efforts to preserve istiadar custom through the Regional Regulation of West Lampung Regency Number 14 of 2000 concerning the Guidance, Preservation, and Development of Indigenous Peoples. and Customary Institutions. The West Lampung Regency Government also seeks to protect and preserve traditional cultural expressions by participating in activities such as traditional festivals organized by the Lampung Provincial Government so that the existence of traditional cultural expressions in West Lampung Regency is known to the public. However, overall the protection of the majority of traditional cultural expressions has not been inventoried and utilized optimally, including the traditional cultural expressions of West Lampung. There should be immediate efforts to regulate the protection of traditional cultural expressions in a sui generis manner apart from the Copyright Law.]]>
<![CDATA[Analisis Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Solar Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor : 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Mega Anisa]]>;
<![CDATA[Zainab]]>;
<![CDATA[Melisa Safitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 02 (2024): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v23i02.19208
<![CDATA[Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi artinya hal lumrah pada rakyat, tentunya sangat merugikan baik pemerintah (negara) juga pihak membutuhkan. Permasalahan pada penelitian apakah faktor mendorong pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin sesuai nomor resolusi: 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, serta bagaimana tanggungjawab pidananya, Pelaku tindakan pidana penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin sesuai surat keputusan nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk. Penelitian metode normatif serta hukum empiris, memakai data sekunder serta primer didapat studi pustakaan serta lapangan, serta analisa data menggunakan analisis hukum kualitatif. Sesuai hasil penelitian serta pembahasan: Faktor mengakibatkan pelaku lakukan tindakan pidana penyalahgunaan solar bersubsidi tanpa izin ditimbulkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal serta eksternal. Faktor internal mencakup individual serta faktor sikologis. Faktor eksternal mencakup agama, ekonomi, kesempatan, serta kurang pengawasan regulasi. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan pidana penyalahgunaan bahan bakar solar bersubsidi tanpa izin sesuai nomor urut : 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, dimana panitia pertimbangan hakim pada pertimbangan hukumnya beropini bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum serta sah serta bersalah sebab menyalahgunakan BBM Jolar bersubsidi tanpa izin dari instansi berwenang serta majelis hakim jatuhkan pidana penjara 4 bulan serta denda Rp 2.000.000 pada hal denda tak dibayar, diganti menggunakan kurungan selama 1 bulan.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Bisnis Narkotika Tanaman Jenis Ganja Butto 31 Kg Dalam Bentuk Paket Secara Terorganisir Di Pelabuhan Bekauheni (Studi Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2022/Pn.Kla) ]]>
<![CDATA[Jainah, Zainab Ompu]]>;
<![CDATA[Safitri, Melisa]]>;
<![CDATA[Sanjaya, Frengki]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.4003
<![CDATA[AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan bisnis narkotika tanaman jenis ganja dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku bisnis narkotika dalam bentuk paket secara terorganisir di Pelabuhan Bekauheni berdasarkan Putusan Nomor : 149/PID.SUS/2022/PN.Kla). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu hukum normative. Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Fadli Syahputra]]>;
<![CDATA[B, Erlina]]>;
<![CDATA[Safitri, Melisa]]>
<![CDATA[ Maleo Law Journal Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/mlj.v7i1.2639
<![CDATA[The Prosecutor's Office carries out a corruption case settlement program to be completed within 3 (three) months and is responsible for the success of the investigation, prosecution and execution of court decisions on corruption cases that have permanent power (in kracht van gewijsde). Problems in researching the form of Prosecution in the Indictment by the Public Prosecutor against the Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk and how to prove the Corruption Crime by the Public Prosecutor against the Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.Tjk. The research method is normative juridical. The form of prosecution in the indictment by the Public Prosecutor against Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk is to make an indictment that meets the formal requirements that contains the identity of the defendant clearly and completely and material requirements that contain a clear description. and complete details of the criminal act charged with mentioning the time and place where the corruption crime was committed. With the indictment, the public prosecutor delegates the corruption case to the court for examination and a criminal verdict by the Corruption Court. Proof of corruption by the Public Prosecutor against Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk is through a criminal justice process in court starting with the examination of evidence which is then used by the Public Prosecutor to make a claim. in the form of an indictment to the defendant by looking at the elements of the crime charged against the Defendant.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns) ]]>
<![CDATA[nurul ulfa]]>;
<![CDATA[Safitri, Melisa]]>;
<![CDATA[Fajriah Febriani, Nurul]]>
<![CDATA[ Maleo Law Journal Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/mlj.v8i1.4069
<![CDATA[Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns dan penerapan sanksi pidana kejahatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns. Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normative. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.]]>
