Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaptar (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns) Erlina B; Melisa Safitri; Adinda Salsabila
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3734

Abstract

AbstrakBeredarnya pupuk dengan label palsu ini sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu ada konsumen yang harus dilindungi hak-haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai atau mengkomsumsi barang/jasa. Salah satu bentuk tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar adalah pada Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns. Pada penelitian ini penulis mengunakan Penelitian yuridis normative dengan mengumpulankan berupa data-data dengan melakukan membaca buku hukum, mempelajari buku yang terkait akan kasus tersebut yang tersedia di kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, selain itu penulis juga mengunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara konkrit dan akurat dan penulis juga mengunakan Pendekatan secara empiris yaitu dilakukan dengan melihat pada objek yang diteiti dan melakukan wawancara. Faktor penyebab pelaku tindak pidana. adalah faktor untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang minimal, selain itu faktor lainnya adalah sifat tamak pelaku sehingga melakukan tindakan di luar ketentuan hukum serta kurangnya pengawasan terhadap peredaran di pasaran oleh pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pupuk kompos merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pupuk Kompos, Tidak Terdaftar. AbstractThe circulation of fertilizers with fake labels is closely related to the legal protection of consumers Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which is in accordance with article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely there are consumers who must be protected by their rights, namely the right to comfort, security, and safety in wearing or consuming goods/services. One of the forms of criminal acts of fertilizer circulation that is not registered is in Decision Number: 64 / Pid.Sus / 2021 / PN Gns. In this study, the author uses normative juridical research by collecting data by reading legal books, studying books related to the case that are available in literature that has something to do with this research, besides that the author also uses a website that has a relationship with the problem that the author took, so that the data is collected concretely and accurately and the author also uses an empirical approach, which is carried out by looking at the objects being determined and conducting interviews. Factors causing the perpetrator of the criminal act. is a factor to seek the greatest profit with minimal capital, besides that another factor is the covetous nature of the perpetrator so that he takes actions outside the provisions of the law and the lack of supervision of circulation in the market by fertilizers that are not registered with the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. The application of criminal sanctions against criminals producing compost under the Aneka Mitra Sejahtera (AMS) brand that is not registered based on Decision Number: 64 / Pid.Sus / 2021 / PN Gns is with imprisonment for 1 (one) year and a fine of RP700,000.00 (seven hundred thousand rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months.Keywords: Criminal Act, Compost, Unregistered.
ANALISIS WACANA NARATIF DALAM VIDEO PENGENALAN BUDAYA DI KANAL YOUTUBE LEONARDO EDWIN Safitri, Melisa; Usman; Abdul Azis
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 2 (2026): Volume 11 No. 02, Juni 2026.
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i2.48018

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahap wacana naratif dalam video pengenalan budaya pada kanal Youtube Leonardo Edwin dengan menggunakan teori naratif Tzvetan Todorov. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana naratif. Data penelitian berupa tuturan, dialog, dan narasi visual yang terdapat dalam video berjudul “Mencari Peninggalan Indonesia di Timor Leste!? Cristo Rei, Pusat Budaya Indonesia, KBRI di Dili” yang terdiri atas dua episode. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tahapan struktur naratif Todorov, yaitu tahap awal (ekuilibrium), tahap tengah (disruption), dan tahap akhir (new equilibrium). Hasil penelitian menunjukkan tahap awal ditandai dengan pengenalan tokoh, dan tujuan perjalanan sebagai kondisi naratif yang stabil. Tahap tengah ditandai dengan munculnya gangguan berupa perbedaan bahasa, sistem sosial, budaya, sertaa kondisi kehidupan di Timor Leste yang mempengaruhi perkembangan alur cerita. Tahap akhir menunjukkan terciptanya keseimbangan baru melalui refleksi dan pemahaman terhadap jejak budaya Indonesia di luar wilayah nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur naratif dalam konten perjalanan di media digital dapat menjadi sarana penyampaian informasi budaya secara sistematis dan mudah dipahami oleh penonton.
Economics Analysis of Legal Approach In the Progression of West Lampung Traditional Cultural Expression Zainab Ompu Jainah; Erlina B; Melisa Safitri; Intan Nurina Seftiniara; Tami Rusli
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4748

Abstract

The value of West Lampung's traditional cultural expressions has not been maximized for the local inhabitants. This article will explain how to implement the local government-requested preservation of West Lampung traditional expressions and their use in accordance with the Economic Analysis of Law framework. The results of the discussion indicate that the Protection and Utilization of Traditional Cultural Expressions has only reached the inventory stage, based on Law No. 28 of 2014 regarding Copyright, Law No. 5 of 2017 regarding Promotion of Culture, Law No. 11 of 2010 regarding Cultural Conservation and Regulations Government No. 6 of 2015 regarding Museums, and Regulation of the Minister of Culture No. 106 regarding Intangible Cultural Heritage of Indonesia. The Economic Analysis of Law demonstrates that West Lampung's traditional cultural expressions must be optimized in order to boost the region's income. This can be maximized through the collaboration of the local government with academics in the arts, artists, Youtubers, artists, and other parties who are already aware of what the global community desires as connoisseurs, so that professional processing can affect the welfare of the people of West Lampung