Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Perbandingan Akad untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Muhammad Fakhri Mubarok; Ramdan Fawzi; Yayat Rahmat Hidayat
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Limited funds make families or individuals who want to own housing unable to buy in cash, in this case Islamic banks are here to assist in financing home ownership. Islamic banks in Indonesia have various kinds of credit products for home mortgage, also in Indonesia fatwa have various guidelines for financing home ownership by the DSN-MUI, public can choose the contract schematic that will be applied in the application for home ownership financing, from the types of financing contract guidelines that DSN-MUI publish, in writing this thesis will discuss three contracts including the istishna contract, musyarakah mutanaqisah contract, and the ijarah maushufah fi dzimmah contract, which of these contracts can be beneficial for both parties. The purpose of this study consists of two points, first, to determine the implementation of home mortgage and second, to determine the comparison of istishna, musyarakah mutanaqisah, and ijarah maushufah fi dzimmah contracts. The research method used is a comparative method, a research method to find out whether or not there are differences in the variables studied. There are two types of data, study of literature and documentation with qualitative data analysis. The results show that in implementing home mortgage, customers need to meet the conditions in applying for home mortgage before a contract is decided, banks as provider of home mortgage providers need to assess their customers with certain requirements or instruments in order to minimize the occurrence of adverse risks. Based on the comparison of contracts, musyarakah mutanaqisah is a contract that is more profitable for the customer as the recipient of financing and for the islamic financial institution as a distributor of financing funds for home ownership. Abstrak. Keterbatasan dana membuat keluarga atau individu yang ingin memiliki hunian tidak dapat membeli secara tunai, dalam hal ini bank syariah hadir untuk membantu dalam pembiayaan pemilikan rumah. Bank syariah di Indonesia memiliki berbagai macam produk kredit untuk pemilikan rumah (KPR), juga fatwa di Indonesia memiliki berbagai macam pedoman pembiayaan pemilikan rumah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, masyarakat dapat memilih skema akad yang akan diterapkan dalam pengajuan pembiayaan pemilikan rumah, dari berbagai macam pedoman akad pembiayaan yang DSN-MUI terbitkan, dalam penulisan skripsi ini akan membahas tiga akad diantaranya yaitu, akad Istishna, Musyarakah Mutanaqisah, dan akad Ijarah Maushufah fi dzimmah, diantara akad-akad tersebut akad mana yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini terdiri dari dua poin yaitu Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan kredit pemilkan rumah dan Kedua, untuk mengetahui perbandingan akad Istishna, Musyarakah mutanaqisah, dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif, yaitu metode penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak pada variable-variable yang diteliti. Jenis data terdiri dari dua jenis yaitu data literatur (Studi Pustaka) dan dokumentasi dengan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kredit pemilikan rumah nasabah perlu memenuhi tahap-tahap dalam pengajuan kredit pemilikan rumah sebelum suatu akad diputuskan, bank selaku pemberi kredit pemilikan rumah perlu menilai nasabahnya dengan persyaratan atau instrument tertentu agar meminimalisir terjadinya risiko yang merugikan. Berdasarkan perbandingan akad, musyarakah mutanaqisah sebagai akad yang lebih menguntungkan bagi pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan maupun pihak lembaga keuangan syariah sebagai penyalur dana pembiayaan untuk pemilikan rumah.

Pandangan Tokoh Agama terkait Tajdidun Nikah bagi Wanita Hamil di Luar Nikah Anisa Putri Alyana; Ramdan Fawzi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1268

Abstract. The phenomenon of remarriage that occurred in Alamendah Village was caused by religious leaders thinking that marrying pregnant women was not allowed. So it is necessary to renew the marriage contract after the child is born. With the intention to legalize the husband-wife relationship, so that it does not always commit adultery. Whereas in the Compilation of Islamic Law it is permissible to marry a pregnant woman on condition that the man who impregnates her without having to wait for the child to be conceived is born, so that tajdidun marriage is not required. This study aims to find out how the compatibility between the views of religious leaders in Alamendah Village and the views of Islamic law. The method used in this research is normative-empirical with the type of qualitative research. The results of the study that the law is mandatory to do tajdidun marriage according to the views of religious leaders in Alamendah Village based on Imam Ahmad's opinion. Even though it is actually forbidden to marry pregnant women out of wedlock, religious leaders compromise to get married first with the intention of saving the child. So that requires doing tajdidun marriage. This is contrary to the opinion of Imam Shafi'i and the Compilation of Islamic Law, which allows pregnant women to marry without having to wait for the child to be conceived to be born and there is no need to perform tajdidun of marriage. Abstrak. Fenomena nikah ulang yang terjadi di Desa Alamendah disebabkan karena tokoh agama beranggapan bahwa menikahi wanita hamil adalah tidak boleh. Sehingga perlu diadakan pembaruan akad nikah setelah anak yang dikandung lahir. Dengan maksud untuk melegalkan hubungan suami-istri, sehingga tidak selamanya berbuat zina. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam membolehkan menikahi wanita hamil dengan syarat oleh laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak yang dikandung lahir sehingga tidak diperlukan tajdidun nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara pandangan tokoh agama Desa Alamendah dengan pandangan hukum Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa hukum wajibnya melakukan tajdidun nikah menurut pandangan tokoh agama Desa Alamendah berdasar pada pendapat nya Imam Ahmad. Meskipun sebenarnya menikahkan wanita hamil diluar nikah adalah dilarang, tetapi para tokoh agama melakukan kompromi untuk menikahkan terlebih dahulu dengan maksud untuk menyelamatkan anak. Sehingga mengharuskan melakukan tajdidun nikah. Hal ini bertolak belakang dengan pendapatnya Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam, yang membolehkan menikahkan wanita hamil tanpa harus menunggu anak yang dikandung lahir dan tidak perlu melakukan tajdidun nikah.

Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (3) Tentang Pemeriksaan Dokumen Pencatatan Perkawinan di KUA Margaasih Ibtihal Khalda; Ramdan Fawzi; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i2.9447

Abstract. In the Marriage Registration section, further document inspection is regulated in Article 5 paragraph (3) "The Head of the KUA District/ Penghulu/ PPN LN conducts an examination of marriage documents by presenting the prospective husband, prospective wife, and guardian to ascertain whether or not there is a marriage certificate." Based on the article above, it is clear that when registering a marriage, the bride and groom are required to be present and bring their guardian, with the aim of checking whether there are obstacles to getting married or not. This study aims to find out how the implementation of the Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 concerning examining marriage registration documents at the KUA Margaasih. The research uses qualitative methods with a normative juridical approach, field data types (Field Research) and library data. Methods of data collection with interviews and retrieval. The results of this study are that the implementation of the minister of religion regulation No. 20 of 2019 article 5 paragraph (3) concerning examining marriage registration documents at KUA Margaasih has not yet implemented this regulation, especially in examining marriage guardians when the bride and groom register at the KUA, the causative factor of religious regulation No. 20 article 5 paragraph (3) concerning marriage marriages has not been treated because the bride and groom do not understand or know these religious regulations, then the KUA itself has not provided socialization to the prospective bride and groom regarding the guardian's wedding ceremony when carrying out the marriage. Abstrak. Dalam Pencatatan Perkawinan bagian pemeriksaan dokumen lebih lanjut diatur dalam pasal 5 ayat (3) “Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya untuk menikah.” Berdasarkan pasal diatas jelas bahwa ketika mendaftarkan nikah calon pengantin diharuskan hadir dan membawa wali nikahnya, dengan tujuan untuk pemeriksaan apakah ada halangan menikah atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan menteri agama no 20 tahun 2019 tentang pemeriksaan dokumen pencatatan perkawinan di KUA Margaasih. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, jenis dari data lapangan (Field Research) dan data Pustaka. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa implementasi peraturan menteri agama no 20 tahun 2019 pasal 5 ayat (3) tentang pemeriksaan dokumen pencatatan perkawinan di KUA Margaasih belum begitu diterapkan peraturan tersebut khususnya dalam pemeriksaan terhadap wali nikah pada saat calon pengantin melakukan pendaftaran ke KUA, faktor penyebab peraturan menteri agama No 20 pasal 5 ayat (3) tentang pemeriksaan pencatatan perkawinan ini bekum di terapkan karena calon pengantin yang belum paham atau mengetahui terhadap peraturan menteri agama tersebut, kemudian dari pihak KUA sendiri belum memberikan sosialisasi terhadap calon pengantin terhadap pentingnya wali dihadirkan pada saat melkukan pendaftaran perkawinan.

Pandangan Tokoh Agama terkait Tajdidun Nikah bagi Wanita Hamil di Luar Nikah Anisa Putri Alyana; Ramdan Fawzi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1268

Abstract. The phenomenon of remarriage that occurred in Alamendah Village was caused by religious leaders thinking that marrying pregnant women was not allowed. So it is necessary to renew the marriage contract after the child is born. With the intention to legalize the husband-wife relationship, so that it does not always commit adultery. Whereas in the Compilation of Islamic Law it is permissible to marry a pregnant woman on condition that the man who impregnates her without having to wait for the child to be conceived is born, so that tajdidun marriage is not required. This study aims to find out how the compatibility between the views of religious leaders in Alamendah Village and the views of Islamic law. The method used in this research is normative-empirical with the type of qualitative research. The results of the study that the law is mandatory to do tajdidun marriage according to the views of religious leaders in Alamendah Village based on Imam Ahmad's opinion. Even though it is actually forbidden to marry pregnant women out of wedlock, religious leaders compromise to get married first with the intention of saving the child. So that requires doing tajdidun marriage. This is contrary to the opinion of Imam Shafi'i and the Compilation of Islamic Law, which allows pregnant women to marry without having to wait for the child to be conceived to be born and there is no need to perform tajdidun of marriage. Abstrak. Fenomena nikah ulang yang terjadi di Desa Alamendah disebabkan karena tokoh agama beranggapan bahwa menikahi wanita hamil adalah tidak boleh. Sehingga perlu diadakan pembaruan akad nikah setelah anak yang dikandung lahir. Dengan maksud untuk melegalkan hubungan suami-istri, sehingga tidak selamanya berbuat zina. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam membolehkan menikahi wanita hamil dengan syarat oleh laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak yang dikandung lahir sehingga tidak diperlukan tajdidun nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara pandangan tokoh agama Desa Alamendah dengan pandangan hukum Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa hukum wajibnya melakukan tajdidun nikah menurut pandangan tokoh agama Desa Alamendah berdasar pada pendapat nya Imam Ahmad. Meskipun sebenarnya menikahkan wanita hamil diluar nikah adalah dilarang, tetapi para tokoh agama melakukan kompromi untuk menikahkan terlebih dahulu dengan maksud untuk menyelamatkan anak. Sehingga mengharuskan melakukan tajdidun nikah. Hal ini bertolak belakang dengan pendapatnya Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam, yang membolehkan menikahkan wanita hamil tanpa harus menunggu anak yang dikandung lahir dan tidak perlu melakukan tajdidun nikah.

Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Walikota No.18 Tahun 2018 di Baznas Kota Cimahi Amila Vindi Oktaviana; Ramdan Fawzi; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10543

Abstract. The purpose of this study is to examine in more depth the management of professional zakat and also in the review of Islamic law and also look at the PERWALI Cimahi. The research method used is a normative qualitative method whose type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, and secondary data referring to books, journals that will complement the results of existing interviews. Baznas Kota Cimahi already manages professional zakat in accordance with Islamic Law as stated by a 2003 fatwa collecting from salaries, and is also collected in accordance with opinions with a nishab of 2.5%. There are also several health, educational, humanitarian, economic, da'wah and advocacy programs for the distribution and utilization of zakat to people who are entitled to receive zakat 8 mustahik in accordance with the Qur'an Surat At-Tawbah verse 6. Baznas Kota Cimahi already manages professional zakat. Baznas Kota Cimahi has managed professional zakat in accordance with the Mayor of Cimahi City Number 18 of 2018, namely collecting according to Article 6 ASN who has income that has reached nishab must issue professional zakat, the income of civil servants for 1 (one) year that reaches nishab. Then collect the amount / nishab In accordance with Article 9, the amount of professional zakat collected is 2.5% (two point five percent) of the income received by ASN every month. Then report the results of collecting professional zakat, infaq, and shodaqoh from ASN Cimahi City local government to the Mayor through the Regional Secretary. Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai pengelolaan zakat profesi dan juga dalam tinjauan hukum Islam dan juga melihat dalam PERWALI Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif normatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, dan data sekunder mengacu pada buku, jurnal yang akan melengkapi hasil wawancara yang ada. Baznas Kota Cimahi sudah mengelola zakat profesi sesuai syariat Hukum Islam seperti yang disebutkan oleh fatwa tahun 2003 menghimpun dari gaji, dan juga dipungut sesuai dengan pendapat dengan nishab 2,5 %, juga diadakannya beberapa program kesehatan, pendidikan, kemanusiaan,ekonomi,dakwah dan advokasi untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat 8 mustahik sesuai dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 6. Baznas Kota Cimahi sudah mengelola zakat profesi. Baznas Kota Cimahi sudah mengelola zakat profesi sesuai dengan PERWALI Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2018 yaitu menghimpun sesuai Pasal 6 ASN yang mempunyai penghasilan yang sudah mencapai nishab harus mengeluarkan zakat profesi, penghasilan ASN selama 1 (satu) tahun yang mencapai nishab. Lalu memungut dengan besaran/ nishab Sesuai Pasal 9 besaran zakat profesi yang dipungut sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan yang diterima ASN setiap bulan. Lalu melaporkan hasil pemungutan zakat profesi, infaq, dan shodaqoh dari ASN Pemerintah daerah Kota Cimahi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Recovery of Wakaf Assets Post Natural Disasters according to Islamic Law and Positive Law Siska Lis Sulistiani; Intan Nurrachmi; Ramdan Fawzi
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 11, No 2 (2024): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v11i2.35017

This study aims to ascertain and evaluate the processes followed by national and Islamic law to recover waqf assets following a calamity. The 1945 Constitution, Law No. 41 of 2004 on Waqf, and other regulations are among the key legal data sources used in this qualitative study employing a normative juridical method from the viewpoint of Islamic law, which is derived from the Quran, the Hadith, and the views of relevant scholars. Periodicals and other pertinent articles are examples of secondary legal sources. Next, using descriptive analytic techniques, the data was gathered through library research and examined to determine the synchronization stage and compliance with legal norms and principles. The study's findings demonstrate that waqf assets—such as damaged land and buildings—can be recovered. In Islamic law, as long as there is no proof of someone's ownership, the assets return to the state. This is almost the same as positive law in Indonesia, namely if the affected waqf assets are destroyed or damaged and previously had a waqf certificate, efforts can be made to identify the waqf assets, and if important files related to the waqf are lost, you can contact BPN to get a copy, but if the assets are destroyed according to the UUPA the land returns to the state. Financing can be done by optimizing the funding of cash waqf and cash waqf for efforts to repair and rebuild these assets.

Waqf Crowdfunding Model in Post-Pandemic Economic Improvement According to Islamic Sharia and National Law Sulistiani, Siska Lis; Fawzi, Ramdan; Nurrachmi, Intan
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v7i1.10130

Technological developments make waqf able to be developed in terms of socialization, fundraising, and management in an effort to improve the economy after the COVID-19 pandemic. This study aims to identify and analyze the waqf crowdfunding model for post-pandemic economic improvement according to Islamic law and national law. This research is qualitative with a normative juridical approach, using types and sources of legal data including primary legal sources, Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, PP No. 42 of 2006, and other regulations. In terms of Islamic sharia, namely the Al-Quran, Al-hadith, fatwas, and the opinions of related scholars, Secondary legal sources are journals, proceedings, theses, dissertations, and books, while tertiary legal sources are interviews with crowdfunding managers and nadzhir waqf. Then the data is collected through library research and then analyzed to see the synchronization stage and conformity with legal norms and principles through descriptive analysis.

Analisis Perma No.1 Tahun 2016 terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di PA Garut Jeni Restuning Triutami; Fawzi, Ramdan
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i1.4369

Abstrak. Dalam proses perceraian terdapat mediasi untuk mendorong para pihak menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi oleh bantuan pihak ketiga dengan bersifat netral atau tidak memihak. Mediasi tidak berjalan dengan mudah untuk mendamaikan para pihak. Seperti halnya di Pengadilan Agama Garut, keberhasilan mediasi masih cukup rendah dengan angka perceraian tinggi.Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana faktor-faktor penyebab rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Garut ? Bagimana analisis PERMA No. 1 Tahun 20216? Peneliti menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif dengan kajian penelitian lapangan di Pengadilan Agama Garut. Teknik pengumr54pulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara dan studi literatur, setelah itu peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait mediasi kemudian menganalisis data yang telah terkumpul agar dapat ditarik kesimpulannya terhadap permasalahan yang diamati. Hasil dari penelitian ini adalah: rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Garut disebabkan oleh aspek perkara, jumlah SDM yang rendah, kurangnya itikad baik dari para pihak, waktu yang terbatas dan ruang mediasi yang terbatas. Pengadilan Agama Garut belum sepenuhnya sesuai PERMA No. 1 tahun 2016 dikarenakan SDM yang terbatas sehingga waktu dalam menempuh mediasi terkesan terburu-buru. Abstract. In the process of divorce there is mediation to encourage the parties to resolve the problems they face with the help of a third party in a neutral or impartial manner. Mediation does not proceed easily to reconcile the parties. As is the case in the Garut Religious Court, the success of mediation is still quite low with a high divorce rate. Based on this, the problem in this research is formulated as follows: What are the factors causing the low success of mediation in the Garut Religious Court? What is the analysis of PERMA No. 1 of 20216? Researchers used qualitative methods and a normative juridical approach with field research studies at the Garut Religious Court. The data collection techniques that the researcher used were interviews and literature studies, after that the researcher collected data and information related to mediation then analyzed the data that had been collected so that conclusions could be drawn regarding the problems observed. The results of this research are: the low success of mediation at the Garut Religious Court is caused by case aspects, low number of human resources, lack of good faith from the parties, limited time and limited mediation space. The Garut Religious Court is not yet fully compliant with PERMA No. 1 of 2016 due to limited human resources so the time for mediation seemed rushed.

Legal Discovery Method for Non-Muslim Heirs as Recipients of Wasiat Wajibah Fawzi, Ramdan; Rojak, Encep Abdul; Mujahid, Ilham; Sahid, Mualimin Mochammad
Jurnal Hukum Islam Vol 22 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v22i1_6

The Islamic inheritance system has not fully accommodated the problem of inheritance distribution in the reality of society, especially the rights of non-Muslim heirs. Therefore, in several of its decisions, the Supreme Court of the Republic of Indonesia grants rights to non-Muslim heirs through wasiat wajibah. This study discusses wasiat wajibah in Islamic Law and Positive Law and the method of finding law used by Supreme Court judges in rulings on non-Muslim heirs. The research method uses normative juridical with a legislative, conceptual and case approach. The results of the study show that Islamic law (Quran, Hadith and Fiqh) has expressly regulated the provisions for the settlement of inheritance between heirs, the procedure for the division and transfer of the heir's property to the heirs, as well as the reasons for obtaining a share of the inheritance as well as the reasons that hinder the heirs. The method of legal discovery used by the Supreme Court Judges in the decision of non-Muslim heirs uses an extensive interpretation with a deepening of the Compilation of Islamic Law concerning wasiat wajibah for adopted children and adoptive parents. Wasiat Wajibah are a way out to get a share for non-Muslim heirs, because the recipients are not hindered due to religious differences. This decision is an extension of the Compilation of Islamic Law on wasiat wajibah . The Supreme Court's decision can be used as a reference for the Religious Court in deciding the same case.

Analisis Hukum Islam terhadap Pengulangan Akad Nikah Pelaku Nikah Sirri yang Sudah Mempunyai Keturunan Abdullah Syihabuddin; Ramdan fawzi; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.14626

Abstract. The repetition of the marriage contract carried out by a couple in an unregistered marriage at KUA North Cimahi will certainly have a legal impact on other aspects, including the legal status of the children resulting from the unregistered marriage. In this case, repeating the marriage contract according to Islamic law is known as tajdidun nikah, which is legally permissible as long as the aim is in line with the principle of achieving benefit. Based on this, the aim of this research is to find out and analyze the law of repeating marriage contracts according to Islamic law and positive law in force in Indonesia, to find out and analyze the implementation of repeating marriage contracts for perpetrators of unregistered marriages who already have children at KUA North Cimahi and to find out the analysis of Islamic law regarding the repetition of marriage contracts for perpetrators of sirri marriages who already have children at the North Cimahi KUA. The research method used in this research is descriptive analytical with a normative juridical research approach with the data type consisting of data from observations, interviews and literature studies and data analysis carried out qualitatively using a triangulation model. The results of the research show that repetition of the marriage contract from the perspective of Islamic law can be carried out as long as it brings benefits, especially if the aim is to correct mistakes that occurred in the previous marriage process. registration of marriages in general, and Repetition of the marriage contract of the perpetrator of the sirri marriage who already has children at KUA North Cimahi according to Islamic Law is an action to renew or strengthen the marriage bond between husband and wife which is considered valid and permissible, especially if the aim is to correct mistakes that have occurred in the process of a previous marriage. Abstrak. Pengulangan akad nikah yang dilakukan pasangan nikah siri di KUA Cimahi Utara tentu kan berdampak hukum bagi aspek lainnya termasuk status hukum anak dari hasil perkawinan siri tersebut. Dalam hal ini, pengulangan akad nikah menurut hukum Islam dikenal dengan istilah tajdidun nikah yang hukumnya diperbolehkan selama tujuannya selaras dengan prinsip meraih kemaslahatan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hukum pengulangan akad nikah menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengulangan akad nikah bagi pelaku nikah sirri yang sudah memiliki keturunan di KUA Cimahi Utara dan untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah pelaku nikah sirri yang sudah mempunyai keturunan di KUA Cimahi Utara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian melalui yuridis normatif dengan jenis data terdiri dari data hasil observasi, wawanara dan studi literatur serta analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model triangulasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Pengulangan akad nikah dalam pandangan hukum Islam dapat dilakukan selama hal ini mendatangkan kemaslahatan terutama jika tujuannya adalah untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam proses pernikahan sebelumnya, Pelaksanaan pengulangan akad nikah bagi pelaku nikah sirri yang sudah memiliki keturunan di KUA Cimahi Utara dilakukan sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya, dan Pengulangan akad nikah pelaku nikah sirri yang sudah mempunyai keturunan di KUA Cimahi Utara menurut Hukum Islam adalah suatu tindakan untuk memperbarui atau menguatkan ikatan pernikahan antara suami dan istri yang dianggap sah dan diperbolehkan terutama jika tujuannya adalah untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam proses pernikahan sebelumnya.

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search