Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.455
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Riset Ekonomi Syariah Jurnal Riset Hukum Keluarga islam Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series : Islamic Family Law Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Jurnal Hukum Islam Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Fawzi, Ramdan
Universitas Islam Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Hakim Atas Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Paksaan Muhammad Rofiq Hariri; Ramdan Fawzi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 1 Juli 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i1.6491

Abstract

Abstrak. Kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung pada perkara Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg. karena adanya paksaan oleh keluarga kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Hakim Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Bdg yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat paksaan, dengan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan analisis yuridis normatif terhadap teks putusan dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengedepankan asas kehati-hatian dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, yang mencakup keterangan saksi dan dokumen pendukung. Keputusan hakim menunjukkan bahwa paksaan sebagai alasan sah untuk pembatalan perkawinan harus dibuktikan secara objektif dan memenuhi standar pembuktian yang berlaku. Implikasi dari putusan ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak individu dalam konteks perkawinan serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai paksaan dalam perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum serta mendorong reformasi dalam praktik hukum yang lebih adil dan transparan. Abstract. The case of marriage cancellation that occurred in the Religious Court of Bandung under case number 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg was due to coercion from the families of both parties. This research aims to analyze the ruling of Judge No. 2860/Pdt.G/2023/PA.Bdg concerning the cancellation of marriage due to coercion, with reference to Law No. 16 of 2019 on Marriage and the principles of Islamic law. The research methodology employed is qualitative, using a normative legal analysis approach to the text of the ruling and relevant regulations. The findings indicate that the court prioritized the principle of caution in evaluating the evidence presented by the plaintiff, which included witness testimonies and supporting documents. The judge's decision demonstrates that coercion, as a legitimate reason for marriage cancellation, must be objectively proven and meet the required standards of proof. The implications of this ruling also highlight the importance of individual rights protection in the context of marriage and the need to raise public awareness about coercion in marriage. This research is expected to contribute to the development of legal understanding and encourage reforms in legal practices that are fairer and more transparent.
Pendampingan Praktikum Kalibrasi Arah Kiblat Menggunakan Mizwala Untuk Guru PAI SMA Kota Bandung Fawzi, Ramdan; Rojak, Encep Abdul
Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Salah satu materi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah ketentuan arah kiblat dalam melaksanakan shalat. Penentuan arah kiblat harus dilakukan dengan hati-hati berdasarkan kepada keilmuan, karena arah kiblat merupakan salah satu syarat shalat. Dalam kurikulumnya, guru-guru PAI tidak secara langsung mendapatkan materi arah kiblat secara spesifik, karena materi ini ada pada mata kuliah ilmu falak pada fakultas syariah. Sehingga tidak semua guru PAI mengajarkan praktikum penentuan arah kiblat secara langsung, namun melalui narasi saja. Praktikum penentuan arah kiblat dengan alat mizwala merupakan salah satu kegiatan pelatihan dan praktek pengukuran arah kiblat secara langsung. Para guru PAI dari berbagai SMA mengikuti kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pengalamannya dalam menentukan arah kiblat yang benar, sehingga dapat disampaikan kembali kepada peserta didik. Metode pengabdian yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), yaitu melibatkan seluruh peserta dalam proses pendampingan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para guru lebih memahami bagaimana teori dan praktek pengukuran arah kiblat yang benar. Dan materi yang disampaikan sangat terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas.   Kata Kunci: Arah Kiblat, Mizwala, Guru    Abstract One of the materials of Islamic Religious Education (PAI) at the Senior High School (SMA) level is the provision of the direction of the Qibla in performing prayers. Determining the direction of the Qibla must be done carefully based on knowledge, because the direction of the Qibla is one of the requirements for prayer. In its curriculum, PAI teachers do not directly get specific material on the direction of the Qibla, because this material is in the astronomy course at the Sharia Faculty. So not all PAI teachers teach the practicum of determining the direction of the Qibla directly, but only through narration. The practicum of determining the direction of the Qibla with the Mizwala tool is one of the training activities and practices for measuring the direction of the Qibla directly. PAI teachers from various high schools participated in this activity, it is hoped that they can increase their experience in determining the correct direction of the Qibla, so that it can be conveyed back to students. The community service method used is Participatory Action Research (PAR), which involves all participants in the ongoing mentoring process. The results of the activity showed that the teachers better understood the theory and practice of measuring the correct direction of the Qibla. And the material presented is closely related to learning activities in the classroom. Keywords: Qibla Direction, Mizwala, Teacher
Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT) Katrina Annur; Ramdan Fawzi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.2, Desember 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v3i2.2915

Abstract

Abstract. This study examines the motives of need underlying the existence of divorce cases due to mental disorders analyzed with maqashid asy-syari’ah. This study aims to determine the legal considerations used by the Panel of Judges and a review of the theory of maqashid asy-syari’ah on divorce cases due to mental disorders. This research is a type of normative legal research using a case approach as a research approach and using qualitative analysis methods. The results of this study explain that, according to the consideration of the Panel of Judges in accordance with Article 116 of the KHI letter (e) which explains if one party experiences a disability or illness as a result of being unable to carry out his obligations as husband or wife, which causes quarrels and quarrels that occur continuously, And according to the theory of maqashid asy-syari’ah in the household there are conditions that threaten the maintenance of the five basic elements. Divorce that occurs due to the husband experiencing mental disorder indirectly shows that the ideal marriage concept is not fulfilled and leads to mafsadah or damage. Based on the results of research on the decision No. 4309/Pdt.G/2021/PAJT regarding divorce due to mental disorder, in accordance with maqashid asy-syari’ah. Abstrak. Penelitian ini mengkaji motif kebutuhan yang mendasari adanya perkara cerai gugat akibat mental disorder yang dianalisis dengan maqashid asy-syari’ah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dan tinjauan teori maqashid asy-syari’ah terhadap perkara cerai gugat akibat mental disorder. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) sebagai pendekatan penelitiannya serta menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (e) yang menjelaskan jika salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, yang menimbulkan pertengkaran dan percekcokan yang terjadi secara terus menerus, dan menurut teori maqashid asy-syari’ah pada rumah tangga tersebut terdapat kondisi yang mengancam pemeliharaan lima unsur pokok. Perceraian yang terjadi akibat suami mengalami mental disorder secara tidak langsung menunjukkan bahwa konsep perkawinan yang ideal tidak terpenuhi dan mengarah kepada mafsadah atau kerusakan. Berdasarkan hasil penelitian pada putusan No. 4309/Pdt.G/2021/PAJT tentang cerai gugat akibat mental disorder, sesuai dengan maqashid asy-syari’ah.
Pengaruh Kesadaran Halal, Sertifikasi Halal dan Influencer Marketing Terhadap Minat Beli Konsumen yang Berdampak pada Kepercayaan Konsumen pada Event Mambo Kuliner Tasikmalaya Windi Yuliani; Neneng Nurhasanah; Ramdan Fawzi
Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol. 7 No. 8 (2025): Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/alkharaj.v7i8.8063

Abstract

The city of Tasikmalaya has started pushing for halal certification since 2019. LP3H said that there are still many who are indifferent to halal certification and do not understand the urgency of halal in terms of literacy and education. Apart from that, MSMEs in Tasikmalaya City use influencer marketing services to promote their products, but some marketing influencers do not pay attention to which MSMEs are halal certified or not. Data collection techniques using questionnaires with a sample of 200 people. The research results showed that halal awareness, halal certification, influencer marketing, purchasing interest and consumer trust had an average score of 83% to 92% and were in the 'Very Good' category. Partial Halal Awareness does not have a significant effect on consumer buying interest, while Partial Halal Certification and Influencer Marketing have a significant effect on Buying Interest. Halal Awareness, Halal Certification, Influencer Marketing Simultaneously influence Consumer Purchase Interest at the Tasikmalaya City.
Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi terhadap Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo Melati, Aathiika Mutiara; Fawzi, Ramdan; Satria Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21695

Abstract

Abstract. Civil cases in the Religious Courts, especially family disputes, often involve intense emotional conflicts between parties and therefore require effective resolution mechanisms. As an institution with the authority to handle these cases, the Ponorogo Religious Court is trying to implement mediation in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. However, the success rate of mediation at the Ponorogo Religious Court is lower compared to other Religious Courts in the surrounding area. Therefore, this research raises the following problem: What are the factors that cause the low success of mediation in the Ponorogo Religious Court? and What is the analysis of PERMA Number 1 of 2016 regarding the low success factors of mediation in the Ponorogo Religious Court? This research uses qualitative methods with an empirical normative approach through data collection techniques in the form of in-depth interviews, literature studies and document analysis. The results of the research reveal that mediation has been carried out in accordance with the procedures in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Court, however the mediation process is still less than optimal due to several factors, namely due to the strong determination of the parties, namely the plaintiff and defendant, the level of difficulty of the case, the lack of good faith from the parties in the presence of the parties, the less than optimal use of caucus and the limitations of the mediator in offering innovative solutions. So this led to the success of mediation at the Lower Ponorogo Religious Court Abstrak. Perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya sengketa keluarga, seringkali melibatkan konflik emosional yang intens antar pihak sehingga memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif. Sebagai institusi yang berwenang menangani perkara tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo berusaha mengimplementasikan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo lebih rendah dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, maka penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut: Apa saja faktor yang menyebabkan Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo? dan Bagaimana Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Faktor Rendahnya Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi literatur, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, namun berjalannya mediasi masih kurang optimal karena adanya beberapa faktor yakni disebabkan oleh tekad yang bulat dari para pihak yakni penggugat dan tergugat yang sudah kokoh, tingkat kesulitan kasus, kurangnya iktikad baik dari para pihak kehadiran para pihak, kurang optimalnya penggunaan kaukus dan keterbatasan mediator dalam menawarkan solusi yang inovatif. Sehingga hal tersebut menyebabkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo Rendah
Biseksual Sebagai Alasan Peceraian Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah Tifani, Meriska Adelia; Fawzi, Ramdan; Yunus, Muhammad
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 2 Desember 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i2.8349

Abstract

Abstrak. Fenomena penyimpangan seksual, khususnya biseksual, dalam rumah tangga sering menimbulkan ketidakharmonisan dan berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg yang mengabulkan gugatan cerai dengan alasan suami biseksual ditinjau dari perspektif Sadd Adz-Dzari’ah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui studi dokumen putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis dengan tahapan reduksi, penyajian naratif, dan interpretasi berdasarkan prinsip Sadd Adz-Dzari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan keretakan rumah tangga akibat perilaku biseksual yang menimbulkan pertengkaran terus-menerus, berpotensi merusak moral, psikologis, dan hak batin istri. Putusan perceraian dipandang selaras dengan prinsip Sadd Adz-Dzari’ah sebagai upaya pencegahan kerusakan yang lebih besar. Penelitian ini menegaskan bahwa orientasi seksual yang menyimpang dapat dijadikan alasan perceraian meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Penerapan prinsip Sadd Adz-Dzari’ah memberi dasar hukum yang fleksibel bagi hakim dalam menghadapi fenomena kontemporer. Penelitian ini menyarankan perlunya sosialisasi hukum terkait penyimpangan seksual dalam perkawinan. Abstract. The phenomenon of sexual deviance, particularly bisexuality, within households often leads to disharmony and ultimately divorce. This study aims to analyze the Decision of the Bandung Religious Court No. 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg, which granted a divorce petition on the grounds of the husband's bisexuality, from the perspective of Sadd Adz-Dzari’ah. The study employs a qualitative method with a normative legal approach. Primary data was obtained through a study of court decisions, while secondary data was obtained through a literature review of books, journals, and legislation. The data was analyzed through the stages of reduction, narrative presentation, and interpretation based on the principles of Sadd Adz-Dzari'ah. The results of the study indicate that judges consider the breakdown of the marriage due to bisexual behavior that causes constant arguments, potentially damaging the wife's moral, psychological, and emotional rights. The divorce ruling is seen as consistent with the principle of Sadd Adz-Dzari'ah as an effort to prevent greater damage. This study confirms that deviant sexual orientation can be used as grounds for divorce even though it is not explicitly regulated in the law. The application of the Sadd Adz-Dzari’ah principle provides a flexible legal basis for judges in dealing with contemporary phenomena. This study suggests the need for legal socialization related to sexual deviance in marriage.
Wives’ Sexual Rights: Shāfiʿī Fiqh Norms and Indonesian Positive Law Mujahid, Ilham; Nurrohman, Nurrohman; Burhanuddin, Burhanuddin; Rasyid, Fauzan Ali; Fawzi, Ramdan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 33 No. 1: JANUARI 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol33.iss1.art2

Abstract

Wives’ sexual rights in marriage constitute a fundamental aspect of human dignity that remains problematic in the construction of classical Islamic jurisprudence and Islamic family law in Indonesia. In the Shāfiʿī school of fiqh, particularly as reflected in al-Muhadzdzab by Abū Isḥāq al-Shīrāzī, sexual intercourse (jimāʿ) is predominantly positioned as a prerogative right of husbands, while wives’ sexual rights are neither explicitly articulated nor recognized as equal. In contrast, the Indonesian positive law through the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Law on Elimination of Domestic Violence, and the Law on Sexual Violence Crimes demonstrates a more progressive orientation by acknowledging wives’ sexual rights as an integral component of the protection of human dignity and human rights. This study employed a normative legal approach with a content analysis of Shāfiʿī fiqh texts and a comparative analysis of the Indonesian positive law regulations. The findings revealed a normative gap between hierarchical classical fiqh and positive law that was oriented toward equality and the protection of women’s bodily rights. The primary contribution of this article is found in its direct dialectical engagement between the Shāfiʿī fiqh norms and the Indonesian positive law, followed by a proposed reinterpretation of fiqh grounded in maqāṣid al-sharīʿah, which affirms wives’ sexual rights as a reciprocal right in marriage. Furthermore, this article improves a concrete legal formulation by proposing a conceptual revision of nafkah bāṭin (intimate maintenance) in the Compilation of Islamic Law to encompass the proper fulfillment of wives’ biological needs which are free from coercion and accompanied by clear legal consequences. Therefore, this study enriches the discourse on Islamic family law while offering a normative bridge between fiqh authority and the Indonesian positive law grounded in gender justice.
Co-Authors Abdullah Syihabuddin Akmal Nuari Amila Vindi Oktaviana Anisa Putri Alyana Burhanuddin Burhanuddin Elmuna, Labib Encep Abdul Rojak Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Fauzan Ali Rasyid Fauzi Alfiyasin Fayza Ikhrom Ibtihal Khalda Ilham Mujahid Intan Nurrachmi Jejen Jaenudin Jeni Restuning Triutami Katrina Annur Melati, Aathiika Mutiara Mochammad Farihin Al-Ghifari Muhammad Fakhri Mubarok Muhammad Rofiq Hariri Muhammad Syauqi Farid Muhammad Yunus Muhammad, Giantomi Nadri Taja Nadri, Nadri Taja Neneng Hasanah Nurrohman Nurrohman Panji Adam Agus Putra Popon Srisusilawati Raafilia Khairunnisa Rifki Gapuraning Syahid Sahid, Mualimin Mochammad Siska Lis Sulistiani Syahid, Rifki Gapuraning Syalsya Elsa Fadillah Syarifah Sofwah Yahya Tiana Apriani Yustika Efendi Tifani, Meriska Adelia Windi Yuliani Yandi Maryandi Yayat Rahmat Hidayat