Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Indonesian Community Journal
Try Syeftiani
Universitas Jambi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Responsivitas Dan Transparansi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Keluhan Try Syeftiani; Mar Atun Saadah
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 9 No. 1 (2023): Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jiap.2023.vol9(1).12719

Abstract

The purpose of this study is to discuss the responsiveness and transparency of the Yogyakarta City government in handling complaints in the 2013-2019 period. This study uses the theory of responsiveness and transparency in the delivery of public services. The research method used is qualitative with a case study approach. The results of the study show that the responsiveness and transparency of the Yogyakarta City government in handling complaints has not been maximized. In terms of responsiveness, it is indicated by the existence of complaints that have not been followed up by the government and the discovery of complaints that have the wrong destination (wrong address). Then, the Yogyakarta City government also has not created effective communication to coordinate resolving complaints involving several agencies/SKPD. Meanwhile, from a transparency standpoint, the Yogyakarta City government does not provide indicators of complaints that can be followed up by the Yogyakarta City Government. So that this causes the community not to know the criteria for complaints that can be followed up by the Yogyakarta City government.
Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Sistem Informasi Desa dalam Rangka Peningkatan Good Governance Desa Erida; Mar Atun Saadah; Try Syeftiani; Anggun Suri; Zulfan Fachrezi
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 4 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Desember 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/icom.v3i4.3588

Abstract

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi luas bagi Desa Tebing Tinggi untuk melaksanakan pemerintahan secara mandiri, UU Desa juga mewajibkan desa untuk melaporkan informasi tersebut secara digital melalui platform Sistem Informasi Desa (SID). Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten belum memfasilitas pembuatan SID dan Desa Tebing Tinggi belum memiliki SID, padahal SID menjadi aspek penting karena selain sebagai media pelaporan, SID juga dapat meningkatkan kapasitas governansi pemerintah desa sesuai dengan yang dicita – citakan oleh UU Desa. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan Sistem Informasi Desa untuk peningkatan governansi di Desa Tebing Tinggi. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang fungsi SID bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, cara instalasi hingga penginputan data. Tiga orang peserta dari aparat desa telah memahami ppotensi pemafaatan SID dan manfaatnya untuk peningkatan layanan publik di Desa. Desa telah diberikan akun premium OpenSID dan dapat melakukan input data penduduk sebanyak 800 jiwa dengan didampingi oleh tim pengabdian. Masyarakat desa telah memahami dan menerima perubahan teknologi dalam mengakses layanan publik di Kantor Desa.
Mekanisme Voice di Pemerintah Kota Yogyakarta (Studi pada Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan Kota Yogyakarta) Try Syeftiani; Boni Saputra
Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 12 No. 1 (2024): Edisi Maret 2024
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47828/jianaasian.v12i1.201

Abstract

The Purpose of this study is to describe the voice mechanism in the Yogyakarta City Government, Study of the Information and Complaints Service Unit (UPIK), in the 2013-2019 period. This research uses the Guidelines for Effective Complaint Handling referring to the best practice of the Victorian Ombudsman. The research method used is qualitative with a case study approach. The research results show that UPIK as a Voice Mechanism in the City of Yogyakarta has fulfilled the requirements for an effective complaint handling mechanism. Furthermore, UPIK has succeeded in becoming a forum that functions to accommodate and handle aspirations (complaints) from the people of Yogyakarta City even though there are still messages (complaints) that are in the wrong category and the wrong address, and the City of Yogyakarta's responsiveness is still weak in handling complaints. This is indicated by the fact that there are still complaints that have not been followed up by the relevant SKPD.
Analisis Implementasi Kebijakan 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kubu Raya Mutmainnah, Mutmainnah; Pardi, Pardi; Rusdiono, Rusdiono; Marini, Marini; Syeftiani, Try
Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Vol 6, No 2 (2024): Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, September
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/strukturasi.v6i2.5201

Abstract

Pemerintah Indonesia menetapkan Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan mentetapkan 5 Pilar Strategi Nasional. Untuk memperkuat pelaksanaannya peraturan tersebut mengamanatkan pelaksanaannya salah satunya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan 5 pilar tersebut di Kab. Kubu Raya sebagai lokus prioritas di Kalimantan Barat. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dari sumber data primer dan sekunder. Fokus penelitian dianalisis dengan model implementasi kebijakan Edward III yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sekaligus refleksi dari indikator 5 pilar strategi nasional pencegahan stunting yakni: 1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasional dan Daerah; 2) Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku; 3) Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Desa; 4) Ketahanan Pangan dan Gizi; serta 5) Pemantauan dan Evaluasi. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 5 pilar tersebut telah terlaksana dengan baik pada indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, meskipun terdapat hambatan pada beberapa indikator lainnya, diantaranya belum semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menanda tangani lembar komitmen rembuk stunting, waktu pelaksanaan rembuk stunting kabupaten belum sesuai dengan siklus pelasanaan aksi konvergensi, Pemda belum memiliki kebijakan spesifik terkait peningkatan fortifikasi pangan, publikasi tahunan belum secara konsisten dilakukan, terdapat perbedaan data antara SSGI dan E-PPGBM yang sangat jauh, serta updating data yang belum optimal terkait ketersediaan SDM TPG dan ketersediaan data kunjungan posyandu.
Penguatan Kelembagaan BUMDES dengan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Yudi Yudi; Mar Atun Saadah; Try Syeftiani; Bintang Joice Pakpahan
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 6 No 2 (2024): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v6i2.787

Abstract

Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa Tebing Tinggi khususnya pada pengelola BUMDes mengenai penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada BUMDes. Saat ini prinsip GCG mulai diterapkan pada BUMDes untuk mewujudkan kelembagaan yang akuntabel, transparan dan responsive. Namun sayangnya belum semua BUMDes di Indonesia yang menerapkan prinsip GCG dalam implementasinya. Seperti halnya BUMDes di Desa Tebing Tinggi Desa Tebing Tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tebing Tinggi pada saat survey pendahuluan pada tanggal 28 Februari 2023, masalah utama yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan BUMDes di Desa Tebing Tinggi yaitu : 1) Belum adanya mekanisme pelaporan yang jelas dalam pengelolaan Dana BUMDes ; 2) Belum adanya penyusunan rencana kerja untuk penggunaan Dana BUMDes yang jelas dan tepat sasaran ; 3) Minimnya Pengetahuan Pengelola BUMDes terkait tujuan, Fungsi dan peran tiap anggota BUMDes ; 4) Lemahnya orientasi pengelola BUMDes terhadap indentifikasi permasalahan dan Pemanfatan ekonomi Potensi yang ada di Desa ; 5) Minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan untuk menguatkan tata kelola kelembagaan Badan Usaha Milik Desa agar memiliki perencanaan dan pengelolaan dana yang lebih sistematis, terstruktur, berbasis potensi dan inklusif sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa.
Co-Authors Anggun Suri Bintang Joice Pakpahan Boni Saputra erida erida Erida Erida Hendriyaldi Mar Atun Saadah Marini . Mutmainnah Mutmainnah Pardi Pardi, Pardi Rambe, Salwa Ayu Fadhillah Rusdiono, Rusdiono Tarigan, Steven Pradana Tialonawarmi, Feny Yudi Yudi Zulfan Fachrezi