Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Qistie: Jurnal Ilmu Hukum

PENERAPAN GUGATAN CLASS ACTION GUNA MENCAPAI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN HIDUP) Arista Candra Irawati
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i2.2588

Abstract

Sistem hukum acara perdata Indonesia, yang dapat menjadi pihak dalam sengketa perdata antara lain manusia serta badan hukum melalui wakilnya/kuasa hukumnya. Pada tanggal 26 April 2002, Mahkamah Agung mengadakan suatu trobosan hukum baru dengan mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2002. Penulis akan membahas permasalahan yang berkenaan dengan penerapan gugatan class action guna mencapai asas cepat, mudah dan biaya ringan (studi kasus di lingkungan hidup). Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif yang didukung data empiris dengan spesifikasi Penelitian deskriptif analisis. Analisa data yang digunakan analisa data kualitatif. Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum anatara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Penerapan Class Action dalam lapangan hukum acara perdata mempunyai peranan yang sangat efektif dan efisien. Karena pihak Penggugat dan Tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk berperkara. Tentunya hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak dan dapat memenuhi asas biaya ringan dalam proses pengadilan sehingga mencapai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Kata Kunci: Gugatan Class Action, Asas Peradilan, Lingkungan Hidup
KAJIAN YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALASAN MERINGANKAN PENJATUHAN PIDANA (Studi Kasus Putusan di Tindak Pidana Korupsi) Arista Candra Irawati
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v12i2.3137

Abstract

Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by RI Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law No. 31 of 1999 in its application can not be separated from the offense / elements of acts against the law. One of the elements in Corruption Crimes is the existence of actions which are detrimental to the State. From one of these elements, as a form of existence due to criminal acts of corruption is detrimental to the State. Furthermore, in the process of returning the State's finances, the Prosecutor's Office has an obligation to return the State through replacement money. In accordance with Article 4 of the Corruption Criminal Act, it is stated, "Restoring state losses does not eliminate the responsibility of the perpetrators of corruption". In the application of returning the State's financial losses in the trial by the Defendant in the field of criminal procedural law, it has a very effective and efficient role, because it makes the reasons for the Public Prosecutor and the Case Inspectorate to provide criminal charges and convictions which are made easier for the Defendant as in the case study of criminal case decisions. corruption no. 118 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg on January 27, 2013 and court decision number: 125 / Pid-Sus-TPK / 2014 / PN.Smg on February 16, 2015. Keywords: Reduction of State Losses, Relieve, Criminal