Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.831
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Al-Ahkam Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Journal of Holistics and Health Sciences (JHHS) International Journal of Law Society Services Semarang Law Review Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE) Rampai Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal Bakti Humaniora Adil Indonesia Journal J-CEKI PESHUM KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Arista Candra Irawati
Universitas Ngudi Waluyo
Religion Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : J-CEKI

 1 
Perlindungan Lingkungan Hidup Atas Perusakan Lingkungan Oleh UMKM Firdausi, Zhyka Sofhia; Irawati, Arista Candra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8987

Abstract

Lingkungan hidup merupakan sesuatu yang harus dijaga karena setiap makhluk hidup saling bergantung dengan lingkungannya. Dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan semakin mudahnya administrasi perizinan pendirian UMKM ini maka semakin banyak pula lahan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan regulasi kebijakan bagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang Cipta Kerja mempengaruhi perilaku UMKM dalam menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan adalah analisa data kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran untuk memahami dampak dari suatu program atau kebijakan terhadap individu dan masyarakat. Dengan peraturan tersebut terdapat pencegahan secara represif dan preventif melalui kebijakan insentif, sanksi administratif hingga sanksi pidana.
Tinjauan Yuridis Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Fahrisky, Zidant; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10502

Abstract

Ekonomi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran vital sebagai pengatur dan pengelola sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artikel ini membahas peran pemerintah dalam perekonomian, intervensi hukum ekonomi, dan perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana ekonomi. Sistem Perekonomi Pancasila Nasional menjadi landasan filosofis yang mengedepankan butir-butir nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Namun, tantangan seperti kelangkaan sumber daya dan pengelolaan yang tidak efisien memerlukan intervensi hukum ekonomi yang efektif untuk mencegah praktik merugikan seperti penipuan dan korupsi. Tindak pidana ekonomi, yang mencakup berbagai tindakan merugikan perekonomian, memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kolaborasi antara pemerintah, hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan memahami hubungan antara ketiga elemen ini, diharapkan dapat ditemukan solusi efektif untuk mengatasi tantangan perekonomian Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Perlindungan Data Pribadi di Basis Data Internaisonal Terhadap Cyber Crime menurut Perspektif Undang-Undang Indonesia Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani; Yuliawan, Indra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10519

Abstract

dan kekurangan, terutama dalam akses informasi dan pengelolaan data pribadi. Meskipun kemajuan teknologi, seperti cloud computing, memudahkan akses informasi, risiko penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat, terutama dalam sektor perdagangan, perbankan, pendidikan, dan pemerintahan. Konsep digital dossier mengumpulkan informasi pribadi yang berpotensi disalahgunakan, menimbulkan tantangan dalam perlindungan data. Kejahatan siber, seperti pencurian identitas dan ransomware, menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian lebih. Di Indonesia, meskipun telah ada ketentuan hukum yang berkaitan dengan keamanan data individu, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat masih menjadi kendala. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, bidang usaha swasta, dan komunitas adalah kunci untuk menciptakan suasana yang aman bagi data pribadi. Kerjasama internasional juga diperlukan untuk menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks. Upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran dan regulasi akan memastikan perlindungan data pribadi, menjaga hak individu di tengah kemajuan teknologi yang pesat.
Formulasi Ulang Delik Pencurian dalam Era Digital: Kajian Kritis Pasal 362 KUHP dalam Konteks Kejahatan Non-Fisik dan Aset Virtual Devi, Salsabela Oktaviona; Irawati, Arista Candra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.11434

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru yang bersifat non-fisik, seperti data pribadi dan aset virtual. Namun, Pasal 362 KUHP belum mampu menjangkau bentuk kejahatan ini karena masih menggunakan konsep klasik "barang" sebagai objek pencurian. Akibatnya, pelaku pencurian data pribadi, khususnya dalam praktik pinjaman online ilegal, sulit dijerat secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi literatur untuk menganalisis urgensi reformulasi delik pencurian dalam konteks digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa data pribadi seharusnya diakui sebagai objek hukum pidana karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai secara eksklusif. Negara-negara seperti Jerman dan Singapura telah mengatur hal ini secara eksplisit. Oleh karena itu, reformulasi norma dalam KUHP atau pembentukan delik baru dinilai penting untuk menjawab kekosongan hukum dan memastikan perlindungan terhadap korban kejahatan digital.
Analisis Hukum Terhadap Subjek Pengedar Narkoba Arviani, Efka; Irawati, Arista Candra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.10939

Abstract

Peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang menimbulkan ancaman multidimensional, baik terhadap kesehatan masyarakat, tatanan sosial, maupun penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum yang terlibat dalam peredaran narkotika, tanpa membahas peran teknis distribusi seperti pengantar atau perantara. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum pidana, serta putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Unr sebagai studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku peredaran narkotika harus mempertimbangkan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa), serta unsur penguasaan dan keterlibatan aktif yang dapat dibuktikan secara sah. Di samping itu, pendekatan multidisipliner seperti etika profesi hukum, ilmu kedokteran kehakiman, dan digital forensik sangat relevan dalam membuktikan keterlibatan pelaku secara komprehensif. Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika harus dilakukan secara adil, proporsional, dan berbasis pada prinsip keadilan substantif guna menghindari kriminalisasi yang tidak tepat sasaran.
Kedudukan Hukum Wasiat Digital dalam Sistem Pewarisan Hukum Perdata Indonesia Maulana, Tegar Wahyu; Irawati, Arista Candra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12805

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena baru dalam praktik pewarisan, yaitu wasiat digital, di mana kehendak pewaris disampaikan melalui media elektronik seperti dokumen PDF, video, atau e-mail. Namun, sistem hukum perdata Indonesia yang masih menganut bentuk tertulis formal sebagaimana diatur dalam hukum perdata din Indonesia belum mengakui eksistensi wasiat dalam bentuk digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wasiat digital dalam sistem pewarisan Indonesia, menelaah kekosongan norma dalam hukum positif, serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang adaptif terhadap digitalisasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, mengkaji praktik pengakuan wasiat digital di Amerika Serikat, Australia, dan Estonia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakteraturan terhadap bentuk wasiat digital menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang konflik antar ahli waris. Oleh karena itu, pembaruan hukum melalui regulasi khusus atau revisi KUHPerdata diperlukan agar hukum waris Indonesia lebih responsif, menjamin perlindungan kehendak pewaris di era digital, dan selaras dengan prinsip keadilan substantif serta teori hukum responsif.
Peran Hukum dalam Menentukan Tanggung Jawab Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan atas Wanprestasi Pratama, Faiz Afri; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12818

Abstract

Perjanjian kredit perbankan merupakan salah satu instrumen hukum yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai sarana pembiayaan dan penggerak roda ekonomi nasional. Hubungan hukum antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah) yang diatur dalam perjanjian kredit seringkali menimbulkan sengketa ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menentukan tanggung jawab debitur atas wanprestasi, mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi debitur di sektor perbankan, serta menelaah mekanisme eksekusi jaminan melalui proses pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menelaah KUHPerdata, UU Perbankan, UU Hak Tanggungan, UU Fidusia, serta regulasi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepastian, tetapi juga sebagai pengatur hak dan kewajiban, penyeimbang kepentingan, serta penyedia mekanisme penyelesaian sengketa. Bentuk wanprestasi debitur mencakup keterlambatan pembayaran, penyalahgunaan dana kredit, pemberian data palsu, hingga pengalihan objek jaminan tanpa izin. Eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui sita, lelang, hak tanggungan, hingga kepailitan. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta penguatan regulasi agar sistem perbankan Indonesia tetap sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kedudukan Letter C dalam Sistem Pendaftaran Tanah dan Proses Konversi Letter C menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Agustin, Dina Twenty; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12821

Abstract

Letter C merupakan dokumen pertanahan warisan kolonial yang hingga kini masih berlaku sebagai bukti penguasaan tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis Letter C dalam sistem pendaftaran tanah nasional serta mengkaji mekanisme konversinya menjadi Sertifikat Hak Milik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Letter C memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang sah berdasarkan Pasal 24 UUPA, namun tingkat kepastian hukumnya masih lemah karena belum memenuhi sistem publikasi negatif yang sempurna. Proses konversi Letter C ke SHM menghadapi berbagai kendala, antara lain: ketidaksesuaian data fisik dengan yuridis, tumpang tindih kepemilikan, dan keterbatasan sumber daya manusia di instansi pertanahan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terbukti efektif mempercepat proses konversi dengan tingkat keberhasilan mencapai 82%. Namun, masih diperlukan sinkronisasi data antara instansi terkait dan sosialisasi yang lebih instensif kepada masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa konversi Letter C menjadi SHM merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan, namun memerlukan perbaikan sistem administrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan
Perlindungan Hukum Bagi Kerahasiaan Data Korban dan Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Wardana, Novan Kusuma; Irawati, Arista Candra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.10922

Abstract

Sistem peradilan yang ada di Indonesia telah sampai pada era digital yang mana telah di implementasikan melalui sebuah sistem yang disebut dengan SIPP. Perlindungan atas kerahasiaan data pribadi baik korban maupun pelaku tindak pidana asusila merupakan perihal vital dalam menjamin keadilan, pemenuhan hingga proses pemulihan para pihak yang berperkara. Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah sebuah platform digital yang digunakan oleh lembaga berwenang untuk dapat menyediakan akses public terhadap segala informasi terkait perkara yang sedang berjalan. Sebagai bagian dalam instrument transparansi, SIPP memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan pendekatan yudiris normative yang dianalisis melalui studi kepustakaan disertai dengan pendekatan secara dekriptif analitis. Fokus kajian terletak pada sejauh mana perlindungan normative yang diberikan oleh hukum positif Indonesia khususnya dalam ranah SIPP dengan tujuan utama untuk mewujudkan sistem peradilan yang berbasis teknologi, menjamin rasa keamanan dan memberikan perlindungan yang mumpuni terutama kepada para subjek hukum rentan.
Business Judgement Rule dalam UU BUMN 2025: Payung Hukum atau Celah Impunitas? Yuliana Dewi Purnama Sari; Arista Candra Irawati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12410

Abstract

Penguatan doktrin Business Judgement Rule (BJR) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN merupakan mekanisme perlindungan hukum bagi direksi dalam pengambilan keputusan bisnis. Doktrin ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan atas kerugian korporasi yang timbul dari risiko bisnis wajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Business Judgement Rule (BJR) sebagai payung hukum atau justru menimbulkan dilema mengenai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang dapat menciptakan celah impunitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin Business Judgement Rule (BJR) dalam UU BUMN mempunyai dua sisi: sebagai alat perlindungan profesional bagi direksi dan sekaligus potensi legitimasi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Untuk mencegah penyelewengan, diperlukan perumusan parameter yang lebih jelas mengenai “itikad baik”, penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance secara koheren. Dengan demikian, penerapan BJR dapat menjadi payung hukum yang sehat tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas publik.
Co-Authors Abdul Aziz Ade Pratama Agustin, Dina Twenty Ahmad Isman Affandi Andini Putri, Andini Aniatul Khusna Anis Mashdurohatun Mashdurohatun Ari Andayani Ari Siswanti Arlina Azzahra Arviani, Efka Bagas Hermanu Adi Utomo Bayu Kisworo Da Silva, Eugenia Brandao Devi, Salsabela Oktaviona Dewi Purwanti Dina Twenty Agustin Edison Sianturi, Albert Richad Fahrisky, Zidant Firdausi, Zhyka Sofhia Fitria Annisa Gulo, Afriani Hana Nur Hanifah Hani Irhamdessetya Hendra Wijaya Hendra Wijaya Imam Toyib Abdulah Indra Prasetya Irwanto Irwanto Jastis Gaho Khalali, Muhammad Maria Anastasia Nangkur Maulana, Tegar Wahyu Muhamad Irfan Seloaji Muhammad Latif Octavia, Octavia Partono Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo Pratama, Faiz Afri Purwati Purwati Purwati Putri Diana Rahayu, Agil Faradina Retno Mawarini Sukmariningsih RR. Ella Evrita Hestiandari Salsabela Oktaviona Devi Salsabiela D. Suyudi Sarsintorini Putra Satria, Adhi Putra Soimah, Rodhiyatun Sugiarto, Noris Susilo, Adhi Budi Sutrisno, Jemy Rengge Tariska Dewi Kundari Ulfa, Qoidatul Maulida Usman, Yerniah Iswanti Veronika, Irma Roito Wahyu Hidayati Dwi Palupi Wahyu Kristiningrum Wardana, Novan Kusuma Waruwu, Charidion Waryadi, Winarto Yuliana Dewi Purnama Sari Yuliawan, Indra Zhyka Sofhia Firdausi