Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Edukasi dan Wawasan Teknologi Digital (OpenSID) Bagi Aparatur Desa Sumberarum Untuk Pelayanan Prima Widodo, Widodo; Narendra, Tatag Bagus; Januriana, Andi Moch
Jurnal Pengabdian West Science Vol 4 No 12 (2025): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v4i12.2972

Abstract

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa telah diamanatkan dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yang menekankan pentingnya sistem informasi sebagai sarana transparansi dan pelayanan publik. Namun, di Kalurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, pengelolaan data desa masih tersebar di berbagai aplikasi terpisah, seperti data kependudukan, pertanahan, dan pelayanan administrasi, sehingga menyulitkan integrasi dan efisiensi pelayanan. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengenalkan aplikasi OpenSID sebagai solusi digital terpadu bagi aparatur desa. Metode yang digunakan adalah kegiatan pengarahan dan edukasi langsung kepada perangkat desa mengenai fitur dan manfaat OpenSID, termasuk layanan mandiri bagi masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dari aparatur desa terhadap aplikasi ini, dengan harapan dapat segera diimplementasikan untuk mendukung pelayanan administrasi, pengelolaan data kependudukan, serta publikasi informasi kegiatan desa. Dengan sistem yang lebih transparan dan mudah diakses, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan desa.
Land Registration Policy and the Absence of Gender Justice in North Sumatra Salim, M. Nazir; Rineksi, Trisnanti Widi; Junarto, Rohmat; Pujiriyani, Dwi Wulan; Utami, Westi; Vilanova, Rosye C.; Mujiburohman , Dian Aries; Kusmiarto, Kusmiarto; Mujiati, Mujiati; Narendra, Tatag Bagus; Aisyah, Annisa Nur; Fuadina, Lutfia Nursetya; Sarjita, Sarjita; Ramadhana, Millennia Duta; Putri, Berlian Imani
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 5 No. 2 (2026): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/mj.v5i2.199

Abstract

Gender inequality in formal land ownership remains evident, particularly within indigenous communities, even though land rights are legally guaranteed equally for all citizens. This study evaluates the distribution of land ownership based on gender and to analyze the effectiveness of land registration programs, particularly the Complete Systematic Land Registration program, in North Sumatra Province. Using a mixed-methods approach, the research combines legal ethnography with quantitative analysis. Data were collected through field observations, focus group discussions, interviews with relevant stakeholders, and a literature review. Geographic Information Systems (GIS) were used to visualize the spatial distribution of land ownership. legal ethnography examined tenure systems and legal-cultural practices in the study sites. The research was conducted in two locations representing different socio-spatial contexts: Samosir Regency (rural-traditional) and Deli Serdang Regency (sub-urban). The findings reveal gender inequality in land ownership. Spatial analysis indicates that men dominate land ownership with 50.52%, while women account for 38.76%, and the remaining 10.72% of the data lack gender identification. The legal ethnographic analysis further shows that the patrilineal system and administrative barriers in land registration—such as the absence of gender-disaggregated data—continue to sustain the marginalization of women in obtaining equal land rights. The study concludes that regional transitions from rural to sub-urban settings provides greater opportunities for women to access land ownership. However, current government programs remain gender-neutral in design, which may inadvertently reinforce existing inequalities.