Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Tinjauan Mekanisme Pemungutan Suara KPPS Pemilu 2024 Kota Jambi Refleksi Akademis Peningkatan Kualitas Demokrasi Abdi Muhammad, Hatta; Hanafi Ahmad , Zakly; Pratama, Galank; Romadhon , Aditya; Anshori, M Wira; Nasuhaidi, Nasuhaidi
JDISTIRA - Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Yayasan Rahmatan Fidunya Wal Akhirah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58794/jdt.v6i1.1754

Abstract

Pemilu serentak tahun 2024 di Kota Jambi menjadi momentum penting untuk menilai kualitas demokrasi lokal sekaligus kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai pelaksana teknis di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kompleksitas pelaksanaan—meliputi distribusi logistik, penggunaan aplikasi Sirekap, serta verifikasi pemilih DPT, DPTb, dan DPK—menimbulkan berbagai tantangan teknis yang berpotensi mengurangi kredibilitas proses pemilu. Menjawab hal tersebut, Departemen Ilmu Politik Universitas Jambi bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi melaksanakan program pengabdian masyarakat yang bertujuan mengevaluasi mekanisme pemungutan dan penghitungan suara serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan ke depan. Program ini menggunakan pendekatan multi-metode partisipatif yang mencakup diskusi publik, lokakarya, Focus Group Discussion (FGD), observasi partisipatif, dan penyebaran kuesioner untuk menjaring beragam masukan dari para pemangku kepentingan. Analisis menemukan delapan persoalan utama, di antaranya keterlambatan pembukaan TPS, gangguan aplikasi Sirekap, ketidaklengkapan logistik, ketidaktepatan prosedur bagi pemilih DPK/DPTb, serta inkonsistensi rekapitulasi suara antar kategori pemilihan. Permasalahan tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi, keterbatasan pemahaman prosedural di tingkat KPPS, serta infrastruktur digital yang kurang memadai. Rekomendasi strategis meliputi perancangan ulang pelatihan teknis dengan metode lebih interaktif, penguatan manajemen logistik dan diseminasi regulasi, peningkatan literasi pemilih, serta jaminan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih andal. Studi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dan institusi akademik dalam memperkuat tata kelola pemilu, sekaligus menawarkan model praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral di Kota Jambi maupun daerah lain di Indonesia.
Analisis Prespektif Modal Sosial "Duit Ora Payu" Gerakan Sosial Menolak Jual Beli Suara di Desa Narukan Sutan, Arissy Jorgi; Anshori, M Wira; Salsa Bela, Dinda Rosanti; Rizal, Azira Novia; Putri, Revi Jeane; Asiah, Uswatun
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 24 No 2 (2025)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v24i2.861

Abstract

This study analyzes the social movement “duit ora payu” (money doesn’t work) as a grassroots rejection of vote buying in the Village Head Election (Pilkades) of Narukan Village, Rembang Regency. This phenomenon is significant because it presents an electoral anomaly in which local communities collectively resisted money politics, contributing to contemporary studies on village democracy and electoral integrity. Using a descriptive qualitative approach, this research draws on literature studies and digital data to examine the dynamics surrounding the election. The findings show that the high level of social capital possessed by the elected candidate, Gus Faruq, built through strong social networks, public trust in integrity, and sincere civic engagement, became the decisive factor in defeating opponents suspected of distributing money in a structured manner. His close relationship with prominent religious figures, especially Gus Baha, further strengthened moral credibility and reinforced anti-money politics norms in the community. The study concludes that value-based social capital can effectively counteract corrupt electoral practices and offers a replicable model for promoting clean grassroots elections.
Sekolah Kebijakan: Model Pelatihan Partisipatif Penyusunan Regulasi Responsif Gender Di Satuan Pendidikan Menengah Wira Anshori, M.; Destemi Elsi, Sutri; Suci Pratiwi, Cholillah; Jeane Putri, Revi; Hanafi Ahmad, Zakly; Abdi Muhammad, Hatta
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD) Vol. 6 No. 3 (2025): JPMD
Publisher : LP3M IAIFA Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58401/jpmd.v6i3.2997

Abstract

This community service program, titled “Policy School: Formulating Gender-Responsive Policies in SMAN 11 Kota Jambi”, was conducted as part of the Tri Dharma of Higher Education. The activity aimed to enhance the understanding and capacity of teachers and school administrators in integrating gender perspectives into educational policies and practices. The method used was participatory training, including focus group discussions, lectures, and collaborative policy drafting sessions. The participants were guided to identify gender issues within the school environment and to formulate responsive policy recommendations. The results indicated an increased awareness of gender equality values and improved competence among participants in designing school regulations that promote inclusivity. This program also produced a draft of gender-responsive school policy as an output. In conclusion, the activity successfully strengthened institutional capacity in promoting gender mainstreaming in education at the school level.