Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.894

P-Index

This Author published in this journals

All Journal UIR LAW REVIEW Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat Jurnal Inovasi Teknik Informatika Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Pahlawan International Journal of Science and Environment The Easta Journal Law and Human Rights Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Themis: Jurnal Ilmu Hukum

Hafiz Sutrisno

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Author-ID : 975973

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

PENGARUH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI RIAU Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat dalam pembangunan suatu daerah otonom yang mana dengan adanya pajak daerah dapat mengubah daerah yang dulunya tertinggal kini bisa menjadi daerah yang sangat maju, dan hal ini juga tidak lepas dari peran pemerintah daerah dan masyarakat yang saling bahu membahu dalam memajukan daerahnya, salah satunya dengan taat membayar pajak, karena pada saat ini pengahasilan terbesar Negara indonesia bukan terletak di sektor sumber daya alamnya melainkan pada sektor pajak, karena sumber daya alam negara indonesia sudah dikuasai oleh pihak asing dan sebagai gantinya pajak yang dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan. Kata kunci: Pajak, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Otonomi Daerah. Abstract Motor Vehicle Fuel Tax is a tax on the use of motor vehicle fuel. Motor vehicle fuel is any type of liquid or gas fuel used for motor vehicles. Whereas Regional Autonomy is the right, authority, and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own governmental affairs and interests of local people in accordance with the laws and regulations. Motor vehicle fuel tax (PBBKB) is very big influence for the people in the development of an autonomous region which in the presence of local taxes can change the previously disadvantaged areas can now become a highly developed area, and this is also not separated from the role of local government and society who are hand in hand in developing their region, one of them with obedient paying taxes, because at this time pengahasilan largest Indonesia is not located in the natural resources sector but the tax sector, because the natural resources of Indonesia have been controlled by foreign parties and instead of tax which serve as a tool for accumulating wealth. Keywords: Tax, Motor Vehicle Fuel, Regional Autonomy.

MAKNA FILOSOFIS KEBERADAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH PROVINSI RIAU Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yangbersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan kewenangan kepala daerah dan DPRD untuk membuat aturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah penerimaan penndapatan daerah. Otonomi luas yang terdapat dalam aturan perundangan ini membuat Peraturan Daerah yang dibuat mengenai pajak di daerah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya sesuai hierarki aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dengan adanya aturan perundangan yang pasti mengenai pajak akan meningkatkan pendapatan daerah sehingga dalam pelaksanaan pembangungan keuangan daerah sebagai dasarnya tidak menjadi masalah lagi. Kata kunci: Pajak, Keuangan Abstract Regional Tax is a mandatory contribution to the area owed by individuals or entities that are forced based on the law with no direct compensation and is used for regional purposes for the greatest prosperity of the people. Regional financial management is characterized by the authority of the regional head and DPRD to make laws and regulations aimed at increasing the amount of regional income. The broad autonomy contained in these laws and regulations makes Regional Regulations made on local taxes permissible as long as they do not conflict with higher-level regulations in accordance with the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. With the existence of definite laws and regulations regarding taxes, it will increase regional income so that the implementation of regional financial development as a basis will not be a problem anymore. Keywords: Tax, Finance

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2012 DALAM MENERTIBKAN TARIF PARKIR KENDARAAN BERMOTOR Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Banyaknya lahan parkir bukan menjadi solusi saat ini untuk membuat masyarakat menjadi nyaman dalam menitipkan kendaraannya. Petugas parkir juga bukan merupakan solusi dalam masalah pakir ini pada saat ini, karena banyaknya petugas parkir yang tidak mengikuti atau mengindahkan peraturan yang telah dibuat pemerintah setempat dalam menentukan tarif parkir kendaraan bermotor yang mengakibakan semakin banyaknya oknum petugas parkir yang memungut tarif parkir sesuka mereka, hal ini dianggap sebagai pemungutan liar (pungli). Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya tindakan atau upaya pemerintah untuk menertibkan oknum petugas parkir tersebut, hal ini akan menimbulkan perasaan maupun opini yang kurang menyenangkan dari masyarakat dan mengakibatkan masyarakat akan ragu terhadap kinerja dinas terkait permasalahan parkir di Pemerintahan Kabupaten Kampar. Pemerintah Kabupaten Kampar selaku pihak yang bertanggung jawab atas penetapan tarif parkir telah membuat peraturan daerah tentang retribusi jasa umum yang didalamnya menjelaskan besaran tarif parkir kendaraan bermotor kepada masyarakat dan menugaskan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar selaku dinas terkait dalam mengatasi permasalah tariff parkir yang tidak sesuai yang dilakukan oleh oknum petugas parkir dilapangan. Kata kunci: Implementasi, Tarif Parkir Abstract The large number of parking spaces is not a solution at this time to make the community comfortable in leaving their vehicles. Parking attendants are also not a solution to this problem at the moment, because there are many parking officers who do not follow or heed the regulations that have been made by the local government in determining parking rates for motorized vehicles resulting in more and more parking officers collecting parking fees as they like. this is considered illegal collection (extortion). If this is left without any action or government effort to curb the parking attendants, this will cause unpleasant feelings or opinions from the public and cause the public to be skeptical of the performance of the office related to parking problems in the Kampar District Government. The Kampar District Government as the party responsible for setting the parking tariff has made a regional regulation on public service fees which explains the amount of motorized parking fees to the public and has assigned Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar as the related agency in overcoming the problem of inappropriate parking rates made by person parking attendants in the field. Keywords: Implementatition, Parking Rates

ANALISIS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 2006 DI KOTA BANGKINANG Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Parkir merupakan salah satu pendapat asli daerah yang digunakan untuk pembangunan suatu daerah yang diperoleh dari sektor pajak parkir. Dengan adanya parkir liar ini akan berdampak buruk bagi pemerintah daerah, di sisi lain parkir liar meresahkan masyarakat dan disisi lainya keberadaan parkir liar ini membuat pemerintah daerah rugi karena pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah menjadi santapan emas oleh para pengangguran yang mencari kesempatan akan hal ini. Dalam mengatasi permasalahan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menugaskan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar untuk menangai permasalahan terkait parkir liar tersebut. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar harus menindak tegas oknum parkir liar tersebut dan ditindak sesuai aturan yang berlaku demi terciptanya kenyamanan masyarakat dan membuat masyarakat merasa puas dengan kinerja yang telah dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Kata kunci: Kinerja, Dinas Perhubungan, Parkir Liar Abstract Parking is one of the original opinions of the area used for the construction of an area obtained from the parking tax sector. With the existence of illegal parking, this will have a negative impact on the local government, on the other hand illegal parking is disturbing the community and on the other hand the existence of illegal parking is making the local government lose because the revenue that should go to the local treasury becomes a golden meal by unemployed people who are looking for opportunities for this. . In addressing this problem the Kampar District Government assigned the Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar to deal with the problems related to illegal parking. The Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar must take firm action against the illegal parking lot and act according to the applicable regulations for the sake of creating public convenience and making the community feel satisfied with the performance made by the Kampar District Government. Keywords: Performance, Transportation Agency, Wild Parking

TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DI KOTA PEKANBARU Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Keberadaan gelandangan dan pengemis sebagai sebuah kenyataan sosial kemasyarakatan disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan perlu segera dilakukan penanganan secara efektif dengan melibatkan berbagai kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk merazia semua gelandangan dan pengemis yang ada di seluruh sudut Kota Pekanbaru, kemudian dijaring dan ditampung di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sekaligus dilaksanakan pendataan untuk kemudian dilaksanakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Dengan adanya pembinaan tersebut secara tidak langsung dapat mensejahterakan hidup gelandangan dan pengemis atau yang disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sebagaimana telah dirumuskan dalam Visi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu: Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan serta pemakaman yang tertib dan indah. Kata kunci: Tanggung Jawab, Pembinaan, Gelandangan dan Pengemis Abstract The existence of homeless people and beggars as a social reality is caused by various factors such as poverty, ignorance need to be immediately dealt with effectively by involving various groups, both government and society. In overcoming the problem of homeless people and beggars, the Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru collaborates with the Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru to raid all homeless people and beggars in all corners of the City of Pekanbaru, then netted and accommodated in the Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru as well as data collection to be carried out and then carried out data collection fostering activities carried out by Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. With this coaching, it can indirectly prosper the lives of homeless and beggars or so-called people with social welfare problems, as formulated in the Vision of the Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, namely: The realization of social welfare for Persons with Social Welfare Problems (PMKS) and Empowerment of Potential and The Source of Social Welfare (PSKS) is based on the values of solidarity and an orderly and beautiful funeral. Keywords: Responsibility, Guidance, Hobos and Beggars

ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Fungsi peran serta di bidang lingkungan hidup menurut Koesnadi adalah, Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Masalah dalam penlitian ini yaitu Bagaimanakah perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. selanjutnya Apakah hambatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata kunci: Perlindungan, Pengelolaan, Lingkungan Hidup

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2019 TERHADAP HAK PILIH PEMILIH KHUSUS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KAMPAR Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v5i1.6181

Pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dinyatakan bahwa “Pemilih Khusus menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara yaitu pukul 12.00-13.00 Wib” pada ayat (5) dinyatakan “Pemilih Khusus dapat memilih apabila masih tersedia surat suara”.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar sertaApakah Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil yang didapatkan yang pertama adalah Implementasi pada Pasal 9 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan fakta pada saat pemungutan suara berlangsung terbukti adanya 27 (dua puluh tujuh) orang Pemilih Khusus padahal surat suara masih dapat disediakan pada saat Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada Pemilu Tahun 2019. Selanjutnya yang kedua tidak transparannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam mendistribusikan surat suara kepada Panitia Penyelenggara Kecamatan dan diteruskan ke desa sehingga Panitia Pemungutan Suara tidak siap mengantisipasi terjadi kekurangan surat suara dan tidak efektifnya kesempatan bagi Pemilih Khusus memilih 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir yang mengakibatkan pemilih khusus yang mendaftar pada waktu-waktu terakhir terlalu banyak sehingga terjadi kekurangan surat suara.

LEGALITAS KONTRAK PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Fakhry Firmanto; Hafiz Sutrisno; Aminoel Akbar Novi Maimory
Jurnal Pahlawan Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of this study is to understand and know about the legality of electronic trade contracts in the Civil Code and the legal consequences if the electronic trade contracts are made illegally. The research method used in this paper is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this paper show that the legality of electronic commerce contracts is contained in the provisions of Article 1320 of the Civil Code, namely the agreement of the parties; the ability of the parties to do legal actions; a certain subject matter; and a non-prohibited cause and legal consequences if an electronic trade contract or e-contract is invalid is null and void by law if it is not in accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code.

KAJIAN KOMPARATIF TENTANG CUTI PRESIDEN PETAHANA PADA KAMPANYE CALON PRESIDEN MENURUT UU RI NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN UU RI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU Hendra Permadi; Hafiz Sutrisno; Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v5i1.24341

This study discusses the arrangement of the incumbent President's leave between Law Number 42 of 2008 concerning the General Election of the President and Vice President and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and laws that have principles and a sense of justice according to the Constitution of the State. Republic of Indonesia in 1945. The purpose of this study is to determine the difference between the leave arrangements for the incumbent presidential candidate in the 2009 and 2019 presidential elections and the fairness between the two arrangements. This type of research is normative research. There are differences and similarities in the arrangements for the incumbent's leave, namely the legal basis, implementation, the flexible nature of the rules, the duration of leave, and the ability of the incumbent President-Vice President candidate to take leave simultaneously. Law Number 7 of 2017 provides space for incumbent candidates to be flexible in carrying out their responsibilities and duties and to give campaign time on holidays without leave, principles and a sense of justice according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are contained in Law Number 7 of 2017. Keywords : Comparative Study, Incumbent Presidential Leave, Campaign, Presidential Candidate, Justice.

IMPLEMENTASI PENGAWASAN BAPENDA KABUPATEN KAMPAR TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DI KAMBUPATEN KAMPAR Yulanda, Resti; Sutrisno, Hafiz; Saputra, Rian Prayudi
Jurnal Pahlawan Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v6i2.25804

Advertising tax has great potential with optimal supervision so that there is a lot of misuse of tax collection. There are many illegal objects that do not have permits, one of which is cell phone advertisements on Jalan Sisingamangaraja and several other roads. In controlling activities, there are advertisement users who do not pay taxes. There are two problem formulations, the first is how Bapenda supervises the collection of advertisement tax based on the Kampar Regency Regional Regulation Number 14 of 2011, secondly, what are the obstacles faced by Bapenda in supervising the collection of advertisement tax based on the Kampar Regency Regional Regulation. The research method is (Observation) which takes samples from one population, using questionnaires, interviews as data collection tools, while its nature is analytical descriptive. From the results of the discussion, it was concluded that advertising tax collection had not gone well because many taxpayers had not been registered and several obstacle factors meant that the implementation of collection had not run optimally. Barriers to billboard tax collection are lack of outreach to taxpayers, lack of human resources or the number of members carrying out the collection, and databases. To overcome the obstacles, Bapenda should increase tax collection so that there are no errors in the field with those on computers, Bapenda should increase socialization of the importance of paying taxes, Bapenda should increase the number of tax collection members, Bapenda should recruit experts in the field of informatics to increase the standardization Keyword : Collection, Advertisement Tax, Kampar Regency Bapenda

Co-Authors Akbar Novi Maimory, Aminoel Aminoel Akbar Novi Maimory Arief Fahmi Lubis Azmi, Man Berliani, Annisa Fakhry Firmanto Fatmawati, Fatmawati Firmanto, Fakhry Haziat, Martin Hendra Permadi Heriyanti, Yuli Indrawan, M. Syach Maimory, Aminoel Akbar Novi MISWAR MISWAR Novi Maimory, Aminoel Akbar Pasai, Miswar Pernando, Angga Ratna Riyanti Ratna Riyanti Ratna Riyanti Rian Prayudi Saputra Salam, Alfitra Sinaga, Sangap Mangatur Yulanda, Resti Yuli Heriyanti Yuli Heriyanti

Title Search

Found 19 Documents Search Journal : Jurnal Pahlawan

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search
Journal : Jurnal Pahlawan