Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.914
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Law Doctoral Community Service Journal Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
Mulyawati, Kade Richa
Universitas Warmadewa
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Pengurus Lembaga Pekreditan Desa (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus Tpk/2021/Pengadilan Negeri Denpasar) I Putu Cipta Mahendra Arinda; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia menjadi salah satu negara yang marak terjadi tindakan korupsi khususnya pada instansi pemerintah maupun swasta, adapun banyak motif yang dilakukan oleh pelaku. Pada perkembangan mengenai korupsi, adanya permakluman yang selama ini dilakukan oleh berbagai pihak yang melakukan pemberantasan. Salah satu korupsi yang terjadi yaitu di LPD Desa Adat Ped Nusa Penida, pelaku melakukan tindakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Adapun yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai sanksi pemidanaan yang diberikan untuk pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana korupsi yang telah dilakukan pengurus LPD sesuai Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.DPS. Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sanksi yang diberikan kepada terdakwa (pelaku) yang diberikan oleh hakim yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hakim dalam pertimbangan nya menghukum terdakwa (pelaku) tidak saja pidana pokok akan tetapi juga terdakwa harus memberikan penggantian uang secara tanggung renteng sebesar Rp.4.345.315.060,- (empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu enam puluh rupiah).
Sanksi Pidana bagi Pengguna Telepon Genggam Saat Berkendara yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Ni Kadek Ari Swartini; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Bali, penggunaan ponsel saat berkendara merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling sering terjadi. Adalah melanggar hukum untuk menggunakan telepon saat mengemudi, menurut hukum. Hukuman pidana akan diterapkan jika seseorang terus melanggar. Studi ini membahas bagaimana membatasi penggunaan ponsel saat mengemudi dan bagaimana meminta pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukannya. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian, UU No. 22 Tahun 2009. Undang-undang yang mencantumkan sanksi pidana penggunaan ponsel saat mengemudi adalah UU No. 22 Tahun 2009. Penggunaan ponsel saat mengemudi memiliki banyak dampak negatif, dan diharapkan penegakan hukum akan selalu mendidik masyarakat tentang efek ini
Understanding and Ability to Apply Occupational Safety and Health Principles at Construction Workshops in Tabanan Diah Gayatri Sudibya; I Gusti Ketut Sri Astiti; Kade Richa Mulyawati
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.1.1.4429.60-64

Abstract

In general, this program is designed by Warmadewa University to make a real contribution to the nation by carrying out various forms of activities that can be carried out in groups or individually. In terms of community service activities, there is a sense of caring from campus elements who know directly to the community. One of the things that caught our attention from the campus element in the field of Law, was to provide socialization and Legal Counseling on Occupational Safety and Health or known as K3. Where in the Manpower Act, the Preamble considers the letters c and d of Law No. 13 of 2003, it is stated that, in the implementation of National Development, the workforce has a very important role and position as actors and development goals. For this reason, labor protection is intended to guarantee the basic rights of workers/laborers and ensure equality, opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers, in this case occupational safety and health, to realize the welfare of workers/laborers and their families with due regard to development of the business world. The formulation of the problems that arise: 1) There is no in-depth understanding of occupational safety and health regulations which are the operational standards of work implementation for workers. 2) Workers feel uncomfortable using personal protective equipment for occupational safety and health. In the end, this program can provide the basis for changes in the implementation of the laws that apply to the Assoka Wijaya workshop company located in Tabanan district so that the safety and health of workers can be guaranteed.
Pembinaan Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Hari Sejahtera, Di Desa Bugbug, Kelurahan Bugbug, Kabupaten Karangasem I Nyoman Budiartha; Ni Luh Made Mahendrawati; I Wayan Wesna Astara; Dessy Lina Oktaviani Suendra; Kade Richa Mulyawati; I Made Aditya Mantara Putra
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.1.2.2019.38-44

Abstract

Abstrak As one of the driving force of the middle economy, the cooperative has been growing rapidly in Indonesia in recent years. Bali Province is one of the best competition for Cooperative in Indonesia. This can be seen from the award given by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia to the cooperatives in Bali. The government is also optimistic to continue to develop cooperatives in Bali well and right so that the future can meet the market both domestically and abroad, as well as the KOPWAN Mertasari, Karangasem District. This cooperative arises from the desire to develop a Dharma Wanita group within the Karangasem Regional Government in order to help the economy of the members even the Karangasem community. However, it is inevitable that various barrier factors are formed along with the establishment of this cooperative, one of which is bad credit. The problem of bad debts is the most common problem we encounter in banking institutions and it is very difficult to avoid. Therefore, in the course of a cooperative, it is necessary to prepare a variety of preparations to anticipate the occurrence of bad loans, one of them through a good credit analysis and the establishment of credit agreements with legal force
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Melarikan Diri dari Karantina Kesehatan I Made Anandha Ida Rusmantara; I Nyoman Gede Sugiartha; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.4.2.2022.114-118

Abstract

Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 is a pandemic threat that has been legally established by the World Health Organization (WHO) because it has an impact on the survival of the population. So that the Government of Indonesia issued legal regulations as an effort to overcome one of their health quarantines but still not obeyed by the public in connection with this, how is the legal arrangement on health quarantine? And what are the legal sanctions against someone who is fleeing health quarantine? This research uses normative research methods. The basis of the Health Protection and Quarantine Law in the 1945 Constitution stipulates that a prosperous life is born and inner, living, and getting a good and healthy living environment and entitled to health services is a community right. Those who violate the legal regulations that have been imposed in this pandemic situation get verbal reprimands, written reprimands, and administrative sanctions.
Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polda Bali) Dewa Ayu Risma Pranasita; I Nyoman Gede Sugiartha; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.269-275

Abstract

Kejahatan terorganisir sudah mengalami perkembangan yang bersifat transnasional dimana skala kejahatannya mencakup berbagai negara. Istilah transnasional sendiri mengacu pada aktivitas kriminal yang melintasi batas-batas negara (borderless countries). Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir oleh karena itu kejahatan transnasional narkotika dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana perkembangan kejahatan transnasional terorganisir narkotika setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia? serta bagaimanakah analisis modus operandi pelaku kejahatan transnasional terorganisasi dalam upaya menyelundupkan narkoba di Indonesia dalam perspektif kriminologi? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Pelaku kejahatan transnasional terorganisasi selalu melakukan evaluasi mengenai modus operandi yang digunakan agar lolos dari pengawasan penegak hukum oleh karena itu penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kejahatan transnasional tersebut karena modus operandi yang semakin canggih.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Ni Made Dhea Wijayanti Upadana; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.353-357

Abstract

Indonesia menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2020 selama pandemi. Whistleblower merupakan metode yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang. Whistleblower memiliki resiko setelah mengungkap fakta kepada publik. Karena itu, penting sekali untuk menjamin perlindungan hukum bagi whistleblower rahasia. Perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan kejahatan perdagangan orang dan struktur hukum untuk pelaporan tersebut menjadi fokus penelitian ini. Dari perspektif hukum, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KUHAP dan beberapa peraturan perundang undangan lainnya memberikan pengaturan normatif dan penjelasan singkat bagi pelapor tentang tindak pidana perdagangan orang. Bagi mereka yang melaporkan perdagangan orang, undang-undang memberikan empat bentuk perlindungan hukum
Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Terhadap Eksepsi Kewenangan Relatif Dalam Mengadili Perkara Perzinahan (Studi Kasus Putusan Sela Nomor: 14/Pid.B/2023/PN Bli) Ni Kadek Ayu Dwiyanti; I Made Minggu Widyantara; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.1.2025.71-76

Abstract

Exception is a form of objection or legal action that can lead to an interlocutory decision taken by a judge, usually in response to a challenge regarding his authority to adjudicate in court. The problem is 1) how the basis for determining relative authority in the decision of an adultery case is a case study of interlocutory decision Number 14/Pid.B/2023/PN Bli? and 2) how the ratio legis of the judge related to the authority to adjudicate in interlocutory decision Number 14/Pid.B/2023/PN Bli?. The purpose is to know and describe the basis for determining relative authority in the decision of an adultery case case study and the suitability of the judge's ratio legis related to the authority to adjudicate in Interlocutory Decision Number 14/Pid.B/2023/PN Bli. The method used is the normative law method. The relative authority to handle cases between two courts is determined by Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP), specifically articles 148 and 84. The judge's understanding of the interlocutory decision was that the Bangli District Court acknowledged the objection of the legal counsel stating that it did not have the authority of the case.
Assistance and Legal Counseling in Agribusiness Cooperation Agreements Between Farmers and Bali Bali / PT. Suji Wood Leaves According to the Provisions of Article 1313 of KUHPERDATA Diah Gayatri Sudibya; Kade Richa Mulyawati
Community Service Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Community Service Journal of Law
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.2.2.2023.60-65

Abstract

Community Service as stated in the Higher Education Tri Dharma, is an activity that aims to help the community in several activities without expecting any kind of imbalance. In community service for the 2023 academic year, we from the UNWAR PKM Team provided assistance to young and old group farmers with Bulan Bali/PT Daun Kayu Suji in making a cooperation agreement. We are from UNWAR PKM Team, in carrying out this community service, found problems in business cooperation between farmers and Bulan Bali/ PT Daun Kayu Suji namely: 1. Parties do not understand the existence of a standard agreement as an agreement in business relations in accordance with the provisions of the law. 2. All this time the parties are in a business relationship, loyalty only relies on self-confidence and according to conscience. Based on the problems mentioned this PKM have some objective that are as a form of the Lecturer's dedication to the community, provide opportunities for lecturers to carry out direct service with partners to the target object, improving cooperative relations between universities and the community and/or companies that employ employees. The method that used in this PKM namely, directly meet partners to see directly the workplace situation at the Bali Moon company, discuss with the parties who will make a work agreement, the PKM implementation team can apply the methods used to carry out socialization and legal counseling regarding agreements.
PKM Legal Assistance In Efforts To Inventory Traditional Cultural Expressions In The Traditional Village Of Pangkung Karung Gede, Pangkung Karung Village, Kerambitan Sub-District, Tabanan District, Bali Province Diah Gayatri Sudibya; I Wayan Werasmana Sancaya; Kade Richa Mulyawati
Community Service Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2024): Community Service Journal of Law
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.3.1.2024.18-23

Abstract

In community service for the 2024 academic year, we from the PKM UNWAR Team provided assistance to the community and traditional artists in Pangkung Karung Gede Village, Kerambitan District, Tabanan Regency, in terms of obtaining intellectual works in the form of art and culture owned by communal communities or also known as Traditional Cultural Expressions. One of the Traditional Cultural Expressions is the Sanghyang Memedi Dance of Pangkung Karung Gede Traditional Village, Tabanan Regency. Over time the dance began to be forgotten because it was included in the category of sacred dance in Balinese customs and culture, so it could only be danced at certain times. In this community service, where the community wants legal assistance in recording Copyright for Sanghyang Memedi Dance in Pangkung Karung Gede Traditional Village, Tabanan Regency has not been implemented, this is due to the lack of legal understanding of the community and cultural factors of the community who still consider recording to be of little benefit. We from the PKM UNWAR Team, in carrying out this community service, found that the problem is that the knowledge and ability of human resources in an effort to inventory traditional cultural expressions in the Pangkung Karung Gede Traditional Village is not optimal. Based on the above problems, we, from PKM UNWAR, are determined to provide assistance to the parties in making a cooperation agreement to avoid unwanted things in the future, so that cooperation can be carried out properly.
Co-Authors A.A.Sg.Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Arion Tampubolon Dessy Lina Oktaviani Suendra Dessy Lina Oktaviani Suendra Dessy Lina Oktaviani Suendra Dewa Ayu Risma Pranasita Dewi, A.A.Sg.Laksmi Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Ketut Sri Astiti I Ketut Sukadana I Made Aditya Mantara Putra I Made Anandha Ida Rusmantara I Made Minggu Widyantara I Nyoman Budiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Putu Cipta Mahendra Arinda I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara Indah Permatasari Kadek Nadya Pramita Sari Karma, Ni Made Sukaryati Komang Indra Saputra Luh Made Mahendrawati Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Ni Kadek Ari Swartini Ni Kadek Ayu Dwiyanti Ni Made Dhea Wijayanti Upadana Ni Made Puspasutari Ujianti Saputra, Komang Indra Widiati, Ida Ayu Putu