Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL ILMIAH ADVOKASI Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum Mimbar Justitia Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) PESHUM
Abdul Aziz Nasihuddin
Universitas Jenderal Soedirman
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Keadilan Ekologis dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam: Tinjauan Filsafat Hukum terhadap Kerangka Regulasi Pertambangan Nikel di Indonesia Aprilian Satriyo Widihatmono; Sri Wahyu Handayani; Abdul Aziz Nasihuddin
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16927

Abstract

Regulasi pertambangan nikel di Indonesia belum mengakomodasi prinsip keadilan ekologis secara substansial. Penelitian ini mengkaji kerangka regulasi pertambangan nikel melalui perspektif filsafat hukum dengan menggunakan konsep keadilan ekologis sebagai alat evaluasi. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, instrumen hukum internasional, dan doktrin filsafat hukum lingkungan. Penelitian menemukan tiga hal: pertama, UU Minerba 2020 mengandung antinomi dengan rezim perlindungan lingkungan yang belum diselesaikan melalui aturan konflik yang jelas; kedua, paradigma antroposentris dalam regulasi pertambangan bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis yang diakui hukum internasional; ketiga, mekanisme perizinan yang ada tidak memenuhi standar Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagaimana diatur dalam UNDRIP 2007 dan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Penelitian ini merumuskan model rekonstruksi normatif tiga lapis paradigmatik, substantif, dan kelembagaan sebagai jalan keluar dari pendekatan legalistik-formal yang selama ini dominan.
Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Lindung dari Praktik Alih Fungsi Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Banyumas Fajar Bahruddin Achmad; Sri Wahyu Handayani; Abdul Aziz Nasihuddin
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1439

Abstract

Hutan lindung menjadi kawasan yang dilindungi oleh pemerintah seperti dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Problematika yang terjadi saat ini, terjadi alih fungsi lahan oleh masyarakat. Hutan lindung yang sebelumnya pepohonan kemudian diubah menjadi pertanian, seperti kentang. Di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas seluas 5.000 hektare hutan lindung telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Dampak yang terjadi adalah terjadinya banjir saat hujan deras di daerah bawahnya. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui kewajiban Perhutani, pemerintah daerah, termasuk masyarakat atas kejadian tersebut. Metode yang digunakan dengan pendekatan normatif. Temuan dari tulisan ini terjadi pembiaran akan kerusakan hutan lindung dan belum ada ketegasan pemerintah serta kesadaran masyarakat.
Perlindungan Hukum Hak Upah Jurnalis: Studi Perbandingan Indonesia, Swedia dan Jerman Fajar Bahruddin Achmad; Siti Kunarti; Sugeng Santoso PN; Abdul Aziz Nasihuddin
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 12 No. 1 (2026): Published 30 Juni 2026
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v12i1.6335

Abstract

Diskursus kemerdekaan pers di Indonesia selama ini didominasi oleh isu perlindungan jurnalis dari  intimidasi dan kekerasan, sehingga hak-hak ketenagakerjaan jurnalis cenderung terabaikan. Masih sedikit penelitian yang membahas hak-hak ketenagakerjaan jurnalis sebagai faktor penting dalam mewujudkan kemerdekaan pers. Banyak jurnalis belum mendapatkan upah yang layak karena faktor perusahaan pers yang mengabaikan UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini membandingkan perlindungan hukum hak upah jurnalis di Indonesia dengan negara Swedia dan Jerman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Swedia dipilih sebagai negara pembanding karena merepresentasikan model media welfare state, sedangkan Jerman memiliki sistem penegakan hukum ketenagakerjaan yang ketat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kombinasi mekanisme kedua negara pembanding tersebut dapat diimplementasikan di Indonesia: Pertama, mengadopsi model Swedia melalui penguatan peran serikat pekerja; Kedua, mengadopsi model Jerman dengan memperkuat penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan sebelum memasuki ranah pengadilan.
Implementation of Corporate Social Social Responsibility (CSR) Program Based on Community Empowerment with a Sustainable Environmental Ecology Approach King Amil Hamzah Al Hakim Shodikin; Abdul Aziz Nasihuddin; Moh. Husein Sastranegara
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 7 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i7.51615

Abstract

Discussions related to the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs are often not accompanied by the impact produced, this often makes the implementation of CSR only limited to charity activities without having an impact on the community in a sustainable manner. The empowerment-based CSR approach model is one of the options in the implementation of programs that are considered to be able to increase the role of the community and make it a subject and not just an object. This research is a qualitative research by taking primary data through observation and interview activities, while secondary data is sourced from supporting documents found in the field. Using an environmental ecology approach, this study looks not only at natural phenomena, but also investigates how human activities can affect the balance of ecosystems and the quality of the environment. The results of this study show that the CSR program has had an impact on 4 main dimensions, namely: the natural dimension, the economic dimension, the social dimension and the wellbeing dimension.
Meaningful Public Participation in Environmental Decision-Making Process: A Comparative Study on EIA Preparation in Indonesia and the United States Bimo Fajar Hantoro; Abdul Aziz Nasihuddin; Manunggal Kusuma Wardaya; Hermawan Prasojo; Syarafina Dyah Amalia
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v14i1.115308

Abstract

Meaningful public participation has become an essential tool for ensuring accountability and empowering the public in environmental decision making. However, in Indonesia, public participation in EIA (Environmental Impact Assessment) preparation has suffered a regression post-Job Creation Law. This research is meant to analyze public participation in EIA preparation through a comparative perspective between Indonesia and the United States, followed by reform proposals drawn from the comparative study. This research is normative, employing statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings show that the current EIA preparation process post-Job Creation Law has diminished the role of public participation evident in the screening process, the restrictions on the stakeholders involved and the comments considered, and the replacement of the EIA Review Commission with the less representative Environmental Feasibility Assessment Team (EFAT). In comparison, the United States NEPA (the National Environmental Policy Act) and its implementing regulations require public participation from the outset of the process and require responsible agencies to respond adequately to submitted comments, subjecting them to judicial review for failure to involve the public and respond to public comments. Based on NEPA practices, reforms to Indonesia's current EIA preparation includes replacing the screening process with EA (Environmental Assessment) for more contextual determination of significant impacts, involving environmental groups and indirectly affected communities at every stage of the EIA preparation, requiring the project initiators to adequately respond to comments and to publish a ROD (Record of Decision), and allowing judicial oversight through civil and public interest causes of action to ensure accountability.
POLITIK HUKUM DALAM TRANSISI KEKUASAAN: DEMOKRATISASI PEMBANGUNAN HUKUM DARI ERA JOKOWI MENUJU PRABOWO Haedar Ibnu Roif; Abdul Aziz Nasihuddin
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i2.8271

Abstract

This study examines the dynamics of legal politics in national legal development during the transition of power from the administration of President Joko Widodo to the administration of President Prabowo Subianto. The analysis focuses on the legislative process, the executive–legislative relationship in lawmaking, and the level of public participation in the formulation of legal policies. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and analytical approaches based on primary and secondary legal materials.The findings indicate that legal politics during Jokowi’s administration was characterized by accelerated legislation and regulatory simplification through the omnibus law approach, which strengthened the role of the executive in the lawmaking process but also generated debates regarding the level of public participation. Meanwhile, in the early phase of Prabowo’s administration, the direction of legal politics remains in a stage of policy consolidation influenced by the configuration of political coalitions in parliament. These conditions indicate that Indonesia’s legal politics during this transitional period reflects an ongoing balancing process between governmental effectiveness and the strengthening of the principles of the rule of law and public participation in national legal development.Keywords: Legal Politics;  Power Transition; National Legal Development; Constitutional Democracy; Political Configuration
The Role of the Indonesian Attorney General's Office in Capital Market Law Enforcement (a Case Study of PT Asuransi Jiwasraya) Iddo Andua Ramadhan; Sri Wahyu Handayani; Abdul Aziz Nasihuddin
Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Vol. 4 No. 02 (2026): Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Publisher : CV Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The capital market serves as a strategic instrument in national economic development, acting as a vehicle for fund mobilization and investment. However, the complexity of transactions within the capital market sector also creates opportunities for financial crimes that result in state financial losses and diminished investor confidence. One of the most significant cases involves corruption at PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), characterized by the misuse of investments through capital market instruments. This study aims to analyze the authority and role of the Indonesian Attorney General's Office (Kejaksaan RI) in capital market law enforcement and to examine its implementation in handling the PT. Asuransi Jiwasraya case. The study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Legal materials were gathered through a literature review comprising primary, secondary, and tertiary sources and analyzed qualitatively using a descriptive-prescriptive method and deductive reasoning. The findings indicate that the Indonesian Attorney General's Office possesses strategic authority as  “dominus litis” within the criminal justice system to investigate and prosecute corruption crimes related to the capital market sector, provided the element of state financial loss is established. In the PT. Asuransi Jiwasraya case, the Office successfully proved the abuse of authority, investment manipulation, and state financial losses amounting to IDR 16.81 trillion; it also applied corporate criminal liability and utilized "follow the money" and "follow the asset" approaches in its efforts to recover state assets. The study concludes that the role of the Indonesian Attorney General's Office is not only vital for repressive law enforcement but also contributes to strengthening capital market governance, enhancing legal certainty and investor protection, and fostering the integrity of the national financial system.
URGENSI PENERAPAN ASAS SINGLE PROSECUTION SYSTEM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM Mohammad Haikal Dzikrullah; Sri Wahyu Handayani; Abdul Aziz Nasihuddin
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 3 (2026): June 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i3.6727

Abstract

Abstract: As a state governed by the rule of law, Indonesia establishes law as the primary foundation for achieving legal certainty (*rechtszekerheid*) within the criminal justice system. However, the post-reform era has witnessed a fragmentation of prosecutorial authority resulting from the enactment of various special laws (*lex specialis*) outside the codified Criminal Procedure Code (KUHAP). Prosecutorial authority is now distributed among autonomous institutions such as the Attorney General's Office, the Corruption Eradication Commission (KPK), and the Military Prosecution Service (*Oditurat Militer*). This institutional fragmentation severs the single chain of command, fosters sectoral ego, and creates jurisdictional overlaps, particularly in cases involving joint military-civilian jurisdiction (*koneksitas*). This study aims to analyze the urgency of implementing a "Single Prosecution System" within Indonesia's criminal justice system as a means to address institutional fragmentation and achieve genuine legal certainty. The study employs a normative legal research method (*doctrinal legal research*) utilizing statutory, conceptual, and limited comparative approaches. Data collection relies on library research—encompassing primary and secondary legal sources—followed by qualitative analysis using deductive legal reasoning (syllogism). The findings indicate that the dualistic and trialistic nature of prosecution undermines the principles of substantive and procedural legal certainty and violates the principle of equality before the law. The absence of uniform national prosecution guidelines leads to sharp disparities in sentencing demands and eliminates the predictability of verdicts. Furthermore, the lack of unification creates chronic procedural obstacles, such as the "ping-pong" effect of case files being repeatedly returned between agencies, thereby prolonging the detention of defendants. Consequently, there is an urgent need to revitalize the pure "Single Prosecution System" principle and strengthen the *dominus litis* doctrine. All prosecutorial functions within specialized institutions must be integrated under a unified authority, coordinated and supervised by the Attorney General as the state's highest public prosecutor. The establishment of the Junior Attorney General for Military Criminal Affairs (Jampidmil) should serve as a blueprint—with its scope expanded through revisions to the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Prosecution Service Law—to cut red tape, restore public trust, and ensure equal justice. Keywords: Single Prosecution System; Dominus Litis; Legal Certainty; Integrated Criminal Justice System; Prosecution Service   Abstrak: Indonesia sebagai negara hukum meletakkan hukum sebagai landasan utama guna mewujudkan kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam sistem peradilan pidana. Namun, pasca-reformasi terjadi fragmentasi otoritas penuntutan akibat lahirnya berbagai undang-undang khusus (lex specialis) di luar kodifikasi KUHAP. Kewenangan penuntutan kini terbagi secara atributif kepada lembaga-lembaga otonom seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Oditurat Militer. Fragmentasi kelembagaan ini memutus rantai komando penuntutan tunggal (single command), memicu ego sektoral, dan menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi, terutama dalam perkara koneksitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan asas Single Prosecution System (sistem penuntutan tunggal) dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai upaya mengatasi fragmentasi kelembagaan dan mewujudkan kepastian hukum yang hakiki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) secara terbatas. Sumber data bertumpu pada studi kepustakaan (library research) yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum berbasis logika deduktif (silogisme). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme dan trialisme penuntutan berimplikasi pada degradasi asas kepastian hukum substantif maupun prosedural, serta mencederai asas kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Ketiadaan standar pedoman penuntutan nasional yang seragam memicu disparitas tuntutan yang tajam dan menghilangkan aspek prediktabilitas putusan. Selain itu, ketiadaan unifikasi menimbulkan hambatan prosedural kronis, seperti fenomena bolak-balik berkas perkara yang memperpanjang masa penahanan terdakwa. Oleh karena itu, reaktualisasi asas single prosecution system yang murni dan penguatan doktrin dominus litis mendesak untuk diimplementasikan. Seluruh fungsi penuntutan pada lembaga khusus harus diintegrasikan di bawah satu pintu, koordinasi, dan supervisi Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi negara. Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) harus dijadikan cetak biru (blueprint) yang diperluas jangkauannya melalui pembaruan RUU KUHAP dan UU Kejaksaan demi memotong birokrasi, memulihkan kepercayaan publik (public trust), serta menjamin keadilan yang setara. Kata Kunci: Single Prosecution System; Dominus Litis; Kepastian Hukum; Peradilan Pidana Terpadu; Kejaksaan
Co-Authors Aprilian Satriyo Widihatmono Bimo Fajar Hantoro Fajar Bahruddin Achmad Haedar Ibnu Roif Hermawan Prasojo Iddo Andua Ramadhan King Amil Hamzah Al Hakim Shodikin Manunggal Kusuma Wardaya Moh. Husein Sastranegara Mohammad Haikal Dzikrullah Siti Kunarti Sri Wahyu Handayani Sugeng Santoso PN Syarafina Dyah Amalia